KISAH anak muda yang sukses dalam memikul tanggung jawab besar mungkin sudah jamak kita dengar.
Tetapi persepsi negatif terhadap kaum muda tak lantas hilang begitu saja.
Telinga kita masih sering pula menangkap ucapan, “anak muda tau apa”, “kamu masih bau kencur” dan ucapan serupa lain yang intinya bersifat meremehkan.
Lantas, bagaimana bila tanggung jawab yang dipikul anak muda itu adalah memimpin pemerintah daerah di negara yang sedang dihantam wabah?
Melansir data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada sekitar 30 kepala daerah berusia 30 hingga 35 yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.
Kondisi wabah tentu tidak masuk skenario mereka saat mencalonkan diri. Namun, sebagai kepala daerah tentunya mereka harus siap dalam keadaan apapun.
Tim JEO Kompas.com menghadirkan beberapa kepala daerah muda beserta dinamikanya menjalankan roda pemerintahan di tengah wabah Covid-19.
Berhasil atau tidak? Silakan Anda simak kisah berikut ini…
Anda dapat langsung memilih kisah tentang tokoh berikut ini, atau gulirkan layar apabila ingin membacanya secara runut.
Berkantor di zona merah hingga pecat pejabat tak becus
Muhammad Bobby Afif Nasution adalah Wali Kota Medan sejak 26 Februari 2021. Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara, 5 Juli 1991 itu adalah suami dari anak kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu.
Bobby menyadari di usianya yang terbilang muda, ia juga memegang amanah yang besar sebagai kepala daerah tingkat kota.
Tetapi, Bobby yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan manajemen memiliki prinsip bahwa usia bukanlah penentu keberhasilan seseorang.
“Bolehlah orang di luar sana bilang, ‘anak muda tidak tahu apa-apa, enggak paham’. Tetapi jangan salah, justru yang enggak paham itu jadi poin plus, asal kita mau belajar,” ujar Bobby.
Salah satu yang ia pelajari dari memimpin di usia muda adalah bagaimana mengendalikan diri sekaligus mengarahkan diri untuk selalu dalam posisi belajar dan melayani orang lain.
"Tantangan terberat paling pertama adalah diri sendiri. Mau tidak untuk terus belajar, bekerja dan melayani masyarakat?" sambung dia.
Dalam situasi wabah Covid-19, Bobby mengedepankan prinsip, keselamatan rakyat adalah prioritas. Oleh sebab itu, Bobby menegaskan, tidak main-main dalam penanganannya.
Namun, belum genap setahun ia memimpin Medan, angka Covid-19 di kotanya melejit.
"Beberapa waktu lalu, kenaikan kasus Covid-19 di Kota Medan hampir 400 sampai 500 per harinya. Dari angka tersebut, bisa saja kita tinggal menunggu giliran kita sendiri atau keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menurunkan seminimal mungkin angka penyebarannya," kata Bobby.
Hal yang langsung dilakukan Bobby untuk meredam kasus Covid-19 adalah memimpin dari bawah. Ia memilih berkantor di kecamatan yang bestatus zona merah.
Bobby terbilang berani mengambil keputusan. Tercatat, dua kali ia mencopot pejabat yang mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan dalam waktu singkat.
Pertama, Bobby mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi Lubis pada pertengahan April 2021.
Alasannya, Bobby kecewa dengan kinerja pria yang hampir enam tahun menduduki jabatan itu.
"Sudah diingatkan berkali-kali, soal Covid-19 ini jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal saya dilantik, masalah kesehatan sudah jadi persoalan yang menumpuk," kata Bobby.
"Sudah bolak-balik minta Dinkes Medan melakukan pendataan dan penanganan yang baik, tapi kinerja mereka tak kunjung memuaskan. Jadi ini untuk percepatan kita saja agar persoalan kesehatan, terutama Covid-19 lekas diatasi," lanjut dia.
Posisi Erwin kemudian digantikan oleh Syamsul Arifin yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Medan.
Rupanya, Bobby merasa Syamsul tidak dapat menjalankan instruksi-instruksinya. Baru empat bulan menjabat, Syamsul kembali dicopot.
"Memang kebutuhan untuk mempercepat (penanganan Covid-19). Enggak ada masalah. Intinya kita ingin mempercepat," tutur Bobby.
Sejumlah pembatasan aktivitas masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi kebijakan yang diambil Bobby.
Ia mengatakan kepada warga Kota Medan bahwa pembatasan ini ibarat puasa selama bulan ramadhan. Menahan nafsu untuk tidak bepergian, merelakan diri menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sebagainya.
"Seperti ini juga yang diharapkan selama PPKM. Kalau nanti sudah ada pelonggaran, masyarakat sudah terbiasa dan secara sadar terus menerapkan protokol kesehatan sehari-hari," kata Bobby.
Di sisi lain, Bobby sadar bahwa pembatasan berdampak buruk bagi perekonomian warganya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Medan menyiapkan 123.730 paket bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar dari APBD.
"Sebelumnya kita siapkan anggaran Rp 8 miliar untuk 51.000 paket. Tapi sepertinya tidak cukup, jadi kami tambah," ungkap Bobby.
Ia turun langsung membagikan sembako dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor.
Bongkar anggaran demi penanganan Covid-19
Gibran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo, Jawa Tengah, sejak 26 Februari 2021. Pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.
Selama sekitar sembilan bulan menjabat kepala daerah di era pandemi, Gibran menelurkan sejumlah kebijakan yang sia tidak persiapkan sebelumnya.
Salah satu yang dikerjakan adalah perombakan anggaran. Ia membuat perubahan mencolok saat menyusun APBD Perubahan 2021.
Tak tanggung-tanggung, ia menaikkan anggaran belanja tak terduga (BTT) hingga 1.000 persen.
Anggaran yang antara lain dipakai untuk penanganan Covid-19 itu naik dari Rp 10 miliar pada APBD 2021 menjadi Rp 110 miliar pada APBD Perubahan 2021.
Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, contohnya pengelolaan tempat isolasi terpusat, dukungan alat kesehatan, hingga distribusi bantuan sosial (bansos).
Kebijakan terobosan berikutnya ialah ketika Gibran memotong tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemkot Solo.
Hal ini dilakukan untuk membantu menambal defisit APBD Kota Solo sebesar Rp 92 miliar.
"Ini kan masa-masa darurat, saya harus mengalokasikan dana juga untuk penanganan Covid. Jadi, penanganannya juga penanganan untuk masa-masa darurat," kata Gibran.
Gibran mengaku, sudah berbicara dengan ASN dan mengklaim tidak ada yang menolak.Sebab pemotongan dilakukan secara proporsional, yakni semakin tinggi golongan, maka semakin besar potongannya.
Sementara tenaga kesehatan dan ASN golongan 1 tidak mendapatkan potongan tunjangan.
Penanganan Covid-19 memang mau tak mau harus menjadi program utama kepala daerah di masa pandemi ini.
Termasuk Gibran yang sejak masa pencalonan sudah menyiapkan program-program penanganan Covid-19.
"Kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi," demikian jargon yang selalu diusung Gibran.
Salah satu momen Gibran menyampaikan jargon ini ialah usai dilantik di Gedung Graha Paripurna DPRD Solo, Jumat (26/2/2021).
Beruntung, Solo juga didukung dengan pasokan vaksin yang berlimpah.
Capaian vaksinasi Kota Solo hingga 6 September 2021 menembus 385.890 orang atau 92,5 persen dari target 417.151 orang.Angka tersebut meleset dari perkiraan, yakni 100 persen pada bulan Agustus 2021.
Namun demikian, perlu diakui bahwa capaian tersebut memang tinggi dibandingkan kebanyakan daerah lain.
Putra sulung orang nomor satu di Indonesia itu pun sempat menyebut Solo menjadi daerah dengan capaian tertinggi di Jawa Tengah.
"Vaksinasi kita paling cepat. Capaiannya paling tinggi di Jawa Tengah. Lebih tinggi dari Semarang," terang Gibran, Selasa (29/6/2021).
Sejumlah terobosan dilakukan untuk menggenjot capaian vaksinasi, mulai dari layanan mobil vaksinasi untuk lansia hingga bekerja sama dengan pihak lain.
Hal yang menarik, Gibran juga menggencarkan vaksinasi yang menyasar kepada pedagang di pusat-pusat perekonomian, antara lain Pasar Gede, Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo dan Beteng Trade Center.
Padahal para pedagang di pusat perekonomian itu justru kebanyakan berasal dari luar Kota Solo.
Meski demikian, Gibran tak begitu mempermasalahkan karena aktivitas keseharian mereka berada di Solo.
Termasuk pula vaksinasi yang saat ini tengah menyasar pada kalangan pelajar usia 12-17 tahun.
Tak peduli berasal dari mana, asalkan siswa tersebut duduk di bangku sekolah di Solo, maka akan tetap mendapatkan kesempatan divaksin.
Trik menghadapi warga tak percaya Covid-19
Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Gus Ipin menjabat sebagai Bupati Trenggalek, Jawa Timur sejak 28 Mei 2019.
Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek mendampingi Emil Dardak. Tetapi Emil memutuskan maju di Pilkada Jawa Timur sebagai Wakil Gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa dan memenangkannya.
Gus Ipin yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, 7 April 1990 mengakui, menjalankan roda pemerintahan di Trenggalek cukup menantang. Apalagi saat dilanda pandemi Covid-19.
Kondisi psikologis masyarakat di daerahnya sangat berbeda dengan daerah lain, terutama di kota.
Kebanyakan masyarakatnya tidak mempercayai Covid-19 sehingga abai menjalankan protokol kesehatan. Mereka yang jatuh sakit menyepelekan gejala medis yang muncul sehingga potensi keparahan penyakit menjadi tinggi.
Tak heran bila kasus kematian akibat Covid-19 di daerahnya tinggi lantaran terlambat dibawa ke rumah sakit.
“Mereka takut kalau sampai didiagnosis Covid-19. Maka ini menjadi PR kita, bagaimana mengajak, semakin kita menunda pemeriksaan kesehatan, maka semakin parah dan terlambat penangannya. Jadi lebih baik tidak apa-apa diswab hasil positif, tapi di fase awal dan penanganan lebih mudah,” ujar Gus Ipin.
Ia pun menempuh komunikasi berbeda dalam menjalankan program penanganan pandemi ini. Ia lebih banyak melakukan pendekatan dengan kearifan lokal agar masyarakatnya terhindar dari bencana.
Termasuk soal mengajak masyarakat untuk mau mengikuti vaksinasi. Gus Ipin harus memutar otak agar program tersebut berjalan lancar.
Nur Arifin membuat undian berhadiah hewan ternak. Alasannya memilih hewan ternak ialah, mayoritas warga Trenggalek bekerja sebagai petani dan peternak.
Selain mempercepat vaksinasi, undian ini diharapkan juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Bagi masyarakat pedesaan, hewan ternak memang dianggap sebagai harta berharga.
“Dan terbukti, sampai saat ini masih saja banyak warga yang ingin vaksin. Bagaimana caranya, di mana tempatnya, dan kapan. Sekarang itu yang banyak muncul di masyarakat. Tetapi tetap akan kita usahakan semua terlayani,” ujar dia.
Selain undian berhadiah, serbuan vaksin dari TNI-Polri juga berpengaruh besar terhadap capaian vaksinasi Trenggalek.
Apabila sebelumnya kapasitas vaksinasi 2.000 dosis per hari, kemudian bisa meningkat sampai 4.000 dosis vaksin.
“Terus gerilya baik di fasilitas umum maupun desa-desa. Jadi bisa dibayangkan setiap hari ada 4.000 dosis, dengan catatan selama vaksin ada, droping dari pemerintah pusat baik dari TNI-Polri, dari Provinsi Jatim, tentu akan baik bagi masyarakat. Jadi akhir-akhir ini sangat cepat sekali,” papar dia.
Program unik lainnya yang sudah berjalan adalah program "yang sehat yang dibayar".
Lazimnya, warga yang sakit yang dibayar melalui BPJS maupun program pemerintah lainnya.
Metode yang sehat yang dibayar menyasar warga yang memiliki penghasilan paling rendah 10 persen terbawah dan belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial lain dari pemerintah pusat.
Dia mengklaim program "yang sehat yang dibayar" ini bisa memicu menerapkan cara hidup sehat. Sebab warga lebih rutin melakukan pemeriksaan medis, sehingga akan tahu potensi komorbid yang dideritanya.
Harapannya masyarakat akan lebih giat berolahraga dan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan.
“Dengan mereka disiplin hidup sehat dengan 12 indikator keluarga sehat, barang siapa yang patuh kita beri insentif,” ujar Gus Ipin.
Namun dia mengakui, bahwa menjadi bupati tak selalu kebijakannya dipatuhi masyarakat.
Dia mencontohkan di masa Lebaran beberapa waktu lalu, aturan pengetatan yang dia buat menuai pro-kontra. Pasalnya sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, khususnya Trenggalek untuk saling bersilaturahmi ke tempat sanak famili.
“Kita melihat suatu yang wajar, tetapi kita harus tetap selalu memberi yang terbaik khususnya kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga masyarakat,” ujar dia.
Meski demikian, bagi Gus Ipin, di sinilah tantangannya sebagai bupati muda, apakah dirinya bisa bertahan dan konsisten atau tidak.
Berbekal pengeras suara, blusukan ke pasar dan kampung
Tak jauh berbeda dari Gus Ipin, Bupati Kendal, Jawa Tengah Dico Mahtadi Ganinduto juga harus bekerja ekstra keras menangani Covid-19 di tengah masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan.
Bupati kelahiran 19 Februari 1990 itu menyebut, mengedukasi masyarakat akan bahaya Covid-19 tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memperkirakan, ada 70 persen warganya yang masih belum mematuhi protokol kesehatan.
Dia merasa beruntung karena masih berusia muda dengan energi yang banyak.
"Saya masih muda, tentu insya Allah mempunyai kekuatan fisik yang baik. Kelebihan ini saya sadari dan saya manfaatkan untuk turun ke masyarakat, memberi motivasi supaya tetap semangat menghadapi masa pandemi," tutur pria yang dilantik menjadi Bupati Kendal sejak 26 Februari 2021 itu.
Blusukan dari tempat satu ke tempat lain terus dia lakukan demi mengingatkan warga agar patuh terhadap protokol kesehatan.
Beberapa aksi kampanye protokol kesehatan yang dia lakukan, yaitu masuk ke pasar-pasar dan membawa pengeras suara agar penjual dan pembeli selalu mengenakan masker.
"Harus pakai masker, kalau perlu dobel," kata Dico saat berada di dalam pasar.
Akan tetapi, terjun langsung ke lapangan pun belum tentu membuat masyarakat sepenuhnya paham akan bahaya Covid-19.
"Masih ada masyarakat yang ndablek. Pernah saya datang ke beberapa tempat untuk sosialisasi prokes. Saya menemui beberapa masyarakat yang tidak memakai masker," kata dia.
"Mereka kemudian saya suruh memakai masker dan mau. Tapi ketika saya pergi, mereka kembali melepas maskernya," lanjut suami dari artis Chacha Frederica itu.
Tentu menghadapi masyarakat yang demikian, Dico harus lebih bersabar dan melakukan pendekatan persuasif.
Di sisi lain, dia tetap harus berani mengingatkan warga yang abai protokol kesehatan demi keselamatan bersama.
"Saya harus berani dan terus mengampanyekan pentingnya menaati protokol kesehatan. Sebab dengan menaati protokol kesehatan, kita bisa memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar Dico.
Kasus Covid-19 di Kabupaten Kendal memang sempat berada dalam level yang tinggi, yakni peringkat keempat di Jawa Tengah pada Juni 2021. Saat kasus akibat varian delta meledak, Kendal pun mengalami peningkatan signifikan.
"Perkiraan saya, varian baru itu sudah masuk ke Kendal. Sebab, tiba-tiba banyak masyarakat Kendal yang terpapar Covid-19. Tidak sedikit yang jiwanya tidak tertolong," ungkap dia.
Namun saat ini kasus Covid-19 di Kendal dan daerah-daerah di Jawa Tengah sudah landai setelah dilakukan PPKM serentak dan vaksinasi yang terus digenjot.
Terkait vaksinasi, Dico ingin menyasar ke seluruh wilayah Kendal. Salah satu caranya ialah dengan menyediakan armada bus khusus untuk mengantar peserta menuju tempat pelaksanaan vaksinasi.
Mengupayakan kerja sama semua elemen
Tantangan menghadapi masyarakat yang tak mempercayai Covid-19 juga dihadapi Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Pria kelahiran 27 Mei 1989 yang dilantik sebagai bupati sejak 26 Februari 2021 itu menuding hoaks yang menjadi penyebabnya.
"Harus diakui, masyarakat banyak yang tidak percaya. Ini mungkin karena sumber daya manusia, ketidaktahuan, ditambah termakan berita hoaks," kata Sutan Riska.
Sejak akhir masa jabatannya di periode pertama hingga terpilih lagi untuk periode kedua di Pilkada 2020, Sutan Riska banyak menghabiskan waktu untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.
"Kadang seharian habis waktu saya hanya untuk mensosialisasikan Covid-19 ini. Tapi saya mulai gembira karena hasilnya mulai terlihat," kata Sutan Riska.
Ia mengklaim, wilayah Dharmasraya belum pernah masuk dalam zona merah Covid-19.
Saat dilaksanakan PPKM, status Dharmasraya pun tidak masuk pada level 4.
Kemudian angka vaksinasi di Dharmasraya diklaim menjadi yang terbaik untuk tingkat kabupaten di Sumbar.
Tercatat, sudah 45 ribu lebih warga Dharmasraya dari total 155.213 warga yang sudah divaksin hingga 9 September 2021.
"Untuk tingkat kabupaten di Sumbar, kita yang tertinggi. Ini berkat dukungan semua pihak dan masyarakat," kata dia.
Dia meyakini bahwa penanganan Covid-19 memerlukan kerja sama dengan seluruh kelompok masyarakat.
Pemkab Dharmasraya kemudian menandatangani pakta integritas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, unsur tokoh agama, adat dan masyarakat.
"Penanganan Covid-19 ini memang sangat butuh kerja sama. Untuk itu, kepada semua elemen, mari terlibat dalam upaya menangani wabah ini. Jangan pernah bosan mengajak masyarakat untuk disiplin prokes. Semoga dengan kerja bersama, kita bisa segera keluar dari kondisi wabah ini dengan izin Allah," kata Sutan Riska.
Tak hanya unsur daerah, Sutan Riska juga menyebut peran penting pemerintah pusat mendukung penanganan Covid-19 di daerah.
"Kita bukan hanya diberi bantuan, tapi perhatian itu yang lebih. Kebijakan Pak Presiden dalam penanganan Covid-19 sangat membantu sekali," kata Sutan Riska.
Dia mencontohkan kebijakan gratis biaya perawatan Covid-19. Padahal, kata Sutan Riska, kalau tidak gratis mungkin masyarakat tidak mampu membayar jika terpapar Covid-19.
"Biaya perawatan Covid-19 ini bisa ratusan juta. Tapi di Indonesia itu gratis. Ini kebijakan dari pusat," kata Sutan.
Kemudian kebijakan vaksinasi yang digratiskan oleh pemerintah.
"Dengan adanya perhatian tersebut harusnya masyarakat terbantu. Silahkan ikut vaksin, tidak bayar. Nanti kalau sudah membayar kan bertambah pengeluaran," kata dia.
Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19. Para kepala daerah beserta kebijakannya boleh dibilang merupakan ujung tombak.
Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wawan Mas'udi mengatakan, apabila sinergi tidak terjalin, maka penanganan pandemi Covid-19 akan kontraproduktif.
"Kalau dulu kan sempat ada kontestasi ketegangan (antara pemerintah pusat dan daerah), soal data, soal macam-macam. Belakangan saya lihat sinergi pemerintah pusat dan kabupaten kota semakin kuat," tutur Wawan, pada Kompas.com (19/8/2021).
Meski beberapa hal bersifat tersentral pada pemerintah pusat semisal pasokan vaksin, dan keputusan pembatasan, namun pemerintah daerah bisa melengkapi dengan kebijakan yang bersifat lokal.
"Soal vaksin, bantuan sosial, obat-obatan daerah tidak bisa berbuat banyak karena ada sentralisasi sistem logistik. Yang bisa dilakukan di daerah ya kebijakan yang bersifat lokal dan mikro," kata dia.
Lebih jauh, pemerintah daerah juga harus memahami psikologis warganya yang beragam.
Bagi masyarakat yang tidak percaya Covid-19 sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, pemerintah daerah harus turun tangan memberikan edukasi. Termasuk, jika diperlukan, menyiapkan format sanksi.
"(Sanksi) Saya kira tidak efisien, susah . Ya simbolik perlu lah dalam arti yang buka seenaknya disegel itu penting, itu perlu. Tapi yang lebih penting soal kesadaran dan partisipasi masyarakat, sanksi penting untuk menunjukan bahwa ini serius," ucap Wawan.
