ANIES Baswedan dan Ahmad Riza Patria telah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.
Selama lima tahun memimpin Jakarta, Anies memiliki dua wakil. Saat maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, ia didampingi Sandiaga Uno.
Setelah satu tahun menjabat, tepatnya pada Agustus 2018, Sandiaga mengundurkan diri karena maju sebagai wakil presiden.
Ia mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Posisi Sandiaga kemudian digantikan oleh Riza Patria sejak April 2020.
Anies-Sandiaga memiliki 23 program yang ditawarkan untuk Jakarta. Sejumlah program jadi unggulan mereka, seperti OK-OCE, rumah down payment (DP) 0 persen, hingga naturalisasi sungai.
Ada pula janji non-program seperti menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pembangunan stadion kelas internasional untuk Persija, hingga menutup Hotel Alexis.
Sejak awal, Anies menyoroti berbagai isu strategis, yaitu pembangunan manusia, percepatan ekonomi dan infrastruktur, integritas aparatur, kota lestari, dan jakarta sebagai simpul kemajuan pembangunan nasional.
Hal tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.
RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 direvisi pada 2021. Sejumlah poin revisi menjadi sorotan, antara lain target pembangunan rumah DP Rp 0 yang semula 250.000 unit menjadi 29.366 unit.
Selanjutnya, program OK-OCE yang targetnya mencetak 361.518 pelaku wirausaha baru diturunkan menjadi 278.971.
Lantas, kebijakan dan perubahan apa saja yang ditorehkan Anies selama memimpin DKI Jakarta?
Pada masa kampanye, Anies berjanji akan menutup tempat-tempat yang diduga menjadi sarang prostitusi di Jakarta, salah satunya Hotel Alexis.
Wacana menutup Hotel Alexis pertama kali dilontarkan Anies secara spontan saat debat cagub pada Pilkada DKI 2017.
Ia mengatakan, Pemprov DKI yang kala itu dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya tegas menindak pelanggaran yang dilakukan orang kecil. Namun, tidak melakukan hal yang sama ke pengusaha besar.
Lantas ia menyinggung Hotel Alexis yang selama ini kerap dituding sebagai tempat prostitusi terselubung.
"Untuk urusan penggusuran tegas, tetapi urusan prostitusi Alexis lemah. Prostitusi kelas tinggi aturannya a, b, c, enggak bisa bertindak. Di mana pegangan nilainya?" kata Anies saat itu.
Baca juga: Anies Akhirnya Cabut Izin Usaha Alexis
Anies memutuskan tak memperpanjang izin operasional Alexis yang habis pada Agustus 2017, dua bulan sebelum Anies dan Sandiaga resmi menjabat pada Oktober 2017.
Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Salah satunya yakni banyaknya keluhan dari masyarakat.
"Kami tegas, kami tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi dan kami mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan," ungkap Anies, pada awal November 2017.
Bahkan, Anies rela melepas pendapatan daerah dari pajak yang dibayarkan Hotel Alexis sebesar Rp 36 miliar per tahun. Angka itu merupakan akumulasi dari semua unit usaha di Hotel Alexis, mulai dari restoran, griya pijat, hingga spa.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak mau menerima pendapatan yang datang dari sektor-sektor tidak halal. Masalah kehalalan ini merujuk kepada aktivitas prostitusi yang disebut terjadi di Alexis.
"Kami ingin uang halal. Kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini," ujar Anies.
Kemudian, pada 22 Maret 2018, Pemprov DKI Jakarta resmi mencabut surat izin usaha PT Grand Hotel Ancol yang menaungi Hotel Alexis, setelah diketahui ada praktik prostitusi dan perdagangan orang di tempat hiburan tersebut.
Semasa Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies dan Sandiaga mengampanyekan salah satu program unggulan mereka, yakni pelatihan kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship atau OK-OCE.
Program mereka tawarkan untuk mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan 200.000 wirausaha baru dalam lima tahun, serta meningkatkan ekonomi warga Ibu Kota agar "naik kelas".
Saat debat Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga menjanjikan program OK-OCE akan mempermudah masyarakat memiliki usaha dengan pelatihan mentorship. Program itu juga akan membantu masyarakat mendapatkan pinjaman modal hingga Rp 300 juta.
"Kami akan permudah lahan usaha dengan garasi inovasi, kami akan permudah juga kredit sampai Rp 300 juta. Kami akan memberikan pendampingan melalui mentorship," ujar Sandiaga dalam debat tersebut.
Baca juga: OK OCE Mart Pertama Kini Sepi, Ini Kata Sandiaga Uno
Harapannya, OK-OCE mampu jadi ujung tombak pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) ibu kota, membuka lapangan kerja baru, melahirkan wirausahawan baru, dan menekan angka pengangguran.
Itu sebabnya, pada desain awalnya, program OK-OCE disusun dalam tujuh tahapan, yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan, pemasaran, perizinan, pelaporan keuangan, sampai permodalan.
Sandiaga pun mendirikan sebuah minimarket yang diberi nama "OK-OCE Mart" di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada April 2017. Minimarket dibangun dari sebuah peti kemas yang sudah dimodifikasi.
OK-OCE Mart digunakan untuk memasarkan produk binaan program OK OCE. Bahkan, OK-OCE Mart pertama itu didirikan saat status Sandiaga masih calon wakil gubernur DKI.
Setelah Anies-Sandiaga resmi menjabat, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Perdagangan menganggarkan Rp 82 miliar untuk OK-OCE dalam APBD DKI 2018.
Memang alokasinya tidak disebutkan untuk program OK-OCE karena Dinas UMKM memasukkan dana tersebut ke dalam program pembinaan dan pendampingan kewirausahan di masing-masing Suku Dinas Koperasi dan UMKM di tiap wilayah.
Dana itu digunakan untuk membangun pusat pelatihan di tiap kecamatan dan keperluan lain yang menjadi penunjang pelatihan. Namun, tidak ada alokasi anggaran untuk bantuan modal bagi warga yang ingin berwirausaha.
Soal permodalan, hal ini sempat menjadi polemik lantaran program tersebut dianggap tak sesuai janji. Beberapa pihak menangkap bahwa program OK-OCE akan memberi modal bagi wirausaha.
Namun, Sandiaga menegaskan bahwa dirinya dan Anies tidak pernah berjanji memberikan bantuan modal untuk OK-OCE.
Dia menjelaskan, sejak awal kampanye hingga kini, janji mereka tak berubah, yakni Pemprov DKI Jakarta hanya akan membantu akses warga agar bisa meminjam modal ke lembaga pembiayaan.
Dia membantah pernah berjanji memberikan bantuan modal.
"Kami dari awal sekali, awal sekali, menyatakan bahwa Pemprov tidak akan memberikan permodalan, Gerakan OK-OCE tidak akan memberikan permodalan, tetapi akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan," ujarnya.
Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK-OCE atau PGO Faransyah Jaya menyatakan hal serupa.
PGO akan turut membantu warga yang ikut pelatihan kewirausahaan untuk mendapat modal usaha. Caranya memberikan akses untuk meminjam modal ke bank.
“Modal dibantu, tetapi bukan langsung dari OK-OCE. OK-OCE akan memberikan rekomendasi ke bank dan selanjutnya bank yang akan melakukan validasi dan pemberian modal," ujar Faransyah.
Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi memastikan tidak ada anggaran pemberian modal untuk peserta OK-OCE.
Pihaknya akan membantu peserta mendapatkan modal dengan cara memberikan rekomendasi ke bank.
Peserta OK-OCE bisa mengajukan bantuan modal kepada bank dan juga Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
Nantinya, Dinas UMKM akan menentukan pengusaha mana yang layak dibantu modalnya dan mencarikan bank dengan skema peminjaman modal yang bunganya paling rendah.
Setelah menutup Alexis, Anies juga mencabut izin atau tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Diskotek MG International Club di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, pada 18 Desember 2017.
Pemprov DKI menutup tempat hiburan malam itu setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan polisi menggerebek diskotek tersebut sehari sebelumnya, 17 Desember 2017.
Dalam penggerebekan, petugas menemukan laboratorium pembuatan sabu dan ekstasi. Laboratorium dan bahan baku pembuat narkoba ditemukan di lantai 2 dan 4 diskotek tersebut.
Petugas juga menemukan ekstasi cair yang dikemas dalam botol air mineral.
Diskotek MG menjadi satu-satunya diskotek yang ditutup sebelum Anies menerbitkan Pergub Nomor 18 Tahun 2018.
Pencabutan izin Diskotek MG didasarkan pada beberapa peraturan, yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dan Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Nomor 5504/-1.1.858.2 tanggal 18 Desember 2017 tentang usulan pencabutan TDUP MG Bar, Musik Hidup, dan Diskotek.
Ternyata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) DKI Jakarta juga tidak pernah mengeluarkan izin usaha untuk Diskotek MG. Pemilik diskotek tidak pernah mengajukan izin selama usaha mereka beroperasi.
Realisasi janji kampanye program rumah DP Rp 0 Anies-Sandiaga dimulai pada awal 2018.
Pada 18 Januari 2018, Anies melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah DP Rp 0 di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. Kawasan Pondok Kelapa merupakan lokasi pertama realisasi program ini. Rumah dengan DP 0 persen akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen.
Rumah itu tidak bisa dibangun dengan rumah tapak karena keterbatasan lahan di ibu kota.
Rusunami Klapa Village dibangun empat tower dengan total hunian 780 unit, 700 dijual sebagai unit DP Rp 0. Program ini merupakan salah satu unggulan Anies saat masa kampanye Pilkada 2017.
Baca juga: Anies Pastikan Rusunami Klapa Village Tak Bisa Disewa dan Dijual Kembali
Janji kampanye itu mendapat banyak eksposur dan perhatian masyarakat karena merupakan hal baru. Konsep dari program rumah DP Rp 0 meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan membeli rumah.
Hunian ini dikhususkan bagi warga Jakarta yang sudah tinggal di ibu kota selama lebih dari lima tahun.
Syarat lainnya, mereka juga harus sudah menikah dan memiliki penghasilan minimal Rp 4 juta dan maksimal Rp 7 juta. Penghasilan tersebut bisa merupakan penghasilan gabungan suami dan istri, atau salah satunya.
Anies dan Sandiaga meyakini program rumah DP Rp 0 akan bisa berjalan dengan baik. Mereka beralasan, rumah dengan DP Rp 0 sudah dijalankan banyak pengembang. Pihaknya hanya menyediakan mekanisme pembiayaan.
Saat awal menjabat, keduanya menargetkan membangun 232.214 unit rumah DP Rp 0 berupa rumah susun (rusun). Namun, di tengah jalan, target tersebut dipangkas menjadi 10.460 unit dalam perubahan RPJMD yang diajukan Anies.
Saat itu, Pemprov DKI beralasan target diturunkan akibat pandemi Covid-19. Jelang purnatugas, Anies kembali menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0 menjadi 9.081 unit.
Pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal juga merupakan bagian dari janji kampanye Anies saat Pilkada DKI 2017.
Anies kala itu optimistis pembuatan sumur resapan bisa mengendalikan banjir dan genangan saat hujan mengguyur Jakarta.
"Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, dan di hilir kita bereskan," ujar Anies dalam acara bertajuk Jakarta Kece-Bagaimana Cara Ahok dan Anies Mengatasi Banjir? yang ditayangkan stasiun televisi Netmediatama, 13 Desember 2016.
Menurut Anies, penting untuk memastikan air masuk ke tanah, bukan sekadar dialirkan ke laut melalui proyek normalisasi.
"Konsep (memasukkan air ke dalam tanah) seperti ini yang kami tawarkan, dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan," ujar Anies.
Baca juga: Saat Anies Pamerkan Proyek Sumur Resapan di Hadapan Wali Kota Rotterdam
Anies ingin memperbanyak sumur resapan di kampung, rumah, jalan, dan di samping kanal serta sungai yang melintasi DKI. Sebab, menurut dia, saat ini betonisasi membuat tanah tak lagi menyerap air.
Selama masa kepemimpinan Anies, Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan membangun sekitar 1,8 juta sumur resapan.
Namun, sumur resapan bukanlah solusi baru untuk mengatasi banjir di Jakarta. Proyek itu merupakan warisan dari gubernur-gubernur sebelumnya.
Berdasarkan penelurusan Kompas.com, pembangunan sumur resapan di DKI Jakarta sudah ada sejak masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso.
Ini dibuktikan dari terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan.
Disebutkan bahwa sumur resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
Tujuan pembangunan sumur resapan adalah sebagai tempat penampungan air yang bisa digunakan saat musim kemarau, dan juga mengurangi dampak banjir.
Saat itu, kewajiban pembangunan sumur resapan ditujukan kepada perorangan dan badan hukum, serta pengembang.
Pemprov DKI Jakarta mulai membangun sumur resapan pada 2012 di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke. Dari 2.000 target sumur resapan yang dibangun, Foke hanya mampu menyelesaikan tujuh sumur resapan hingga sisa masa jabatannya.
Pembuatan sumur resapan pun berlanjut di era Joko Widodo atau Jokowi.
Pembuatan sumur resapan dalam itu diprioritaskan di daerah yang terjadi genangan saat diguyur hujan lebat. Contohnya, di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat; Jalan Matraman, Jakarta Timur; dan permukiman elite di Menteng, Jakarta Pusat.
Namun, di era Anies, proyek yang diandalkan untuk mengatasi banjir itu dianggap tak berpengaruh signifikan, malah terkesan membuang-buang uang.
Per 9 November 2021, sumur resapan di Jakarta baru terealisasi sebanyak 16.035 titik. Angka itu baru sekitar 1 persen dari target pembangunan dengan anggaran Rp 411 miliar tahun 2021.
Baru satu persen berjalan, sumur resapan sudah menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satunya karena dibangun di atas trotoar kawasan Kanal Banjir Timur (KBT).
Letak sumur resapan dinilai tidak efektif karena berdekatan dengan KBT. Semestinya air hujan yang menggenang bisa langsung disalurkan ke KBT, bukan malah ditampung di tempat yang sudah jenuh dengan jalur air.
Setelah menuai kritik, sumur resapan itu diratakan dengan aspal, kemudian dilubangi untuk tempat aliran air.
Kemudian, drainase vertikal di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, juga diprotes lantaran mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Pemrov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air mengakui konstruksi tutup drainasenya kurang sempurna sehingga meminta kontraktor memperbaikinya.
Desakan untuk menghentikan proyek ini juga datang dari DPRD DKI Jakarta. Lebih dari separuh anggota dewan merekomendasikan agar proyek sumur resapan tak lagi dilanjutkan pada 2022.
Riza Patria mengklaim bahwa sumur resapan sejauh ini cukup efektif. Namun, saat ditanya soal rencana dihapusnya anggaran sumur resapan, Riza tak memberikan perlawanan berarti.
"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali, tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa, polder, pembuatan, waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza, seusai Rapat Paripurna di DPRD DKI, November 2021.
Baca juga: Anies Sebut Banjir di Wilayah Cekungan Cepat Surut berkat Sumur Resapan
Sementara itu, Anies menilai bahwa sumur resapan atau drainase vertikal efektif menangani banjir di wilayah cekungan.
Menurut dia, meski terjadi genangan air yang tinggi, kecepatan surutnya juga tinggi karena terdapat sumur resapan.
"Terbukti di daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan air yang tinggi, tetapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi," kata dia.
Akhirnya, pada Desember 2021, DPRD DKI mencoret anggaran pembangunan sumur resapan untuk 2022 dari APBD.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau izin usaha Sense Karaoke dan Diskotek Exotic pada April 2018.
Pencabutan izin usaha itu merupakan respons dari surat rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kedua tempat hiburan itu terbukti jadi tempat peredaran narkoba.
Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di Alexis, penutupan Sense dan Exotic berlangsung tanpa perlawanan.
Bisa dibilang, proses penutupan Sense dan Exotic adalah yang tercepat berkat Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
Narkoba masuk dalam pelanggaran berat dalam pergub itu. Tempat hiburan yang melakukan pelanggaran berat akan langsung dicabut seluruh izin usahanya tanpa surat peringatan.
Pada 11 hingga 12 April 2018 dini hari, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek Sense Karaoke.
Di sana, diamankan barang bukti narkoba dan juga pegawai yang diduga ada yang terlibat sebagai pengedar.
Hari itu juga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta langsung mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP).
Pada hari yang sama juga, Dinas PM PTSP mengeluarkan surat pencabutan izin usaha Sense. Lima hari kemudian, Sense Karaoke ditutup.
Proses penutupan Sense Karaoke nyaris hanya satu pekan saja. Sementara, penutupan Diskotek Exotic justru lebih lama.
Penutupan Diskotek Exotic bermula saat ditemukan jenazah yang diduga meninggal karena overdosis pada 2 April 2018.
Pemprov DKI lantas membuat penyelidikan untuk mencari tahu dugaan peredaran narkoba di tempat itu.
Butuh waktu hampir 10 hari untuk mencari buktinya.Akhirnya, Dinas Pariwisata pun mengirim surat rekomendasi pencabutan izin usaha ke PM PTSP.
Anies membangun empat rumah aman untuk melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan di Jakarta. Dua rumah aman dibangun pada 2018, dan dua rumah aman lagi dibangun pada 2019.
Selain itu, Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
Pergub itu dikeluarkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang mengalami korban kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan.
Tahun lalu, Anies juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1564 tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
Dalam aturan ini, rumah sakit harus melayani korban kekerasan berdasarkan KTP DKI dan tempat kejadian peristiwa di wilayah DKI Jakarta.
Pembangunan rumah aman merupakan wujud realisasi rencana kerja permbangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
Rumah aman merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan dan diperuntukkan bagi perempuan serta anak korban tindak kekerasan.
Rumah aman ini diawasi ketat oleh polisi dan petugas keamanan selama 24 jam.
Petugas rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak pun telah disiapkan di sana. Selain itu, Anies menyatakan, Pemprov DKI juga sudah membangun 19 pos pengaduan yang berlokasi di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan rumah susun.
Anies menyampaikan keinginannya untuk membuat sebuah karya seni dari material khas Indonesia dalam rangka menyambut perhelatan Asian Games 2018.
Ia memberikan tantangan kepada seniman bernama Joko Avianto untuk bisa membuat karya seni dengan memanfaatkan bambu yang merupakan material khas Indonesia.
"Jadi bambu adalah salah satu material asli Indonesia yang memiliki keuletan yang luar biasa," kata Anies ketika itu.
Sehari sebelum HUT kemerdekaan RI, tepatnya 16 Agustus 2018, Anies meresmikan instalasi seni Bambu Getih Getah di Bundaran HI.
Biaya pembuatan serta pemasangan instalasi seni bambu tersebut menelan biaya hingga Rp 550 juta.
Getih Getah dibangun dalam waktu seminggu. Karya berdimensi 12 x 4 x 5,5 meter itu menghabiskan sekitar 1.500 bambu dengan dibantu orang.
Ada 73 bambu penyangga yang menyimbolkan HUT Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Menurut sang seniman, Joko Avianto, karya ini terinspirasi bentuk windsock atau penunjuk arah mata angin.
Ujungnya dibuat seperti ikatan tambang untuk melambangkan persatuan. Adapun nama Getih Getah yang artinya merah putih dan terinspirasi dari pasukan Majapahit.
"Pasukan datang dari kapal yang ada di utara menuju ke selatan. Saya ngebayangin atlet kita siap bertempur kayak Majapahit itu yang tidak gentar," ujar dia.
Saat itu, Anies menyampaikan bahwa instalasi seni bambu tersebut hanya akan bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.
Karena letaknya yang strategis, instalasi seni tersebut pun menjadi primadona baru Jakarta. Bambu Getih Getah jadi spot baru warga untuk berfoto, terutama saat car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).
Di sisi lain, Getih Getah juga menuai kritik karena biayanya terbilang mahal dan hanya bertahan enam bulan. Selain itu, ada pula yang menilai bentuknya mirip kecebong hingga posisi berhubungan intim.
Ada juga yang memuji karya seni Joko, tetapi menilai lebih baik tidak diletakkan di tengah Bundaran HI yang sudah dihiasi air mancur serta Patung Selamat Datang.
Setelah bertahan 11 bulan, instalasi seni itu dibongkar pada 17 Juli 2019. Bambu Getih Getah dibongkar karena kondisinya sudah rapuh dan jalinan bambunya mulai berjatuhan.
Pada masa kampanye Pilkada DKI, Anies dan Sandiaga dengan tegas menyatakan menolak reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
"Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan," kata Anies, saat debat putaran kedua Pilkada DKI, 12 April 2017.
Janji tersebut ditunaikan setahun setelahnya. Anies mengumumkan bahwa Pemprov DKI menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta pada September 2018.
Proyek reklamasi di 13 pulau itu dihentikan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies melakukan verifikasi semua kegiatan reklamasi di Jakarta.
Berdasarkan hasil verifikasi, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka.
“Tiga belas pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi. Setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," kata Anies kala itu.
Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018.
Anies mengatakan, alasan utama dia menghentikan pembangunan pulau reklamasi adalah karena pembangunan itu akan membuat Jakarta bisa mengalami banjir besar. Ia menilai, Jakarta setelah adanya pulau reklamasi seperti mangkuk.
Jakarta dialiri 13 sungai dan di sisi utara ada pesisir. Sementara, Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah, sehingga permukaan air laut menjadi lebih tinggi daripada permukaan muka sungai.
Menurut dia, saat hujan turun, baik di Jakarta maupun wilayah pegunungan, air semestinya turun hingga ke pesisir pantai. Namun, ketika ada pulau reklamasi dengan panjang 3 hingga 5 kilometer, air tak akan langsung mengalir ke laut, tetapi akan kembali ke Jakarta.
"Nah sekarang daratnya udah turun, bahkan di beberapa tempat bisa lebih rendah sampai 2,8 meter. Lebih rendah daripada air laut. Bayangkan kemudian daratannya diperpanjang sampai 3 hingga 5 kilometer. Maka, air balik ke Jakarta dan Jakarta akan mengalami banjir luar biasa," ujar Anies.
Pemprov DKI Jakarta menutup tiga griya pijat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Oktober 2018. Tiga griya pijat itu adalah O2, Gives, dan NYX. Hal ini merupakan tindak lanjut dari razia Satpol PP.
Izin usaha Gives dan NYX dicabut karena menjadi tempat prostitusi. Sementara griya pijat O2, selain karena ditemukan hal serupa, tempat tersebut juga tak berizin.
Ketiga tempat usaha pariwisata itu melanggar Pasal 38 Ayat 2 Huruf k dan Pasal 55 Ayat 1 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 karena adanya praktik kegiatan asusila di sana.
Untuk O2, kegiatan usaha yang ditutup berupa griya pijat, spa, mandi uap, karaoke, bar. Sementara untuk NYX ditutup griya pijatnya serta Gives meliputi karaoke, bar, dan griya pijat. Ketiga tempat itu ditutup di hari yang sama, yaitu 5 Oktober 2018.
Saat Sandiaga Uno masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada program bernama One Karcis One Trip atau OK Otrip. Program ini mengintegrasikan beberapa angkutan umum di Jakarta agar ongkos perjalanan lebih hemat.
Setelah uji coba beberapa bulan, OK Otrip berubah nama menjadi JakLingko pada 1 Oktober 2018. Secara layanan, tak ada perubahan signifikan antara JakLingko dengan OK Otrip.
Hanya saja, Anies menjanjikan jejaring rute integrasi transportasi antarmoda di Jakarta jadi lebih luas.
"Kami ingin gunakan kata lingko ini menjadi sistem transportasi terintegrasi. Bayangannya seperti jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu bisa nyambung, dari rute mana pun bisa, dari titik mana pun ke titik mana pun dalam jaringan ini," kata Anies saat itu.
Baca juga: Cara Naik Angkot JakLingko
Di awal terbentuk, JakLingko melayani 33 rute dan dikelola 11 operator yang bekerja sama dengan PT Transjakarta.
Angkot-angkot yang bergabung dengan Jak Lingko dipasangi AC. Hal ini merupakan bagian peremajaan angkot untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.
Dengan tarif yang lebih murah daripada e-ticket biasa, JakLingko bisa menjadi alternatif bagi warga DKI Jakarta untuk berhemat.
Skema tarif JakLingko sama dengan OK-Otrip, yaitu maksimal Rp 5.000 per jam bagi seluruh transportasi darat yang terintegrasi dengan JakLingko.
Selain skema tarifnya yang lebih murah daripada e-ticket biasa, kendaraan JakLingko harus menurunkan dan mengangkut penumpang di tempat yang memiliki rambu khusus.
Dengan begitu, pelanggan tidak akan merasakan angkutan umum yang mengetem sembarangan.
Untuk memiliki kartu JakLingko, pelanggan dapat membelinya di halte-halte Transjakarta atau bus stop ujung Transjakarta yang terhubung dengan rute bus kecil. Harga kartu Jak Lingko Rp 30.000 dengan saldo Rp10.000.
Kartu JakLingko ini sudah menggunakan sistem one man one card. Artinya, seorang pelanggan tidak dapat meminjamkan kartu JakLingko ke pelanggan lain.
Sistem JakLingko terus dikembangkan hingga tumbuh pesat hingga saat ini. Tak hanya angkot yang saling terintegrasi, JakLingko kini menghubungkan moda transportasi Transjakarta, KRL, LRT, juga MRT.
Pemprov DKI Jakarta membangun sistem pelaporan yang cepat dan tanggap bernama Jakarta Aman. Aplikasi ini diluncurkan pada Maret 2019.
Aplikasi yang merupakan hasil kerja sama Pemprov Jakarta dengan PT Indonesia Lebih Aman merupakan sistem yang menghubungkan warga dengan pihak-pihak berwenang terkait keamanan, maupun warga dengan lingkungannya sendiri.
Sistem Jakarta Aman juga dirumuskan Polda Metro Jaya sesuai prosedur standar operasi atau SOP dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak serta perempuan di Jakarta.
Aplikasi ini mempunyai fitur tombol darurat atau panic button yang terhubung dengan nomor darurat 112.
Pengguna juga bisa menyiarkan kondisi daruratnya ke pengguna lain yang berada di radius 5 kilometer.
Baca juga: Menjaga Sesama Lewat Aplikasi "Jakarta Aman"
Tak hanya kasus kekerasan, lewat aplikasi ini, pengguna juga bisa melaporkan berbagai kejadian seperti kebakaran, kriminal, darurat medis, hingga ketenteraman, dan ketertiban umum.
Jakarta Aman juga punya fitur e-Siskamling atau siskamling digital. Dengan fitur ini, warga membuat grup lingkungannya lalu bisa saling mengabarkan dan memberi tahu jika ada tamu yang berkunjung 1x24 jam.
Meski namanya "Jakarta Aman", aplikasi ini bisa digunakan oleh warga di luar DKI. Aplikasi ini bahkan bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia karena menyimpan semua nomor penting seperti ambulans dan kepolisian di seluruh Indonesia.
Namun, tombol keamanan hanya berfungsi di wilayah DKI Jakarta. Anies yakin aplikasi itu bisa meningkatkan keamanan dengan mengandalkan sesama.
"Yang tidak kalah penting ketika kita lapor lingkungan yang ada di sekitar kita mendapatkan laporan itu dan bisa langsung bertindak juga sehingga bantuan itu datang dari lingkungan yang dekat kita," ujar Anies.
Pada 3 Juli 2019, Anies melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Anies menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), untuk merevitalisasi pusat kebudayaan tersebut. Total anggarannya Rp 1,64 triliun.
"Kita berencana untuk membuat TIM menjadi salah satu pusat kebudayaan bukan saja untuk Indonesia, tapi juga di Asia dan di dunia," kata Anies, saat prosesi peletakan batu pertama.
Revitalisasi TIM merupakan proyek besar gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Saat itu, revitalisasinya berkutat pada perbaikan gedung teater Jakarta yang bocor, kemudian plafon dan restroom gedung Graha Bakti Budaya.
Kemudian Anies melanjutkan revitalisasi pada 2019.
Baca juga: Groundbreaking Revitalisasi TIM Digelar Saat HUT DKI
Project Director Revitalisasi TIM di zaman Anies, Marzuki Lucky Ismayanti mengatakan, beberapa bangunan TIM sudah tidak layak beroperasi.
Namun, dalam prosesnya, revitalisasi TIM sempat ditolak seniman dan budayawan. Penolakan terjadi hanya berselang empat bulan dari groundbreaking.
Duduk perkaranya karena proyek revitalisasi itu terdapat rencana pembangunan hotel bintang lima. Para seniman yang kerap beraktivitas di TIM menentang rencana pembangunan itu. Para seniman juga mengaku belum diajak diskusi oleh Jakpro.
Perwakilan seniman TIM, Radhar Panca Dahana berujar, pembangunan hotel bintang lima tidak berkaitan dengan budaya. Ia menyebutkan, seniman akan melawan jika ruang kebudayaan dimanfaatkan secara komersial.
"Yang terjadi sekarang adalah assanisasi terhadap kebudayaan. Terhadap ruang kesenian kita. Ya kalau begini, jangankan gubernur, presiden pun kita lawan," tutur Radhar, November 2019.
Namun, kata Anies, pembangunan hotel dalam revitalisasi TIM dirancang agar para seniman dari luar Jakarta bisa memiliki tempat menginap. Sebab, kawasan TIM direvitalisasi untuk menjadi pusat kegiatan kebudayaan, baik di level nasional maupun internasional.
"Ketika seniman dan budayawan dari berbagai tempat di dunia datang, mereka pun dapat tinggal di dalam wisma, tinggal di dalam kompleks TIM," kata Anies saat itu.
Akibat protes tersebut, revitalisasi TIM sempat dimoratorium pada Maret 2020. Kemudian, pada Juli 2020, proyek revitalisasi TIM kembali dilanjutkan.
Selepas seni bambu, Anies kemudian menginstruksikan pemasangan Gabion atau batu bronjong pada Agustus 2019. Gabion itu dipasang di bekas instalasi bambu Getih Getah di Bundaran HI.
Rupa Gabion itu seperti batu kali yang ditumpuk tinggi dan diikat oleh pagar kawat. Di atas bebatuan tersebut tampak ditanami bunga-bunga bougenville warna-warni.
Batu yang disusun pun terdiri dari berbagai ukuran. Terdapat tiga instalasi yang diletakkan secara berdampingan.
Dua instalasi setinggi kurang lebih 160 sentimeter dan satunya setinggi kurang lebih 180 sentimeter.
Ada pula bermacam tanaman di sekeliling batu seperti sansevieria (lidah mertua), lollipop, dan bougenville.
Saat itu, Dinas Kehutanan DKI Jakarta beralasan, tanaman-tanaman tersebut diyakini bisa menyaring polusi udara di jantung ibu kota.
Demi pembuatan dan pemasangan gabion, Pemprov DKI menggunakan dana APBD sebesar Rp 150 juta.
Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengungkap filosofi unsur alam dari Gabion. Tiga pilar gabion mencerminkan unsur tanah, air, dan udara sebagai penyelaras lingkungan.
Gabion yang merupakan batu bronjong dipilih karena gabion yang biasa digunakan untuk pembatas di kali merupakan penyerap air.
Kala itu, Pemprov DKI menegaskan bahwa Gabion bukanlah instalasi seni seperti getih getah. Gabion hanyalah ornamen atau penghias kota.
"Taman biasa. Itu rancangannya dari Dinas Pertamanan. Namanya kan nanti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jadi rancangan begitu sama seperti taman-taman yang lain. Tentu lah, memang untuk apalagi kalau bukan mempercantik," ucap Anies.
Instalasi gabion juga memicu pro dan kontra. Selain soal anggaran, yang dipermasalahkan adalah bahan batu tersebut karena dianggap menggunakan batu karang.
Namun, Dinas Perhutanan DKI membantah hal tersebut. Material yang digunakan adalah batu gamping.
Batu gamping merupakan terumbu karang yang jutan tahun lalu ada di laut, tetapi kemudian mati dan mengalami proses geologi yang disebut mineralisasi dan kristalisasi kemudian menjadi batu.
Setelah empat bulan, Gabion dibongkar pada Desember 2019 dengan alasan persiapan penyelenggaraan acara tahun baru 2020.
Namun, Gabion kembali dipasang pada 4 Januari 2020. Hal itu kembali memicu kritik karena dinilai membuang-buang anggaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer pada 2019. Pembangunan jalur sepeda diwujudkan agar Jakarta menjadi kota yang ramah untuk bersepeda.
Pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer itu dibagi tiga fase. Fase pertama, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan MH Thamrin-Jalan Imam Bonjol-Jalan Pangeran Diponegoro-Jalan Proklamasi-Jalan Pramuka-Jalan Pemuda.
Kemudian, fase kedua melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Sisingamangaraja-Jalan Panglima Polim-Jalan RS Fatmawati Raya.
Sementara fase ketiga, yaitu Jalan Tomang Raya-Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Matraman Raya-Jalan Jatinegara Barat-Jalan Jatinegara Timur.
Uji coba fase pertama dilakukan pada 20 September 2019. Anies berharap lebih banyak lagi warga yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari.
Harapannya, polusi udara dari kendaraan bermotor bisa berkurang.
"Sekarang Jakarta punya tantangan karena ada polusi udara akibat motor-motor kita," ucap Anies saat itu.
Setelah uji coba, polisi mulai menilang penerobos jalur sepeda pada 25 November 2019.
Para penerobos jalur sepeda akan disanksi melanggar marka dan dijerat Pasal 284 tentang Hak Utama Pejalan Kaki dan Pasal 287 Ayat 1 tentang Pelanggaran Rambu atau Marka Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Para pelanggar itu dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500.000 atau pidana penjara maksimal dua bulan.
Sejumlah pengembang pulau reklamasi yang tak terima izinnya dicabut pun menggugat Pemprov DKI melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Empat pengembang yang menggugat SK Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 itu adalah PT Taman Harapan Indah (Pulau H), PT Agung Dinamika Perkasa (Pulau F), PT Jaladri Kartika Pakci (Pulau I), dan PT Manggala Krida Yudha (Pulau M).
Pada 9 Juli 2019, PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah atas pencabutan izin pulau H. Dalam putusannya, PTUN Jakarta membatalkan SK Anies dan memerintahkan untuk mencabut SK tersebut.
Kemudian, PTUN memerintahkan Anies memproses izin perpanjangan SK Gubernur soal pemberian izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.
Atas putusan tersebut, Anies mengajukan banding pada 18 Juli 2019 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Baca juga: Cabut Izin 13 Pulau Reklamasi, Gubernur DKI Siap Digugat
PTTUN memutus permohonan banding Anies pada 2 Desember 2019. Dalam putusannya, majelis hakim PTTUN tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut.
Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H. Karena itulah, Anies dan PT Taman Harapan Indah kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke MA.
Pada Juni 2020, MA menolak kasasi PT Harapan Indah dan memenangkan Anies dalam perkara tersebut.
Gugatan kedua soal izin reklamasi dilayangkan PT Agung Dinamika Perkasa selaku pengembang reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta.
Gugatan itu didaftarkan pada 26 Juli 2019. Pada Januari 2020, PTUN memutuskan pembatalan SK Anies terkait pencabutan izin reklamasi pulau F.
Atas putusan tersebut, Anies mengajukan banding.
Gugatan ketiga diajukan pengembang reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci dengan nomor perkara 113/G/2019/PTUN.JKT.
Pada Desember 2019, PTUN Jakarta membatalkan SK Anies soal pencabutan izin reklamasi Pulau I. Dalam putusannya, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK tersebut. PTUN juga mewajibkan Anies memperpanjang izin reklamasi Pulau I.
Anies langsung mengajukan banding ke PTTUN atas putusan tersebut. Kemudian, pada April 2020, PTTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta soal pencabutan izin reklamasi Pulau I di tingkat banding.
Dengan adanya putusan tersebut, Anies berarti harus mengizinkan reklamasi Pulau I di Teluk Jakarta.
Tak berhenti sampai di situ, Anies mengajukan peninjauan kembali soal izin reklamasi Pulai I pada Januari 2021. Langkah hukum itu tak sia-sia. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK.
Dengan begitu, MA membatalkan putusan di tingkat sebelumnya serta menolak gugatan yang dilayangkan pengembang Pulau I yakni, PT Jaladri Kartika Pakci. Artinya, izin reklamasi Pulau I tetap dicabut sesuai surat keputusan (SK) Gubernur DKI.
Terakhir, gugatan atas pencabutan izin reklamasi Pulau M dilayangkan PT Manggala Krida Yudha selaku pengembang pada Februari 2019. PTUN Jakarta menolak gugatan pengembang reklamasi Pulau M dan memenangkan Anies sebagai tergugat pada September 2019.
Baca juga: SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN
Atas putusan itu, PT Manggala Krida Yudha mengajukan banding ke PTTUN. Hasilnya, pada Januari 2020, PTTUN menolak banding tersebut dan memperkuat putusan PTUN sebelumnya.
Langkah hukum pengembang reklamasi Pulau M berlanjut di tingkat kasasi. Namun, langkah mereka akhirnya berhenti setelah MA menolak kasasi yang diajukan PT Manggala Krida Yudha pada Agustus 2020.
Dengan demikian, izin reklamasi Pulau M sudah benar-benar dicabut.
Pemprov DKI Jakarta menutup Diskotek Old City di Jalan Kali Besar Barat, Tambora, Jakarta Barat, pada 4 April 2019.
Penutupan permanen dilakukan karena manajemen diskotek itu terbukti terlibat peredaran narkoba.
Kasus Old City bermula 21 Oktober 2018, saat BNN DKI Jakarta merazia pengunjung dan pegawai Old City. Sebanyak 52 pengunjung positif mengonsumsi narkoba.
Para pengunjung mengaku mendapatkan obat-obatan terlarang dari luar Old City. Ada empat butir pil ekstasi ditemukan di sana, tetapi tidak diketahui siapa yang membawa.
Meski manajemen dianggap tidak terlibat dalam peredaran narkob, Pemprov DKI tetap menutup diskotek tersebut berdasarkan Pergub Nomor 18 Tahun 2018.
Setelah diskotek Old City ditutup, sempat ada upaya dari pengelola untuk membuka lagi tempat hiburan malam di Jalan Kali Besar, Tambora, Jakarta Barat itu.
Juru Bicara Diskotek Old City saat itu, Tete Martadilaga, akan mengurus izin dengan nama dan manajemen baru.
Namanya akan diganti menjadi Kaliber, nama yang digunakan sebelum berubah menjadi Old City.
Konsep diskotek pun akan diubah menjadi lebih kekinian dan lebih aman untuk mencegah narkoba masuk ke tempat itu lagi.
Sayangnya, harapan membuka kembali diskotek itu pupus. Manajemen Old City, PT Progres Karya Sejahtera, dipastikan tak akan bisa mengajukan izin untuk usaha sejenis lagi karena sudah di-blacklist atau masuk daftar hitam.
Pelanggaran yang dilakukan, yakni lalai dan terbukti melakukan pembiaran terhadap peredaran narkotika dan zat psikotropika di tempat usahanya.
Anies pertama kali mengumumkan soal Jakarta yang dipilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan turnamen mobil balap listrik Formula E melalui akun Instagram-nya pada 14 Juli 2019.
Lika-liku perjalanan event Formula E Jakarta bermula saat Anies bertandang ke New York, Amerika Serikat pada 13 Juli 2019. Saat itu, di sana, Formula E tengah digelar.
Tak hanya menonton langsung, Anies juga bernegosiasi dengan pimpinan lembaga penyelenggara Formula E Operation (FEO) Alexandro Agag dan Alberto Longo, agar Jakarta bisa menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi tersebut.
Pucuk dicita ulam pun tiba. Anies mengumumkan kabar bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah gelaran Formula E melalui akun Instagram-nya.
"Alhamdulillah, berhasil! Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020," tulis Anies dalam keterangan foto di akun Instagram-nya, 14 Juli 2019.
Baca juga: Polemik Untung-Rugi Formula E Jakarta
Selain nama baik Indonesia, terutama Jakarta, menjadi sorotan dunia, menggelar Formula E memiliki potensi manfaat ekonomi senilai 78 juta Euro melalui kedatangan 35.000 penonton dan menghasilkan transaksi ekonomi 1,6 juta Euro selama E-Prix berlangsung.
"Kita sejajar dengan kota-kota maju megapolitan lainnya. Insya Allah, semua persiapan bisa berjalan lancar," ucap Anies.
Dalam pembahasan awal, ada dua rute alternatif yang akan menjadi lintasan ajang Formula E.
Dua alternatif itu dipilih lembaga penyelenggara Formula E, PT Jakpro, dari lima rute yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta.
Rute pertama, yakni Silang Monas Tenggara (belakang Stasiun Gambir) - Jalan MI Ridwan Rais - berputar di Tugu Tani - kembali ke Jalan MI Ridwan Rais - Jalan Medan Merdeka Selatan - putar balik di depan Wisma Antara - kembali ke Jalan Medan Merdeka Selatan - Silang Monas Tenggara.
Kemudian, rute kedua, yakni Silang Monas Selatan (sebagai pit stop) - Jalan Merdeka Selatan - belakang Stasiun Gambir - Jalan MI Ridwan Rais - belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan - Bundaran Air Mancur - Silang Monas Selatan.
Pada 20 September 2019, Anies mengumumkan bahwa Formula E 2020 akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Meski trek Formula E saat itu masih didiskusikan, Anies menyatakan bahwa Formula E digelar pada 6 Juni 2020.
Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, sudah direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2018.
Pemprov DKI saat itu mengeklaim bahwa pembangunan Monas belum selesai sejak dulu. Revitalisasi dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan sesuai desain yang terlampir dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 dan sedikit dimodifikasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 114,47 miliar untuk revitalisasi.
Anggaran untuk revitalisasi sudah disusun pada 2018 lalu dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2019.
Revitalisasi dimulai pada November 2019, setelah penandatanganan kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemenang lelang, PT Bahana Prima Nusantara.
Namun, eksekusinya dimulai pada awal 2020. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk membangun plaza di sisi selatan Monas dengan desain yang megah.
Akan ada kolam besar yang merefleksikan bayangan dari Tugu Monas. Tidak hanya itu, plaza dibuat sebagai wadah ekspresi warga di setiap sisi Monas.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto saat itu mengatakan, konsep tersebut merupakan upaya mengembalikan rancangan awal pembangunan kawasan Monas.
"Di dalam rancangan dulu yang pernah ditetapkan itu kan sebenarnya kayak plaza, cuma di dalam praktiknya ditanami pohon," kata Heru, 21 Januari 2020.
Nantinya, area pelataran tersebut akan menjadi ruang terbuka publik yang berfungsi untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti apel atau upacara.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat itu, Saefullah mengatakan, revitalisasi Monas untuk membuat area itu lebih baik lagi.
Salah satunya agar Tugu Monas mudah dilihat oleh wisatawan, seperti Menara Eiffel di Paris, Perancis.
Setelah revitalisasi, wisatawan bisa masuk ke kawasan Monas dari plaza selatan di Jalan Medan Merdeka Selatan dan bisa langsung melihat Tugu Monas.
Sisi selatan Monas yang direvitalisasi nantinya akan menjadi tempat paling sentral untuk melihat pemandangan kawasan Monas.
"Kami ingin ada kenyamanan bagi pengunjung Monas, baik yang datang dari Jakarta sendiri, luar Jakarta mungkin, juga turis mancanegara, yang datang supaya berkelas Monas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, 'Mana sih Monas? Eh itu.' Kayak Menara Eiffel, gitu," kata Saefullah.
Namun, revitalisasi Monas menuai kritik berbagai pihak lantaran harus menebang ratusan pohon. Total ada 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton.
Pohon-pohon yang ditebang rencananya dipindahkan ke sisi lainnya di kawasan Monas, termasuk ke bekas lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI).
Direktur Eksekutif WALHI Jakarta saat itu, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, revitalisasi Monas yang harus menebang ratusan pohon akan merusak ekologi Jakarta.
Pasalnya, Jakarta termasuk kota dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Tapi Anies justru menghilangkan pohon-pohon yang membantu menjernihkan udara Jakarta.
Penolakan juga datang dari pemerintah pusat pada 27 Januari 2020. Saat itu, pihak Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menganjurkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop proyek tersebut untuk sementara waktu.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sesuai dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.
Namun, resistensi dari Istana tak membuat Pemprov DKI membatalkan proyek tersebut. Pemprov DKI akhirnya melakukan sejumlah prosedur hingga mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat untuk melanjutkan revitalisasi.
Ternyata, desain awal revitalisasi Monas tidak harus menebang sejumlah pohon. Arsitek pemenang sayembara desain kawasan Monas Deddy Wahjudi mengatakan dalam desain asli yang dia buat, plaza di sisi selatan Monas harusnya dibangun di area perkerasan, bukan area yang ditumbuhi pepohonan.
Namun, pada saat revitalisasi dilaksanakan, plaza itu dibangun lebih lebar di setiap sisinya sehingga mengorbankan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar area perkerasan itu.
Deddy dan timnya tidak dilibatkan saat pengembangan desain hasil sayembara dan eksekusi proyek itu.
"Saya melihat ada pelebaran sisi selatan yang mengakibatkan mungkin terkena pohon. Kalau kami ada di sana, dalam pengambilan keputusan, bisa menyarankan bahwa biar saja plaza melebar, tapi pohon-pohonnya tetap dipertahankan," kata Deddy, 30 Januari 2020.
Deddy dan timnya mengedepankan prinsip konservasi terhadap alam saat membuat desain untuk revitalisasi Monas.
Karena itu, penebangan pohon sebisa mungkin harusnya dihindari. Ia pun menyayangkan penebangan pohon demi revitalisasi sisi selatan Monas tersebut.
"Mungkin timnya berbeda sehingga kontraktor melihat itu begitu saja, tutup mata, gitu, sehingga memang ya sayang saja, kami menyayangkan," ujar dia.
Revitalisasi sisi selatan Monas pun rampung pada pertengahan 2021. Namun, hanya pada sisi selatan saja. Padahal, sejak awal revitalisasi direncanakan untuk seluruh kawasan Monas.
Revitalisasi seluruh kawasan Monas terhenti karena terhalang aturan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Pemprov DKI berencana mengusulkan revisi Keppres itu kepada pemerintah pusat. Namun, revisi itu tertunda karena menunggu kepastian perpindahan kawasan Ibu Kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pada Februari 2020, setelah Sandiaga sebagai pencetus program itu tak lagi jadi Wagub DKI, Anies mengganti nama OK OCE menjadi Jakpreneur.
Secara garis besar, tak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Anies mengeklaim Jakpreneur hadir untuk menyempurnakan program OK OCE.
Menurut Anies, pada program OK OCE, semua wirausahawan akan dimulai dari fase pertama. Namun, di Jakpreneur, ada penilaian dari pemerintah untuk menempatkan mereka di fase tertentu sesuai pengembangan usaha masing-masing.
"Dulu memulai semua dengan ada pelatihan, kemudian di ujung siap ke pasar. Sementara usaha kecil itu berbeda fasenya, ada fase sangat awal ada di fase tengah dibantu perizinan, pendanaan. Program ini, kita mengembangkan wirausaha potensial sesuai dengan fase masing-masing," kata Anies.
Jakpreneur menjanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru. Jumlah tersebut meningkat dibanding jumlah yang dijanjikan saat kampanye Pilkada DKI.
Namun, target dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 target kembali diubah menjadi 278.971.
Pada Oktober 2021, Anies mengeklaim anggota Jakpreneur telah melampaui target yakni mencapai 287.000 anggota dari 44 kecamatan di seluruh DKI Jakarta.
Artinya, anggota Jakpreneur telah melampaui target janji kampanye, namun belum mencapai target dalam RPJMD.
Dari jumlah anggota itu, baru 176.000 anggota yang resmi dilantik mengikuti program Jakpreneur. Nantinya, mereka akan mendapatkan pelatihan dan akses pemodalan.
Baca juga: Pemprov DKI: Program Jakpreneur Anies Memang Diukur dari Jumlah Pendaftar Saja
Namun, semangat pembentukan OK OCE dianggap melemah setelah berubah jadi Jakpreneur. Ini terlihat dari perubahan indikator keberhasilan program.
Mekanisme mencetak wirausahawan baru dalam Jakpreneur juga diganti. Pergantian dan perubahan itu dirancang oleh Anies sendiri. Ia meneken peraturan baru pada Januari 2020 yang membuat peraturan pada 2018 tak lagi berlaku.
Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020, Anies menyatakan bahwa “wirausahawan baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar” dan “telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja.”
Soal pelatihan, partisipasi para pendaftar tak lagi wajib, melainkan “dapat”.
Jadi, para pendaftar bebas memilih antara pelatihan, pendampingan, atau permodalan sekalipun, sesuai kebutuhan mereka.
Mekanisme baru ini membuat kerja Pemprov DKI tiba-tiba jadi ringan untuk mencapai target 200.000 wirausahawan baru dalam RPJMD.
Sebab, untuk mencetak “wirausahawan baru”, Pemprov DKI tak perlu lagi dari nol memberi pelatihan dan mencarikan pasar, memfasilitasi izin, hingga menyiapkan akses permodalan.
Cukup membuka pendaftaran dan mempersilakan pendaftar memilih fasilitas Jakpreneur, maka satu “wirausahawan baru” sudah di tangan.
Pendaftaran pun terbuka bagi orang yang telah memiliki usaha.
“Pertama dia daftar sebagai wirausahawan baru. Nanti kami lihat skala usahanya, kalau dia mencukupi, kami masukkan dia sebagai wirausahawan naik kelas, lalu kami ikutkan program yang sesuai dengan dia, kalau dia mau ikut pelatihan,” ujar Kepala Bagian Pariwisata, Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian DKI Jakarta Saraswati.
Berselang lima bulan setelah Anies mengumumkan lokasi Formula E, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melarang penggunaan kawasan Monas sebagai sirkuit.
Salah satu pertimbangannya, yakni terdapat cagar budaya di sana. Sementara itu, penyelenggara harus mengaspal kawasan Monas.
Menjawab itu, Anies kala itu langsung berkomunikasi dengan Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E guna menentukan lintasan baru. Namun, Anies dengan sejumlah dalihnya tetap ngotot menggelar Formula E di Monas.
Saat Anies ngotot menggelar Formula E di Monas, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam tak akan menyetujui anggaran Formula E.
Ia menilai, Monas yang merupakan kawasan cagar budaya tak tepat untuk dijadikan Formula E.
"Saya akan memanggil (Anies Baswedan) dan saya hari ini masih punya palu. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu enggak saya ketok, enggak akan terjadi apa-apa," kata Prasetyo, 13 Februari 2020.
Baca juga: Megawati Kritik Anies soal Formula E: Dari Monas Cagar Budaya hingga Kenang Soekarno
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut menyinggung penyelenggaraan Formula E di Monas.
Saat itu, dia mempertanyakan mengapa Anies mau menyelenggarakan balap mobil listrik itu di Monas.
Megawati menekankan bahwa Monas merupakan kawasan cagar budaya yang dilindungi. Tidak semestinya kawasan cagar budaya dijadikan arena balap.
Meski mendapat kritik, Jakpro saat itu tetap mengaspal sisi timur Monas. Menurut Jakpro, aspal itu hanya uji coba dan bakal dibongkar.
Pada 25 Februari 2020, Jakpro pun membongkar aspal di kawasan Monas itu.
Memasuki masa awal merebaknya pandemi Covid-19, DPRD DKI Jakarta mendesak agar Formula E ditunda untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19.
Selain itu, anggaran Pemprov DKI Jakarta saat itu juga difokuskan untuk menangani pandemi di ibu kota.
Namun, Anies sudah menyetorkan sejumlah uang sebagai commitment fee ke panitia penyelenggara Formula E (FEO).
Total uang yang sudah disetor oleh Pemprov DKI sebanyak Rp 560 miliar dari pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Usai bertubi-tubi menerima desakan, Pemprov DKI memutuskan menunda penyelenggaraan Formula E pada 2020.
Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pertama kali dimulai secara resmi di era Anies pada Maret 2019.
Namun, membangun stadion yang digadang-gadang bertaraf internasional ini telah menguras waktu dan tenaga di era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
Dulunya, JIS dikenal dengan nama Stadion BMW.
Saat Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, lahan yang dijadikan lokasi pembangunan JIS menjadi sengketa.
Salah satunya adalah perusahaan ekspedisi pelayaran yang menempati lahan tersebut. Tak hanya itu, ada beberapa organisasi masyarakat yang juga mengeklaim sebagai pengelola lahan.
Setelah melewati proses panjang hingga beberapa generasi pemerintahan, Anies menggelar kick off dalam rangka dimulainya pembangunan JIS pada 14 Maret 2019.
Saat itu, Anies menargetkan JIS dapat menampung hingga 82.000 penonton dan diperkirakan bisa digunakan pada 2021.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak pembangun JIS tetap melanjutkan proyek tersebut pada meski lahan yang digunakan masih bersengketa di PTUN Jakarta.
Kemudian, pada Oktober 2019, pijakan Jakpro semakin kuat setelah PTTUN mengabulkan pengajuan banding Pemprov DKI atas putusan PTUN yang membatalkan sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 314/Kelurahan Papanggo dan SHP Nomor 315/Kelurahan Papanggo atas lahan di Taman BMW yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
Pada Juli 2020, pembangunan JIS memasuki proses ganti rugi warga yang bermukim di sekitar lokasi stadiun. Ada 604 kepala keluarga (KK) atau 1.612 jiwa yang terdampak.
Akhir tahun 2020, Anies meresmikan dua lapangan latih di JIS saat pembangunan stadion utama stadion tersebut baru mencapai 42,1 persen di pembangunan minggu ke-69.
“Hari ini, Senin tanggal 28 Desember 2020, lapangan latih JIS secara resmi dinyatakan dibuka dan digunakan, terima kasih,” kata Anies.
Dua lapangan latih JIS berada di sisi utara stadion. Masing-masing lapangan memiliki ukuran 165 meter x 68 meter, yang dibatasi dengan tribune pemain.
Pada September 2020, Jakarta Smart City, akun resmi Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City di instagram, merilis aplikasi JAKI.
Aplikasi bertujuan untuk membantu warga Jakarta di masa pandemi Covid-19.
JAKI diproyeksikan menjadi city-super apps sekaligus one-stop service untuk warga Ibu Kota. Sekilas, aplikasi ini mirip Qlue, aplikasi yang dibangun di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.
Aplikasi JAKI juga digunakan untuk menampung pengaduan warga, menggantikan pengaduan langsung di Balai Kota yang ditiadakan oleh Anies.
Selain itu, aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur seperti JakWarta yang menyajikan berita resmi Pemprov DKI, fitur JakLapor untuk menampung laporan warga terkait pelanggaran PSBB yang bisa langsung ditindaklanjuti, hingga fitur JakSiaga yang menyajikan berbagai nomor penting di antaranya Jakarta Siaga 112, tim SAR, pemadam kebakaran, dan lainnya.
Selama pandemi, aplikasi JAKI menambah fitur baru, yaitu JakWifi untuk memudahkan warga Jakarta dalam menemukan Wi-Fi publik gratis, JakCorona untuk memantau situasi terkini kasus Covid-19, dan JakCLM untuk mengukur risiko seseorang terjangkit Covid-19.
Aplikasi ini juga membantu warga mendapatkan informasi dan mendaftar layanan vaksinasi Covid-19 hingga imunisasi anak di Jakarta.
Pada 2021, aplikasi JAKI meraih medali emas untuk kategori sektor publik pada kompetisi teknologi dan inovasi tingkat Asia Tenggara di ASEAN ICT Awards 2021.
Virus corona atau Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020. Meski bukan di Jakarta, Anies berupaya bergerak cepat agar penyebarannya tidak masif.
Salah satunya dengan mengajukan lockdown atau karantina wilayah.
Dalam karantina wilayah yang diusulkan Anies, sejumlah sektor usaha tetap bergerak, yakni sektor energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan.
Namun, permintaan karantina wilayah ditolak oleh Presiden Joko Widodo karena dikhawatirkan mengganggu perekonomian.
Meski begitu, pemerintah pusat memberikan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah daerah agar bisa mengatur pembatasan sosial untuk mengontrol daerah masing-masing.
Tingkat pelacakan (tracing) kasus Covid-19 di Jakarta tergolong baik karena jauh melampaui standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO mengatur bahwa tes Covid-19 dilakukan minimal pada 1 per 1.000 jumlah penduduk setiap minggunya.
Dengan populasi di Jakarta sekitar 10,65 juta jiwa, harus melakukan testing pada setidaknya 10.645 orang setiap minggunya. Sementara Jakarta bisa melakukan testing di atas 100.000 orang per hari.
Agar penanganan Covid-19 bisa menyeluruh dan menyasar banyak pasien, Pemprov DKI menunjuk sejumlah rumah sakit untuk menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
Pada April 2021, Jakarta menunjuk 106 rumah sakit rujukan Covid-19 dan 13 di antaranya dikhususkan untuk merawat pasien Covid-19.
Pemprov DKI juga secara reguler menambah kapasitas tenaga medis untuk penanganan Covid-19.
Di antara tenaga medis yang direkrut adalah dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, perawat, dan pranata laboratorium.
Selain itu, capaian vaksinasi Covid-19 DKI Jakarta sudah melampaui jumlah penduduk ibu kota, karena Pemprov DKI juga secara sukarela melakukan vaksinasi kepada warga luar ibu kota yang beraktivitas di Jakarta.
Untuk mendukung perekonomian warga yang terpuruk akibat pandemi, Pemprov DKI mengeluarkan sejumlah paket bantuan, yaitu bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, dan bantuan untuk usaha kecil.
Bantuan yang diberikan dalam program BST adalah uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan per kepala keluarga.
Bantuan ini disalurkan selama Januari hingga Juni 2021. Pemprov DKI juga memfasilitasi program kolaborasi sosial berskala besar pangan (KSBB) yang merupakan bantuan pangan dari warga untuk warga.
Sasaran bantuan adalah panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas, dan lain sebagainya. Ada pula program KSBB UMKM untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah di Jakarta.
Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes dalam Penanganan Covid-19, Ini Kata Wagub
Namun, Pemprov DKI justru mendapatkan nilai E dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19. Dari 34 wilayah provinsi di Indonesia, DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mendapat nilai E.
Penilaian ini terkait kualitas pengendalian pandemi Covid-19 selama pekan epidemiologi ke-20, yakni 16-22 Mei 2021.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan kualitas penanganan Covid-19 di Jakarta dinyatakan buruk karena dua penilaian.
Pertama, keterisian tempat tidur perawatan atau bed occupation ratio (BOR) di rumah sakit rujukan meningkat.
Kedua, pelacakan kasus atau tracing dianggap masih lemah.
"Kami perlihatkan masih banyak (provinsi selain Jakarta) yang kondisi kendali, kecuali DKI Jakarta karena kapasitasnya E karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat, juga kasus tracing-nya tidak terlalu baik," kata Dante, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI yang disiarkan secara virtual, Kamis, 27 Mei 2021.
Penilaian kualitas pengendalian pandemi juga diukur dari ditemukannya varian baru virus corona. DKI Jakarta disebut memiliki empat transmisi komunitas untuk setiap varian virus corona, mulai dari B.1.1.7, B.1.351, dan B.1.617.
Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung meminta maaf terkait penilaian tersebut.
Menurut Budi, penilaian yang dipaparkan Kemenkes di DPR tersebut menggunakan sejumlah indikator risiko. Ia menekankan bahwa indikator itu tidak bisa menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
Bahkan, Budi menilai DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan kinerja penanganan Covid-19 terbaik di Indonesia.
"Apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah sebenarnya terbaik (penanganannya) dan tenaga kesehatannya sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan," tegas Budi.
Setelah ditunda setahun karena pandemi Covid-19, pada 4 Agustus 2021, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 agar Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.
Instruksi itu menyebutkan bahwa Formula E menjadi isu kedua yang harus dituntaskan setelah isu perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Lantaran Formula E memakan anggaran hingga triliunan rupiah, seluruh anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengajukan hak interpelasi pada Agustus 2021.
Dalam surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani delapan anggota Fraksi PSI, mereka meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan program yang memakan anggaran triliunan rupiah itu.
"Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana temuan BPK," kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar, dalam keterangan tertulis, 18 Agustus 2021.
Baca juga: Polemik Tak Berujung Formula E: Berlarut-larut meski Balapan Sudah Digelar
Selain dari PSI, lima anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta juga mengajukan hak interpelasi pada 26 Agustus 2021.
PDI-P mempertanyakan nilai keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan Formula E di tahun 2022. Sebab, kajian keuntungan yang dikeluarkan PT Jakpro adalah kajian sebelum pandemi Covid-19 terjadi.
Selain itu, terdapat beberapa catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan Formula E yang menyebut ada potensi kerugian yang akan terjadi apabila perhelatan yang didanai APBD itu tetap diselenggarakan.
"Ada potensi kerugian sehingga ini yang kami tanyakan pada Bapak Gubernur," kata Rasyidi, anggota DPRD DKI yang mewakili Fraksi PDI-P saat mengantarkan pengajuan interpelasi di Gedung DPRD DKI Lantai 10.
Di sisi lain, terdapat sejumlah fraksi yang menolak mengajukan hak interpelasi, yakni Fraksi Gerindra, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat.
Kesepakatan tujuh fraksi tersebut didapatkan usai menemui Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta pada 26 Agustus 2021.
Kemudian, drama interpelasi itu tenggelam begitu saja.
Setelah melalui proses panjang, lokasi sirkuit Formula E akhirnya ditentukan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pelaksananya dari Ikatan Mobil Indonesia (IMI), PT Jakarta Propertindo, dan Formula E Operations (FEO).
Anggota DPR RI Ahmad Sahroni didapuk menjadi Ketua Pelaksana Formula E Jakarta 2022.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program penanganan banjir yang disebut 942 project atau proyek 942. Proyek itu mulai dikerjakan serentak pada November 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir 2022.
Angka “9”, “4”, dan “2” merujuk pada pembangunan sembilan polder, empat waduk, dan revitalisasi dua sungai di Jakarta.
Laman Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menyebutkan, pembangunan polder bertujuan mengelola sistem tata air terintegrasi untuk melindungi suatu kawasan banjir.
Pembangunan waduk bertujuan untuk mengurangi beban saluran atau sungai sehingga meminimalisasi genangan. Sementara revitalisasi kali bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kali.
Sederhananya, proyek 942 merupakan cara mempertahankan atau mengamankan air hujan. Air hujan bisa digunakan sebagai sumber air baku dan digunakan kembali, termasuk untuk air minum.
Jadi, kelebihan air dari air hujan itu sebisa mungkin diamankan.
"Bisa dibilang program ini salah satu wujud keseriusan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi, dalam keterangannya di majalah Humas Pemprov DKI Jakarta Edisi 1 Tahun 2022.
Dudi mengatakan, tujuan akhir dari proyek 942 untuk mengurangi dampak banjir Jakarta yang kini masih dirasakan di beberapa wilayah.
"Jangan anggap masalah banjir tertangani dengan 942 project. Kami hanya berharap sistem yang kami bangun ini akan meminimalisasi dampak banjir besar," tutur Dudi.
Polder yang dibuat di sembilan titik berada di Kelapa Gading, Pulomas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Marunda, Kamal, dan Tipala-Adhyaksa.
Sementara itu, pembangunan waduk berada di empat lokasi, antara lain Waduk Pondok Ranggon, Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Wirajasa atau Pilar Jati.
Terakhir, dua revitalisasi sungai di Kali Besar dan Sodetan Kanal Museum Bahari serta pembangunan prasarana sodetan Kali Ciliwung Hilir-Pasar Baru.
Berdasarkan catatan Kompas.com, beberapa proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tahun-tahun sebelumnya, tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, revitalisasi Kali Besar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, yang sudah dikerjakan sejak 2018.
Kemudian, perluasan Waduk Brigif di Jakarta Selatan sudah dimulai sejak 2013. Namun, Pemprov DKI kembali melanjutkan semua proyek itu secara serentak sejak November 2021.
Pada Februari 2022, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama ditetapkan menjadi pemenang tender proyek pembangunan sirkuit Formula E.
Masih pada bulan yang sama, trek Formula E mulai digarap. Proses awal pengerjaan trek itu adalah pengerasan tanah.
Saat itu, pembangunan trek Formula E ditargetkan rampung pada April 2022.
Untuk mengejar target tersebut, Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyebut bahwa pengerjaan trek Formula E dikerjakan 24 jam nonstop.
Pada April 2022, proses pengaspalan Formula E yang terletak di Ancol Timur rampung. Jokowi bahkan sempat meninjau sirkuit Formula E pada 25 April 2022.
Setelah rampung, trek Formula E resmi diberi nama Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC). Pembangunan trek ini disebut menelan biaya kurang lebih Rp 190 miliar.
Namun, jelang beberapa hari sebelum hari-H gelaran Formula E Jakarta, arena balapan tersebut bermasalah. Pada 27 Mei 2022, atap di salah satu tribun di JIEC Ancol ambruk akibat badai.
Selain atap berwarna putih, tiang-tiang besi penyangga atap juga terlihat roboh. Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni membenarkan ambruknya atap tribun tersebut.
Namun, kerusakan itu cepat ditangani dan perbaikannya rampung dalam tiga hari.
Perhelatan Formula E dimulai pada 4 Juni 2022. Para penonton mulai memadati area JIEC untuk menukarkan tiket sejak pagi hari.
Tak sedikit di antara penonton yang juga menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli official merchandise Formula E.
Di antara para penonton, selain Anies dan Riza, hadir pula Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.
Presiden Jokowi mengatakan, ajang balapan mobil listrik Formula E merupakan perlombaan masa depan.
Menurut Jokowi, tontonan ini akan semakin digemari karena ke depannya ada pergeseran dari mobil berbahan bakar energi fosil ke mobil listrik.
"Sehingga ini menjadi sebuh tontonan yang saya kira menjadi akan semakin digemari," ujar Jokowi.
Usai rampung digelar, Formula E menjadi bahan kelakar Anies. Ia berkelakar bahwa penyelenggaraan Formula E tersebut mengecewakan bagi orang-orang yang sejak awal selalu pesimistis akan terselenggaranya Formula E Jakarta.
"Saya kemarin sampaikan minta maaf karena Formula E kemarin mengecewakan. Mengecewakan kepada orang-orang yang pesimis, itu (ajang Formula E) bisa terjadi," tutur Anies, 13 Juni 2022.
Formula E juga menjadi langkah strategis Jakarta dalam mengampanyekan era energi terbarukan untuk mobilitas massal di masa depan.
Pergelaran Formula E adalah pesan kepada dunia bahwa penduduk Jakarta ikut mengambil tanggung jawab mengurangi emisi karbon di udara.
"Dan kami ingin bersihnya Jakarta, birunya langit Jakarta sebagai penanda komitmen kita sebagai warga bumi yang bertanggung jawab," kata Anies.
Tak hanya interpelasi, Formula E Jakarta juga tersandung kasus dugaan kasus korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Anies sempat dimintai keterangan oleh KPK pada 7 September 2022.
Saat ini, kasusnya masih di tahap penyelidikan. KPK telah mengumpulkan bahan keterangan terkait dugaan korupsi ini sejak 4 November 2021.
Usai dimintai keterangan oleh KPK, Anies mengaku senang dan berupaya membantu KPK dalam memberantas korupsi.
“Insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang,” ujar Anies.
KPK juga telah memintai keterangan beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E Jakarta, salah satunya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetyo menilai, mekanisme pembayaran commitment Formula E yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menabrak aturan.
Pasalnya, commitment fee Formula E sudah dibayarkan meski anggaran belum disahkan.
“Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI, senilai Rp 180 miliar," kata dia di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Februari 2022.
Pembayaran itu dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa meminta konfirmasi dari DPRD. Padahal, menurut dia, pembayaran baru bisa dilakukan setelah Perda APBD baru diterbitkan.
Selain itu, Prasetyo mengaku tidak diberitahu pembayaran commitment fee Formula E dilakukan melalui pengajuan kredit Bank DKI. Persoalan ini baru terungkap saat foto salinan surat kuasa kepada Kadispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus viral.
Sementara, pada April 2022, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya mendalami dugaan pelanggaran ketentuan dalam mekanisme pembiayaan Formula E Jakarta. Salah satunya adalah aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak memperbolehkan APBD digunakan untuk kegiatan bisnis.
Alex mengatakan pembiayaan kegiatan yang bersifat bisnis tidak bisa disokong dengan anggaran APBD. Pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pemprov DKI dan masukan Kemendagri.
“Harus bussiness to bussiness tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD itu,” ujar Alex.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kontrak penyelenggaraan Formula E yang digelar 2022 hingga 2024.
Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta telah membayar Rp 560 miliar untuk tiga musim balapan hingga 2024. Dana tersebut bersumber dari APBD.
Pemprov DKI telah menandatangani kesepakatan ini dengan Formula E Operations (FEO). Sementara itu, masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober tahun ini.
Menurut Alex, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pejabat tidak boleh mengikat kontrak menggunakan anggaran dan melewati masa jabatannya. Alex mengaku KPK akan mendalami hal ini dan meminta keterangan dari ahli.
"Karena uang keluar dari kas daerah bukan dari Jakpro. Ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan, jadi masih banyak info yang harus digali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan Formula E," kata Alex.
Sebagian pihak menganggap KPK sengaja menjegal langkah Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, KPK menepis tudingan yang menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta dipaksakan karena bermuatan politik. Alex menegaskan, pengusutan kasus Formula E murni berlandaskan pada ketentuan hukum, tanpa terpengaruh isu politik.
"Kenapa harus takut, kami hanya bicara tentang hukum, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi terkait rumor yang ada di luar, tidak ada kaitannya sama sekali," kata Alex, 3 Oktober 2022.
Jembatan Penyeberangan Orang dan Sepeda (JPOS) Phinisi di Karet Sudirman telah resmi menambah daftar fasilitas umum yang fotogenik di Jakarta sejak Kamis (10/3/2022).
Sontak, kehadirannya menarik warga Jakarta untuk menikmati pemandangan Jakarta dari atas dan tentu saja mengabadikannya dengan foto.
Jembatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk penyeberangan orang biasa, melainkan juga sepeda, dan para penyeberang berkebutuhan khusus.
Sebuah anjungan menyerupai sebuah kapal seakan berada di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta Pusat.
Jembatan penyeberangan ini juga memiliki desain unik karena memiliki dua jembatan lurus dan melengkung.
Satu jalur lurus untuk pejalan kaki, jalur melengkung untuk pesepeda yang di ujungnya berakhir pada lift pengangkut yang luas.
Pengguna jembatan dapat melintas menggunakan tangga yang cukup lebar, sekitar 2,4 meter.
Tak jauh dari tangga, terdapat lift yang berukuran luas. Lift itu hanya diperkenankan untuk pengguna disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga penyeberang dengan sepeda.
Anies mendedikasikan JPO tematik Phinisi Karet Sudirman untuk tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan Covid-19.
Terdapat 37 nama tenaga medis di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI yang ditulis di JPO tersebut.
Hal ini, kata Anies, menjadi salah satu ekspresi rasa hormat kepada tenaga kesehatan.
"Penghargaan kita kepada para tenaga medis yang telah menjadi pertahanan terakhir kita, untuk menyelamatkan sesama," kata Anies, 10 Maret 2022.
"Sebagian dari mereka telah berpulang, dan nama-nama mereka dipatri permanen di tempat ini sebagai bentuk penghargaan," ujar dia.
JPO Phinisi menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman arah Blok M dan Monas.
Jembatan ini juga terintegrasi dengan Halte Transjakarta Karet, memiliki fasilitas lift untuk kelompok masyarakat disabilitas, lansia, ibu hamil dan sepeda.
Anies berharap para pengguna sepeda memiliki akses untuk berpindah dari sisi barat ke timur atau sebaliknya.
Fasilitas lainnya yakni sensor beban, kamera CCTV, Anjungan Pandang, serta lampu dekoratif dan artistik (RGB futuristik).
JPO Phinisi memiliki desain berupa dua jembatan lurus dan melengkung. Model jembatannya yang terbuka kembali menghadirkan wajah baru Jakarta di ruang publik.
Anies menuturkan, keberadaan JPO Phinisi diharapkan bisa menjadi wajah Jakarta sebagai kota tangguh dan ulet.
Jika berkunjung pada malam hari, pengunjung akan lebih dimanjakan dengan pemandangan JPOS Phinisi dalam wujud lampu warna-warni yang futuristik.
Meski pembangunan JIS belum rampung, Anies menggelar soft launching stadion tersebut pada 19 April 2022.
"Dia (JIS) dibangun dengan semangat mengejar kesempurnaan," kata Anies.
Anies menjelaskan, bangunan JIS mencetak berbagai rekor dalam bidang konstruksi, salah satunya rekor stadion beratap tertutup terbesar di Asia Pasifik.
Dia yakin, di masa depan JIS akan menjadi referensi pembangunan stadion untuk kota-kota besar di penjuru dunia.
Selain itu, Anies juga memaparkan simbol-simbol Suku Betawi dalam bangunan JIS. Bentuk setangan, ikat kepala khas Betawi, adalah inspirasi bentuk stadion JIS.
"Elemen-elemen Betawi pada JIS ini memperkuat citra Betawi sebagai komponen bangsa yang sejak dulu jadi tuan rumah yang baik bagi begitu banyak unsur-unsur bangsa yang datang ke kota ini," ujar Anies.
Setelah penantian panjang, Pemprov DKI Jakarta akhirnya meresmikan JIS melalui grand launching pada 24 Juli 2022.
Dalam grand launching itu, terdapat pertandingan persahabatan antara Persija dengan Chonburi FC dari Thailand.
Baca juga: Persija Akan Tanda Tangani MoU untuk Penggunaan JIS
Selain itu, sederet band tanah air yang memeriahkan grand launching JIS adalah Dewa 10 featuring Virzha, Setia Band, dan Kotak.
Namun, pagar pembatas tribune sisi utara JIS roboh saat acara grand launching. Pembatas tribune utara yang jebol tersebut memiliki panjang hampir 20 meter.
Pagar pembatas berbahan besi yang diberi warna putih mendadak jebol usai penampilan Dewa-19.
Di bagian belakang batas tribune itu berdiri para penggemar klub Persija, Jakmania. Suporter Persija tampak mencoba membetulkan pagar pembatas tribune tersebut.
PT Jakpro mengatakan robohnya pagar pembatas itu karena pendukung klub Persija menggunakan pagar pembatas tribune sebagai tempat berdiri.
Ia pun memaparkan sejumlah dokumentasi foto yang menunjukkan segerombolan orang yang berdiri di pagar pembatas tribune tersebut.
"Mereka berkumpul persis di ujung railing tersebut, sehingga menambah beban dari railing tersebut," sambung dia.
Widi menyebutkan, para Jakmania di atas pagar pembatas tribune itu tak hanya berdiri, tetapi juga melompat-lompat sembari menyalakan flare dan berselebrasi.
"Jadi mereka menyalakan flare atau selebrasi sambil meloncat-loncat (di atas pagar pembatas tribune)," kata dia.
Senada, Anies menyebut pagar pembatas di tribune utara itu roboh karena antusiasme Jakmania yang menyaksikan tim jagoannya bertanding.
"Soal pagar (roboh), saya rasa semangatnya (Jakmania) luar biasa tinggi," ujar Anies.
Sementara itu, menurut Wagub DKI Riza Patria, robohnya pagar pembatas itu lantaran JIS merupakan stadion baru sehingga para penggemar klub Persija merasa bersemangat tinggi saat melihat klub kebanggaannya.
"Robohnya itu karena ya biasalah, punya stadion baru, (Jakmania) semangat," kata Riza.
Polemik JIS tak hanya soal tribune yang roboh tersebut. Pada 27 September 2022, laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia dengan Curacao seharusnya digelar di JIS.
Namun, organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menguji kelayakan, JIS dianggap belum layak menggelar FIFA Matchday.
Ketidaklayakan itu diketahui berdasarkan inspeksi tim Infrastructure Safety dan Security PSSI.
Tim menemukan infrastruktur JIS mulai dari area parkir, akses jalan menuju stadion, area drop off tim, hingga perimeter tribune yang dinilai belum sesuai standar.
"Namun, setelah PSSI melakukan uji kelayakan, JIS dianggap belum layak untuk menggelar FIFA matchday," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam siaran pers di website PSSI, 9 September 2022.
Yunus menambahkan, untuk ukuran JIS yang begitu megah dengan daya tampung 80.000 kursi hanya bisa menampung parkir sekitar 800 unit kendaraan roda empat itu sangat riskan.
Padahal, jika timnas bermain, animo masyarakat untuk datang ke stadion sangat tinggi. Selain itu, hanya ada satu pintu masuk stadion sehingga dikhawatirkan jika bersamaan keluar akan memakan waktu yang lama.
"Di samping itu, terkait dengan plafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk, bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhentinya di area umum," kata Yunus.
Pada Agustus 2022, Pemprov DKI menetapkan tarif integrasi untuk angkutan umum. Hal ini ditandai lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal.
Tarif integrasi adalah biaya yang berlaku saat menggunakan lebih dari satu jenis transportasi umum, mencakup MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Transjakarta.
Penumpang hanya dikenakan penambahan sebesar Rp 250 per kilometer hingga angka maksimal Rp 10.000 per perjalanan dengan waktu maksimal 180 menit.
Apabila penumpang melakukan perjalanan antarmoda lebih dari 180 menit, maka akan dikenakan tarif Rp 10.000 ditambah biaya perjalanan setelah menit yang ditentukan.
Penumpang yang ingin menikmati tarif integrasi ini diminta tidak keluar dari moda yang ditentukan, baik transjakarta, MRT Jakarta, maupun LRT Jakarta, sampai melakukan tap keluar moda menggunakan kartu elektronik.
Sementara itu, penumpang yang hanya menggunakan salah satu moda transportasi antara transjakarta, MRT Jakarta, atau LRT Jakarta akan dikenakan biaya moda di luar tarif integrasi.
Tarif ini hanya berlaku bagi penumpang yang melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi JakLingko.
Sedangkan uang elektronik yang bisa digunakan untuk tarif integrasi antarmoda transportasi di DKI Jakarta sementara ini hanya kartu yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan Bank DKI.
Ke depannya, Dishub DKI berupaya agar kartu uang elektronik yang disediakan bank lain juga bisa digunakan untuk tarif integrasi antarmoda transportasi.
Anies mengatakan, satu kartu uang elektronik dapat digunakan untuk membayar tarif moda seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan transjakarta. Namun, satu kartu hanya bisa digunakan untuk satu pengguna.
"Cukup dengan satu kartu sudah dapat digunakan di berbagai moda," kata Anies.
Selain itu, sistem pembayaran juga ditingkatkan menggunakan QR code hingga face recognition.
Setelah memiliki akun JakLingko, calon penumpang harus masuk ke halaman utama aplikasi dan klik pilihan “tiket”. Selanjutnya, klik “beli tiket”, masukkan rencana perjalanan dan klik “cari perjalanan”.
Kemudian pilih “rute terhemat” dan lakukan pembayaran menggunakan QRIS atau Fello.
Sebagai contoh perjalanan menggunakan tarif integrasi adalah dari Stasiun LRT Pegangsaan Dua menuju Stasiun MRT Lebak Bulus Grab, seperti yang diunggah oleh akun Twitter resmi MRT Jakarta @mrtjakarta pada Jumat (12/8/2022).
Penumpang mengawali perjalanan dari Stasiun LRT Pegangsaan Dua menuju Stasiun LRT Velodrome sejauh 6 kilometer dengan biaya Rp 4.000.
Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan naik Transjakarta dari Halte Pemuda menuju Halte CSW atau ASEAN sejauh 12 kilometer seharga Rp 3.000.
Lalu, penumpang melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT ASEAN menuju Stasiun MRT Lebak Bulus Grab sejauh 8 kilometer seharga Rp 2.000.
Sehingga total biaya perjalanan dari Stasiun LRT Pegangsaan Dua menuju Stasiun MRT Lebak Bulus Grab menggunakan tarif integrasi adalah Rp 9.000.
Sedangkan tarif normal bisa mencapai Rp 17.500 dengan rincian Rp 5.000 biaya LRT Jakarta, Rp 3.500 biaya Transjakarta dan Rp 9.000 biaya MRT Jakarta.
Anies memperkenalkan penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada 6 September 2022.
Menurut dia, penjenamaan itu memiliki pesan agar orang yang sedang dalam keadaan bugar juga mengunjungi RS.
"Tadinya, di Indonesia namanya rumah sakit. Ini diadopsi dari bahasa Belanda, dan sekarang diganti jadi rumah sehat," kata Anies.
Sebenarnya, kata Anies, pembahasan penjenamaan Rumah Sehat untuk jakarta sudah dimulai pada 2019. Namun, karena pandemi, prosesnya terhenti.
Pemprov DKI juga menyeragamkan logo 31 RSUD di Jakarta seiring perubahan branding tersebut. Bentuk logo baru 31 Rumah Sehat untuk Jakarta terinspirasi dari kelopak bunga melati gambir. Bunga itu merupakan tanaman khas ibu kota yang bermanfaat sebagai obat.
Seiring penjenamaan itu, Pemprov DKI juga menambah dua peran rumah sakit, yaitu promotif dan preventif. Kata Anies, rumah sakit saat ini hanya memiliki dua peran, yaitu kuratif dan rehabilitatif.
"Nah, dengan penamaan baru ini, bagi penjenamaan ini, kami berharap masyarakat pun akan memandang rumah sehat dengan cara pandang berbeda daripada memandang RS," ujar dia.
Penjenamaan dilakukan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit. Masyarakat selama ini dinilai hanya datang ke rumah sakit saat tidak bugar.
"Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekadar berorientasi untuk sembuh dari sakit," sebut dia.
Alasan lainnya, terkait dengan psikologis masyarakat ketika mendengar istilah rumah sakit. Ketika mendengar rumah sakit, hal yang diingat oleh warga adalah tentang sakitnya.
Anies mengatakan rumah sakit di Jakarta juga menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan dan lain-lainnya.
Dengan demikian, warga yang sehat juga bisa memeriksakan kesehatannya, konsultasi, dan lain-lain di rumah sakit.
"Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, konsultasi, dan lain-lain," kata Anies.
Sementara ini, penggunaan istilah Rumah Sehat untuk Jakarta hanya menyasar RSUD di ibu kota. Menurut Anies, penggunaan istilah itu untuk RS swasta masih bakal dibahas dengan Kementerian Kesehatan.
Sebelum mengubah branding RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta, Anies telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan penjelasan yang ia dapatkan, perubahan istilah itu hanya untuk keperluan branding atau pemasaran, sedangkan secara legal tetap menggunakan nomenklatur rumah sakit.
Sementara Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan penyebutan RSUD masih tetap dipakai meski ada penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta.
Istilah RSUD turut disematkan dengan penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta. Misalnya, penyebutan RSUD Tarakan di Jakarta Pusat kini menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tarakan.
Namun, lagi-lagi langkah Anies tersebut menuai kritik, terutama dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan tak ada koordinasi Anies dengan anggota dewan untuk penjenamaan Rumah Sehat. Ia baru mengetahuinya dari pemberitaan media.
"Justru penamaan itu saya kaget (saat) baca di media," kata dia.
Gilbert mempertanyakan urgensi dari penjenamaan tersebut. Menurut dia, seharusnya yang diubah adalah kondisi di dalamnya, bukan namanya.
Ia juga menilai ada kerancuan dalam branding “rumah sehat” yang disematkan Anies untuk rumah sakit.
Sebab, rumah sehat memiliki arti rumah tinggal yang memenuhi persyaratan khusus dari segi ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, pengelolaan limbah, sumber air, penyimpanan makanan, dan kriteria lainnya.
Definisi itu tercantum dalam ilmu kesehatan lingkungan. Berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rumah sehat dipakai untuk menyebut rumah tinggal.
"Sesuai Kemenkes, istilah rumah sehat itu digunakan untuk rumah tinggal yang sehat. Istilah rumah sehat tidak mungkin digunakan untuk rumah sakit," tutur Gilbert.
Menurut dia, Anies dan Budi Gunadi yang telah diajak berkomunikasi juga tidak memahami arti dari rumah sehat.
Setelah tiga tahun proses penggarapan yang penuh lika-liku, akhirnya TIM selesai direvitalisasi. Anies resmi memperkenalkan wajah baru TIM pada September 2022.
Total terdapat tujuh bangunan yang direvitalisasi, meliputi gedung parkir taman, gedung panjang, Masjid Amir Hamzah, Graha Bakti Budaya (GBB), Planetarium, teater halaman, dan Galeri Annex.
Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM ini memakan anggaran hingga Rp 1,4 triliun yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
PEN sejatinya merupakan dana pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI).
Jakpro sebagai pengelola akan mengembalikan dana Rp 1,4 triliun itu menggunakan APBD DKI Jakarta.
Anies berharap TIM tidak dijadikan tempat komersialisasi. Ia tidak ingin TIM digunakan sebagai tempat mencari untung.
Guna memastikan TIM tak dikomersialisasi, Jakpro akan membentuk unit pengelola baru untuk memisahkan kegiatan komersial dan kegiatan non-komersial.
Pemprov DKI juga mengucurkan dana Rp 28 miliar untuk aktivitas seni budaya di Pusat Kesenian TIM. Hingga akhir tahun ini, lanjut Anies, para seniman tidak dikenai biaya saat berkegiatan di TIM.
"Untuk menjaga kualitas standar, maka dari Dewan Kesenian Jakarta menentukan ada enam orang yang menjadi dewan penasihat. Mereka yang nanti akan melakukan kurasi, seleksi, untuk siapa-siapa saja yang bisa tampil di tempat ini," ujar Anies.
Wajah baru TIM menjadi bangunan multifungsi diharapkan menjadi wadah para seniman untuk berkarya dan berkreasi.
Salah satu yang menjadi daya tarik TIM saat ini adalah perpustakaannya yang didesain modern.
Gedung perpustakaan ini memiliki empat lantai dengan luas hampir satu hektar. Perpustakaan Jakarta menyediakan ruang baca terbuka yang disesuaikan dengan berbagai karakter pengunjung.
Di ruang baca, pengunjung bisa memilih duduk di kursi atau lesehan. Selain itu, tersedia juga ruang baca privasi yang didesain khusus untuk pengunjung yang menyukai ketenangan karena masing-masing bilik disekat.
Perpustakaan Jakarta diklaim ramah anak karena menyediakan satu lantai khusus untuk keluarga dan anak-anak.
Dalam ruangan tersebut tersedia berbagai permainan peran anak, seperti peralatan dokter, insinyur dan masih banyak lagi.
Tersedia pula sofa nyaman yang diletakkan di ruang laktasi dan ruang inklusi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pengunjung difabel.
Di ruangan ini tersedia banyak buku braile dan komputer dengan sistem bahasa isyarat. Juga tersedia fasilitas unik lain seperti ruang podcast yang bisa digunakan secara gratis hingga silent piano.
Di sisi lain, Perpustakaan Jakarta memiliki fasad unik di sepanjang gedung yang menyerupai not balok lagu. Di bagian jendela gedung panjang lantai 9-14, sengaja dirancang seperti not balok lagu Rayuan Pulau Kelapa.
Meski belum 100 persen rampung, Anies meresmikan revitalisasi kawasan wisata Kota Tua pada 26 Agustus 2022, dalam sebuah acara Festival Batavia Kota Tua.
Setelah direvitalisasi, kini Kota Tua menjadi semakin terhubung dengan transportasi umum lewat stasiun kereta api commuterline dan halte Transjakarta.
Selain itu, Kota Tua juga kini memberlakukan kawasan rendah emisi atau low emision zone (LEZ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar Kota Tua.
Dikutip dari unggahan akun Twitter Pemprov DKI Jakarta @DKIJakarta, trotoar di kawasan Kota Tua kini dilengkapi dengan street furniture, pohon teduh, taman dan air mancur.
Demi mewujudkan kawasan yang ramah difabel, juga tersedia guiding block untuk mempermudah penyandang tunanetra bermobilitas.
Anies hendak menghadirkan kesetaraan di kawasan wisata Kota Tua dengan memperbanyak fasilitas bagi pejalan kaki di kawasan tersebut.
Menurut dia, jika fasilitas bagi pejalan kaki sedikit, maka masyarakat akan memilih untuk menggunakan sepeda motor atau mobil ketika mengunjungi Kota Tua.
"Ada yang bisa parkir naik motor, parkirnya jauh, ada yang bisa parkir sangat dekat pakai valet," kata Anies.
Ia menilai, kedua perbedaan itu lantas menunjukkan strata di antara masyarakat. Namun, ketika fasilitas bagi pejalan kaki diperbanyak, perbedaan strata kemudian akan cenderung menghilang. Sebab, seluruh warga otomatis akan berjalan kaki di kawasan tersebut.
"Semua berjalan di jalan yang sama. Semua dalam posisi yang dekat satu sama lain. Tempat ini memberikan hubungan antar-orang terasa intimate, terasa dekat, terasa akrab," lanjut dia.
Seiring rupa baru Kota Tua, Pemprov DKI juga menata pedagang kaki lima di kawasan tersebut. PKL yang biasanya berjejal di trotoar dan menghalangi pejalan kaki melintas, kini disediakan tempat khusus untuk berjualan.
Pemerintah menyiapkan dua lokasi pilihan, yakni Lokasi Binaan (lokbin) Kota Intan dan Gedung Aset Kementerian Keuangan di sekitar sana. Sebelumnya, Gedung Cipta Niaga milik swasta pun menjadi opsi, namun sepi peminat.
Kendati demikian, relokasi tersebut menuai penolakan dari sebagian PKL. Sebab, menurut mereka, lokasi binaan yang disediakan sulit dijangkau oleh pengunjung. Alhasil, penjualan mereka jadi jauh berkurang.
Anies kembali membangun spot Instagrammable agar masyarakat bisa menimati keindahan Jakarta dengan menghadirkan halte transjakarta Bundaran HI. Letaknya persis menghadap Patung Selamat Datang yang menjadi salah satu ikon Jakarta.
Namun, pembangunannya sempat menuai polemik lantaran dianggap menghalangi pandangan ke Patung Selamat Datang yang merupakan objek diduga cagar budaya (ODCB).
Kritik keras datang dari sejarawan JJ Rizal. Ia sempat meminta pembangunan halte disetop dan diubah desainnya agar monumen di Bundaran HI itu tetap terlihat dari kejauhan.
"Halte tetap di tempat, tetapi carilah model arsitektur yang ramah dan respek pada kawasan sejarah. Desain yang lebih merunduk, menghormat vista cagar budaya," kata JJ Rizal, 30 September 2022.
Baca juga: TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya
Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta Boy Bhirawa mengatakan revitalisasi halte transjakarta di Bundaran HI berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Ketentuan soal visual cagar budaya memang tidak diatur secara detail dalam UU Cagar Budaya.
Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa visual obyek cagar budaya tidak boleh terhalangi. Dalam Pasal 55 UU Cagar Budaya disebutkan, setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.
"Memang umumnya tidak tercantumkan secara jelas (dalam UU Cagar Budaya). Hanya, (ODCB) tidak boleh terhalangi," kata Boy.
Meski begitu, PT Transjakarta tetap melanjutkan proyek tersebut hingga diresmikan Anies pada 15 Oktober 2022, sehari sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir.
Anies mengatakan dibangunnya halte yang terletak di antara gedung-gedung mewah pencakar langit memberi kesempatan bagi semua warga untuk menikmati keindahan bundaran HI tanpa memandang kelas ekonomi.
Menurut dia, sebagai salah satu ikon Jakarta, selama ini keindahan bundaran HI dari atas hanya bisa dinikmati warga kalangan ekonomi kuat saja.
Bundaran HI dikelilingi oleh tempat-tempat komersial di ketinggian yang menawarkan pemandangan kawasan tersebut.
"Bundaran HI indah sekali bila dilihat dari ketinggian. Sayangnya tempat itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sosial ekonominya kuat," kata Anies.
Dengan dibangunnya halte yang memiliki fasilitas anjungan, ia berharap setiap warga dapat menikmati keindahan Bundaran HI.
"Karena itu kami ingin agar kawasan Bundaran HI ini bisa dinikmati dari ketinggian oleh siapa saja. Bukan hanya mereka yang makmur di hotel dan restoran yang amat megah," kata dia.
Anies mengebut target pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di tahun terakhirnya menjadi gubernur.
Ia mengeklaim telah menuntaskan janji kampanyenya untuk menyediakan hunian bagi warga ibu kota
"Alhamdulillah satu-satu (janji kampanye) tuntas dan inilah (program hunian) salah satunya (yang tuntas)," ujar Anies, saat meresmikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Penjaringan, Jakarta Utara, 18 Agustus 2022.
Setidaknya ada 12 rusunawa yang baru diresmikan tahun ini dan tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Rusunawa itu terdiri dari 33 tower dan 7.421 unit.
Jumlah rusunawa yang rencananya disediakan yakni sebanyak 18.906 unit. Diketahui, jumlah unit yang sudah dibangun pada 2021 sebanyak 2.774 unit. Dengan demikian jumlah unit rusunawa yang telah terbangun yakni 10.195.
Jumlah tersebut masih kurang dari target yang dicanangkan Anies.
Meski Anies mengeklaim telah menuntaskan janjinya soal hunian, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menganggap janji tersebut belum terpenuhi.
Sebab, yang dijanjikan di awal adalah penyediaan rumah dengan DP Rp 0, bukan rusunawa.
"Pak Anies lupa bahwa rumah DP Nol Rupiah itu merupakan janji kampanye dari dulu dan itu yang digaung-gaungkannya," kata August.
Baca juga: Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan
Oleh karena itu, ia mengkritik Anies yang justru memamerkan hasil kerja seolah sesuai janji kampanye.
Padahal yang dipamerkan Anies saat ini tidak sesuai dengan apa yang diwacanakan saat kampanye Pilkada 2017 silam.
Menanggapi suara sumbang tersebut, Anies menyatakan, program hunian milik Pemprov DKI Jakarta tak hanya rumah DP Rp 0.
Pemprov DKI juga memiliki banyak program hunian lain, tetapi ia merasa hanya program rumah DP Rp 0 yang ramai dibicarakan.
Anies menuturkan, Pemprov DKI juga memiliki program penataan kampung. Katanya, ada 226 RW yang telah mengikuti program tersebut.
Pemprov DKI jugamemiliki kampung susun di kawasan Bayam, Kunir, Eks Bukit Duri, dan Kampung Akuarium.
"Jadi ada program DP Rp 0, penataan kampung, kampung susun," sebut Anies.
"Dan yang tak kalah penting adalah penyediaan hunian rusunawa yang dalam tahun ini bisa dibilang rekor (hunian) yang pernah terbangun selama ini," sambung dia.
Berdasarkan RPJMD 2017-2022, Anies menargetkan membangun 232.214 unit hunian DP Rp 0. Namun, hingga menjelang masa jabatan Anies berakhir, baru ada 2.332 unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan alasan mengapa tak mampu membangun rumah DP Rp 0 sesuai RPJMD.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pembangunan rumah dengan DP Rp 0 terdampak pandemi Covid-19.
"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," ujar Sarjoko dalam peresmian hunian DP Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 8 September 2022.
Karena itulah Pemprov DKI Jakarta memangkas target pembangunan rumah DP Rp 0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD kepada DPRD DKI Jakarta.
Setelah mengusulkan pemangkasan target rumah DP Rp 0, Pemprov DKI Jakarta hendak bekerja sama dengan pihak swasta maupun BUMN untuk menyediakan 10.460 unit hunian.
Pemprov DKI menargetkan pembangunan sekitar 3.000 unit hunian baru dengan DP Rp 0 hingga 2026.
Hal lain yang dikritik adalah target pasar rumah atau rusunawa DP Rp 0. Anies menyatakan bahwa rumah DP Rp 0 ditujukan untuk warga berpenghasilan antara UMP DKI Jakarta hingga Rp 15 juta per bulan.
Baca juga: Proses Berliku Warga Kampung Bayam Tempati Rusunawa yang Dijanjikan Pemprov DKI
Hal ini tidak sesuai dengan janjinya di awal untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah DP Rp 0.
Menurut Anies, warga ibu kota yang tengah mencari rumah terbagi ke dalam kelompok berbeda-beda.
"Ada (kelompok warga) yang (berpenghasilan) di bawah UMP. Mereka jelas tidak bisa bayar kredit, karena itu disiapkan pola rusunawa (rumah susun sederhana sewa)," kata Anies.
Kemudian, warga berpenghasilan antara UMP hingga Rp 15 juta tergolong sebagai target rumah DP Rp 0. Sebab, mereka tergolong tak memiliki tabungan yang cukup untuk membayarkan DP hunian.
Menurut Anies, golongan itu termasuk segmen yang paling kesulitan ketika mencari hunian. Sebab, mereka masih belum bisa menyewa uang kepada bank untuk mencicil rumah.
Namun, dari segi ekonomi, golongan itu disebut termasuk berekonomi menengah ke atas.
Anies memamerkan, pada 2018-2022, Pemprov membangun 33 rusunawa. Ia menilai bahwa pembangunan 33 tower dalam jangka waktu empat tahun merupakan kinerja yang luar biasa.
Di sisi lain, Anies pun mengakui bahwa hunian di Ibu Kota saat ini terpaksa berbentuk rumah susun (rusun).
Hunian harus vertikal sebab ukuran wilayah Jakarta yang tak bisa lagi bertambah. Anies menegaskan, luas ibu kota mentok hanya 600 kilometer persegi.
"Jakarta ke depan huniannya harus vertikal. Kita harus naik ke atas, (hunian) tidak bisa lagi melebar," tutur Anies.
Anies melepas tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan senyum lebar. Dalam acara perpisahan bertajuk Terima Kasih Jakarta di Balai Kota, Anies menyampaikan pesan terakhir di hadapan para bawahannya.
"Hari itu, lima tahun yang lalu, menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadiahkan kebaikan, menghadirkan keadilan yang diharapkan seluruh warga Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia," kata Anies, 16 Oktober 2022.
"Satu babak berakhir, mari sambut babak berikutnya," imbuh dia.
Dalam satu kesempatan, Kompas.com bertanya kepada Anies, apakah ia puas dengan kinerjanya dalam lima tahun ke belakang. Meski tak menjawab secara blak-blakan, terucap syukur dari mulutnya.
“Kita bersyukur. Jadi, alhamdulillah,” kata Anies, singkat.
Dalam kesempatan berbeda, Anies mengeklaim bahwa janji kampanyenya saat Pilkada 2017 telah tuntas satu per satu. Salah satunya yang ia singgung adalah pembangunan rusunawa.
"Maka, insya Allah yang menjadi rencana bisa tereksekusi. Nah, di sinilah proses (pengerjaan janji kampanye) yang tidak terlihat. Tahu-tahu nanti sudah jadi barangnya, tahu-tahu sudah selesai," kata Anies.
Ia berharap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa meneruskan tongkat estafet pembangunan Jakarta sebagaimana janji kampanyenya lima tahun silam.
"Dengan begitu harapannya, apa yang sudah dijanjikan, direncanakan, nanti tereksekusi," tutur Anies.