Satu dekade Pemerintahan Jokowi bisa dibilang adalah langkah awal untuk mencapai tujuh impian yang pernah dia tuliskan di Merauke, Papua, pada 2015, demi menuju Indonesia Emas 2045. Ini catatan dan datanya.
MERAUKE, Papua, Rabu (30/12/2015), Joko Widodo (Jokowi) menuliskan tujuh impiannya dalam secarik kertas untuk Indonesia pada 2085. Kala itu, Jokowi baru genap setahun memimpin Indonesia.
Ia menerima tampuk kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono setelah memenangi Pemilihan Presiden (Presiden) 2014 bersama Jusuf Kalla—pasangannya saat itu.
Ketujuh impian tersebut adalah pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.
Kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
Keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia-Pasifik. Terakhir, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
Ditulis menggunakan tulisan tangan secara langsung, kertas impian itu kemudian dimasukkan dalam kapsul waktu di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015-2085. Rencananya, kapsul waktu itu dibuka pada 2085.
Kini, 10 tahun telah berlalu. Bisa dibilang, masa pemerintahan Jokowi merupakan titik awal untuk meraih impian-impian tersebut.
Selama sedasawarsa, Jokowi membangun fondasi agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara kelas menengah serta menyongsong Indonesia emas 2045.
Lantas, apa saja yang telah disiapkan Jokowi sebagai fondasi untuk Indonesia emas 2045 selama masa pemerintahannya?
Klik menu berikut ini untuk langsung menuju capaian-capaian utama Jokowi atau gulirkan layar untuk membaca satu per satu secara berurutan:
UNTUK menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan daya saing di kancah global. Salah satu pilar dalam Indeks Daya Saing Global yang mesti diperbaiki adalah infrastruktur.
Jokowi paham betul persoalan tersebut. Di awal ia menjabat sebagai presiden, Indeks Daya Saing Global versi World Economic Forum (WEF) berada di posisi ke-38 dari 148 negara.
Indonesia kalah dengan Thailand (37), Brunei Darussalam (26), Malaysia (24), dan Singapura (2) untuk negara sekawasan Asia Tenggara.
Khusus pilar infrastruktur, Indonesia berada di posisi ke-61, kalah dari Brunei Darussalam (58), Thailand (47), Malaysia (26), dan Singapura (2).
Karena itulah, Jokowi langsung menggenjot pembangunan infrastruktur. Pendekatannya tak lagi Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris.
Pemerataan infrastruktur tidak hanya mendorong konektivitas dan meningkatkan mobilitas, tetapi juga bakal menciptakan titik pertumbuhan baru di Indonesia.
Dalam beberapa kesempatan, Jokowi kerap menyebutkan bahwa pemerataan infrastruktur tidak hanya mendorong konektivitas dan meningkatkan mobilitas, tetapi juga bakal menciptakan titik pertumbuhan baru di Indonesia.
Jokowi pun langsung memberi arahan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mewujudkan pemerataan infrastruktur.
Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, Menteri PUPR 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR fokus membangun infrastruktur ekonomi dan dasar.
Infrastruktur ekonomi berperan sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.
“Kedua, infrastruktur (dasar) sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi,” ujar Basuki.
Setelah 10 tahun, pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil. Skor pilar infrastruktur Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global versi IMD pada 2024 berada di posisi ke-52. Indeks Daya Saing Global juga naik berada di posisi ke-27.
Klik submenu berikut ini untuk langsung menuju capaian-capaian utama Jokowi di bidang infrastruktur atau gulirkan layar untuk membaca satu per satu secara berurutan:
• JALIN KONEKTIVITAS DARI SABANG-MERAUKE
• 53 BENDUNGAN BARU, WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
• PERKUAT INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR
• INFOGRAFIK LEGASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JOKOWI
kembali ke MENU UTAMA
KONEKTIVITAS menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini pulalah yang membuat biaya logistik di Indonesia tinggi. Pada 2013, hitung-hitungan Bank Dunia menghasilkan biaya logistik Indonesia di angka 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kini, 10 tahun berselang, biaya logistik nasional berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turun jadi 14,29 persen dari PDB. Pemerintah pun menargetkan penurunan biaya logistik hingga mencapai 8 persen dari PDB.
Adapun penurunan biaya logistik dari 24 persen ke 14,29 persen dari PDB didapat berkat keseriusan pemerintah membangun infrastruktur untuk menghubungkan antarwilayah, seperti jalan nasional, jalan tol, jembatan, flyover dan underpass, pelabuhan, dan bandara selama satu dekade terakhir.
“Jalan yang lebih bagus akan berkontribusi pada waktu tempuh yang lebih pendek. Biaya logistik dan distribusi pun dapat ditekan.“
- Profesor Danang Parikesit -
Kementerian PUPR telah membangun jalan non-tol baru sepanjang 5.999 km. Sepanjang 3.842 km dibangun pada periode 2015-2019 dan 2.157 dibangun pada 2020-2024.
Pembangunan jalan baru ini mencakup jalan perbatasan di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, Jalan Trans Papua dan Kalimantan, serta jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa. Adapun kondisi jalan nasional yang ada sepanjang 47.603 km dengan kemantapan 92 persen.
Guna menjamin konektivitas dan kelancaran transportasi, Kementerian PUPR membangun jembatan, flyover, serta underpass.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, jembatan yang terbangun sepanjang 125.904 meter. Rinciannya, 58.002 meter dibangun pada 2015-2019 dan 67.902 meter pada 2020-2024.
Beberapa jembatan bentang panjang yang terbangun antara lain adalah Jembatan Youtefa (Papua), Jembatan Pulau Balang (Kalimantan Timur), dan Jembatan Merah Putih (Maluku).
Ada pula pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan wilayah desa. Total ada 583 unit jembatan gantung terbangun pada 2015-2024.
Untuk flyover dan underpass, pemerintah telah membangun sepanjang 27.673 meter. Beberapa di antaranya adalah Flyover Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Flyover Pantoloan di Palu, Sulawesi Tengah; dan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Denpasar, Bali.
Kemudian, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol dengan rerata 270 km per tahun. Dengan tambahan jalan tol baru, Indonesia kini memiliki ruas tol operasional sepanjang 3.212 km.
Capaian tersebut melampaui pembangunan jalan tol di periode 1978-2024. Kala itu, jalan tol yang terbangun hanya sepanjang 780 km. Reratanya cuma 21,4 km per tahun.
Pembangunan jalan tol juga tak terbatas pada Pulau Jawa semata. Di Sumatera, 1.138 km jalan tol telah terbangun. Jalan Tol Trans Sumatera ini direncanakan menghubungkan Lampung dan Aceh sepanjang 2.840 km melalui 24 ruas.
Salah satu yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera.
Kalimantan juga sudah memiliki jalan tol terbangun sepanjang 145 km. Sepanjang 97 km di antaranya sudah beroperasi. Di Bali, Kementerian PUPR telah membangun jalan tol sepanjang 10 km.
Untuk Sulawesi, kementerian yang dipimpin Basuki tersebut sudah menyelesaikan 61 km jalan tol. Tol terbaru yang menghubungkan Manado dan Bitung sepanjang 39,8 km di Sulawesi Utara pun sudah beroperasi. keberadaan tol ini memangkas perjalanan dari semula 1,5 jam menjadi 30 menit.
Manfaat serupa juga dirasakan pengguna yang memilih Tol Trans-Jawa saat bepergian. Jessica Puspadayasari, misalnya, hanya butuh waktu 14 jam saat mudik dari Jakarta ke Probolinggo, Jawa Timur , pada Idul Fitri 2022.
Durasi itu sudah termasuk istirahat di sejumlah rest area dan bermalam di Surakarta, Jawa Tengah. Bisanya, ia butuh waktu puluhan jam sebelum ada Tol Trans-Jawa yang resmi tersambung pada 2018.
“Diakui atau tidak, mudik lewat Tol Trans-Jawa lebih lancar,” tutur karyawan di Jakarta ini kepada Kompas.com, Sabtu (30/4/2022).
Pengusaha logistik juga ikut mendapatkan manfaat. Wakil Ketua Bidang Angkutan dan Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jateng-DIY Agus Pratiknyo mengakui bahwa waktu tempuh menjadi lebih singkat berkat keberadaan Jalan Tol Trans-Jawa, meski biayanya tidaklah murah.
“Kalau dihitung-hitung, ada peningkatan kinerja 25-30 persen,” tutur Agus seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (21/12/2021).
Sebelum Trans-Jawa tersambung, perjalanan truk dari Semarang ke Jakarta membutuhkan waktu 36-40 jam. Kini, hanya butuh waktu sekitar 15 jam.
Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan Prof Danang Parikesit mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur di era Jokowi.
Saat berbicara di acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Sabtu (12/10/2024), Prof Danang menyebutkan bahwa infrastruktur berupa jalan non-tol dan jalan tol dapat mendukung pengurangan biaya logistik serta meningkatkan akses ke pasar.
Danang juga menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, menciptakan kesempatan kerja dan mendorong peningkatan produktivitas. Pekerja dan kontraktor lokal yang terlibat dalam proyek adalah salah satu pihak yang mendapatkan manfaat langsung.
“Jalan yang lebih bagus akan berkontribusi pada waktu tempuh yang lebih pendek. Biaya logistik dan distribusi pun dapat ditekan. Pada akhirnya, perekonomian meningkat. ‘Perut kenyang’ dirasakan seluruh pihak,” tuturnya.
Upaya menjalin konektivitas juga dilakukan dengan membangun pelabuhan dan bandara. Presiden Jokowi, dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024), menyebut bahwa selama 10 tahun, pemerintahannya telah membangun sekitar 50 pelabuhan dan bandara. Rinciannya adalah 28 pelabuhan dan 27 bandara baru.
Untuk pelabuhan, dari jumlah tersebut 25 sudah beroperasi. Selama 10 tahun, Jokowi juga telah merehabilitasi 165 pelabuhan di seluruh Indonesia. Salah satu pelabuhan terbesar yang dibangun adalah Makassar New Port yang diresmikan pada Kamis (22/2/2024).
“Makassar New Port ini terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga masuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk kontainer,” tutur Jokowi.
Jokowi pun menyebutkan bahwa Makassar New Port punya dwelling time sekitar 3 hari. Waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan yang singkat ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.
Makassar New Port merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) Jokowi. di bangun di atas lahan 1.428 ha, pembangunan pelabuhan tersebut menelan total investasi sebesar Rp 89,57 triliun.
keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi penghubung di wilayah bagian timur Indonesia, terutama untuk kapal berukuran besar. Selain itu, juga diharapkan dapat mengurai kemacetan di Terminal Petikemas Makassar.
Kemudian, pembangunan bandara juga tak kalah agresif. Menteri Perhubungan di era Jokowi Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembangunan bandara selama kepemimpinan Jokowi mengalami kemajuan signifikan. Selain membangun 27 bandara baru, pemerintahan Jokowi juga merehabilitasi 64 bandara.
“Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” terang Budi Karya, Selasa (24/9/2024).
Dari 27 bandara baru, salah satu yang menarik adalah Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur. Pembangunan bandara ini murni dibiayai oleh perusahaan swasta, tanpa anggaran dari pemerintah.
Bandara Dhoho sendiri resmi beroperasi pada Jumat (18/10/2024) dengan operatornya adalah PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kala itu Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengoperaisan Bandara Dhoho dapat memberikan dampak besar dalam memperkuat konektivitas dan perekonomian selatan Jawa.
“Ini merupakan momen penting untuk mendorong pembangunan ekonomi di selatan Pulau Jawa,” ujar Luhut.
Menghabiskan waktu pembangunan hampir empat tahun dengan biaya Rp 13 triliun, Bandara Dhoho dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Mataraman dan sekaligus mendongkrak ekonomi setempat.
Ornamen dan motif batik khas Kediri menghiasi dinding dan langit-langit Bandara Dhoho. Desain ini membawa cerita dan simbol budaya Mataram yang erat dengan kehidupan masyarakat setempat.
Setidaknya, ada 12 kabupaten dan kota terdekat di sekitar Dhoho yang bisa memanfaatkannya. Terminal penumpang dirancang bisa menampung 1,5 juta orang setiap tahun pada tahap awal dan 10 juta penumpang per tahun pada tahap ultimate.
Dengan panjang runway 3.300 m, bandara yang dibangun sejak April 2020 itu bisa didarati pesawat berbadan besar sehingga ke depan berpotensi dikembangkan untuk penerbangan haji dan umrah. Dampak lanjutannya bisa memberikan efek berganda bagi Kediri dan sekitarnya, yakni mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.
Adapun infrastruktur sektor transportasi darat yang sudah terbangun sebanyak 157. Rinciannya adalah 6 terminal tipe A, 53 rehabilitasi terminal tipe A, pembangunan 44 pelabuhan penyeberangan, dan rehabilitasi 54 pelabuhan penyeberangan.
Pada transportasi perkeretaapian, pemerintahan Jokowi telah membangun jalur KA sebanyak 55, rehabilitasi dan peremajaan jalur KA sebanyak 25.
Pembangunan-pembangunan tersebut pun berpengaruh terhadap PDB sektor transportasi dan pergudangan, yakni sebesar 63,50 persen.
SALAH satu capaian monumental dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan bendungan. Sejak 2015 hingga 2024, pemerintah telah merampungkan 53 bendungan baru.
Bendungan-bendungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk irigasi, tetapi juga sebagai sumber air bersih, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir.
Salah satu bendungan yang mendapat perhatian luas adalah Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan terbesar kedua di Indonesia ini mampu mengairi sekitar 90.000 hektare lahan pertanian.
Diresmikan pada 2015, Bendungan Jatigede memiliki luas 4.891,13 ha dan kedalaman mencapai 110 meter. Bendungan ini punya kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik.
Penduduk asli Jatigede pun mendapatkan manfaat atas pembangunan bendungan tersebut. Asep Supriadi–warga yang rumahnya terdampak pembangunan bendungan–selain mendapatkan uang pembebasan lahan, ia juga dipekerjakan di proyek tersebut.
Setelah diairi, pemerintah desa setempat menjadikan tanah desa di sekitar bendungan sebagai obyek wisata, Tegal Jarong. Dari tempat ini, pelancong dapat menikmati keindahan Bendungan Jatigede.
Asep sendiri menjadi Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata Tegal Jarong. Seperti diberitakan Kompas.id, Selasa (5/10/2021), Asep pun menggaet anak muda untuk mengembangkan Tegal Jarong.
Sebanyak 61 bendungan dibangun dalam 10 terakhir.
Perlahan tapi pasti, destinasi tersebut pun berkembang. Mobil bernomor polisi Cirebon, Bandung, Jakarta, terparkir di sana. Asep mengungkapkan, sebelum pandemi, pengunjung yang datang bisa sekitar 2.000 orang pada hari Minggu.
Di sekitar Tega Jarong, sudah ada 33 warung. Mereka menjajakan es kelapa, ikan bakar, dan produk usaha mikro lain.
Di samping Jatigede, Bendungan Kuningan dan Bendungan Gondang juga memberikan manfaat serupa bagi masyarakat.
Bendungan Kuningan, misalnya, dapat mengairi lebih dari 10.000 ha lahan pertanian. Sementara, Bendungan Gondang di Jawa Timur (Jatim) berhasil mengurangi banjir dan meningkatkan pasokan air bersih.
Berdasarkan data teranyar Kementerian PUPR, sebanyak 61 bendungan dibangun dalam 10 terakhir. Adapun 53 bendungan di antaranya telah selesai dengan rerata enam bendungan per tahun. Sementara, delapan bendungan yang belum selesai, pembangunannya akan dilanjutkan pada 2025.
Pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sebagai hal penting.
Basuki mengatakan, pada periode 2014-2024, Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Basuki.
SELAIN infrastruktur penunjang ekonomi, pemerintahan Jokowi juga fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah, melalui berbagai program dan inisiatif, memastikan setiap warga negara di seluruh Indonesia dapat menikmati layanan dasar yang layak, seperti akses air bersih, sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, serta fasilitas publik lainnya.
Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi melalui Kementerian PUPR telah mencatat berbagai pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur layanan dasar.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik sehingga akses air minum layak mencapai 93 persen dari total populasi.
Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha. Basuki menjelaskan, penataan kawasan permukiman kumuh disesuaikan dengan fungsi kota dan keselarasan lingkungan serta mempertahankan kearifan lokal.
“Mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan pemerintah daerah,” tutur Basuki.
Salah satu contohnya adalah penataan kawasan permukiman kumuh Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, penataan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan layak huni. Selain itu, penataan juga dilakukan guna mendukung peningkatan ekonomi lokal di Muna.
“Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah Lagasa secara signifikan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari pengaspalan jalan, pembangunan jalan lingkungan, hingga pembuatan talud dan ruang terbuka publik,” jelas Diana di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Kemudian, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap fasilitas sanitasi layak dan pengelolaan sampah terpadu.
Menteri Basuki menjelaskan, penyediaan sanitasi layak bagi semua merupakan bagian dari upaya mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin ke-6 pada 20230.
“(Upaya itu) juga penting untuk mendukung pemberantasan kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia,” tutur Menteri Basuki saat menghadiri pembukaan Kongres Air Dunia di Beijing, China, Senin (11/9/2023).
Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah menjalankan arahan Presiden Jokowi terkait penyediaan sanitasi layak dan fasilitas pengolahan sampah terpadu.
Akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi Indonesia hingga 2023.
Selama 10 tahun, Ditjen Cipta Karya telah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALDT) dan pengelolaan sampah terpadu.
Pembangunan infrastruktur ini turut andil terhadap penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga. Akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi Indonesia hingga 2023.
Pemerintah juga telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Pos-pos perbatasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk ke Indonesia, tetapi diharapkan bisa menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Pada Rabu (2/10/2024), Jokowi meresmikan tujuh PLBN, yakni PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp 128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepulauan Riau (Kepri) dengan biaya Rp 145 miliar, dan PLBN Jagoi Babang Kalimantan Barat (Kalbar) Rp 226 miliar.
Kemudian, PLBN Sei Nyamuk Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp 210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp 243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp 146 miliar.
Kementerian PUPR juga telah melakukan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar sebanyak 5.939 unit. Rinciannya adalah 5.725 sarana pendidikan, 88 unit pasar, dan 126 venue olahraga.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.
Kementerian PUPR juga membangun 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus, dan 71.731 unit rumah susun. Rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun tersebut mampu menampung 168 mahasiswa.
kembali ke MENU UTAMA || kembali ke SUBMENU INFRASTRUKTUR
JOKOWI sedari awal memimpin memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Selama 10 tahun, target ini memang urung tercapai. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di rentang 5 persen sepanjang kepemimpinan Jokowi.
Namun, jika ditilik lebih dalam, pemerintahan Jokowi berhasil menjaga perekonomian nasional stabil di tengah tantangan global yang tidak mudah, seperti perang dagang China-Amerika Serikat pada periode pertama serta pandemi Covid-19 pada 2020-2022 dan konflik geopolitik pada periode kedua.
Pada periode sama, pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 3 persen. Pertumbuhan yang selalu lebih besar dari dunia menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia.
Kinerja perekonomian tersebut tak terlepas dari sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi.
Pertama, Jokowi fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Kedua, menjaga iklim usaha. Ketiga, menjaga tingkat inflasi di bawah 5 persen.
Keempat, memperkokoh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kelima, menurunkan angka kemiskinan. Keenam, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Secara khusus, pemerintahan Jokowi juga berhasil membangkitkan ekonomi nasional dari pandemi berkat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan.
Klik submenu berikut ini untuk langsung menuju capaian-capaian utama Jokowi di bidang ekonomi atau gulirkan layar untuk membaca satu per satu secara berurutan:
• MENCIPTAKAN IKLIM USAHA SEHAT DAN KONDUSIF
• MENJAGA INFLASI TETAP AMAN
• PENGUATAN SEKTOR UMKM
• MENGENTASKAN KEMISKINAN
• PENANGANAN STUNTING DEMI SDM UNGGUL
PADA bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur ekonomi dan dasar.
Selama satu dekade, pemerintah telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.432 km jalan tol, 5.999 km jalan nasional, 27 bandara, 28 pelabuhan, 53 bendungan, dan 1,2 juta ha jaringan irigasi baru.
“(Berkat pembangunan infrastruktur) kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat ke-44 menjadi peringkat ke-27 pada 2024,” ungkap Jokowi saat di Pidato Kenegaraan, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pembangunan infrastruktur merupakan modal Indonesia agar memiliki daya saing. Meski begitu, pemerintahan Jokowi harus bisa menciptakan iklim usaha agar tetap kondusif dan sehat.
Hal ini dilakukan agar Indonesia menjadi negara ramah investor sehingga realisasi investasi bisa sesuai target. Pada akhirnya, investasi akan menciptakan lapangan kerja baru.
Pada periode pertama, sebagaimana diberitakan Kompas.com Selasa (15/10/2019), Jokowi melakukan sejumlah gebrakan. Pemerintah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi dengan fokus hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA).
Sektor SDA yang mendapatkan fasilitas ini antara lain adalah industri petrokimia dasar, logam dasar, pemurnian, serta industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kemudian, pemerintah juga memberlakukan online single submission untuk perbaikan perizinan usaha. Langkah ini bertujuan untuk memangkas masalah dan mempercepat perizinan investasi.
Selanjutnya, pemerintah melakukan perbaikan sistem pajak. Beberapa di antaranya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi , dan peningkatan basis perpajakan. Pemerintah juga memberikan fasilitas super-deduction tax bagi industri yang terlibat dalam vokasi.
Gebrakan berikutnya adalah mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kebijakan ini meliputi peningkatan produk ekspor agar bisa termasuk dalam global value chain, simplifikasi prosedural, efisiensi logistik, dan diplomasi pasar.
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyediakan SDM unggul sesuai kebutuhan industri. Lantas, pemerintah juga mengoptimalkan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, serta bandara agar terhubung dengan pusat produksi dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Usaha-usaha tersebut berhasil mengerek peringkat Ease of Doing Business (EODB) yang disusun Bank Dunia, dari posisi ke-120 pada 2014 menjadi ke-73 pada 2019.
Beberapa komponen yang mengalami perbaikan antara lain adalah starting a business naik 3,29 persen, dealing with construction permits (0,49 persen), getting electricity (2,51 persen), registering property (2,66 persen), dan getting credit (5 persen).
Di periode kedua, pemerintahan Jokowi kembali menerapkan kebijakan tersebut dengan sejumlah pembaruan. Penciptaan SDM diprioritaskan agar terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan cara baru, seperti mengundang talenta global dan membentuk endowment fund.
Pembangunan infrastruktur tetap digenjot dengan menghubungkan kawasan produksi dan distribusi. Selanjutnya, pemerintah menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Pemerintah meneruskan transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
Berikutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang. Pemerintah juga mendorong jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Lalu, pemerintah meneruskan transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Hal ini dilakukan agar produk Indonesia memiliki nilai tambah.
Meski demikian, rencana pemerintahan Jokowi di periode kedua menghadapi tantangan, setahun selepas ia dilantik.
Maret 2020, pandemi Covid-19 masuk ke Tanah Air dan langsung memukul perekonomian nasional. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan selama 2020-2021 untuk menekan persebaran Covid-19 berdampak terhadap perekonomian dan iklim usaha.
Untuk itu, pemerintahan Jokowi menggulirkan program PEN agar iklim usaha tetap terjaga dan sekaligus mempertahankan daya beli pekerja serta meminimalkan jumlah kerugian dan pemutusan hubungan kerja PHK.
Sekalipun ada PHK, pemerintah mencoba mengendalikan tingkat pengangguran berada pada level yang dapat ditoleransi lewat program PEN.
Khusus insentif usaha, pemerintah memberikan beberapa keringanan, yakni PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, dan stimulus lain.
Stimulus berikutnya adalah subsidi bunga dan restrukturisasi kredit.
Pada 2020, dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 60,73 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 58,38 triliun.
Lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 67,57 triliun untuk insentif usaha pada 2021. Nilainya mencapai 107,56 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.
Sementara pada 2022, pemerintah kembali memberikan stimulus untuk korporasi berupa insentif perpajakan senilai Rp 15,15 triliun.
Program PEN yang diterapkan pemerintahan Jokowi pun berbuah hasil. Iklim usaha tetap terjaga–meski guncangan dirasakan 2020-2021.
Pertumbuhan ekonomi yang pada 2020 mencapai -2,07 persen kemudian mampu bangkit menjadi 3,69 persen pada 2021, dan kembali di level 5 persen—tepatnya 5,31 persen—pada 2022.
Realisasi investasi pun tetap terjaga, sekalipun berada di periode sulit. Realisasi dalam negeri selalu mengalami peningkatan, sedangkan penanaman modal asing relatif stabil bahkan mengalami lonjakan pada 2022 dan 2023.
Persentase serapan tenaga kerja formal mengalami peningkatan dari 2015 hingga 2019. Pada 2020, persentase serapan tenaga kerja formal turun akibat pandemi.
Namun, berkat kebijakan PEN yang terukur, persentase serapan tenaga kerja formal kembali mengalami peningkatan secara perlahan dari 2020-2023.
TINGKAT inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi yang diperhatikan pemerintahan Jokowi.
Pasalnya, inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, apalagi konsumsi rumah tangga punya kontribusi besar terhadap PDB nasional, yakni 55 persen.
Pada awal kepemimpinan Jokowi, yakni 2014, inflasi tahunan Indonesia tercatat 8,36 persen. Kemudian, awal periode kedua pada 2019, inflasi tahunan ditekan menjadi 2,72 persen.
Per Agustus 2024, inflasi tahunan tercatat 2,12 persen, sedangkan inflasi year-to-date-nya mencapai 0,87 persen.
Pengendalian inflasi dilakukan dengan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemangku kepentingan lain.
Fokus pemerintah adalah menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0 persen sampai 5,0 persen.
Strategi yang dilakukan dengan memperkuat empat pilar, yakni mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Strategi ini juga gencar dilakukan menjelang hari besar keagamaan nasional (HKBN) yang umumnya selalu terjadi inflasi.
75 persen dari 1.200 responden merasa puas dengan kinerja Jokowi.
Kinerja pemerintahan Jokowi dalam menjaga tingkat inflasi selama 10 tahun mendapat respons positif dari masyarakat.
Berdasarkan hasil survei Indikator “Evaluasi Publik terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, 75 persen dari 1.200 responden merasa puas dengan kinerja Jokowi. Rinciannya, sebanyak 15,04 persen responden sangat puas dan 59,92 persen cukup puas.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei, Jumat (4/10/2024), menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab kepuasan terhadap kinerja Jokowi adalah tingkat inflasi.
Pada Januari 2015 hingga September 2019, rerata inflasi mencapai 3,8 persen. Di periode itu, rerata tingkat kepuasan kinerja Jokowi tercatat 65,5 persen.
Kemudian, saat rerata inflasi Februari 2020-September 2024 mencapai 3,2 persen dan rerata tingkat kepuasan kinerja Jokowi tercatat 70,9 persen.
SEKTOR UMKM menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan penopang PDB nasional dan menyerap banyak tenaga kerja.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), kontribusi UMKM terhadap PDB nasional selalu lebih tinggi dari usaha besar sejak 2015 hingga 2023, yakni berkisar antara 57,75 persen hingga 61,07 persen.
Serapan tenaga kerja di sektor itu juga lebih tinggi dari usaha besar, yakni 96,9 persen berbanding 3,08 persen. Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional terpaut sangat jauh, yakni 15,65 persen berbanding 84,35 persen.
Perbedaan signifikan tersebut disebabkan oleh daya saing masih rendah dan belum banyak UMKM berorientasi ekspor. Ditambah, masih banyak UMKM belum terdigitalisasi.
Karena itulah, pemerintahan Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-UMKM. Beberapa di antaranya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program dana bergulir, pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), UMKM Go Export, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), serta kemudahan pengurusan izin usaha.
Berdasarkan data Kemenkop-UKM yang dirilis pada Selasa (8/10/2024), total KUR yang telah disalurkan sebanyak Rp 1.739 triliun kepada 48 juta debitur UMKM dari 2015 hingga 30 September 2024.
Sebanyak 93 persen debitur menggunakan dana tersebut untuk modal kerja. Kemudian, 6 persen debitur memakai untuk investasi dan 1 persen debitur menggunakan untuk keperluan lain.
Sektor UMKM juga fokus pemerintah dalam program PEN saat pandemi. Sejumlah stimulus diberikan.
Di antara stimulus itu adalah subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan modal kerja, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Dilansir dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 112,26 triliun untuk stimulus sektor UMKM dalam menghadapi pandemi pada 2020.
Satu tahun berselang, dikutip dari LKPP 2021, realisasi dana bantuan untuk UMKM naik menjadi Rp 116,15 triliun. Sebanyak 71,52 persen di antaranya disalurkan dalam bentuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Kemudian, pemerintah kembali memberi dukungan untuk UMKM sebesar Rp 23,7 triliun berupa subsidi KUR dan imbal jasa penjaminan (IJP).
Zaenab, salah satu pelaku UMKM penerima bantuan, bersyukur dengan stimulus yang diberikan pemerintah. Pada 2020, pendapatan warung kelontongnya mengalami penurunan hingga 90 persen akibat pandemi.
“Untungnya, ada kebijakan dari pemerintah, yaitu program PEN khusus untuk pelaku UMKM yang amat meringankan beban dengan subsidi bunga cicilan,” tutur Zaenab di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Saat itu, ia mendapatkan bantuan penundaan angsuran selama enam bulan dan subsidi tambahan sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Jadi, ia hanya membayar cicilan Rp 300.000-an saja dari Rp 2,48 juta per bulan untuk KUR.
Trisnowati, pelaku UMKM alat memasak, juga merasakan manfaat program PEN. Semula, ia punya kewajiban cicilan kredit Rp 13 juta per bulan. Karena pandemi, omzet usahanya turun drastis. Berkat program PEN, ia mendapatkan penangguhan untuk pembayaran angsuran pokok.
Ia hanya diwajibkan membayar Rp 1,68 juta per bulan. Kemudian, setelah mendapatkan subsidi bunga, cicilan Trisnowati kala itu hanya Rp 300.000-an saja.
"Alhamdulillah, dari uang yang ada, yang harusnya untuk membayar cicilan KUR, bisa saya putar kembali untuk usaha. Kini, saya beralih ke penjualan online. Meski belum sebagus waktu saat normal, namun penjualan secara online yang saya lakukan, mulai terlihat hasilnya,” jelas Trisnowati.
Program PEN terbukti ampuh membuat sektor UMKM resilien. Berdasarkan data Kemenkop-UKM, jumlah UMKM pada 2020 sempat turun akibat pandemi, dari 65,47 juta jadi 64 juta. Pada 2021, jumlahnya naik kembali menjadi 65,46 juta UMKM.
Selama pandemi, pemerintah juga meluncurkan program Gernas BBI, tepatnya pada Kamis (14/5/2020). Gerakan ini mengajak masyarakat untuk membeli produk UMKM yang terdampak pandemi dan sekaligus menjadikan UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Gernas BBI juga merupakan salah strategi untuk meningkatkan jumlah UMKM yang sudah terdigitalisasi.
Setahun berselang, Jokowi meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Tim ini memiliki empat tugas. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pencapaian target Gernas BBI.
Target itu meliputi peningkatan jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital, peningkatan jumlah penjualan, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, percepatan siklus ekonomi lokal, serta stimulus ekonomi untuk UMKM.
Berdasarkan data Tim Gernas BBI, hingga 2023 sudah ada 25,4 juta UMKM yang tergabung dengan ekosistem digital. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM onboarding pada 2024.
Kemudian, terjadi peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN) sebanyak 80 persen, dari Rp 749 triliun pada 2022 menjadi Rp 1.349,8 triliun pada 2023. Pemerintah menargetkan realisasi belanja PDN mencapai 95 persen.
PEMERINTAHAN Jokowi memprioritaskan pengentasan kemiskinan selama memimpin Indonesia. Sejumlah program dijalankan mulai dari program bantuan sosial, penurunan stunting, bantuan kesehatan, pendidikan, dan prakerja.
Selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mengucurkan Rp 361 triliun untuk menjaga kesehatan masyarakat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kartu Indonesia Sehat telah digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun selama 10 tahun,” ujar Jokowi pada Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pemerintah juga telah menganggarkan Rp 225 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun. Dana ini digunakan untuk meningkatkan ekonomi 10 juta masyarakat kurang mampu.
Guna membantu masyarakat miskin meraih cita-cita, pemerintah mengalokasikan Rp 113 triliun pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama satu dasawarsa terakhir. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah juga mengucurkan Rp 60,3 triliun pada program Prakerja selama lima tahun terakhir. Dana ini digunakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 18,8 juta pekerja di Indonesia.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat,” tutur Jokowi.
Berbagai program tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Program-program seperti PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIP, KIS, Kartu Prakerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera serta mandiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Sementara, garis kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran bulanan sebesar Rp 322.170 per kapita per bulan.
Angka kemiskinan turun sebanyak 2,43 persen atau 3,38 juta orang selama dua periode Jokowi menjabat sebagai presiden. Angka kemiskinan sebelum Jokowi menjadi presiden mencapai 11,46 persen atau 28,6 juta orang pada 2013.
Satu dekade setelah Jokowi menjadi presiden, tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa pada 2024. Sementara, angka kemiskinan ekstrem selama dua periode pemerintahan Jokowi turun dari 7,9 persen pada 2014 menjadi 0,8 persen pada 2024.
Ketimpangan antarkelas pun perlahan mulai menurun. Hal ini tercermin dari angka rasio gini dari 2014 hingga 2024 yang mengalami penurunan 0,035 poin dari 0,414 menjadi 0,379.
Penurunan rasio gini baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, rasio gini turun dari 0,433 menjadi 0,399, dan di perdesaan dari 0,336 menjadi 0,306.
Semakin kecil angka rasio gini, berarti ketimpangan sosial juga semakin kecil.
Meski begitu, usaha menurunkan angka kemiskinan bukan tanpa tantangan. Pandemi Covid-19 pada 2020-2022 adalah salah satunya.
Baik angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, maupun rasio gini periode 2020-2021 mengalami peningkatan akibat roda perekonomian terhenti lantaran persebaran Covid-19 mesti ditekan.
Selama periode tersebut, pemerintah memberikan bantuan perlindungan masyarakat dalam paket program PEN.
Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 203,90 triliun untuk perlindungan sosial. Rinciannya adalah PKH Rp 37,40 triliun, sembako Rp 43,60 triliun, bansos di Jabodetabek Rp 6,80 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp 32,40 triliun, program Pra-Kerja Rp 20 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp 25 triliun, dan BLT dana desa Rp 31,8 triliun.
Alokasi dana tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 230,20 triliun. Adapun realisasinya hingga Desember 2020 mencapai Rp 216,59 triliun.
Tahun berikutnya, pemerintah kembali menganggarkan dana jumbo untuk perlindungan sosial, yakni Rp 186,64 triliun. Realisasinya mencapai Rp 167,72 triliun.
Rincian realisasinya, PKH Rp 27,93 triliun, sembako Rp 47,56 triliun, bantuan sembako PPKM Rp 6,84 triliun, bansos tunai Rp 16,76 triliun, Pra-Kerja Rp 18,26 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 8,78 triliun, BLT dana desa Rp 20,24 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,5 triliun, subsidi kuota internet Rp 5,22 triliun, bantuan uang kuliah tunggal Rp 0,74 triliun, iuran JKP Rp 6,82 triliun, dan penanganan kemiskinan ekstrem Rp 1,04 triliun.
Anggaran perlindungan sosial penanganan pandemi digelontorkan lagi pada 2022. Dari pagu Rp 154,76 triliun, realisasinya mencapai Rp 153,4 triliun. Kemudian, Pra-Kerja Rp 18 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat Rp 2,3 triliun, bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 10 miliar.
Intervensi pemerintahan Jokowi selama pandemi Covid-19 berhasil mengurangi dampak besar yang mungkin terjadi. Angka kemiskinan, sekalipun dari 9,22 persen pada 2019 naik menjadi 10,19 persen pada 2020, berhasil diturunkan kembali pada 2021 menjadi 9,71 persen. Pada 2024, angkanya sudah lebih kecil dari sebelum pandemi, yakni 9,03 persen.
Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem. Angkanya sempat melonjak jadi 4,2 persen pada 2020. Lalu, pada 2021, berhasil ditekan jadi 3,7 persen, dan kembali turun lagi pada 2022 menjadi 1,7 persen–lebih kecil dari sebelum pandemi.
Manfaat program perlindungan sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Kezia Gita adalah salah satunya.
Guru honorer ini harus menjadi tulang punggung keluarga lantaran pekerjaan kakak dan ayahnya terdampak pandemi.
Dari pihak sekolah, ia pun didaftarkan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). Desember 2020, bantuan tersebut cair dan membuat dirinya lega.
“Bantuan ini sangat membantu untuk biaya hidup keluarga dan membayar tagihan barang yang saya gadaikan,” cerita Kezia, seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/11/2021).
Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Serang, Jubaedah, juga merasakan manfaat nyata dari program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintahan Jokowi.
Dilansir dari laman YouTube Kementerian Sosial (Kemensos) 7 Mei 2022, Jubaedah mendapatkan bantuan KPH untuk tiga kategori, yakni satu untuk balita dan dua untuk anak sekolah. Ia menggunakan bantuan itu untuk membeli susu dan menyekolahkan anaknya.
Selain mendapatkan bantuan, ia juga merasa terbantu dengan program Pendamping KPH. Pendamping KPH bertugas mendampingi KPM agar dapat memaksimalkan manfaat dari program PKH.
Rini, Pendamping KPH untuk Jubaedah, membantunya dalam berbagai hal, mulai dari membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keluarganya hingga mengarahkan agar uang KPH digunakan untuk biaya sekolah anaknya.
Berkat arahan Rini, ia bisa menggunakan sisa uang KPH untuk modal berjualan sate keliling. Jubaedah mengaku, ia merintis jualan sate dengan modal per hari Rp 145.000 untuk menghasilkan 200 tusuk sate. Selanjutnya, ia menjual sate dengan penghasilan kotor Rp 200.000 dan mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 55.000 per hari.
“Jika ada yang pesan lebih banyak, saya bisa mendapatkan untung lebih. Terima kasih pada pemerintah yang telah memberikan saya bantuan PKH,” ujarnya.
Salah satu penerima KIS, Suprihono, juga mengaku merasa sangat terbantu dengan program kartu sakti Jokowi itu. Ia menggunakan KIS untuk mengobati cuci darah selama 14 tahun.
"Alhamdulillah, saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi, saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang," ucap Suprihono dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (30/1/2024).
Ia berharap, program KIS bisa dilanjutkan terus untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada.
"Menurut saya, (KIS) harus dilanjutkan karena masyarakat miskin membutuhkan BPJS Kesehatan, termasuk kebutuhan pokok sembako," tuturnya.
STUNTING atau tengkes menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintahan Jokowi selama dua periode. Pada 2013, prevalensi tengkes mencapai 37,2 persen, sebagaimana dilansir dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Angka tersebut tergolong besar lantaran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan batas maksimal prevalensi sebesar 20 persen. Pada 2017, WHO bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia dengan catatan prevalensi 36,4 persen.
Stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Tengkes biasanya ditandai dengan tinggi dan berat badan anak yang tidak sesuai dengan usianya
Jika tak diatasi secara serius, permasalahan tengkes akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional. Angka kemiskinan dan ketimpangan sosial bakal semakin meningkat serta lebar.
Jokowi pun menjadikan stunting sebagai prioritas untuk segera dituntaskan. Pada 2018, Jokowi meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah mematok target prevalensi sebesar 14 persen mesti dicapai pada akhir 2024.
Sebagai payung hukum, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dari beleid ini, pemerintah pun membentuk Rencana Aksi Nasional dan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting.
Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk masalah tersebut. Pada 2019, total anggarannya mencapai Rp 29,3 triliun. Setahun berikutnya turun jadi Rp 27,5 triliun. Kemudian, 2021 Rp 35,3 triliun, 2022 Rp 34,2 triliun, dan 2023 Rp 30 triliun.
Perlahan tapi pasti, prevalensi tengkes mengalami penurunan, dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21, 3 persen pada 2023. Meski begitu, prevalensinya masih di atas batas maksimal dari WHO.
Jokowi mengatakan, penanganan stunting memerlukan konsolidasi dan kerja sama semua pihak. Sebab, banyak faktor mesti diatasi, mulai dari sanitasi, kondisi kesehatan calon ibu, hingga pengetahuan soal kesehatan dan gizi.
”Stunting ini, kan, tidak hanya urusan makanan, tambahan urusan gizi, (tapi) juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh. Masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan,” tutur Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Presiden.go.id, Selasa (11/6/2024).
Jokowi sendiri mengakui, realisasi target prevalensi tengkes 14 persen pada 2024 sangat ambisius. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bekerja keras. Apalagi, pada 2020-2022, secara bersamaan, pemerintah harus mengatasi pandemi Covid-19.
Hal tersebut memengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menangani tengkes. Ia pun mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya menurunkan tengkes selama 10 tahun pemerintahannya.
“Kita ingat di 2014 kita masih di angka 37 (persen). Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21 (persen). Memang kemarin turunnya hanya kecil 0,1 (persen) tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu harus kita hargai,” ucap Jokowi.
INTERNET telah memberikan berbagai kemudahan. Tidak hanya mendapatkan informasi, jaringan internet membuat seseorang bisa berjualan, mengakses layanan publik, serta mendapatkan peluang-peluang baru.
Sepuluh tahun lalu, tidak semua penduduk Indonesia bisa mengakses internet. Dikutip dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2014, tingkat penetrasi internet baru 34,9 persen.
Lalu, baru 88,1 juta dari 252,4 juta penduduk saat itu yang menggunakan internet. Itu pun masih didominasi wilayah Jawa dengan jumlah pengguna 52 juta orang.
Digitalisasi saat itu belum inklusif. Di luar Jawa, jaringan internet bisa dibilang masih menjadi barang mewah.
Karena itulah, Jokowi langsung memberikan arahan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membangun infrastruktur telekomunikasi pada 2015.
Kini, 10 tahun berlalu, Survey Internet Indonesia 2024 dari APJII mengungkapkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 79,50 persen.
Ini berarti, 221,56 juta dari 278,69 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet. Modal berharga bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.
“Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan,” ujar Jokowi dilansir dari laman setkab.go.id.
Di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun, Jokowi pun meluncurkan sejumlah arahan penting terkait langkah transformasi yang dilakukan.
Selain percepatan infrastruktur telekomunikasi, ada pengembangan e-commerce, penguatan logistik perdagangan, penyiapan sumber daya manusia (SDM) digital, serta percepatan penyelesaian regulasi yang mendukung ekosistem digital.
Apa saja legasi pemerintahan Jokowi di bidang digitalisasi?
Klik submenu berikut ini untuk langsung menuju capaian-capaian utama Jokowi di bidang digitalisasi atau gulirkan layar untuk membaca satu per satu secara berurutan:
TUJUH tahun lalu, Misbah, salah satu pelajar SMK Negeri Sei Menggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, harus berjalan lebih dari satu kilometer hanya untuk mendapatkan internet.
Sudah begitu, ia belum pasti mendapat jaringan internet yang memadai untuk belajar.
“Di sini, jaringan Wi-Fi cuma ada di kantor desa. Itu pun hanya buka saat jam kerja. Sementara, kita pulang sekolah sudah sore. Kantor desa sudah tutup,” ceritanya seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (6/7/2017).
Di wilayah batas antar-negara, seperti Kecamatan Sei Menggaris, kala itu, sinyal telepon sering mengalami roaming. Penyebabnya, jaringan telepon dari Malaysia justru lebih kuat.
Boro-boro tersambung internet, melakukan panggilan telepon pun sulit. Sekali tersambung, pengguna harus membayar biaya roaming internasional.
“Sering roaming di sini, seperti di Desa Kandungan Sungai Ular. Kami buka telepon, bisa-bisa pulsa langsung habis. Banyak kawasan blankspot di sini,” kata Camat Sei Menggaris kala itu, Darwin.
Kini, di Kecamatan Sei Menggaris, sebagaimana dikutip dari laporan BPS Kecamatan Sei Menggaris dalam Angka 2024, sudah terdapat tiga Menara Bakti. Wilayah itu juga memiliki satu terminal pemancar dan penerima transmisi satelit (VSAT) Bakti. Ada pula 4 BTS swasta.
Menara Bakti–sebutan umum untuk menara BTS 4G yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo–merupakan salah satu dari sekian inisiatif yang dilakukan Jokowi untuk mewujudkan jaringan internet yang inklusif di seluruh Indonesia.
Proyek BTS 4G di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) dijalankan mulai 2021. Pembangunan menara ini merupakan implementasi dari arahan Jokowi untuk melakukan transformasi digital di seluruh Tanah Air.
Dengan demikian, kesenjangan digital antardaerah dan lapisan masyarakat dapat diperkecil.
"Bakti mendapat amanah target yang tinggi, harus membangun BTS di 7.904 desa/kelurahan selama 2 tahun (tahun 2021–2022) yang dibagi dalam 5 paket," ujar Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Anang Latif, kala itu. Total anggaran yang disiapkan untuk kelima paket mencapai Rp 28,3 triliun.
Sempat terhambat, Bakti Kemenkominfo berhasil membangun 6.663 BTS 4G di wilayah 3T hingga Juni 2024. Angka ini melonjak drastis dari hanya 5 BTS pada 2015.
“Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS,” tutur Jokowi saat meresmikan pengoperasian BTS Bowombaru Utara, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).
“Tol langit” yang dibangun pemerintahan Jokowi tidak hanya BTS 4G. Kemenkominfo juga telah menyelesaikan Proyek Palapa Ring berupa jaringan serat optik sepanjang 12.229 km yang menjangkau 57 kabupaten/kota.
Sebelum proyek menara BTS 4G, pemerintahan Jokowi lebih dulu membangun Palapa Ring pada 2016 dan rampung pada 2019. Palapa Ring merupakan backbone dari jaringan internet di Indonesia.
Pembangunannya terdiri dari tiga paket, yakni Paket Barat (Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat), Paket Tengah (Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Maluku Utara), dan Paket Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Palapa Ring menyediakan layanan penyediaan kapasitas pita lebar (bandwidth) dan kabel serat optik pasif (dark fiber). Jaringan ini kemudian bisa disewa oleh penyedia layanan telekomunikasi.
Lalu, pemerintahan Jokowi juga telah meluncurkan Satelit Republik Indonesia-1 (Satria-1). Satelit internet pertama Indonesia ini pertama dicanangkan pada 2019. Nilai konstruksinya sebesar 550 juta dollar AS atau setara Rp 8 triliun.
Satelit tersebut diproduksi oleh Thales Alenia Space (TAS), perusahaan manufaktur antariksa Perancis, dari September 2020 hingga Mei 2023.
Kapasitas transmisinya mencapai 150 Gbps. Satria-1 kemudian akan mengirimkan sinyal kepada 11 stasiun bumi di Cikarang, Banjarmasin, Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura.
Mahfud MD yang saat itu menjadi Plt Menkominfo menyampaikan bahwa Satria-1 akan memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat Indonesia.
“Satelit pertama Indonesia ini bertujuan untuk mendistribusikan akses internet secara merata, terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, kemasyarakatan, serta TNI dan Polri," jelasnya, Senin (19/6/2023).
Satelit tersebut akan menyediakan akses internet untuk 30.000-50,000 fasilitas umum di Indonesia.
Percepatan pembangunan “tol langit” membuahkan hasil. Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal 2024 dari APJII mengungkapkan bagwa, sebanyak 82,6 persen dari 1.950 responden menyatakan sudah terhubung dengan internet dalam satu tahun terakhir.
Sebanyak 85,72 persen responden mengakses internet menggunakan mobile data dari operator seluler. Kemudian, 89,3 persen responden memakai handphone atau tablet untuk mengakses internet.
Berdasarkan hasil Survei Internet Indonesia dari APJII, penetrasi di daerah 3T kini mencapai 67,61 persen. Sementara itu, 18.697 fasilitas publik kini menikmati akses internet, termasuk 8.836 sekolah dan 2.606 fasilitas kesehatan.
"Dengan layanan jaringan BTS Bakti Kemenkominfo, kami bisa memasarkan produk usaha minyak goreng kelapa lewat media sosial di Biak dagang, WhatsApp, dan Instagram," ujar salah satu warga Biak Numfor, Mamoribo, yang mengaku terbantu hadirnya BTS.
Pemerintah juga telah menaikkan kapasitas satelit nasional, dari 39,287 Gbps pada 2020 menjadi 261,85 Gbps pada 2024.
Tak ketinggalan, jaringan 5G yang diluncurkan pada 2021 kini hadir di 56 kota dan Ibu Kota Nusantara. Kehadiran jaringan ini membuka era baru konektivitas ultracepat.
ENAM Tahun silam, Wawan Ahdiyat, warga Kota Bandung, merasakan sendiri kerumitan mengurus birokrasi kependudukan. Diberitakan Kompas.com, Kamis (3/5/2018), Wawan mengaku sudah lima bulan mengurus Kartu Keluarga (KK), tapi tak kunjung tuntas.
Ia telah mengurus dari 4 Desember 2017. Persyaratan sudah dipenuhi dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Akan tetapi, sesampai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, berkasnya tetap ditolak.
“Ternyata pas di sini (kantor Disdukcapil Bandung), disuruh pulang karena katanya tidak tercatat di database,” cerita Wawan.
Cerita sama juga terjadi di banyak daerah. Pengurusan data kependudukan merupakan satu di antaranya banyak layanan publik. Kasus serupa juga terjadi di berbagai pelayanan publik pada tahun-tahun tersebut.
Proses berbelit-belit dan lama tersebut mendorong pemerintahan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2 Oktober 2018.
Penerapan SPBE dilakukan untuk menciptakan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan efisien.
Terlebih lagi, sebelum penerapan SPBE, baru 82 instansi pemerintah atau 13,31 persen yang berpredikat baik dalam penerapan e-government.
Sisanya, sebanyak 534 instansi pemerintah (86,69 persen) masih berpredikat cukup dan kurang, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Saat itu, tiap lembaga juga membangun aplikasinya sendiri-sendiri sehingga terjadi pemborosan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Alhasil, terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan. Validitas data pemerintahan kurang diyakini sepenuhnya.
Untuk mengimplementasikan SPBE, pemerintah membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan anggota Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala BRIN, dan Kepala BSSN.
Adapun cakupan layanan SPBE terdiri dari empat. Pertama, Government to Government (G2G) yang terdiri dari layanan e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-JDIH.
Kedua, Government to Business (G2B). Layanan ini terdiri dari e-Procurement dan e-Perizinan. Ketiga, Government to Employee (G2E) yang terdiri dari layanan e-Kepegawaian dan e-Pensiun.
Terakhir, Government to Consumer (G2C). Layanan ini meliputi e-Pengaduan, e-Kesehatan, dan e-Pendidikan.
Kemenkominfo sendiri, berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018, diberi amanat untuk membangun infrastruktur dan aplikasi SPBE nasional. Infrastruktur yang dimaksud adalah pusat data nasional (PDN) dan jaringan intra-pemerintahan.
Untuk PDN, pemerintah sudah melakukan proses pembangunan di tiga tempat. PDN di Cikarang, Jawa Barat kini sudah 85 persen. Pembangunan PDN ini memanfaatkan soft loan dari pemerintah Prancis.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) 2024, Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa PDN Cikarang akan beroperasi pada awal 2026.
Pengelolanya adalah badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkominfo. PDN tersebut akan menggantikan PDN sementara (PDNS) yang sempat diserang ransomware beberapa waktu lalu.
PDN kedua dibangun di Batam, Kepulauan Riau. Pembangunannya memanfaatkan pinjaman lunak dari Korea Selatan. Prosesnya masih dalam tahap penentuan konsultan pengawas.
PDN ketiga dibangun di IKN. Progres masih dalam tahap penentuan lokasi lahan pembangunan.
Soal keamanan, pemerintah meningkatkan sistem back up data di cold site Batam untuk mencegah serangan siber.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas SDM agar pengelolaan keamanan siber di PDN kelak atau PDNS saat ini profesional sehingga keamanannya terjamin.
Saat ini, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 Ditjen Aplikasi dan Informatika, jumlah pengguna layanan PDNS mencapai 347 instansi.
Rinciannya adalah 73 kementerian/lembaga, 24 pemerintah provinsi, 189 pemerintah kabupaten, 61 dan pemerintah kota.
Kemudian, infrastruktur jaringan intra-pemerintah dari Kemenkominfo diperlukan untuk memigrasikan aplikasi dan data ke PDN. Layanan interkonektivitas yang disediakan antara lain adalah metro-E, SD Wan, IPSEC, dan NOC.
Hingga 2023, jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang terhubung via jaringan interkonektivitas Kemenkominfo sebanyak 87. Rinciannya adalah 29 kementerian, 32 lembaga, dan 26 provinsi.
Untuk aplikasi SPBE, Kemenkominfo telah mengembangkan sejumlah aplikasi, seperti aplikasi Single Sign On, aplikasi perizinan online daerah, aplikasi layanan pemerintahan desa, portal nasional, sistem informasi manajemen ketahanan ekonomi sosial budaya, dan aplikasi monitoring siswa dan EWS.
Pada 2024, ada perubahan dalam pengembangan aplikasi SPBE. Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital mengamanatkan Peruri sebagai pelaksana pengembangan aplikasi SPBE prioritas.
Peran Kemenkominfo dalam INA Digital adalah menyiapkan operasional PDN.
Dari Beleid itu, lahirlah INA Digital, aplikasi SPBE prioritas yang dikelola Peruri. Jokowi meluncurkan secara resmi Government Technology (GovTech) tersebut di acara SPBE Summit 2024, Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Beberapa layanan prioritas yang dapat diakses lewat INA Digital adalah pelayanan digital administrasi kependudukan, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, registrasi dokter, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, serta perizinan keramaian atau event kepada kepolisian.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital di pemerintahan Indonesia. Dengan INA Digital, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.
“Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” lanjutnya.
PENINGKATAN penetrasi pengguna internet di Indonesia turut menciptakan tantantangan. Paparan konten negatif, seperti hoaks, dan pornografi, mengintai setiap saat. Belum lagi, ancaman judi online.
Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan salah satu komisionernya, Aries Adi Leksono, dalam diskusi yang diselenggarakan RRI, Sabtu (13/72024), ada sekitar 55 juta anak di Indonesia kecanduan pornografi. Lalu, sebanyak 2,1 juta anak terlibat judi online.
Aries menjelaskan, paparan konten-konten negatif tersebut dapat memengaruhi kerja otak dan kesehatan mental anak. Anak-anak menjadi tertutup, tidak mau bergaul, dan berisiko terjerumus dalam pergaulan menyimpang.
“Situasi ini sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi generasi kita,” tuturnya.
Selain konten negatif, ada pula ancaman kejahatan siber, seperti penipuan dengan modus social engineering dan phishing.
Laporan Digital Defence Report 2024 dari Microsoft, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (24/10/2024), menyebutkan bahwa dalam periode Juli 2023-Juni 2024, terdapat 775 juta surel berisi malware yang biasa digunakan pelaku kejahatan siber untuk melakukan phishing.
Disebutkan pula dalam laporan yang sama, serangan serangan siber yang menyasar kata sandi tercatat ada 7.000 per detik.
Pemerintah tidak tinggal diam. Selama pemerintahan Jokowi, Kemenkominfo mendapat tugas untuk menciptakan ruang digital yang aman.
Kemenkominfo telah menerapkan tiga langkah untuk menangkal konten negatif.
Pertama, seperti dilansir dari laman Indonesia.go.id, pemerintah melakukan pemblokiran konten negatif.
Pemutusan akses dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Dari 2018 hingga 15 Februari 2024, Kemenkominfo telah memblokir 4,8 juta konten negatif. Sebanyak 2,9 juta di antaranya tersebar di berbagai situs. Sisanya, 1,9 juta konten negatif tersebar di media sosial.
Dari jumlah tersebut, 1,7 juta konten negatif berkaitan dengan judi online. Kemudian, 1,2 juta konten negatif terkait pornografi.
"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agama ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo I Nyoman Adhiarna seperti dikutip dari Antara, Kamis (22/2/2024).
Untuk media sosial, Kemenkominfo telah memblokir 1,3 juta konten negatif di X–nama sekarang untuk Twitter– sebagai yang terbanyak, kemudian disusul Meta (Facebook), file sharing, Google, Telegram, TikTok, Michat, Line, dan Yahoo.
Untuk judi online, Kemenkominfo telah memutus akses 3,3 juta konten judi selama periode 17 Juli 2023 sampai 11 September 2024.
Kemenkominfo juga telah melaporkan 573 akun e-wallet yang terindikasi terlibat praktik judi online ke Bank Indonesia. Kemudian, sebanyak 7.499 rekening diadukan ke Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintahan Jokowi juga secara khusus membentuk Satgas Judi Online pada 14 Juni 2024 melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024.
Dengan intervensi tim Satgas, terdapat penurunan akses ke situs judi online hingga 50 persen pada Juli 2024. Perputaran uangnya pun turun jadi Rp 404 triliun.
Sebelumnya, tanpa intervensi, kenaikan akses ke konten judi online mencapai 35 persen. Perputarannya dananya ditaksir mencapai Rp 981,2 triliun.
Dikutip dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 Ditjen Aplikasi dan Informatika, Kemenkominfo melakukan sejumlah langkah untuk memerangi konten negatif.
Pertama, patroli siber rutin. Kedua, penerimaan dan pengelolaan laporan aduan konten dari masyarakat serta instansi.
Ketiga, analisis dan laporan isu populer harian dan isu khusus. Keempat, laporan isu hoaks harian. Kelima, analisis konten pada platform e-dagang. Keenam, kerja sama penanganan konten negatif dengan kementerian atau lembaga.
Kemenkominfo juga sudah memiliki Sistem Monitoring Isu. Aplikasi ini bisa melakukan crawling postingan media sosial yang bersifat publik, baik di X, Facebook, maupun Instagram menggunakan AI. Sistem juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan sentimennya, baik netral, positif, maupun negatif.
Kemenkominfo sudah pula memiliki layanan Aduankonten.id. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan konten negatif di ruang digital.
Kementerian juga sudah membuat Layanan Aduan Instansi kepada stakeholder terkait. Dengan demikian, penanganan konten negatif bisa dilakukan secara segera.
Untuk memberikan rasa aman di ruang digital, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah dua kali merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Konsep Right to Be Forgotten diperkenalkan dalam beleid tersebut. Dengan demikian, seseorang bisa mengajukan penghapusan konten digital yang sudah tidak relevan atau merugikan.
Jokowi bersama DPR juga mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain melindungi data sensitif, beleid ini juga memperkenalkan hak bagi individu untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaannya.
Ada pula PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta PP No 89 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kedua beleid tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen, baik soal keamanan transaksi maupun perlindungan data sensitif.
Sebagai pelaksanaan sejumlah beleid tersebut, Kemenkominfo membentuk Pusat Respon Insiden Siber Kominfo (CSIRT); menerapkan tiga aspek keamanan data, yakni kerahasiaan, keaslian, dan ketersediaan; serta menetapkan Data Protection Officer untuk perlindungan data.
Dari upaya tersebut, skor Indeks Keamanan Data Indonesia mengalami peningkatan, dari 19 pada 2018 menjadi 64 pada 2023. Indonesia kini berada di peringkat ke-49.
Langkah selanjutnya untuk menangani konten negatif adalah dengan meningkatkan literasi digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Pelaksanaan program ini mencakup empat pilar, yakni digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.
Pemerintah menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia di kabupaten dan kota pada 34 provinsi mendapatkan pelatihan tersebut. Untuk itu, sejak diluncurkan pada 2020, pemerintah menargetkan masyarakat yang ikut pelatihan sebanyak 12,5 juta orang per tahun. Adapun realisasinya, sejak 2020, program GNLD telah diikuti 29,45 juta orang.
Sepanjang 2020 hingga 2023, indeks literasi digital Indonesia mengalami peningkatan. Dikutip dari LAKIP 2023 Ditjen Aplikasi dan Informatika, indeks literasi digital Indonesia naik dari 3,47 pada 2020 menjadi 3,65 pada 2023.
DEBU dan panas sama sekali bukan halangan bagi Yulianti Marselina (38 tahun) untuk memulai kerja hari itu, Sabtu (3/7/2024).
Jangankan debu dan panas, stigma bahwa perempuan tak pantas bekerja di sektor pertambangan saja sudah dia patahkan sejak 13 tahun silam.
Tahun 2011 adalah awal bagi Yulianti bergabung dengan PT Vale Indonesia—salah satu perusahaan tambang dan pengolahan nikel terkemuka di Tanah Air.
Setiap harinya, perempuan kelahiran Sorowako, Sulawesi Selatan (Sulsel) itu bertugas mengemudikan dump truck di tambang milik PT Vale Indonesia. Lagi-lagi, pekerjaan yang tak biasa bagi kaum hawa.
“Saya bangga dan bersyukur. Selain mendapat penghasilan, sebagai warga lokal, saya juga bisa berpartisipasi dalam produksi nikel yang punya banyak manfaat ini,” ujar Yulianti.
Keterlibatan tenaga kerja lokal, seperti Yulianti, dalam sektor pertambangan adalah bukti nyata bahwa pemerintah tak main-main dalam mengembangkan sektor tersebut.
Keseriusan itu juga semakin nyata kala pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, hilirisasi atau penghiliran adalah pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Artinya, bahan baku perlu diolah terlebih dahulu sebelum dijual, baik untuk pasar nasional maupun global. Nikel, misalnya, akan dilebur menjadi feronikel sebelum diekspor.
Hilirisasi sumber daya memang menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi selama masa kepemimpinannya.
Selain meningkatkan devisa negara, investasi, dan nilai tambah produk, hilirisasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal di sekitar area produksi.
“Salah satu kunci agar Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia adalah melalui hilirisasi.”
- Joko Widodo -
Kantor Staf Presiden Bidang Industri dan Perdagangan Internasional menyebut, proyek hilirisasi nikel menyerap 70.000 tenaga kerja pada 2023. Dari angka ini, hanya 4.000 di antaranya yang merupakan tenaga kerja asing.
Adapun hilirisasi juga berdampak positif terhadap nilai ekspor produk olahan nikel Tanah Air. Sejak larangan ekspor nikel mentah (ore) diberlakukan pada Januari 2020, nilai ekspor olahan produk ini terus meningkat.
Angka 3,47 miliar dollar AS pada 2019 melontar menjadi 5,68 miliar dollar AS pada 2020, 8,44 miliar dollar AS pada 2021, 19,62 miliar dollar AS pada 2023, dan 22,37 miliar dollar AS pada 2023.
Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas ke mineral lain, seperti tembaga, bauksit, alumunium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah.
Dalam berbagai kesempatan, presiden menyebut, pengoperasian smelter sejumlah sumber daya mineral dapat menjadi fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju.
Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas pabrik pengolahan mineral atau smelter siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sedangkan lainnya tengah dalam proses pembangunan atau persiapan.
Tak hanya pertambangan, pemerintah juga mendorong hilirisasi di sejumlah sektor lain. Sebut saja perkebunan, seperti kelapa sawit.
Industri sawit Indonesia tercatat dapat menghasilkan lebih dari 179 produk hilir. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Ahmad Muslim bahkan menyebut kelapa sawit sebagai tanaman perkebunan ajaib (miracle plantation).
Dalam seminar bertema ”Hilirisasi Minyak Sawit Menjadi Produk Oleopangan, Oleokimia dan Biofuel: Peluang dan Tantangan”yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (25/6/2024), Muslim mengatakan bahwa hilirisasi kelapa sawit dapat membuat Indonesia lebih mandiri karena tidak bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan yang paling efisien dalam produktivitas, paling murah dalam proses produksi, dan mampu menghasilkan banyak produk olahan bernilai tambah tinggi,” ucap Muslim.
Selain produk utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit yang dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, hilirisasi sawit juga telah menghasilkan produk turunan, seperti kosmetik, pakaian, pasta gigi, lemak cokelat, fatty acid, surfactant, dan biodiesel.
Seluruh produk turunan ini punya potensi besar untuk memberi nilai tambah perekonomian dan meningkatkan daya saing global.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, program hilirisasi industri kelapa sawit meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut melalui proses pengolahan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan, keuntungan yang didapatkan dari program hilirisasi industri kelapa sawit, antara lain optimalisasi penyerapan hasil produksi petani rakyat (smallholder), penyediaan bahan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan, serta peningkatan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan.
“Hilirisasi industri kelapa sawit juga meningkatkan perolehan devisa negara dari ekspor produk hilir, berkontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, serta menyuplai kebutuhan dunia terhadap pangan dan energi (feeding and energizing the world),” papar Putu sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (15/8/2023).
Berdasarkan analisis data Badan Kebijakan Fiskal pada 2019 dan 2022, Kemenperin mencatat industri kelapa sawit berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Hingga saat ini, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hilir mampu menyerap tenaga kerja 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.
Sementara itu, dalam aspek kuantitatif, ekspor produk industri kelapa sawit mencapai total volume 282 juta metrik ton dengan total nilai 176,84 miliar dollar selama periode 2015-2022. Dari kinerja ekspor tersebut, negara melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima pendapatan pungutan ekspor sebesar Rp 182 triliun.
Hasil perkebunan lain yang juga terus didorong untuk bisa dihilirisasi adalah kopi. Presiden Jokowi secara tegas meminta kepada pelaku industri kopi untuk memperluas potensi ekonomi dari hasil perkebunan ini.
“Kopi jangan diekspor mentahan raw material. Apalagi, Indonesia memiliki kebun kopi seluas 1,2 juta hektar yang bisa dimanfaatkan,” ujar Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).
Manfaat hilirisasi kopi telah dirasakan sendiri oleh Savira Alvina Syakur sebagai petani milenial asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lewat hilirisasi produk kopi, Savira telah meraup omzet hingga Rp 90 juta per bulan.
Peningkatan omzet tersebut, kata dia, berasal dari kemampuan dalam produksi kopi secara mandiri, mulai dari mulai pemanenan, pengolahan, hingga penjualan di kafe miliknya yang bernama Kafe Kopi Gunung.
Untuk diketahui, Kabupaten Bandung memang dikenal sebagai pemain penting dalam industri kopi Tanah Air. Salah satunya berkat kopi arabika java preanger. Karena kualitasnya, kopi yang tumbuh di dataran tinggi ini kerap mencatatkan prestasi di kancah internasional.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) pun terus mendorong hilirisasi kopi java preanger lewat korporasi petani Java Preanger Lestari Mandiri.
Lewat hilirisasi, pekebun diharapkan tidak berhenti dan bangga hanya dengan produk primer. Pekebun terus didukung untuk dapat menghasilkan produk jadi yang mempunyai nilai tambah yang bermutu dan berdaya saing.
Mulai dari sumber daya mineral hingga hasil perkebunan, pemerintah meyakini bahwa hilirisasi adalah mesin pertumbuhan (engine of growth). Tak hanya menguntungkan masyarakat dan negara lewat nilai tambah suatu produk, hilirisasi juga membawa Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara industri maju lainnya.
“Salah satu kunci agar Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia adalah melalui hilirisasi,” tegas Jokowi.