-Budi Arie Setiadi-
BUDI Arie Setiadi adalah anak kota. Lahir di Jakarta pada 20 April 1969, Muni—sapaan akrabnya—tumbuh, besar, dan berkarier di Ibu Kota.
Tak ada bayangan dari rekam jejaknya bahwa pada suatu ketika urusan dan tanggung jawab yang dia pikul justru bukan soal kota.
Seluruh jenjang pendidikan, misalnya, Muni tempuh di Ibu Kota. Pendidikan dasar dan menengah pertama ditempuh di Marsudirini, Koja, Jakarta Utara.
Muni kemudian meneruskan jenjang pendidikan menengah atas di SMA Kolose Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat.
Setelah itu, Muni remaja memutuskan menempuh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI).
Di UI, Muni jatuh hati pada dunia aktivis. Kegiatan kemahasiswaan dia ikuti, termasuk yang terkait politik.
Kiprah aktivisnya ini berlanjut hingga selepas dunia kampus. Sepak terjangnya tak lagi terbatas pula di lingkaran dunia akademis dan profesi.
Ini profil Budi Ari Setiadi. Dia adalah Wakil Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) di Kabinet Indonesia Maju—nama kabinet periode kedua Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia.
Semasa Muni kuliah, berbagai organisasi kemahasiswaan Ia ikuti. Itu mulai dari pers mahasiswa, komunitas olahraga, hingga organisasi politik mahasiswa.
1. Anak kota...
2. Aktivis kampus
3. Karier
4. Data diri
Meski, segala kegiatannya itu tak urung membuat julukan "mahasiswa abadi" sempat pula melekat pada dirinya.
Julukan itu adalah pelintiran sebutan bagi mahasiswa yang menghabiskan seluruh jatah masa studi alias nyaris drop out menjelang batas waktu maksimal kuliah di satu kampus.
“Kuliahnya sudah selesai 3,5 tahun, tujuh semester. Sisanya di IRS (Isian Rencana Studi) itu hanya skripsi, skripsi, skripsi saja, sampai lulus,” kenang Muni sambil tertawa, saat menceritakan kembali masa mudanya kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).
Dia pun hanya tergelak ketika disinggung soal julukan "mahasiswa abadi" tadi. Namun, laiknya aktivis, dia juga punya jawaban untuk mengelak.
“Saya ingin jadi mahasiswa yang baik dengan memanfaatkan sepenuhnya waktu yang diberikan pemerintah kepada kita. Tidak terlewatkan satu semester pun,” kilah dia, lagi-lagi sembari tertawa.
Sebagai aktivis di organisasi intrakampus, rekam jejak Muni mentok sampai posisi tertinggi yang dimungkinkan.
Pada 1994, Ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI. Pada tahun yang sama, ia juga dipilih menjadi Presidium Senat Mahasiswa UI untuk periode hingga 1995.
Muni muda dihadapkan pada dua tantangan cukup berat. Pertama, kebijakan Orde Baru yang sedemikian represif terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan universitas. Kedua, rendahnya partisipasi politik mahasiswa akibat kebijakan rezim itu.
Mahasiswa generasi 1980-an dan 1990-an seperti Muni berhadapan dengan kebijakan pemerintah berupa Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di lingkungan perguruan tinggi.
NKK/BKK merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi, di era Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. NKK diatur dalam SK Nomor 0156/U/1978 sementara BKK berdasarkan SK Nomor 037/U/1979.
Kedua kebijakan itu membungkam mahasiswa, menjauhkan mahasiswa dari pemikiran apalagi aktivitas terkait politik kampus dan nasional. Sejarahnya panjang, dari seruan "golongan putih", peristiwa Malari, hingga Pemilu 1977.
Muni menyebut, situasi akibat kebijakan tersebut lama-lama akan mematikan nalar kritis mahasiswa. Dia dan rekan-rekan pun memodifikasi strategi agar gairah politik di kampus hidup kembali.
Salah satunya, dengan membuat slogan ‘make fun more politics, make politics more fun’.
“Jadi kami waktu itu membuat kegiatan-kegiatan politik dengan nuansa kegembiraan. Demi membangun kesadaran mahasiswa tentang tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara supaya daya kritisnya muncul,” ujar dia.
Salah satu momentum kesuksesannya memobilisasi mahasiswa adalah saat berunjuk rasa memprotes kebijakan rektor UI saat itu.
“Saking seringnya kami demo, Pak Dekan waktu itu jadi perhatian sekali sama saya. Dia nanya terus, kapan kamu lulus,” kenang Muni.
Selepas dari kampus, beragam jalur profesi pernah dia lakoni, dari jurnalis hingga kini menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) oleh Presiden Joko Widodo.
Pengalaman menjadi aktivis mahasiswa tak serta-merta hilang bekas begitu saja. Sejumlah sikap dan pemikiran pun
Pada saat menjadi jurnalis Kontan, misalnya, dia pernah kena sentil pimpinan Kompas Gramedia Jakob Oetama karena angle pemberitaan yang terlalu keras terhadap pengusaha. Gaya aktivis kental terasa.
"Ya saya jawab ‘iya iya’ saja saat itu," kenang dia dengan senyum lebar.
Nuansa aktivis muncul lagi ketika Muni pada 2013 mendirikan organisasi relawan pendukung Joko Widodo, yaitu Projo. Kiprah organisasi ini mewarnai banyak pemberitaan kala itu sepanjang pesta demokrasi.
Jokowi menang pada Pilpres 2014 bersama Jusuf Kalla. Kemenangan Jokowi di pemilu berlanjut lagi pada Pilpres 2019 bersama Ma’ruf Amin.
Muni sempat dianggap ngambek setelah kemenangan kedua Jokowi di pesta demokrasi. Alasannya, "jatah" kursi menteri tak sampai ke pendukung Jokowi sejak awal.
Terlebih lagi, Prabowo Subianto yang dua kali menjadi lawan tanding Jokowi di pemilu malah masuk kabinet.
Bagaimana sebenarnya cerita soal tudingan ngambek ini? Bagaimana juga pendapat Muni tentang pemerintahan Jokowi hingga periode kedua sekarang? Adakah kekecewaan?
Simak cerita Budi Arie Setiadi selengkapnya tentang semua itu dalam video berikut ini:
Pandangan (Jokowi) sekadar bagi-bagi ‘kue’, bisa dimengerti, bukan disetujui. Tapi yang pasti, yang mendapat tugas itu punya tanggung jawab moral bahwa pemerintahan ini harus sukses. Ini kan pemerintahan yang lahir karena diperjuangkan.
-Budi Arie Setiadi-
Saat ini, tantangan yang dihadapi Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa PDTT tidak mudah.
Mendampingi menteri Abdul Halim Iskandar, mereka berdua mendapat amanat Presiden Jokowi untuk "mengawal" 75.436 desa di Indonesia. Tak hanya infrastruktur, aspek yang harus dikawal juga mencakup kualitas sumber daya manusianya.
Tanggung jawab besar menuai tantangan yang besar pula. Misi menjadikan desa sebagai basis produksi nasional sehingga berkontribusi signifikan bagi perekonomian negara berhadapan dengan sejumlah persoalan, salah satunya adalah soal sinergi.
Tugas pokok dan fungsi kementerian ini beririsan dengan 19 kementerian/lembaga lain. Singkat kata, keberhasilan kinerja kementeriannya sedikit banyak bergantung pada kemauan politik dan kinerja institusi terkait.
“Jadi memang perlu kerja keras, perlu strategi yang tepat, perlu keberpihakan (baik dari) politik anggaran maupun kemampuan eksekusi. Kalau main bola, ini sudah semestinya total football,” ujar Budi Arie.
Desa sebagai basis produksi nasional, kata dia, merupakan kunci kejayaan Ibu Pertiwi. Nah, kalau Muni yang jelas-jelas anak kota saja bilang begitu, bagaimana pendapat kamu?
BUDI Arie Setiadi saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Maju sejak 25 Oktober 2019.
Berikut ini data diri Budi Arie: