Caleg Eks Koruptor,
Siapa Saja Mereka dan Apa Kata Parpolnya?

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.

– Albert Einstein

℘

TAHAPAN Pemilu 2019 sempat mengundang polemik terkait pencalonan para wakil rakyat. Itu karena eks koruptor dibolehkan mendaftar jadi calon legislatif (caleg).

Mereka yang pernah dipenjara karena kasus korupsi boleh mencalonkan diri setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

KPU memutuskan, mantan koruptor boleh jadi caleg tetapi daftar namanya diumumkan ke publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan tersebut. PKPU yang tadinya melarang eks koruptor mendaftar menjadi caleg direvisi sesuai putusan MA.

KPU memutuskan, mantan koruptor boleh jadi caleg tetapi daftar namanya diumumkan ke publik.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, langkah KPU mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor sesuai dengan salah satu pasal dalam UU Pemilu.

Awalnya atau pada 30 Januari 2019, terdapat 49 nama caleg DPRD dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketahui sebagai mantan narapidana kasus korupsi.

Lalu, pada 19 Februari 2019, KPU mempublikasi 32 nama tambahan. Total, 81 nama dinyatakan pernah divonis sebagai koruptor.

Daftar itu memuat 23 caleg eks koruptor tingkat DPRD provinsi, 49 caleg eks koruptor tingkat DPRD kabupaten/kota, dan sembilan calon anggota DPD.

Baca juga: Pilpres 2019, Minus Gereget Pemberantasan Korupsi?

Dari 16 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2019, 14 partai tercatat mengajukan 72 caleg berlatar belakang mantan napi korupsi. Dua parpol yang tak mengajukan caleg eks koruptor adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dari 16 partai politik (parpol) peserta pemilu, 14 partai tercatat mengajukan caleg mantan napi korupsi.

Adapun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merupakan parpol yang terbanyak mengusung caleg eks koruptor. Sebanyak 11 nama eks koruptor dicalonkan partai yang sekarang dipimpin Oesman Sapta Odang.

Jauh-jauh hari sebelumnya, menanggapi polemik terkait pencalonan dan langkah KPU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Jokowi menegaskan, konstitusi sudah menjamin, memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk bagi mantan napi kasus korupsi.

Meski demikian, sejumlah kalangan mewanti-wanti bahwa fakta ini rentan menggerus harapan dan optimisme publik tentang pemberantasan korupsi. 

APA KATA PARPOL?

PETINGGI partai politik (parpol) langsung merespons pengumuman KPU soal caleg eks napi kasus korupsi, terutama mereka yang kedapatan mengusung caleg dengan latar belakang koruptor tersebut.

Ilustrasi pelaku korupsi - (KOMPAS/HANDINING)

Parpol dengan caleg eks napi koruptor

Ada 14 parpol tercatat mengusung 72 caleg berlatar belakang eks napi koruptor. Lalu, ada 9 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan rekam jejak yang sama.

Siapa saja para caleg itu, dari parpol apa dan daerah pemilihan mana berikut nomor urut pencalonannya, serta nama para calon anggota DPD itu dapat disimak dalam infografik berikut ini:

Daftar 81 Caleg DPRD dan DPD eks Koruptor - (KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO)

Di antara para petinggi partai-partai ini, ada yang menyebut bahwa eks koruptor dicalonkan dengan pertimbangan suara.

Namun, ada juga yang berkilah mengaku kecolongan dengan majunya caleg bermasalah, seperti bekas koruptor. 

Sejumlah petinggi dari dewan pimpinan pusat (DPP) parpol-parpol itu juga mengaku sudah memberikan sanksi, minimal memberikan teguran, kepada kepengurusan di daerah yang meloloskan caleg eks napi koruptor.

Ini kata mereka:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, misalnya, mengklaim bahwa DPP PPP langsung menegur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yang mengajukan eks koruptor sebagai caleg.
  
  PPP adalah salah satu partai yang tercatat mencalonkan tiga eks koruptor dalam Pileg 2019. Padahal, pada pengumuman sebelumnya PPP bersih dari catatan itu.
  
  "DPP PPP telah memberikan peringatan secara organisatoris kepada DPC setempat," ujar Arsul.
  
  Arsul mengakui pengawasan DPP PPP terhadap pencalonan legislatif di tingkat kabupaten/kota belum maksimal.
  
  DPP PPP, kata Arsul, telah memerintahkan struktur partai untuk tidak membantu pemenangan calon anggota legislatif yang berstatus eks koruptor pada Pemilu 2019.
  

• Partai Demokrat

  Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) punya sikap hampir serupa soal caleg eks koruptor ini. Kedua partai ini mempertimbangkan tingkat keterpilihan caleg eks koruptor yang dianggap tinggi.
  
  "Akan selalu ada pertimbangan elektoral. Saya bicara sangat jujur ini, karena orang-orang yang maju itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat diterima di masyarakatnya yang bisa menaikkan kursi partai," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik.
  
  Rachlan pun menegaskan, pencalonan eks koruptor di partainya dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk aspek elektoral itu.
  
  

• Partai Amanat Nasional (PAN)

  Adapun Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, caleg eks koruptor yang dicalonkan oleh partainya memiliki basis massa yang kuat. Mereka bisa diberdayakan untuk mendulang elektabilitas dalam Pileg 2019.
  
  "Bagaimanapun juga mereka itu kan punya basis, mereka punya massa, paling tidak punya modal sosial. Sehingga kalau mereka diberdayakan ya kenapa tidak," ujar Eddy.
  
  Selain itu, menurut Eddy, mantan koruptor juga punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Hak itu melekat selama tidak dicabut oleh pengadilan. Eddy mengatakan caleg eks koruptor juga telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman.
  

• Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

  Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menuturkan bahwa dirinya tak mempersoalkan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai caleg.
  
  Muzani mengatakan, mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg selama hak politiknya tidak dicabut melalui putusan pengadilan.
  
  "Ada caleg eks koruptor yang sudah dihukum kesalahannya kemudian oleh hakim tidak dicabut hak politiknya berarti dia sama dengan boleh jadi caleg di mana saja," ujar Muzani.
  
  Terkait apakah hal itu mempengaruhi elektabilitas partai atau tidak, Muzani menyerahkan persoalan soal caleg eks terpidana koruptor kepada masyarakat pemilih.
  

• Partai Golkar

  Segendang sepenarian dengan Muzani, Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya tidak dapat melarang kader untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk mantan narapidana kasus korupsi.
  
  Sebab, hak memilih ataupun dipilih merupakan hak seluruh warga negara. Kecuali, ada keputusan pengadilan yang mencabut hak politik seorang terpidana kasus korupsi dalam jangka waktu tertentu.
  
  "Sejauh itu tidak ada, ya tidak ada undang-undang yang bisa melarang. Itu hak mereka termasuk Partai Golkar," kata dia.
  
  

• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengakui bahwa partainya mengusung dua nama caleg eks terpidana koruptor. Dua orang itu, kata dia, lolos jadi bacaleg dan caleg lantaran ketidaktahuan pengurus di daerah.
  
  Daniel menegaskan, DPP PKB tengah melakukan investigasi terkait lolosnya dua caleg eks koruptor tersebut. DPP akan memberikan sanksi jika pengurus daerah meloloskan mereka dengan sengaja.
  
  "Tapi saya yakin pengurus daerah juga mungkin enggak ngeh," ujar Johan.
  
  

• Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

  Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menuturkan, DPP tak bisa mengawasi langsung pencalegan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  
  Alhasil, Partai Perindo mengusung empat caleg bekas koruptor untuk pencalonan tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat DPR, kata Rofiq, Partai Perindo tak mengusung satu pun eks koruptor jadi caleg.
  
  Rofiq mengimbau masyarakat untuk tak memilih caleg eks koruptor pada Pileg 2019, termasuk dari partainya.
  
  "Kami mengimbau masyarakat agar tetap tidak memberikan tempat bagi eks koruptor yang maju melalui Partai Perindo atau partai lain," ujar Rofiq kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).
  
