“Infrastruktur dasar merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian.”
~Basuki Hadimuljono~
SEDARI awal memimpin Indonesia pada 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggenjot pembangunan infrastruktur.
Pembangunannya tak lagi Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Tak pula hanya fokus pada perkotaan, tetapi desa serta daerah terdepan, terluar, dan terbelakang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi.
Komitmen tersebut sangat beralasan. Kala itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak merata dan belum terintegrasi. Alhasil, terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi dari satu wilayah dengan wilayah lain.
Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar-wilayah.
Akan ada potensi pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang telah memiliki infrastruktur.
Akan ada potensi pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang telah memiliki infrastruktur. Investor akan melirik daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja. Pada akhirnya, daya saing Indonesia pun terkerek di kancah internasional.
“Pembangunan infrastruktur juga untuk (mewujudkan) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Jokowi.
Untuk menyinergikan pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung. Jokowi pun menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai nakhoda Kementerian PUPR.
Basuki merupakan menteri yang unik. Bisa dibilang, ia adalah salah satu menteri yang meniti karier dari nol sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ditunjuk jadi Menteri PUPR, Pak Bas—demikian kolega dan insan PUPR memanggil dirinya—sudah mengabdi di Departemen/Kementerian PU selama 31 tahun.
Oleh Jokowi, anggaran Kementerian PUPR ditingkatkan dari pemerintahan sebelumnya, bahkan menjadi salah satu yang terbesar, baik di Kabinet Kerja maupun Kabinet Indonesia Maju.
Berbekal pengalaman bertahun-tahun, Basuki berhasil menjalankan amanah Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Keberhasilan tidak hanya terlihat dari realisasi serapan anggaran untuk Kementerian PUPR yang selalu berada di rentang 92-93 persen, tetapi juga kebermanfaatan bangunan fisik yang telah dibangun selama 10 tahun.
"Infrastruktur dasar merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian."
~Basuki Hadimuljono~
Basuki mengatakan, infrastruktur punya dua peran utama, yakni sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi serta sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, serta irigasi.
“Infrastruktur dasar merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” terang Basuki, Kamis (3/10/2024).
Jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, dan bandara telah menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia dari timur ke barat.
Bendungan dan irigasi juga turut mendorong sektor pertanian dan perkebunan. Belum lagi manfaatnya sebagai penyimpanan cadangan air bersih, pengendali debit air untuk pencegahan banjir, sumber energi terbarukan, budi daya ikan, serta tujuan wisata.
Ada pula beragam infrastruktur dasar yang telah dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
“Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” lanjut Presiden Jokowi.
Ingin tahu lebih banyak soal capaian infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR selama sedekade?
Silakan klik atau tap pilihan menu berikut ini untuk melompat ke capaian masing-masing, atau terus gulirkan layar untuk membaca keseluruhannya:
DI TENGAH berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan besar, keberadaan bendungan menjadi komponen vital dalam upaya menjaga ketahanan air dan pangan.
Berbagai fungsi bendungan, seperti penyimpanan cadangan air bersih, sumber irigasi lahan pertanian, pengendalian banjir, hingga penyediaan energi dan tempat wisata, memperlihatkan betapa penting infrastruktur ini bagi kehidupan masyarakat.
Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Lolak di Sulawesi Utara menekankan, Indonesia masih perlu banyak meningkatkan jumlah bendungan untuk mencapai standar internasional.
Jika dibandingkan negara seperti Korea Selatan dan China yang memiliki ribuan bendungan, Indonesia masih terbilang kekurangan dengan hanya memiliki sekitar 300 bendungan.
Oleh karena itu, perlu upaya lebih besar lagi dalam pembangunan infrastruktur air di masa mendatang.
Menteri PUPR Basuki menggambarkan pembangunan bendungan tidak hanya sebagai solusi dalam menghadapi perubahan iklim, tetapi juga sebagai upaya proaktif pemerintah dalam menyediakan cadangan air yang memadai, terutama selama musim kemarau.
Upaya ini dilengkapi dengan inovasi seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan permukaan genangan air di bendungan, serta peningkatan desain bendungan agar dapat beroperasi secara optimal baik di musim hujan maupun kemarau.
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, pembangunan bendungan di Indonesia mencapai titik penting.
Dari target 61 unit bendungan, sebanyak 53 unit telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Pembangunan tersebut memberikan manfaat signifikan, antara lain meningkatkan volume air yang dapat ditampung sebesar 3,89 miliar meter kubik dan memperluas area irigasi hingga 395.669 ha.
