Jalan adalah urat nadi kehidupan. Tanpanya, pergerakan manusia serta kegiatan ekonomi tak berlangsung lancar.
Namun sayang, kondisi jalan ideal sejumlah daerah di Indonesia masih jauh dari standar. Jalan berlubang bahkan tak menyisakan aspal masih menjadi cerita keseharian banyak warga di sejumlah daerah.
Tak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, seperti ke pasar, sekolah, dan rumah sakit, jalan rusak di berbagai sudut Nusantara juga memaksa distribusi barang di daerah ikut melambat.
***
PUBLIK tentu masih ingat Bima Yudho Saputro, konten kreator muda asal Kabupaten Lampung Timur yang viral di media sosial (medsos), pada beberapa waktu terakhir.
Namanya menjadi sorotan publik kala ia menyerukan pandangannya lewat medsos terkait pembangunan di daerah asalnya yang tak kunjung mengalami kemajuan.
Lewat video pendek berdurasi 3 menit 28 detik berjudul "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju" yang diunggah oleh akun TikTok @awbimarexborn pada Jumat (7/4/2023), Bima mengkritik sejumlah sektor di Provinsi Lampung. Salah satunya, infrastruktur jalan.
"Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan (seperti) ditempel-tempel doang," ujarnya.
Kritik Bima terkait kondisi infrastruktur jalan di Lampung bukan tanpa alasan. Sudah lebih dari satu dekade, masyarakat di pelosok Lampung harus berjibaku dengan jalan berlubang dan berbatu.
Salah satunya, Jalan Raya Rumbia di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Jalan penghubung Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang itu rusak parah.
Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama warga untuk beraktivitas. Jalan Raya Rumbia juga menjadi jalur vital angkutan logistik hingga komoditas pertanian, utamanya singkong.
Bahkan, petani tambak udang pun bergantung pada jalan itu lantaran menjadi jalur penghubung utama ke salah satu sentra tambak udang Bratasena yang berada di Kabupaten Tulang Bawang.
Seperti diberitakan Kompas.id, Jumat (5/5/2023), jalan sepanjang 25 kilometer mulai dari Simpang Randu hingga Seputih Surabaya nyaris rusak parah. Butuh waktu lebih dari dua jam untuk melintasi jalan provinsi yang melewati enam kecamatan ini.
Kondisi jalan terparah berada di Kecamatan Way Seputih hingga Kecamatan Rumbia sepanjang 10 kilometer. Bekas aspal pun nyaris tak terlihat di sepanjang ruas jalan tersebut.
Cuma batu, kerikil, dan lubang-lubang besar menganga yang tersisa. Bila hujan turun, sebagian jalan berlubang tergenang air. Sebaliknya, saat kemarau tiba, debu beterbangan.
CERITA dari Lampung bukan satu-satunya kisah jalan rusak di Tanah Air. Masalah yang sama antara lain juga dikeluhkan warga Sumatera Utara (Sumut). Itu juga tak cuma di satu lokasi.
Salah satu lokasi jalan rusak yang menjadi keluhan warga ada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Berbeda dengan Bima, aspirasi warga Karo tentang kondisi jalan disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (6/12/2021).
Enam orang petani perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo membawa "oleh-oleh" jeruk untuk Presiden Jokowi.
Membawa serta truk pengangkut tiga ton jeruk, mereka menyampaikan keluhan mengenai jalan rusak di wilayahnya.
Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Selasa (7/12/2021), perwakilan warga Karo, Setia Sembiring, mengungkapkan kondisi jalan rusak di daerahnya yang berdampak terhadap kehidupan warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas.
Keenam desa tersebut adalah Desa Suku Jala, Kuta Mbaru Punti, Batu Mamak, Pola Tebu, Kutambeli, dan Kuta Pengkih. Adapun tiga dusun yang dimaksud adalah Barisan, Kuta Kendit, dan Cerumbu.
Jalan Liang Melas Datas juga merupakan akses utama menuju kawasan penghasil jeruk di kawasan tersebut, yaitu Kampung Jeruk.
Warga berharap, perbaikan jalan di Liang Melas Datang dapat meringankan biaya logistik.
Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi jeruk. Tak hanya dipasarkan di dalam negeri—seperti ke Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya—, jeruk asal Karo juga sudah melanglang buana hingga ke mancanegara, yaitu ke Singapura dan Malaysia.
Warga berharap, perbaikan jalan di Liang Melas Datang dapat meringankan biaya logistik untuk distribusi jeruk di kawasan tersebut.
Lalu, masih dari Sumut, jalan rusak yang juga mencuat menjadi sorotan publik adalah Jalan Lintas Sumatera di kawasan Batu Jomba, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Tak seperti di Karo, jalan rusak di Tapsel bahkan berisiko mengancam nyawa warga lokal yang melintas. Hampir setiap hari ada saja kendaraan mengalami kecelakaan karena jalan tanjakan yang rusak.
Bahkan, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang melintas di daerah tersebut harus antre hingga sembilan jam untuk bisa melewati tanjakan tersebut secara bergantian.
Pun demikian di Kabupaten Toba, belasan tahun jalan provinsi tidak diperbaiki. Hal inilah yang menyebabkan harga angkut komoditas pertanian, seperti kopi, andaliman, jeruk, dan sawit, ikut melonjak.
Bila tak ditangani, kerusakan jalan akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
KONDISI jalan rusak di Provinsi Lampung dan Sumut barulah sebagian kecil persoalan infrastruktur jalan di Tanah Air.
Jalan rusak akan menambah waktu tempuh, boros bahan bakar untuk kendaraan bermotor, juga berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat memakan korban jiwa. Ekonomi biaya tinggi pun terjadi. Daya saing perekonomian terancam, termasuk hasil bumi.
KISAH jalan rusak di daerah seperti di awal tulisan ini bermunculan di aneka platform medsos dan pemberitaan. Aktivitas sehari-hari masyarakat jadi terganggu lantaran kondisi jalan di daerahnya terabaikan.
Selain Bima dan kelompok petani jeruk asal Karo, tak sedikit masyarakat yang juga mengadu langsung kepada Presiden Joko Widodo soal jalan rusak di daerah mereka.
Bahkan, lantaran jalan rusak tak kunjung diperbaiki—terutama yang masuk kategori jalan provinsi dan jalan kabupaten kota—, sejumlah masyarakat sampai berinisiatif secara swadaya memperbaiki jalan di daerahnya.
Di antara mereka ada warga Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nasau di Kabupaten Toba, Sumut. Patungan mengumpulkan biaya, mereka berupaya menambal sendiri jalan berlumpur dengan kondisi rusak berat di wilayahnya memakai batu padas.
Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Rabu (24/5/2023), hal itu dilakukan warga Kabupaten Toba agar jalan tersebut dapat dilewati truk. Per keluarga kala itu patungan mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 50.000. Tak ada cara lain, hal itu perlu dilakukan untuk mengangkut hasil bumi mereka ke kota.
Jalan provinsi di Kabupaten Toba itu merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan desa-desa di tiga kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Toba, Balige.
Lantaran kondisi jalan rusak berat, waktu tempuh dari Desa Lumban Rau Barat ke Balige bisa memakan waktu hingga tiga jam. Padahal, jaraknya hanya 60 km.
Setiap kali melintasi jalan tersebut, truk harus berjalan pelan karena sebagian ruasnya bahkan tak lagi menyisakan aspal. Kondisi jalan pun berlubang dan berlumpur. Bila musim penghujan tiba, sejumlah ruas tidak bisa dilalui saking berlumpur dan licinnya.
Persoalan jalan rusak terus mengemuka hingga menyita perhatian Presiden Joko Widodo.
Persoalan jalan rusak terus mengemuka hingga menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Lewat akun medsos miliknya, Presiden Jokowi pun mengunggah pemberitahuan bahwa ia membuka pengaduan soal jalan rusak bagi masyarakat, terhitung sejak Jumat (5/5/2023).
Baik melalui Instagram, X, dan Facebook, sedikitnya ada 7.400 titik jalan rusak dikeluhkan masyarakat. [Kompas.com, Rabu (17/5/2023)].
Terlebih lagi, merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, jalan daerah merupakan 91 persen dari seluruh jaringan jalan yang ada di Indonesia. Jalan daerah ini mencakup jalan provinsi dan jalan kabupaten kota.
Masalahnya, kemantapan jalan daerah baru di kisaran rata-rata 66 persen. Artinya, ada setidaknya rata-rata 34 persen jalan daerah yang butuh dibenahi segera.
PERSOALAN kondisi jalan di daerah yang belum juga mantap akhirnya menggelitik pemerintah pusat. Presiden Jokowi pun terjun langsung ke sejumlah daerah untuk melihat persoalan kualitas jalan di lapangan, seperti di Lampung, Jambi, Riau, dan Kabupaten Karo.
Hasilnya, pemerintah pusat memutuskan turun tangan melakukan percepatan konektivitas di daerah, termasuk perbaikan jalan rusak, lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Sebagai informasi, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 75 persen jalan provinsi dan 65 persen jalan kabupaten kota berstatus mantap pada 2024. Jalan mantap adalah kondisi jalan yang berkondisi baik dan sedang, tidak rusak apalagi rusak berat.
Target RPJMN 2020-2024 adalah 75 persen jalan provinsi dan 65 persen jalan kabupaten kota berstatus mantap pada 2024.
Target tersebut dinyatakan bukan sepenuhnya beban daerah. Kehadiran Inpres Nomor 3 Tahun 2023 direncanakan bakal membantu perbaikan sekitar 9.000 km jalan di daerah, dari usulan perbaikan mencakup 32.000 km jalan.
Inpres Nomor 3 Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan diundangkan pada Kamis (16/3/2023). Instruksi ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta gubernur dan bupati atau wali kota (walkot).
Ada empat instruksi di dalam Inpres tersebut. Pertama, perintah pengambilan langkah terkoordinasi untuk pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi. Terutama, untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Selain itu, Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan dan peningkatan status mantap jalan di kawasan industri strategis seperti di Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor.
Presiden Jokowi juga memerintahkan pembangunan jalan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), berupa pelebaran jalan dan antisipasi kemacetan.
Kedua, Inpres Nomor 3 Tahun 2023 ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta para gubernur dan bupati atau wali kota.
Inti instruksi untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah koordinasi; perumusan kriteria pemilihan ruas jalan dan pemanfaatannya serta indikasi lokasi, ruas, dan volume pekerjaan; verifikasi; pemantauan; evaluasi; dan pelaporan ke Presiden.
Menteri PUPR juga mendapat tugas serupa. Bedanya, Kementerian PUPR mendapat mandat untuk perencanaan teknis dan pagu pekerjaan.
Adapun Menkeu bertugas menyiapkan anggaran percepatan konektivitas daerah ini pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Dalam hal ini, Menkeu diminta menyiapkan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara, Mendagri memfasilitasi percepatan proses hibah hasil kegiatan percepatan konektivitas jalan daerah dari Menteri PUPR ke pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, Mendagri bersama Menkeu ditugasi memfasilitasi percepatan hibah hasil percepatan konektivitas daerah serta melakukan sosialisasi kepada kepala daerah. Mereka juga diminta menyiapkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah (pemda), serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan konektivitas daerah.
Lewat Inpres Nomor 3 Tahun 2023, gubernur dan bupati atau wali kota diperintahkan Presiden Jokowi menyediakan dukungan program dan anggaran untuk penyiapan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas daerah.
Pemda juga diamanatkan menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan.
Pemda juga diamanatkan menyusun dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan untuk pekerjaan tersebut, menyediakan dukungan lahan siap bangun, serta mengoperasikan dan memelihara jalan yang telah diserahterimakan dalam bentuk hibah hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas daerah dari Menteri PUPR.
Ketiga, mendukung secara penuh tanggung jawab dan bersinergi dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini.
Keempat, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita ingin mempercepat penanganan jalan-jalan daerah yang rusak, baik jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota di seluruh Tanah Air," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7/2023).
KEMENTERIAN PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah memulai pelaksanaan percepatan pembangunan pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menjadi prioritas pemerintah.
“Pada Juli 2023, kami sudah mulai (pembangunan) di beberapa provinsi secara serentak, seperti Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebagaimana dilansir binamarga.pu.go.id, Senin (29/7/2023).
Seluruh titik jalan yang menjadi prioritas pembangunan dilakukan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah—terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi— dan peningkatan akses keterisolasian.
“Kriteria ruas prioritasnya yang pasti jalannya rusak, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas dengan jalan tol juga diprioritaskan," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian.
Selain itu, lanjut Hedy, ada prioritas di beberapa kawasan industri strategis seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh.
"Pada intinya, kami memperbaiki konektivitas jalan daerah sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian.
Proses persiapan penanganan jalan daerah tersebut juga sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, seleksi, hingga verifikasi. Dari tahapan itu kemudian dilakukan penetapan prioritas serta penganggaran.
Untuk pelaksanaan tahap pertama tahun anggaran 2023, dialokasikan dana Rp 14,6 triliun. Dana itu dipakai untuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah sepanjang 2.873,07 km jalan dan 2.362,4 m jembatan.
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di tahap pertama tahun anggaran 2023 tersebut dilakukan melalui 432 kegiatan dalam 599 paket, tersebar di 32 provinsi. Berdasarkan kewenangan dan status jalan, pekerjaan ini ada di 24 pemerintah provinsi, 215 pemerintah kabupaten, dan 20 pemerintah kota.
Berikut ini sejumlah dokumentasi pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 atau Inpres Jalan Daerah di sejumlah lokasi, dalam galeri foto:
Pekerjaan Ruas Labuah-Nancawa-Suak Lamatan, berupa peningkatan struktur jalan:
Pekerjaan di ruas jalan Bolang-Suniabana, PJN Wilayah III Jawa Barat, berupa preservasi jalan:
Pekerjaan ruas jalan Simpang Ahok-Simpang Pasar Buper-Bumi Perkemahan Pramuka:
Pekerjaan di ruas Kinam-Furir-Goras, Fakfak, berupa pembukaan dan pembentukan jalan baru sepanjang 5,4 kilometer dan pembangunan jalan sampai perkerasan sepanjang 4,3 kilometer:
Pekerjaan di ruas Jalan Salubatu-Bonehau, berupa peningkatan struktur jalan:
Pekerjaan di ruas Masamba-Kambisa, ruas Mario-Tolada, dan jalan Kapidi-Tolada, berupa peningkatan atau rekonstruksi jalan:
Pekerjaan di Sp Kuang Dalam - Beringin Dalam, berupa rekonstruksi jalan.
PROSES terus berprogres. Pemerintah pusat turun tangan membenahi sejumlah jalan di daerah sebagaimana mandat Inpres Nomor 3 Tahun 2023.
Setiap langkah tentu ingin menumbuhkan harapan. Jalan berkondisi mantap diharapkan menjadi sarana bagi setiap anak bangsa dapat berkarya nyata, sehingga berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan negara, tak terkecuali dalam hal ekonomi.
Jalan mantap juga adalah cara untuk mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan.
Lima bulan lalu saya melihat langsung bagaimana kondisi jalan di Provinsi Lampung ini yakni jalan ruas Simpang Randu-Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah. Sekarang, saya datang lagi, dan memastikan bahwa rekonstruksi jalan daerah yang rusak itu sudah berjalan. Memang… pic.twitter.com/R2Ztlj0SOT
— Joko Widodo (@jokowi) October 27, 2023
Semoga ke depan tak perlu lagi ada kisah-kisah mencuat di medsos dan pemberitaan soal jalan rusak tak berkesudahan apalagi cerita jeruk ke Istana karenanya.