  Rofig menambahkan, partainya tak akan memberi bantuan apa pun untuk pemenangan caleg yang tercatat sebagai eks napi koruptor.
  
  "Kami juga membuat perintah agar selama proses kampanye, partai tidak boleh membantu apa pun karena ini adalah konsekuensi apa yang menjadi bagian dari perintah partai," kata Rofiq.
  
  

• Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar justru mempertanyakan manajemen KPU soal caleg eks koruptor.
  
  Pada pengumuman pertama, Hanura tercatat mengajukan lima nama caleg eks koruptor. Jumlahnya naik menjadi 11 caleg pada pengumuman kedua, sebagai jumlah terbanyak dari semua partai. 
  
  Menurut Herry, KPU seharusnya sudah bisa mendeteksi pada saat caleg tercantum di daftar calon sementara (DCS).
  
  "Jadi, kita juga enggak tahu itu. Kalau sekarang ada 11 kita pun rasanya ada apa?" tambah dia.
  
  Herry mengatakan, seharusnya KPU sudah mengumumkan semua caleg eks koruptor pada tahap DCS. Setelah DCS diumumkan, masyarakat bisa memberi masukan kepada KPU mengenai latar belakang caleg.
  
  "Sudah mereka seleksi, mereka umumkan ke masyarakat, sudah ada tanggapan dari masyarakat. Kalau sekarang ditambah (nama caleg eks koruptornya), sebenarnya kecolongan kan gitu?" kata dia.
  
  Meski demikian, kata Herry, tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilu untuk mencalonkan eks koruptor dalam Pileg 2019. Asalkan, seperti pendapat Bambang Soesatyo, caleg tersebut tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
  
  "Yang namanya orang sudah menjalani hukuman, sudah dihukum segala macam, secara UU kan dibenarkan juga dia men-caleg. Tidak ada masalah, kan?" ujar Herry.
  
  

• Partai Bulan Bintang (PBB)

  Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noer mengaku DPP PBB kecolongan terkait adanya eks koruptor dalam daftar calegnya.
  
  Padahal, kata Ferry, DPP PBB dari awal sudah berkomitmen untuk tak memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah divonis korupsi menjadi calon wakil rakyat.
  
  "Sejauh ini saya melihat bahwa kita kecolongannya itu di tingkat DPW. Kalau enggak salah ada tiga nama. Tadinya satu nama, kemudian muncul satu. Terakhir, ada gugatan-gugatan, ada dua nama tambahan," ujar Ferry.
  
  Itu pun, Ferry berkilah para caleg dengan rekam jejak tersangkut kasus korupsi tak memiliki nomor urut pencalonan di deretan atas.
  
  "Mereka nomor urutnya enggak ada yang nomor satu kok," ujar dia.
  
  Ferry mengaku, DPP PBB sudah memberikan teguran lisan terhadap pengurus daerah yang bersikeras mencalonkan eks koruptor.
  
  "Alasan mereka, mereka juga meminta kepada DPP untuk pengertiannya karena UU membolehkan mereka nyaleg," papar dia.
  
  Kecolongan juga menjadi alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung dua caleg eks koruptor.
  
  

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

  Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pencalonan itu dilakukan oleh pengurus tingkat daerah sehingga tak bisa dipantau satu per satu oleh DPP PDI-P.
  
  "Iya itu karena kecolongan. Kami kan tidak bisa memonitor satu per satu," kata Hasto.
  
  Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menambahkan, partainya tidak bisa mencoret mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai caleg.
  
  Hal itu, kata Andreas, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu. PDI-P, lanjut dia, menyerahkan keputusan pada para pemilih, apakah akan memilih caleg eks koruptor atau tidak, pada Pemilu Legislatif 2019.
  
  "Mereka sudah menjadi caleg dan sesuai UU tidak bisa dicabut lagi. Sehingga, sekarang tinggal rakyat mau pilih atau tidak," ujar Andreas.
  
  

• Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

  Sama halnya dengan PBB dan PDI-P, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Verry Surya Hendrawan mengatakan, partainya kecolongan.
  
  Namun, kata Verry, DPP PKPI sudah menggelar investigasi dan menjatuhkan sanksi bagi pengurus daerah yang memajukan caleg eks koruptor.
  
  "Terkait lolosnya keempat caleg tersebut, investigasi internal telah dilakukan dan sanksi tegas telah diberikan kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang secara tidak sengaja meloloskan keempatnya," kata Verry.
  
  

• Partai Berkarya

  Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang juga mengaku kecolongan dengan tujuh eks koruptor yang maju menjadi caleg dari partainya. Padahal, secara internal, Berkarya fokus pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
  
  Menurut Badaruddin, KPU sudah memberikan peluang bagi para eks koruptor untuk maju sebagai caleg. Dan karena itulah, imbauan dari DPP, agar tak mencalonkan eks koruptor, diabaikan pengurus di daerah.
  
  "Itu kan kebanyakan caleg di daerah terutama di daerah Timur yang mungkin tidak paham dengan persyaratan itu apalagi KPU juga memberi peluang dengan adanya putusan MK," kata Badaruddin.
  

• Partai Garuda

  Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, sejak awal partainya berkomitmen untuk memunculkan nama-nama baru di pentas politik nasional dengan jejak rekam yang bersih. Maka dari itu, Partai Garuda menyeleksi dengan ketat para calegnya.
  
  Pada saat penyusunan daftar caleg sementara (DCS), kata Mansuri, DPP Partai Garuda mendapat laporan dari kepengurusan di daerah bahwa terdapat 16 nama caleg eks koruptor.
  
  "Saya langsung meminta untuk menghapus nama-nama itu. Sementara di tingkat DPR tak ada satu pun eks koruptor," kata Mansuri.
  
  Namun, Mansuri mengakui pada saat pengumuman daftar calon tetap (DCT) masih ada dua caleg dari partainya yang adalah mantan napi koruptor. 
  
  "Kami mendapat informasi dari media masih ada dua caleg (eks koruptor) yang belum dihapus, kami minta mereka mengundurkan diri, namun sudah tidak bisa," ujar dia.
  
  Mansuri menambahkan, DPP Partai Garuda menginstruksikan pada jajaran kepengurusan di daerah agar tidak memperjuangkan pemenangan dua nama caleg itu.
  
  

• Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  Ketua DPP bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dedi Supriyadi mengatakan, informasi soal nama caleg eks koruptor yang diterima dari pengurus daerah tak terlalu jelas.
  
  Namun, tak mau ambil risiko, DPP PKS sempat memerintahkan agar nama yang terindikasi pernah korupsi dihapus dari daftar caleg. 
  
  "Tapi ternyata penghapusan itu terlambat ditindaklanjuti oleh pengurus wilayah dan daerah," kata dia. 
  
  Yang jelas, kata Dedi, PKS berkomitmen menghadirkan anggota parlemen yang bersih. 
  
  "Kendala informasi yang membuat ini terjadi," ujar Dedi.

Dua partai tanpa caleg eks napi koruptor

Dari 16 parpol, hanya Partai Nasdem dan PSI yang terdata tak mengusung caleg eks napi koruptor.

Dua parpol itu menyatakan ingin parlemen benar-benar diisi individu yang memiliki jejak rekam bersih. 

• Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

  Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, mengatakan, seleksi yang dilakukan partainya benar-benar ketat. Itu karena Nasdem tak mau kecolongan.  
  
  Sejak awal, partainya sudah membuat persyaratan tidak boleh ada mantan koruptor. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga punya badan advokasi yang bertugas memeriksa para calon politisi. 
  
  Johnny mengatakan, semua proses tersebut dilakukan oleh begitu banyak orang.
  
  "Ini pekerjaan besar dengan komitmen tinggi melibatkan ratusan orang di DPP, apalagi di DPD (sampai) ribuan orang yang terlibat," ujar Johnny.
  
  

• Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

  Adapun juru bicara PSI Dara Adinda Nasution mengatakan, PSI sangat ketat menyeleksi para caleg. Partai yang baru pertama ikut pemilu ini melibatkan panel independen yang dianggap kompeten. 
  
  "Untuk bidang antikorupsi, ada Pak Bibit Samad, mantan Wakil Ketua KPK yang ikut menyeleksi caleg-caleg PSI," ujar Dara. 
  
  Dara menambahkan, PSI percaya bahwa partai politik adalah penjaga amanah rakyat.
  
  "Maka dari itu, parpol bertanggung jawab menyajikan kader-kader terbaiknya untuk dipilih rakyat," kata dia. 

GERUS OPTIMISME PUBLIK

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, jumlah eks koruptor yang ternyata bertambah membuat publik kian kesulitan untuk memilih wakil yang berkualitas.

Ini diperparah dengan sikap KPU yang memutuskan tidak mengumumkan nama caleg eks koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Bertambahnya jumlah caleg mantan napi koruptor kian menggerus optimisme publik akan sosok wakil rakyat pada periode mendatang. Pesimisme makin kuat karena KPU tidak tuntas dalam mengumumkan nama-nama mereka di TPS.

- Lucius Karus, Formappi

"Bertambahnya jumlah caleg mantan napi koruptor kian menggerus optimisme publik akan sosok wakil rakyat pada periode mendatang. Pesimisme makin kuat karena KPU tidak tuntas dalam mengumumkan nama-nama mereka di TPS," ujar Lucius ketika dihubungi via telepon, Rabu (20/2/2019).

Dia menjelaskan, dengan penambahan daftar caleg eks koruptor, beban KPU kian berat karena harus memastikan nama-nama caleg itu terinformasikan kepada pemilih di daerah pemilihanya.

Menurut Lucius, cara efektif agar pemilih tidak memilih caleg eks koruptor adalah dengan mengumumkan nama-nama caleg tersebut di TPS.

"Bagaimanapun, KPU tidak bisa mengandalkan pengumuman terbuka saja karena ada faktor keterbatasan sumber informasi yang lengkap terkait caleg tersebut," ungkap Lucius.

Lucius berpendapat, masalah terkait masuknya nama-nama caleg berlatar belakang mantan pesakitan kasus korupsi pun semakin besar karena keterbatasan informasi kredibel, lengkap, dan valid.

"Apalagi, waktu pelaksanaan pemilu tinggal kurang dari dua bulan lagi, ditambah tensi pilpres, pileg makin tersingkirkan," imbuh Lucius.

Untuk itu, ia berharap KPU mengoordinasikan KPU daerah untuk menyosialisasikan nama-nama caleg eks koruptor beserta profilnya kepada masyarakat.

Polemik Caleg Eks Koruptor - (KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI)

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berpendapat, pada akhirnya, semua pihak mesti belajar bahwa caleg yang bermasalah harus diantisipasi di awal. 

"Yang paling penting adalah imbauan dan membangun kesadaran untuk kita semua sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Yang paling penting adalah imbauan dan membangun kesadaran untuk kita semua sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih.

- Febri Diansyah,
Juru Bicara KPK

Menurut Febri, jika masyarakat memilih calon yang pernah bermasalah atau karena politik uang, hal itu akan menghambat upaya mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Febri mengingatkan, calon-calon yang dipilih nantinya akan mewakili masyarakat di DPR, DPRD, dan DPD. Lembaga-lembaga perwakilan ini harus bersih dari korupsi.

"Jadi, kita perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih dan pilihlah orang orang yang punya rekam jejak atau latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

KPK, lanjut Febri, mengapresiasi KPU yang mengumumkan nama-nama tambahan caleg eks koruptor tersebut.

Dalam diskusi dengan KPU, kata Febri, KPK menekankan pentingnya masyarakat selaku calon pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam menentukan pilihannya. Hal itu untuk mendorong Pemilu 2019 yang berintegritas.

Baca juga: KPK Apresiasi Langkah KPU Umumkan 32 Nama Tambahan Caleg Eks Koruptor

"Masyarakat harus punya amunisi yang lebih, informasi yang lebih, untuk menyaring dalam memilih para calonnya. Maka, apa yang dilakukan KPU itu kami pandang sebagai perwujudan atau upaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas," ujar Febri.