Selain itu, kapasitas penanganan banjir dan penyediaan air baku bertambah, serta produksi listrik yang mencapai 225,15 MW, semua ini mendukung upaya menjaga ketahanan air dan energi di Indonesia.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
KETAHANAN pangan merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan bangsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan infrastruktur irigasi yang modern dan efisien.
Saat ini, Indonesia memiliki daerah irigasi seluas 9.136.028 hektare. Angka ini menjadi modal berharga dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Badan Pangan Nasional mencatat, Indonesia membutuhkan rata-rata 2,5 juta ton beras per bulan, yang dipenuhi dari 1 juta hektare luas tanam setiap musim.
Melihat besarnya tantangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan program komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.
Fokus utama meliputi pembangunan jaringan baru, rehabilitasi jaringan yang rusak, serta peningkatan tata kelola operasi dan pemeliharaan.
Fokus utama meliputi pembangunan jaringan baru, rehabilitasi jaringan yang rusak, serta peningkatan tata kelola operasi dan pemeliharaan.
Modernisasi menjadi kunci dalam upaya ini. Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga menyempurnakan sistem pengelolaan, memperkuat institusi, dan memberdayakan sumber daya manusia.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan penyediaan air dan efisiensi penggunaannya.
Tantangan utama dalam mewujudkan program ini adalah pendanaan. Rehabilitasi jaringan irigasi membutuhkan anggaran sekitar Rp 22 triliun, jumlah yang sulit dipenuhi oleh APBD daerah semata.
Menyadari hal itu, pemerintah pusat mengambil langkah proaktif. Pada 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp 41,9 triliun untuk proyek sumber daya air, mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi baru, dan rehabilitasi.
Pagu pun naik lagi pada 2024 menjadi Rp 47,64 triliun untuk kebutuhan yang sama.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
INDONESIA menghadapi tantangan besar dalam penyediaan air bersih, terutama di daerah rawan kekeringan dan saat musim kemarau.
Selama 2015-2024, program pembangunan sarana dan prasarana air baku oleh Kementerian PUPR telah membawa perubahan signifikan.
Dari pengeboran sumur air tanah hingga pemanfaatan air hujan, berbagai inovasi diterapkan untuk mengatasi tantangan unik di berbagai wilayah.
Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan ketahanan air jangka panjang menghadapi perubahan iklim.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
EMBUNG juga jadi fokus Kementerian PUPR sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Pada 2015-2019, lebih dari 1.000 embung telah dibangun di berbagai wilayah.
Bahkan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2018 guna mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut, terutama di desa-desa.
Di periode 2020–2024, fokus pembangunan embung dilanjutkan dengan proyek-proyek besar, termasuk di IKN.
Untuk pembangunan 14 embung di kawasan ini saja, pemerintah menganggarkan ratusan miliar rupiah. Proyeknya dimulai sejak 2022 dan direncanakan selesai pada 2024.
Embung-embung yang dibangun Kementerian PUPR tidak hanya berfungsi untuk konservasi air dan irigasi, tetapi juga diintegrasikan dengan ruang publik sebagai destinasi pariwisata.
Contohnya, Embung Wanakaya di Indramayu, Jawa Barat, yang membantu irigasi pertanian dan sekaligus menjadi destinasi wisata.
Investasi besar tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan air dan pangan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
KEMENTERIAN PUPR telah memainkan peran vital dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai di Indonesia selama periode 2015-2024.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat infrastruktur nasional.
Melalui Ditjen SDA, proyek pengendalian banjir mencakup pembangunan bendungan, kanal banjir, serta normalisasi sungai di berbagai daerah rawan banjir.
Infrastruktur ini memberikan dampak langsung dalam melindungi permukiman, lahan pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berfokus pada pengamanan pantai guna mencegah abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut dan perubahan iklim.
Proyek di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Pulau Nipa, Natuna, dan Pantai Gelora, Sumbawa, merupakan upaya konkret dalam menjaga stabilitas wilayah terdepan Indonesia.
Pembangunan breakwater dan revetment menjadi langkah nyata untuk melindungi garis pantai dan ekosistem pesisir.
Khusus di Pantai Bojongsalawe, Pangandaran, proyek pengamanan pantai dirancang untuk mengatasi abrasi yang mengancam infrastruktur dan pemukiman.
Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
INDONESIA, negeri dengan ratusan gunung berapi aktif, tak lepas dari ancaman bencana vulkanik. Namun, di balik potensi bahayanya, gunung api juga memberi berkah kesuburan tanah.
Menyikapi dua sisi mata uang ini, Kementerian PUPR tak kenal lelah membangun sabo dam, benteng kokoh penahan lahar dan sedimen.
Layaknya ksatria besi, sabo dam tegak berdiri menantang muntahan sang gunung guna mencegah bencana, melindungi infrastruktur, mengamankan penghidupan warga, serta menopang ekonomi daerah.
Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, 493 sabo dam telah dibangun
Dari Jawa, Sumatera, hingga Maluku, kehadirannya bak secercah asa di tengah ancaman.
Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, 493 sabo dam telah dibangun. Jumlah ini meningkat dari 330 unit di periode 2015-2019 menjadi 163 unit hingga 2024. Kerja keras tanpa henti untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Di kaki Gunung Merapi yang perkasa, misalnya, tujuh sabo dam kokoh berdiri. Kali Putih, Gendol, Pabelan, dan Lamat kini terjaga dari amukan lahar.
Sementara di bumi Minang nan elok, Gunung Marapi kini punya penangkal bencana. Tiga dari delapan sabo dam yang diimpikan telah terwujud.
Beralih ke timur, di tanah rempah Maluku Utara, banjir bandang kini tak lagi menghantui. Sebanyak 20 Sabo Dam siap melindungi Ternate dari amukan alam.
Tak ketinggalan, Luwu Utara di Sulawesi juga tersenyum lega. Dua pahlawan baja di Sungai Radda siap mencegah bencana serupa Juli 2020.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
JALAN tol di Indonesia bukan hanya sekadar jalan raya, melain juga simbol kemajuan infrastruktur yang berkesinambungan.
Sejak 1978, pemerintah telah berupaya mengembangkan jaringan tol yang bertujuan untuk mempercepat mobilitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, perluasan signifikan terjadi baru pada 2015.
Sebelumnya, panjang jalan tol di Indonesia baru mencapai 780 kilometer. Adapun hingga 2024, total pencapaian kilometer jalan tol telah mencapai 2.432 kilometer.
Ini mencerminkan upaya besar pemerintah lewat Kementerian PUPR dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Hingga 2024, total pencapaian kilometer jalan tol telah mencapai 2.432 kilometer.
Keseriusan itu diwujudkan melalui sejumlah proyek besar. Yang paling monumental adalah Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa.
Proyek Tol Trans Sumatera, misalnya, merupakan bagian dari visi ambisius untuk menghubungkan ujung utara Pulau Sumatera di Aceh, sampai ujung selatan di Lampung.
Sebagai bagian dari proyek ini, seksi Bakauheni-Terbanggi Besar yang selesai pada 2019 berperan vital sebagai pintu gerbang antar-pulau, memudahkan transisi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.
Demikian pula, Tol Trans Jawa yang menghubungkan beberapa kota besar di Jawa telah mengubah lanskap ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang, dan mempermudah perjalanan antar kota di pulau yang padat penduduk ini.
Tol Bali Mandara, meski diresmikan sebelum sebelum 2015, terus berkembang dan menjadi infrastruktur kunci, terutama menjelang perhelatan internasional seperti KTT G20 pada 2022.
Jalan tol ini adalah salah satu dari jenisnya di Indonesia yang terapung di atas air, menghubungkan pusat-pusat utama di Bali.
Selanjutnya, di Kalimantan ada Tol Balikpapan-Samarinda dan di Sulawesi telah beroperasi Tol Manado-Bitung, yang masing-masing menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Keduanya tidak hanya memperkuat mobilitas lokal tetapi juga mempercepat pengembangan wilayah, membuka peluang baru bagi penduduk setempat.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
SELAMA hampir satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur Indonesia mengalami lompatan besar, termasuk dalam pembangunan jalan nasional yang mencapai hampir 6.000 kilometer.
Di bawah arahan Kementerian PUPR, jalan-jalan baru dibangun, menghubungkan daerah-daerah terpencil, pesisir, dan perbatasan.
Salah satu contoh nyata adalah Jalan Pansela Jawa, yang membentang indah di sepanjang pantai selatan, membuka akses ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Di Papua, Jalan Trans Papua tak hanya menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi, tapi juga menjadi jalur kehidupan yang membawa pendidikan dan kesehatan lebih dekat.
Di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, Jalan Perbatasan Balai Karangan – Entikong memperkuat hubungan lintas negara, memfasilitasi perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Mencapai target ambisius, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan jalan nasional hingga 2025, mewujudkan konektivitas yang lebih baik untuk semua.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
DI BAWAH kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menyaksikan transformasi besar-besaran dalam infrastruktur transportasinya.
Kementerian PUPR, melalui Ditjen Bina Marga, telah mencatatkan prestasi mengesankan dengan pembangunan jembatan bentang panjang sepanjang 125.904 meter dari 2015 hingga 2024, membentang dari ujung barat hingga timur Indonesia.
Di antaranya, Jembatan Youtefa di Papua, yang tidak hanya menghubungkan dua wilayah tapi juga menjadi simbol harapan bagi masyarakat setempat.
Inisiatif ini mencerminkan dedikasi pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
DI BAWAH kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR telah mengambil langkah besar dalam mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan keselamatan melalui pembangunan flyover dan underpass.
Selama periode 2015-2024, total lebih dari 27 kilometer infrastruktur baru telah ditambahkan, menghubungkan dan memperlancar arus lalu lintas di berbagai kota besar Indonesia.
Dari Juanda di Sidoarjo hingga Yogyakarta International Airport, setiap struktur tidak hanya berfungsi sebagai solusi lalu lintas tetapi juga sebagai penghubung harapan dan estetika lokal.
Melalui usaha ini, konektivitas semakin diperkuat, mobilitas masyarakat ditingkatkan, dan keindahan lokal terpampang di setiap sudutnya.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
DALAM dekade terakhir, telah dibangun lebih dari lima ratus jembatan gantung. Kehadiran infrastruktur ini telah mengubah cara masyarakat lokal mengakses dunia luar.
Jembatan-jembatan itu tidak hanya memperkuat konektivitas fisik, tapi juga membawa harapan dan kemajuan bagi penduduk desa.
Dengan menggantikan struktur lama yang tak lagi layak pakai dan sering terkena dampak bencana, proyek ini telah secara signifikan meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, memperpendek waktu perjalanan, dan mengurangi biaya transportasi.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
AIR merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan air bagi pembangunan berkelanjutan.
Pemenuhan kebutuhan dasar ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan.
“Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna memastikan akses air yang merata,” tutur Basuki saat menghadiri Water Action Agenda 2023 di New York, Amerika Serikat, Kamis (23/3/2023).
Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pembangunan SPAM merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Beleid tersebut menerangkan bahwa SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Pemenuhan air merupakan satu syarat dalam mewujudkan permukiman layak huni.
Selama 10 tahun, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan SPAM dengan kapasitas 36.380 liter per detik.
Rinciannya, 25.230 liter per detik diselesaikan pada 2015-2019 dan 12.082 liter per detik pada 2020-2024. Akses air minum layak pun telah mencapai 93 persen dari total populasi.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
SELAIN penyediaan air bersih, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga bertanggung jawab terhadap fasilitas sanitasi layak dan pengelolaan sampah terpadu.
Menteri Basuki menjelaskan, penyediaan sanitasi layak bagi semua merupakan bagian dari upaya mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin ke-6 pada 2030.
“(Upaya itu) juga penting untuk mendukung pemberantasan kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia,” tutur Menteri Basuki saat menghadiri pembukaan Kongres Air Dunia di Beijing, China, Senin (11/9/2023).
Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah menjalankan arahan Presiden Jokowi terkait penyediaan sanitasi layak dan fasilitas pengolahan sampah terpadu.
Selama 10 tahun, Ditjen Cipta Karya telah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALDT) dan pengelolaan sampah terpadu.
Pembangunan infrastruktur ini turut andil terhadap penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta kepala keluarga. Akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi Indonesia hingga 2023.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
KEMENTERIAN PUPR memiliki target untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh hingga 0 hektare (ha). Target ini sesuai amanat Presiden Jokowi sesuai Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022.
Menteri Basuki menjelaskan, penataan kawasan permukiman kumuh disesuaikan dengan fungsi kota dan keselarasan lingkungan serta mempertahankan kearifan lokal.
“Mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan pemerintah daerah,” tutur Menteri Basuki.
Salah satu contohnya adalah penataan kawasan permukiman kumuh Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penataan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan layak huni.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, penataan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan layak huni. Selain itu, penataan juga dilakukan guna mendukung peningkatan ekonomi lokal di Muna.
“Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah Lagasa secara signifikan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari pengaspalan jalan, pembangunan jalan lingkungan, hingga pembuatan talud dan ruang terbuka publik,” jelas Diana di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Penataan permukiman kumuh di Lagasa merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mewujudkan permukiman layak huni berkelanjutan.
Selama 2015 hingga 2024, Kementerian PUPR telah menangani kawasan permukiman seluas 94.321 ha. Penanganan ini meliputi permukiman kumuh, pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan penataan kawasan cagar budaya.
Adapun rincian capaian di bidang penanganan kawasan permukiman adalah 32.222 ha pada 2015-2019 dan 62.099 ha pada 2020-2024.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
KEMENTERIAN PUPR mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi pada Juli 2019, lewat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019.
Tugas khusus yang termaktub dalam peraturan itu adalah mempercepat pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sejumlah pasar rakyat, perguruan tinggi keagamaan Islam, puluhan perguruan tinggi, serta ratusan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Tiga tahun berselang, tepatnya Jumat (30/9/2022), Menteri Basuki kembali mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan pelaksanaan 21 item pembangunan infrastruktur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022.
Tiga di antaranya adalah pembangunan atau rehabilitasi atau renovasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; sarpras olahraga; serta sarpras pasar.
Khusus pasar, Menteri Basuki mengatakan, pembangunan dan rehabilitasi pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis serta tidak kumuh.
"Diharapkan, infrastruktur pasar yang berkualitas dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR, Rabu (27/12/2023).
Sementara, pembangunan sarpras pendidikan dan olahraga dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, tercipta SDM yang pintar, berkualitas, dan berprestasi.
Sepanjang 2019-2024, Kementerian PUPR telah melakukan pengerjaan sarpras pendidikan sebanyak 5.725 unit. Untuk pasar, kementerian ini telah melakukan pengerjaan terhadap 88 unit pasar. Kemudian, sebanyak 126 fasilitas olahraga telah dikerjakan pada periode yang sama.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
GENAP setahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia, Kementerian PUPR diberi amanat untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru. PLBN ini menggantikan bangunan lama yang dianggap sudah tidak layak sebagai pos perbatasan.
Menteri Basuki kala itu langsung diberi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Instruksi tersebut muncul lantaran Presiden Jokowi prihatin dengan kondisi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang tua, rusak, dan kurang memadai dalam menjalankan fungsi pos perbatasan.
“Kita negara besar. Pembangunan ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi dengan kondisi seperti itu, orang bisa sembarang lewat,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Total anggaran untuk 7 PLBN Terbaru pada 2015-2019 kala itu ditetapkan sebesar Rp 785 miliar.
Adapun pembangunan PLBN Terpadu meliputi bangunan inti, gudang barang dan transit, kantor dan wisma, mess, bangunan tower air, pos jaga, power house, bangunan tempat pengelolaan sampah (TPS), bangunan utilitas, bangunan penunjang, x-ray cabin baggage, dan metal detector. Sejumlah PLBN juga dilengkapi dengan kios dan pasar perbatasan.
Pada periode kedua Presiden Jokowi, Kementerian PUPR kembali mendapat mandat untuk membangun PLBN Terpadu.
Kali ini, Presiden menginstruksikan untuk membangun 11 PLBN. Dari jumlah tersebut, 8 PLBN Terpadu telah terbangun—6 di antaranya telah beroperasi dan 2 lainnya masih tahap awal pengoperasian. Sementara, 3 PLBN Terpadu lain masih dalam tahap penyelesaian.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini:
KETIMPANGAN antara kebutuhan dan pasokan (backlog) rumah menjadi masalah serius ketika Jokowi pertama kali menjadi Presiden Indonesia. Menurut perkiraan Kementerian PUPR, angka backlog rumah mencapai 13,5 juta unit pada 2015.
Atas dasar itulah, pemerintah mencanangkan program Sejuta Rumah yang diluncurkan pada 29 April 2015.
Program tersebut adalah gerakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan, dan perbankan untuk mengakselerasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Pada program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan diamanatkan Presiden Jokowi untuk membangun satu juta rumah per tahun. Rinciannya adalah 70 persen jumlah tersebut dialokasikan untuk MBR dan sisanya untuk non-MBR.
Tak sekadar mengejar jumlah kuantitas rumah, program Sejuta Rumah juga berfokus pada kualitas hunian.
Tak sekadar mengejar jumlah kuantitas rumah, program Sejuta Rumah juga berfokus pada kualitas hunian. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak huni.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pun mengeluarkan sejumlah skema bantuan, seperti subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi bunga, dan bahkan bantuan uang muka bagi MBR..
Menteri Basuki mengatakan, sejak April 2015 hingga Oktober 2024, Kementerian PUPR telah membangun 10,2 juta unit rumah lewat program Sejuta Rumah.
Untuk program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), jumlahnya mencapai 1,49 juta unit. Kemudian, Kementerian PUPR sudah membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
“Jadi, saya kira, kalau untuk capaian programnya sudah bagus, termasuk FLPP-nya nambah terus,” tutur Basuki.
Silakan klik atau tap grafis berikut untuk memunculkan navigasi agar dapat melihat rangkaian informasi terkait topik ini: