Jusuf Kalla resmi purnatugas setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019. Sebagai "orang kedua", Kalla punya filosofi laiknya seorang serpa atau pemandu pendaki di Gunung Himalaya. Apakah itu?
29 Mei 1953. Tanggal ini menjadi hari paling bersejarah dalam hal pendakian gunung dan ranah petualangan dunia.
Pada hari itu, Sir Edmund Hillary berhasil mencapai Mount Everest, puncak tertinggi di dunia.
Hillary tak sendiri saat menapakkan kaki di atap dunia yang berada di Gunung Himalaya. Ia ditemani seorang serpa atau pemandu asal Nepal. Serpa itu bernama Tenzing Norgay.
Norgay menjadi orang kedua yang menjejakkan kakinya di Mount Everest setelah Sir Edmund Hillary.
Momen menggapai Mount Everest itu menunjukkan peran besar posisi "orang kedua" dalam suatu perjalanan.
Tenzing Norgay merupakan orang yang lebih memahami seluk-beluk badai dan tanjakan di puncak tertinggi di Pegunungan Himalaya itu.
Tanpa peran Norgay selaku pemandu, mustahil Hillary bisa menjadi orang pertama yang sukses menjejakkan kaki di Mount Everest.
Tak identik, tetapi analogi yang sama juga terjadi dalam pemerintahan. Posisi orang kedua, dalam hal ini wakil presiden, kerap kali punya peran besar di balik kinerja presiden.
Setidaknya, itu yang bisa dipetik dari sosok Jusuf Kalla selama menjadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia.
Betul, Kalla dua kali menjadi wakil presiden untuk dua presiden dan periode berbeda.
Pertama, Kalla mendampingi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, dia mendamping Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. Dua presiden ini sama-sama terpilih lagi untuk periode kedua.
Beragam catatan penting dibukukan Kalla selama menjadi wakil presiden dalam dua periode terpisah itu.
Saat mendampingi SBY, Indonesia mendapat banyak ujian. Terberat, bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan sebagian pesisir Sumatera pada Desember 2004.
Namun, pada masa pemerintahan SBY pula, kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terwujud, yaitu pada medio 2005, tak berselang lama setelah tsunami.
Adapun saat Kalla mendampingi Joko Widodo, Indonesia antara lain sukses menggelar Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
JEO ini mengungkap sejumput cerita peran Kalla di balik sosok para presiden yang dia dampingi.
Respons Kalla atas Julukan "The Real President" yang merujuk kepada dirinya tentu menggelitik untuk disimak pula.
Anda dapat berpindah ke bagian yang dikehendaki dengan memanfaatkan fitur menu di atas. Atau, Anda tetap dapat menyusuri seluruh halaman JEO ini dengan menggulirkan kursor atau layar tanpa menggunakan fitur bantuan menu.
SEPAK terjang Jusuf Kalla menangani kondisi krisis di pemerintahan SBY terlihat saat ia mengomandoi penanggulangan bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan pesisir barat Sumatera pada 26 Desember 2004.
Ketika itu, SBY tengah melawat ke Jayapura, Papua. Kalla yang berada di Jakarta langsung memimpin rapat penanggulangan gempa dan tsunami di Aceh.
Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dalam buku Solusi JK: Logis, Spontan, Tegas, dan Jenaka (2009) menceritakan momen Kalla memimpin rapat tersebut.
Suasana tegang menyelimuti rapat di malam itu. Kalla mengumpulkan seluruh menteri dan pejabat terkait untuk menangani bencana alam yang merenggut lebih dari 200.000 nyawa.
"Apa yang ada di pikiran Saudara ini? Rakyat Anda menderita begini, masih saja bicara soal gembok."
Kalla mengawali rapat dengan bertanya kepada perwakilan Kementerian Kesehatan ihwal stok obat yang siap dikirim ke Aceh.
"Ada sekitar delapan ton, Pak," ujar perwakilan Kementerian Kesehatan itu.
"Dengan kondisi seperti ini di Aceh, kira-kira berapa ton obat-obatan diperlukan?" tanya Kalla.
"Sekitar 12 ton, Pak," jawab pejabat tersebut.
Kalla pun meminta pejabat tersebut segera memenuhi stok obat sebanyak 12 ton untuk dibawa ke Aceh menggunakan pesawat Hercules yang disiapkan Panglima TNI yang kala itu dijabat Jenderal Endriartono Sutarto.
Namun, pejabat tersebut justru tak menyanggupi instruksi Kalla. Ia berdalih saat itu sudah malam dan gudang penyimpanan obat telah dikunci. Ia beralasan tak mengetahui siapa saja penjaga gudang obat di Jakarta.
Mendengar jawaban itu Kalla naik pitam. Brakkk!!! Kalla menggebrak meja.
"Apa yang ada di pikiran Saudara ini? Rakyat Anda menderita begini, masih saja bicara soal gembok. Sekarang berikan alamat gudang-gudang penyimpanan tersebut. Tak usah cari pemegang kunci gembok," ucap Kalla.
Tidak hanya itu, Kalla dengan tegas memberi solusi yang lebih ekstrem untuk permasalahan sederhana itu.
"Ambil pistol kemudian tembak gembok itu. Tidak ada lagi aturan tentang tata cara membuka gudang sekarang ini. Yang ada hanya kerja untuk menyelamatkan yang masih hidup. Laksanakan!" ucap Kalla dengan nada tegas.
Kemarahan Kalla berlanjut saat pejabat di Kementerian Sosial menyatakan tidak sanggup memenuhi instruksi Kalla soal pencairan uang.
Uang tersebut akan digunakan untuk membeli berdus-dus mi instan untuk dibagikan kepada pengungsi.
"Masalahnya, Pak, kami tidak mudah mengeluarkan uang tersebut karena ada proses dan mekanismenya," ujar pejabat Kementerian Sosial itu.
Brakkk!!! Kalla kembali menggebrak meja.
"Keluarkan uang tersebut malam ini dan bawa besok pagi ke Medan. Di sana Saudara beli mie dan langsung bawa ke Aceh. Saya adalah Wakil Presiden dan Saudara adalah pegawai negeri. Saudara jalankan perintah ini," kata Kalla.
"Saya yang bertanggung jawab atas segala persoalan yang akan timbul di kemudian hari. Saya yang masuk penjara. Bukan Saudara. Kalau Saudara tetap menolak perintah ini, maka letakkan jabatan Saudara sekarang juga!" ucap Kalla dengan lebih tegas.
Tak hanya memimpin rapat, Kalla pun menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika waktu itu, Sofyan Djalil, berangkat memantau situasi di Aceh. Tak tanggung-tanggung, Kalla memerintahkan Sofyan berangkat menggunakan pesawat pribadi miliknya.
"Pakai saja pesawat saya. Jangan cari pesawat komersial karena pasti tidak ada. Dan jangan tunda," perintah Kalla ke Sofyan.
KIPRAH Kalla sebagai orang nomor dua di Republik berlanjut saat Pemerintah Indonesia berunding dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membuat resolusi damai setelah 30 tahun berkonflik.
Sebagai pimpinan juru runding, Kalla mendapat banyak kritikan dari DPR saat itu. Pasalnya, perundingan antara pemerintah dengan GAM berlangsung di luar Indonesia, tepatnya di Helsinki, Finlandia.
Namun, Kalla bergeming dan terus melanjutkan perundingan damai tersebut. Dalam buku Hamid Awaluddin, Kalla bersikukuh perundingan tetap berjalan sesuai rencana di Helsinki.
"Mencari titik temu untuk kedua hal yang bersilangan pasti membutuhkan mediator yang bisa bersikap netral," tutur Kalla.
Menurut Kalla, perundingan damai tidak mungkin dilaksanakan di dalam negeri. Alasannya, GAM pasti tak akan datang.
"(Jika perundingan di dalam negeri), mereka pasti bakal curiga akan ditahan. Apalagi pemerintah pernah menangkap para perunding GAM dan dijebloskan ke penjara," kata Kalla pada saat itu.
Asosiasi penggemar perkutut (atau) Dharma Wanita saja punya himne. Masak Aceh tidak punya itu?
Kritik tak selesai di situ. Tak tanggung-tanggung, seorang jenderal aktif TNI memprotes perundingan tersebut lantaran GAM menuntut Aceh memiliki bendera dan lagu yang merepresentasikan provinsi mereka.
"TNI hanya mengenal bendera Merah Putih dan lagu 'Indonesia Raya'," ujar jenderal tersebut.
Jusuf Kalla pun mengundang seluruh Fraksi di DPR meluruskan informasi mengenai perundingan dengan GAM.
Ia memastikan perundingan berjalan sesuai rel dan tak menjatuhkan harkat dan kedaulatan Bangsa Indonesia.
"Asosiasi penggemar perkutut (atau) Dharma Wanita saja punya himne. Masak Aceh tidak punya itu? Lagian kan mereka tidak mengganti 'Indonesia Raya' sebagai lagu kebangsaan," ujar Kalla santai menjawab kritikan tersebut.
Kritik kembali muncul lantaran juru runding Indonesia di Helsinki menyetujui usulan GAM yang meminta Aceh memperoleh 70 persen pendapatan daerah mereka.
Para pengkritik khawatir Aceh menjadi negara dalam negara dan nantinya memisahkan diri dari Indonesia ketika perekonomiannya menguat.
Dengan santai, Kalla menjawab hal itu merupakan upaya pemerintah mematuhi Undang-undang Otonomi Khusus yang dibuat untuk Aceh.
"Pemerintah hanya konsisten menjalankan undang-undang. Malah kalau tidak dijalankan pemerintah salah nanti," elak dia.
Dia pun menambahkan, 70 persen pendapatan daerah tersebut akan dipakai juga untuk membangun Aceh yang morat-marit selama konflik.
"Banyak sekolah terbakar selama Aceh diamuk perang. Kita harus merehabilitasi itu semua," ujar Kalla.
PADA ERA kepresidenan Joko Widodo, kiprah Kalla tak juga surut. Salah satu peran sentral Kalla ialah saat ia ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Indonesia Asian Games Organizing Committee atau Inasgoc.
Publik sempat mengkhawatirkan pesta olahraga terbesar di Asia itu gagal lantaran banyak venue atau tempat pertandingan yang belum rampung.
Presiden Jokowi lantas menunjuk Wapres Kalla sebagai Ketua Dewan Pengarah Inasgoc. Hasilnya, pergelaran tersebut berlangsung sukses dan menuai pujian dari dunia.
Indonesia tidak hanya sukses menyelenggarakan Asian Games 2018. Secara prestasi, raihan medali Indonesia pun membanggakan.
Atlet Indonesia meraih 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Perolehan ini membawa Indonesia menempati peringkat keempat, di bawah China yang menjadi juara umum, serta Jepang dan Korea Selatan.
Dalam pidato di acara malam apresiasi Inasgoc di International Equestrian Park, Pulo Mas, Jakarta Timur, pada 18 Desember 2018, Kalla berbagi resep suksesnya menyelenggarakan perhelatan besar tersebut.
Salah satunya, sebut Kalla, menyederhanakan struktur birokrasi menjadi lebih efisien. Waktu penyelenggaraan pun dibuat lebih cepat. Namun, dia pun tak menyanggah bahwa hal itu menuai kritik juga.
"Satu hal kritik bagi penyelenggaraan Asian Games kata wartawan, waktu penyelenggaraan cuma dua minggu. Terlalu sebentar, mestinya sebulan," ujar Kalla.
TINDAKAN Kalla yang cepat dalam menyelesaikan permasalahan negara mendapat respons antusias dari berbagai pihak.
Pada 2008, atau setahun menjelang Pemilu Presiden 2009, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut Jusuf Kalla sebagai "The Real President". Sebutan itu diamini sejumlah tokoh lain.
Julukan itu muncul atas peran Jusuf Kalla saat menangani bencana Aceh dan perdamaian yang berujung kesepakatan damai di Helsinki.
Selain itu, Kalla juga dinilai berani pasang badan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak populer di masyarakat.
Salah satu kebijakan itu adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kalla berani mengumumkan kenaikan harga BBM dengan alasan mengurangi subsidi yang disebut tidak tepat sasaran.
Seorang wakil presiden harus bisa menjaga irama kerja dengan presiden agar tak saling mendahului dalam mengambil kebijakan.
Namun, Jusuf Kalla menegaskan ia tidak pernah bertindak layaknya presiden.
"Saya tetap wakil presiden," ujar Kalla menanggapi isu tersebut.
Hal senada disampaikan Kalla di pengujung masa jabatannya di era kepresidenan Jokowi.
Dia mengungkapkan, seorang wakil presiden harus bisa menjaga irama kerja dengan presiden agar tak saling mendahului dalam mengambil kebijakan.
Dengan demikian, kabinet tetap kompak dan tak menghadapi krisis kepemimpinan
"Kebersamaan. Wakil (presiden) itu harus tahu prinsip pokoknya, (yaitu) satu langkah di belakang dan satu tone lebih rendah suaranya," ucap Kalla di acara "Mata Najwa" di Trans 7 edisi 16 Oktober 2019.
Kalau prinsip itu dilanggar, tegas Kalla, akan timbul masalah. "Bisa krisis kepemimpinan nanti," sebut dia.
Kalla menjalankan perannya sebagai orang kedua tanpa mengalahkan popularitas dan kapabilitas presiden selaku orang pertama.
Tentu saja, tak ada gading yang tak retak. Ia kini telah purnatugas dengan senyum merekah.
Bukan pula Kalla tak punya kesempatan menjadi orang nomor satu. Terlebih lagi, dia pernah menjadi ketua umum partai besar dan namanya selalu masuk bursa calon presiden setiap menjelang pemilu.
Benar, Kalla tak mendapat kemenangan ketika maju menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009.
Namun, tetap saja, tak setiap orang dengan rekam jejak yang diukir dari anak tangga terendah hingga ke puncak karier politik nasional mau menempati posisi seperti yang dia jalankan selama ini.
Laku yang dijalankan Kalla bak Tenzing Norgay dalam pendakian mencapai puncak Everest 66 tahun silam.
Ketika Norgay dan Hillary tinggal selangkah mencapai puncak Everest, Tenzing Norgay mempersilakan Edmund Hillary menjejakkan kakinya lebih dulu untuk menjadi orang pertama yang menaklukkan Everest.
Saat ditanyai mengapa ia mempersilakan Hillary mencapai puncak lebih dulu, Norgay menjawab sederhana.
Impian Norgay bukan untuk menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Everest, melainkan mengantar Hillary menggapai mimpinya menjadi yang pertama menaklukkan Everest.