Akankah debat terakhir Pilpres 2019 menghadirkan visi strategi jitu bagi arah dan strategi perekonomian ke depan?
DEBAT terakhir Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019) malam, patut ditunggu-tunggu karena berkaitan dengan ekonomi. Jelas, ini pasti terkait mulai dari isi perut sampai kesejahteraan seluruh anak bangsa Indonesia.
Masing-masing pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan memaparkan resep-resep jitunya dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Akan seperti apakah itu?
JIKA ditelusuri, setiap pemerintahan memiliki resep sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Mulai dari Soekarno, Soeharto, hingga terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masing-masing punya kebijakan spesifik dalam perekonomian.
Sebelum menginjak ke strategi mendorong ekonomi masing-masing capres, ada baiknya melakukan flashback mengenai perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu:
Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan hyperinflasi.
Kepemimpinan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Saat memerintah, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).
Soeharto juga mengadaptasi teori WW Rostow mengenai tahap pertumbuhan ekonomi, yang dimulai dari pertanian, industri, hingga tahapan tinggal landas.
Namun di akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia didera krisis ekonomi akibat melemahnya nilai tukar yang merembet ke berbagai lini kehidupan.
Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai era transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi.
Pada eranyalah, posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 bisa kembali tumbuh menjadi 0,79 persen pada 1999.
Pada masa Habibie pula, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998.
Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.
Masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen.
Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen.
Kendati naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil.
Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005.
Harga komoditas yang booming turut memberi kontribusi pada kondisi perekonomian era SBY. Namun di paruh kedua pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat.
PADA masa pemerintahannya, Joko Widodo (Jokowi) merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing.
Namun demikian, belum pulihnya harga komoditas seperti sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya, serta kelesuan ekonomi global membuat grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY.
Di awal kampanye 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen. Namun, hingga menjelang habis periode kepemimpinan pasangan ini, pertumbuhan ekonomi tertahan di kisaran 5 persen.
Mengutip BPS, berikut ini data pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak era reformasi, termasuk empat tahun era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2018):
Meski perekonomian Indonesia tidak tumbuh sampai 7 persen, para pengamat menyatakan pemerintah masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi ketika pada saat yang sama perekonomian global sedang tidak menguntungkan.
Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bersamaan dengan fenomena British Exit (Brexit) sudah membuat ekonomi dunia mengalami kelesuan. Namun, Indonesia tetap bisa mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi ketimbang negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Terlepas dari kondisi yang ada, isu pertumbuhan ekonomi akan menjadi isu yang menarik dalam debat terakhir. Bagi Jokowi, isu ini akan menjadi kredit positif sekaligus bisa menjadi sorotan terhadap pencapaian yang ada selama ini.
Sementara bagi Prabowo, isu pertumbuhan ekonomi akan menjadi amunisi untuk menarik lebih banyak dukungan.
Lantas, bagaimana janji-janji dan strategi dari masing-masing calon dalam kaitannya dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional?
Dalam paparan berikut ini akan diuraikan satu persatu strategi yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
SETELAH tahu tren realitas selama masa pemerintahan saat ini, Jokowi- Ma'ruf Amin memilih tidak mematok target tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Di sini, pasangan calon nomor urut 1 ini mematok pertumuhan ekonomi di kisaran 5 persen.
Meski demikian, pasangan ini menyatakan tidak ada alasan untuk tidak menaikkan angka pertumbuhan meski kondisi perekonomian global dilanda kelesuan. Bahkan lembaga keuangan seperti Dana Moneter Internasional (IMF) pun telah menurunkan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi global pada 2019, menjadi kisaran 3,3 persen.
Total ada sembilan misi yang dipatok pasangan ini dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural. Implementasi pembangunan infrastruktur ini antara lain membangun interkoneksi di Jawa dan Sumatera, dengan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta pembangunan di wilayah perbatasan guna menurunkan biaya logistik.
Selain infrastruktur, pasangan ini juga akan memperluas akses perumahan dan bedah rumah bagi lima juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
Selain itu, Jokowi juga berkomitmen, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri, dalam kepemerintahannya ke depan.
Kemudian, pasangan petahana tersebut berencana mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru seperti mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberi nilai tambah dan fokus melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru alias Bali Baru, serta mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
ISU pertumuhan ekonomi juga tak luput dari perhatian pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Pasangan ini memiliki lima fokus utama dalam visi misinya, yang salah satunya terkait strategi pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan rakyat, adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkannya, pasangan ini memiliki beberapa program aksi. Di antaranya, melakukan pengembangan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.
Pasangan ini juga menjanjikan untuk memperbaiki produktivitas perekonomian dengan tujuan memperbaiki angka ICOR (Incremental Capital to Output Ratio).
Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter juga menjadi misi dari pasangan ini. Caranya, dengan meningkatkan harmonisasi kebijakan sektor moneter—Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK)—, sektor fiskal, dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.
Salah satu yang menjadi kartu as dari pasangan Prabowo-Sandi adalah ingin membangun infrastruktur tanpa harus berutang. Ini sekaligus upaya untuk mengatasi permasalahan tingginya utang pemerintah dan BUMN untuk merealisasikan program-program pemerintah.
Sebagaimana diketahui, ada kenaikan utang perusahaan pelat merah yang cukup signifikan di akhir 2018 yakni menjadi Rp 2.394 triliun. Realisasi itu meningkat tajam dari posisi di 2017 yang sebanyak Rp1.623 triliun. Mayoritas dana yang diperoeh dari utang itu digunakan untuk kebutuhan investasi.
Selain BUMN, utang pemerintah juga mengalami kenaikan. Per Desember 2018, utang pemerintah mencapai Rp 4.418,30 triliun. Angka ini setara 29,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau di bawah batas yang ditetapkan yaitu 60 persen dari PDB.
Untuk mengatasi naiknya utang tersebut, pasangan ini memiliki sejumlah strategi. Caranya adalah meningkatkan tambahan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan lain yang bisa diambil adalah dari efisiensi belanja negara. Tambahan itu bisa dialokasikan untuk infrastruktur.
Sementara untuk pelibatan BUMN, pasangan Prabowo-Sandiaga ingin memastikan kondisi keuangan perusahaan, apakah memiliki likuiditas dan solvabilitas yang bagus. Skema lainnya adalah mengoptimalkan skema public private partnership (PPP) ataupun dengan skema investasi swasta murni.
