SAATNYA segera tiba. Warga Jawa Timur menentukan nasibnya lima tahun ke depan pada 27 Juni 2018.
Pilkada Jawa Timur 2018 merupakan battlefield ketiga antara Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf.
Sebelumnya, pada 2008 dan 2013, keduanya bertemu dalam kontestasi yang sama. Dalam dua kontestasi itu, Gus Ipul maju sebagai calon wakil gubernur dan menang bersama Soekarwo.
Persaingan keduanya ketat. Keduanya dinilai sama-sama mengenal Jawa Timur dan memiliki rekam jejak profesional yang baik.
Bersama dengan Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pilkada Jatim juga dinilai akan menjadi barometer untuk peta kekuatan pertarungan dalam Pilpres 2019.
Yang menarik dalam Pilkada Jatim kali ini adalah koalisi partai pendukung pasangan calon. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, koalisi terpecah antara kubu PDI-P dan Gerindra, tetapi tidak demikian dengan di Jawa Timur.
Pada Pilgub Jatim 2018, PDI-P dan Gerindra ada di satu kubu mendukung pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno bersama PKB dan PKS.
Sementara itu, Khofifah dan Emil Elestianto Dardak maju dengan diusung lima partai, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura, Golkar, serta PPP.
Jadi, sudah yakin akan memilih siapa besok?
Karier
Khofifah dikenal sebagai pengajar dan politisi. Sebelum terjun ke politik, dia aktif mengajar sebagai dosen. Setelah itu, Khofifah banyak berkecimpung di dunia politik, baik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebagai politisi dari PPP, Khofifah pernah dua periode menjadi anggota DPR yaitu pada 1992-1997 dan 1997-1999. Dalam kurun waktu itu, dia tercatat sebagai pimpinan Komisi VIII DPR dan anggota Komisi II DPR.
Karier politik Khofifah di parlemen berlanjut ketika dia bergabung ke PKB. Melalui partai ini, Khofifah juga dua periode menjadi anggota DPR, yaitu pada 1999-2004 dan 2004-2009. Pada rentang waktu tersebut dia sempat menjadi Ketua Komisi VI DPR dan anggota Komisi VII DPR, bahkan salah satu Wakil Ketua DPR dan Sekretaris Fraksi PKB di MPR.
Harta kekayaan
Jumlah kekayaaan pribadi milik Khofifah per pelaporan LHKPN 15 Januari 2018 mencapai Rp 23.552.699.762.
Prestasi
Khofifah kerap menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di legislatif maupun eksekutif. Sebagai politisi dan menjadi anggota DPR dari PPP, misalnya, dia sempat menduduki jabatan sebagai pimpinan Fraksi PPP dan pimpinan Komisi VIII.
Pada Pemilu 1999, Khofifah pindah ke PKB. Di partai ini, dia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pada 1999 dan Sekretaris Fraksi PKB MPR pada tahun yang sama.
Di bidang pemerintahan, Khofifah juga sempat mendapatkan mandat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 1999-2001, Kepala BKKN pada 1999-2001, dan Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014-2018.
Di bidang sosial, Khofifah juga menjabat Ketua Umum PB Muslimat sampai empat periode.
Karier
Emil Dardak dikenal sebagai politisi, pengusaha, dan penyanyi Indonesia.
Dia mengawali karier sebagai eksekutif World Bank Officer, Media Analysis Consultant di Ogilvy, Interim CEO PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Chief of Business Development and Communication, serta Executive Vice President di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.
Emil memulai karier politiknya pada 17 Februari 2016, saat terpilih menjadi Bupati Trenggalek. Dia memimpin Trenggalek bersama Muhammad Nur Arifin sebagai wakil.
Emil lalu ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kemudian terpilih menjadi Co-President Asosiasi Kepala Daerah se-Asia Pasifik (UCLG Aspac).
Dia menjabat sebagai bupati hingga akhirnya memutuskan maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur dalam perhelatan Pilkada Jatim 2018. Dalam perhelatan ini, Emil disebut sebagai calon wakil gubernur termuda.
Harta kekayaan
Per 15 Januari 2018, menurut KPU Jawa Timur, jumlah harta Emil Dardak Rp 8.254.061.762
Prestasi
Saat menjadi bupati, Emil Dardak dinilai kerap melakukan sejumlah pembenahan. Dia menjadikan Trenggalek sebagai salah satu kabupaten yang berprestasi dan terkemuka di Jawa Timur.
Setahun memimpin, Emil dinilai berhasil menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari 1,545 triliun (2015) menjadi 1,632 T (2016).
Emil juga berkeinginan mengembangkan wilayah bagian selatan Jawa Timur yang terintegrasi dengan wilayah bagian tengah dan utara, membentuk 4 koridor ekonomi barat-timur dan 3 koridor ekonomi utara-selatan.
Karier
Sejak masih berstatus mahasiswa, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) aktif di sejumlah organisasi pergerakan. Pada 1988 hingga 1990, dia menjabat sebagai Ketua Senat FISIP Unas Jakarta. Dia juga pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Jakarta periode 1990-1992.
Gus Ipul juga aktif di Nahdatul Ulama (NU). Dia menjabat Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama (IPNU) pada 1990-1995, dan memimpin Gerakan Pemuda Ansor periode 1999 - 2010.
Berkarier di dunia politik sepertinya sudah menjadi pilihan hidup Saifullah Yusuf. Pada 1999-2000 dia resmi terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPR dari PDI-P.
Sebagai salah satu politisi yang dididik langsung oleh almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur), pada 2002 - 2004, Gus Ipul menyeberang ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki posisi Sekretaris Jenderal.
Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Gus Ipul menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Gejolak internal di tubuh PKB lalu menurunkannya di tengah jalan pada 2007.
Dua tahun setelahnya, dia "dijodohkan" dengan Soekarwo untuk berlaga di Pilkada Jatim. Bersama Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu, Gus Ipul memenangkan Pilkada Jatim hingga dua periode sampai saat ini.
Harta kekayaan
Harta calon gubernur Saifullah Yusuf mencapai Rp17.598.885.769. Data soal kekayaan itu dilaporkannya pada 5 Januari 2018.
Prestasi
Sepanjang kariernya di pemerintahan, Gus Ipul mencatat sejumlah prestasi, di antaranya mendapat penghargaan Lencana Melati dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada HUT ke-51 Gerakan Pramuka di Bumi Pekemahan Cibubur, Jakarta, 3 September 2012. Saat itu Gus Ipul menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Jatim.
Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur juga pernah menobatkan Gus Ipul sebagai tokoh peduli olahraga dengan "Special Award" 2014. Sejumlah prestasi juga diraihnya bersama Soekarwo saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim.
Karier
Pada Pemilu 2009, Puti memulai kariernya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan Jawa Barat X; Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar.
Puti lolos dan kemdian duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, serta pemuda dan olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif serta perpustakaan. Pada Pemilu 2014, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan yang sama.
Pada 2017, namanya masuk bursa Pilkada Jawa Barat, tetapi pada awal 2018 dia ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Saifullah Yusuf di Pilkada Jatim. Puti menggantikan posisi Abdullah Azwar Anas yang mengundurkan diri dari posisi calon wakil Gubernur Jatim.
Harta kekayaan
Puti yang memiliki nama panjang Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri itu melaporkan data kekayaannya sebagai salah satu syarat calon wakil Gubernur Jatim sebesar Rp 1.865.423.077 sesuai tanggal pelaporan 12 Januari 2018.
Prestasi
Di luar urusan politik, Puti juga pernah menjabat Wakil Ketua Yayasan Fatmawati dan Ketua Yayasan Wildan. Dia juga pernah didapuk menjadi juru bicara kampanye tim Mega-Prabowo wilayah Jawa Barat dan Bengkulu pada Pilpres 2009.
Visi
Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Misi
1. Membangun insan Jawa Timur secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantrian, keagamaan dan kebudayaan.
2. Membangun ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau semua lapisan serta mendorong keberpihakan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah yang sinergis dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris sehingga terwujud kebijakan yang inklusif, di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas, dan mengayomi.
4. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan.
5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.
Program
1. Pengentasan kemiskinan.
2. Pelatihan kerja dan permodalan bagi starting up.
3. Pendidikan gratis.
4. Pengembangan infrastruktur.
5. Pengembangan pendidikan keagamaan.
6. Pengembangan sektor pangan dan agro.
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
8. Pemerintahan bersih berbasis IT.
9. Pengembangan kebudayaan.
Visi
Perubahan berkelanjutan untuk Jawa Timur makmur
Misi
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, informasi, dan kebutuhan dasar lainnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyejahteraan keluarga.
2. Memperkuat pranata lingkungan sosial kemasyarakatan yang berakhlak, berbudaya, aman, harmonis, berwawasan jender, dan berkeadilan untuk pengembangan kehidupan bergotong royong.
3. Memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang prospektif, berkelanjutan, inklusif, untuk menjamin perluasan kesempatan kerja, pemerataan dan kemakmuran.
4. Meningkatkan konektivitas dan kolaborasi antar wilayah berbasis potensi lokal, tata ruang (terpadu) dan daya dukung lingkungan untuk percepatan dan pemerataan laju pembangunan.
5. Meningkatkan sinergitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
Program
1. Pendidikan gratis.
2. Pembangunan khusus Pulau Madura.
3. Pengembangan pusat ekonomi jalur selatan.
4. Pembangunan dan peningkatan layanan pedesaan.
5. Pengembangan Madrasah Diniyah.
6. Pengentasan kemiskinan.
7. Permodalan untuk kepala rumah tangga perempuan.
8. Peningkatan lapangan kerja sektor pertanian dan kelautan.
9. Pembangunan pusat ekonomi untuk pariwisata dan daerah penyangga ekonomi agro.
(Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya)
SEJUMLAH pekerjaan rumah menanti pasangan cagub dan cawagub terpilih Jawa Timur mendatang. Salah satunya terkait pengentasan kemiskinan.
Pekerjaan rumah tersebut dianggap penting menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Jawa Timur sebagai provinsi tertinggi angka kemiskinannya pada 2015. Menurut data BPS, kurang lebih 4.775.000 penduduk miskin tinggal di Jawa Timur.
Dari jumlah itu, lebih dari 3,2 juta penduduk berada di pedesaan dan 1,5 juta di kota-kota besar dengan batas penghasilan per bulan berada di angka Rp 318.000. Jawa Timur juga penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 4,7 juta jiwa.
Hotman mengatakan, siapapun yang terpilih harus bisa berbuat untuk menekan angka kemiskinan di Jatim.
Siapa pun yang terpilih harus bisa berbuat untuk menekan angka kemiskinan di Jatim.
~Hotman Siahaan~
"Harus punya program yang konkret dan konstruktif untuk menekan angka kemiskinan," kata Hotman, Minggu (24/6/2018).
Pada periode Gubernur Soekarwo, menurut Hotman, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan, menekan angka kemiskinan dari 18,51 persen pada Maret 2009 menjadi 11,20 persen pada September 2017, dengan jumlah penduduk lebih dari 39 juta jiwa.
"Gubernur terpilih nanti harus bisa menekan angka kemiskinan dengan lebih progresif dengan sumber pendanaan APBD yang lebih banyak," ucapnya.
Yang tidak kalah pentingnya, gubernur Jatim terpilih harus bisa mengkoordinasikan penanganan kemiskinan dengan kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur, karena selama ini dukungan anggaran dari kabupaten dan kota dinilai masih belum maksimal.
"Padahal yang miskin itu sebenarnya penduduk kabupaten dan kota," ucapnya.
Pemberantasan kemiskinan, lanjut Hotman, tidak harus mengguyur warga miskin dengan bantuan sosial, tetapi bisa dengan mengkonsolidasikan penanganan dengan berbagai sektor seperti pendidikan, pembukaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha mikro di pedesaan.
(Ketua Prodi Magister Ilmu Sosial Universitas Brawijaya)
ADA empat persoalan krusial di Jawa Timur yang sedang menanti pasangan calon terpilih, yaitu masalah korupsi, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), rendahnya indeks kebahagiaan, dan pengentasan kemiskinan.
Wawan menilai, korupsi menjadi persoalan yang krusial di Jawa Timur seiring dengan banyaknya kepala daerah tingkat kota dan kabupaten yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebut saja, mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, mantan Wali Kota Malang M Anton, mantan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.
Selain itu, juga ada mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, serta Wali Kota Blitar non-aktif Muhammad Samanhudi Anwar yang ditangkap KPK baru–baru ini.
Kondisi ini, menurut Wawan, merupakan persoalan yang harus segera diatasi oleh kandidat terpilih nantinya.
“Jadi PR yang cukup berat adalah persoalan korupsi yang terjadi di wilayah di Jawa Timur. Ada Kota Batu, Jombang, Kota Blitar, Tulungagung, Kota Malang, Pamekasan. Artinya ini problem yang sangat besar,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/6/2018).
“Tantangan Jawa Timur menciptakan Jawa Timur yang bersih dari korupsi,” imbuhnya.
Persoalan berikutnya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur. Menurut dia, indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur yang berada di angka 70,27 merupakan angka terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.
Indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur yang berada di angka 70,27 merupakan angka terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.
~Wawan Sobari~
Hal itu dipicu oleh tidak meratanya pembangunan di Jawa Timur, terutama pembangunan di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
“Tinggal kita cari penyebabnya seperti apa. Empat wilayah di Pulau Madura menyumbang indeks pembangunan manusia yang rendah yang berpengaruh terhadap nilai rata – rata di Jawa Timur,” ungkapnya.
Selain empat kabupaten di Pulau Madura, sejumlah daerah di kawasan Tapal Kuda juga menyumbang rendahnya IPM. Seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondosowo dan sejumlah daerah lainnya. Berbeda dengan Kabupaten Banyuwangi yang menurutnya IPM-nya sudah tinggi.
“Banyuwangi bagus. Dalam beberapa tahun terakhir IPM-nya meningkat. Tinggal bagaimana meniru inovasi yang ada di Banyuwangi,” katanya.
Berikutnya adalah rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat di Jawa Timur. Dalam kurun waktu terakhir, indeks kebahagian masyarakat tidak menunjukkan peningkatan yang maksimal. Pada Tahun 2014, indeks kebahagiaan Jawa Timur berada di angka 68,70 dan pada Tahun 2017 hanya naik sedikit ke angka 70,77.
“Ini juga penting terkait dengan capain pembangunan yang mendorong kebahagiaan warga,” katanya.
Wawan menilai, pergeseran angka 68,70 di Tahun 2014 ke angka 70,77 di Tahun 2017 merupakan pergeseran yang sangat lambat. Ia lantas membandingkan perkembangan indeks kebahagiaan di Maluku Utara yang bergeser dari angka 70 pada Tahun 2014 ke angka 75 di tahun 2017.
Persoalan selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan. Pria yang meraih gelar PhD bidang politik dan kebijakan publik di The Flinders University of South Australia pada 2015 itu mengatakan, angka kemiskinan sebanyak 11,20 persen pada Tahun 2017 masih cukup tinggi.
“Kemiskinan menjadi tantangan berikutnya. Dengan angka 11,20 persen, artinya masih ada empat jutaan yang hidup di bawah kemiskinan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemimpin Jawa Timur terpilih diharapkan mampu menciptakan inovasi yang dapat memecah empat persoalan krusial tersebut.
“Misalnya untuk persoalan korupsi, bekerjasama dengan KPK melaksanakan award untuk semua kota dan kabupaten,” katanya.
Jumlah kecamatan: 666
Jumlah desa/kelurahan: 8.497
Jumlah TPS: 67.644
Jumlah pemilih laki–laki: 14.840.367
Jumlah pemilih perempuan: 15.315.352
Hasil survei kedua Litbang Kompas pada pertengahan Mei 2018 menunjukkan persaingan ketat elektabilitas dua pasangan calon di Pilkada Jawa Timur meski ada kenaikan selisih keterpilihan di antara keduanya dibandingkan dengan hasil survei pertama pada Februari 2018.
Pada survei kedua, pasangan Khofifah-Emil Dardak meraih 48,6 persen suara, meningkat sekitar 4,1 persen dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, tingkat keterpilihan pasangan Saifullah-Puti 45,6 persen, naik 1,6 persen.
Jarak tingkat keterpilihan kedua pasangan ini berubah dari 0,5 persen di survei pertama menjadi 3 persen di survei ini.
Namun demikian, selisih tingkat keterpilihan kedua pasangan calon ini masih di bawah angka sampling error survei sebesar 3,46 persen. Ini berarti bahwa satu pasangan belum bisa secara pasti disebut akan unggul dibandingkan pasangan lainnya.
Menurut survei ini, kedua pasangan calon memiliki pemilih yang loyal yang terus meningkat. Selain itu, survei juga menangkap pergeseran pilihan dari masing-masing pasangan calon ke pasangan calon pesaingannya.
Pergeseran pilihan ini menunjukkan bahwa pertarungan di Pilkada Jatim 2018 soal persaingan sosok calon gubernur di atas kertas sudah mentok. Alasannya, kedua calon gubernur sejak Pilkada Jatim 2008 memiliki ceruk pemilih yang sama, yakni pemilih dari kalangan nahdliyin yang tersebar merata ke keduanya.
Khofifah dan Saifullah cenderung sudah stuck dan boleh dikatakan tidak berubah. Pertama, baik Khofifah maupun Saifullah adalah kontestan lama di Pilkada Jawa Timur. Kedua, Khofifah dan Saifullah sama-sama lahir dan dibesarkan dalam tradisi nahdliyin. Mereka kader dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), bahkan aktif dalam struktur kelembagaan NU.
Ketiga, pengalaman keduanya di pemerintahan juga relatif sama di mata pemilih. Khofifah yang pernah menjadi menteri, baik di era pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun Joko Widodo, masih tertanam kuat dalam memori pemilih.
Pengalaman di pemerintahan menjadi faktor yang kuat memengaruhi pilihan pemilih terhadap dua sosok itu. Pada satu titik, kualitas kontestasinya tidak lagi terletak pada sosok calon gubernurnya, tetapi pada sosok wakil gubernurnya.
Pada survei kedua yang digelar Litbang Kompas, popularitas kedua calon wakil gubernur meningkat dibandingkan survei pada Februari 2018.
Popularitas Emil Dardak, yang sebelumnya ada di angka 39,8 persen, naik menjadi 58,8 persen. Hal yang sama dialami Puti Guntur dari 32,9 persen menjadi 53,4 persen. Hal ini dibarengi dengan tingkat kesukaan publik kepada keduanya yang juga meningkat.
Eksistensi wakil gubernur juga dinilai oleh sebagian besar responden sebagai sosok yang menguatkan pasangan calonnya. Sayangnya, dari sisi elektabilitas, pilihan publik selama ini masih bertumpu pada sosok calon gubernurnya. Hanya sedikit responden yang mengaku pilihannya di pilkada nanti berdasarkan pada sosok calon wakil gubernurnya.
Kedua sosok calon wakil gubernur ini sama-sama pendatang baru dalam konstelasi politik di Jatim. Emil dan Puti juga memiliki basis pemilih di wilayah mataraman dan dikenal sebagai representasi dari generasi millenial.
Emil yang selama ini dikenal sebagai Bupati Trenggalek adalah cucu dari ulama ternama di Trenggalek, sedangkan Puti adalah representasi dari keluarga Soekarno yang mengakar kuat di wilayah mataraman.
Survei CSIS terbaru tentang Pilgub Jatim 2018 menunjukkan bahwa pasangan calon Khofifah dan Emil unggul dengan perkiraan perolehan 53,8 persen suara atas pasangan Gus Ipul-Puti dengan 37,8 persen suara.
Survei yang digelar pada 16-30 April 2018 ini memiliki margin of error 3,32 persen. Survei melibatkan 920 responden dengan metode wawancara.
Responden pemilih Khofifah-Emil didominasi kaum wanita. Berdasarkan data survei CSIS, pasangan Khofifah-Emil didukung oleh 54,6 persen pemilih perempuan dan 45,4 persen laki-laki, sedangkan Gus Ipul-Puti didukung 42,7 persen pemilih perempuan.
Figur Khofifah dinilai memberi andil terhadap tingginya elektabilitas Khofifah-Emil ketimbang pasangan calon saingannya. Khofifah dinilai telah memiliki massa kaum wanita di akar rumput yang solid sejak dulu. Salah satunya, karena statusnya sebagai Ketua Muslimat NU selama empat periode.
Puti yang mewakili sosok perempuan pada pasangan calon nomor dua dinilai tidak bisa menandingi dominasi figur Khofifah di mata pemilih perempuan Jawa Timur. CSIS menyebutkan, cucu Presiden pertama RI Soekarno itu belum lama dikenal publik Jawa Timur.
Namun demikian, CSIS juga melihat bahwa para pemilih di Jawa Timur tidak hanya mempertimbangkan ketokohan dan rekam jejak kandidat, tetapi juga faktor partai pengusung.