Bagi yang tak mencoba mengenali lebih dalam, Megawati Soekarnoputri bisa jadi "hanya" anak presiden yang lalu jadi presiden.
Judes. Susah ditanya. Emak-emak yang pidato politiknya tak jauh-jauh dari topik cabai dan dapur.
Akankah regenerasi PDI-P juga bakal jadi sekadar mitos di bawah bayang-bayang roh Soekarno yang mewujud sebagai dinasti?
SUDAH topiknya tak jauh-jauh dari soal cabai dan urusan dapur rakyat, pidato politik Megawati Soekarnoputri suka melompat-lompat. Teks pidato sering tak cocok dengan yang dia ucapkan di podium.
Bilang ada empat poin, di poin ketiga terselip topik urusan emak-emak di rumah, lalu poin keempat terlewat tak jadi disebut. Itu salah satu contoh yang sering terjadi tiap kali meliput kegiatan Megawati.
Buat wartawan cetak, ini tak terlalu jadi banyak persoalan. Bisa bertanya lebih lanjut setelah acara.
Namun, bagi wartawan media online—yang satu kalimat pun bisa jadi berita tersendiri—, ini persoalan. Konteksnya bisa lepas.
Bicara soal bertanya, Megawati juga bukan sosok yang dianggap cukup ramah. Salah memulai, bisa jadi persoalan besar.
"Kamu siapa? Kok langsung main tanya. Perkenalkan diri dulu!"
Dasar wartawan, ada kesempatan bertemu narasumber bawaannya suka menyelonong bertanya tanpa ba bi bu. Nah, kalau cara itu dipakai saat bertemu Megawati, siap-siap saja dapat "semprotan" bukannya jawaban pertanyaan.
"Kamu siapa? Kok langsung main tanya. Perkenalkan diri dulu!" adalah teguran paling standar yang bisa meluncur dari bibir Megawati untuk wartawan yang asal serobot.
Sudah begitu, boro-boro jadi mengenalkan diri, Megawati sudah berlalu dari depan mata di tengah lingkaran pengamanan.
Untuk mendekatinya memang tak gampang. Ada sosok-sosok berseragam safari yang rapat mengelilingi, setiap kali dia bergerak.
Ruang kosong antara Megawati dan lingkaran pengamanan itu rata-rata cukup longgar, sehingga doorstop pun makin susah.
Namun, apakah hanya kesan-kesan buram seperti itu yang bisa dilekatkan pada Megawati? Apakah dia juga "sekadar" anak presiden yang mendadak berpolitik lalu bisa jadi presiden juga?
Ini memang tulisan dari wartawan bau kencur yang baru meliput setelah era reformasi. Namun, selalu ada cerita baru—atau baru terungkap—dari sosok Megawati, bahkan di era yang figur segenerasinya dianggap sudah tak relevan dengan para millenial.
Bagaimanapun, masa depan juga dipengaruhi oleh seberapa mau para pelaku pada hari ini mempelajari sejarah.
Bagi Indonesia, Megawati rasanya adalah salah satu yang perlu disimak kalau mau bicara soal perjalanan bangsa dan negara ini, apa pun perspektif yang hendak disimpan kemudian.
Pidatonya untuk konsumsi publik saat membuka Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bali, Kamis (8/8/2019), pun menggelegar tak seperti yang jamak terjadi.
Ini kisah Megawati, per hari ini.
BANYAK orang bisa saja mengira Megawati Soekarnoputri baru mengenal politik pada 1987. Yaitu saat dia terpilih menjadi anggota DPR.
Itu yang tampak. Namun, bagi Megawati, politik bak sudah menyatu dengan urat darahnya.
Guru politiknya pun tak pilih tanding. Tak lain dan tak bukan adalah Soekarno, proklamator dan Presiden pertama Indonesia, yang adalah ayahnya.
"Guru politik saya ya Pak Karno. Setiap ada kesempatan, pelajaran itu datang," kata dia dalam sebuah perbincangan yang pernah diikuti Kompas.com.
Buku Cerita Kecil dari Cikini mengonfirmasi. Begitu pula buku Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat. Setelah Fatmawati—istri Soekarno—meninggalkan istana pada 1957, Megawati sudah jamak mendampingi Soekarno dalam acara-acara formal kenegaraan.
Lalu, saat berpidato dalam pembukaan Kongres V PDI Perjuangan (PDI-P) di Bali, Kamis (8/8/2019), misalnya, Megawati sedang membahas Pancasila. Di antara banyak paparannya pun dia menyisipkan kalimat semacam, "Perspektif yang diajarkan Soekarno kepada saya...."
Ada banyak kesempatan Megawati bercerita soal bapaknya. Bukan cerita nostalgia. Namun, data. Lalu, visi.
Bahkan, cerita soal kota tujuan Kompas.com saat mendapat penugasan baru pun bisa dia kupas panjang lebar, termasuk soal visi Soekarno tentang daerah itu.
Soekarno bisa jadi adalah singa podium. Hanya saja, kalau rakyat yang harus dipertaruhkan, dia bisa bungkam seribu bahasa.
Ini adalah salah satu momentum penting yang diingat Megawati, terkait pelengseran Soekarno oleh Soeharto.
Saat itu, dukungan politik dan rakyat masih sangat kuat untuk Soekarno. Cukup untuk melawan. Tapi pilihan itu tak pernah diambil Soekarno.
Bahkan soal membaca gestur orang, Megawati mengakui di Cerita Kecil dari Cikini, dia belajar dari Soekarno.
Karenanya, cukup bagi Megawati untuk membaca hal buruk sedang terjadi ketika dia dijemput Guntur Soekarnoputra di kampusnya pada awal Oktober 1965. Mas Tok, panggilan Guntur, hanya mengucap kalimat pendek, "Ayo pulang dulu."
Demikian pula soal pembawaan diri. Soekarno yang mewajibkan putri-putrinya belajar menari sejak kecil bisa jadi merupakan fondasi bagi postur berdiri Megawati yang selalu tegak hingga kini.
Sepanjang kenangan kawan-kawannya, nyaris tak ada tawa Megawati yang meledak, begitu juga kesedihan. Perkecualian hanya terjadi saat Megawati kehilangan suami pertamanya, Surendro—yang meninggal dalam tugas di Papua pada 1970.
Ketika Taufiq Kiemas—suami yang mendampingi Megawati sejak 1973—meninggal pada 2013, tak ada pula mencuat cerita kesedihan yang berlebihan dari Megawati. Duka tetap kental terpancar, tapi tidak berlebihan ditampakkan—apalagi di depan publik.
Selera dan cara berpakaian perempuan bernama legkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri ini pun diakui di situ banyak dipengaruhi oleh apa yang disukai sang proklamator.
Setidaknya, cerita-cerita tersebut meluncur dari penuturan teman-teman Ega—panggilan Megawati dari sang ayah yang dipakai juga oleh teman-temannya.
Sampai hari ini, belum ada satu pun buku yang sepenuhnya dapat disebut sebagai biografi utuh Megawati.
Saat peluncuran buku The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong, Megawati bertutur memang berulang kali menolak bujukan penulisan buku biografi.
"Kamu enggak tahu (kisah hidup saya) banyak dukanya daripada sukanya. Nanti tulis (biografi saya) pas lagi senang," ujar Megawati yang juga punya nama panggilan Adis— kependekan Gadis—dari ibunya ini, Rabu (23/1/2019).
Cerita duka perjalanan hidup Megawati sedikit banyak berseliweran dalam buku Cerita Kecil dari Cikini. Namun, kepekaan dan empati Megawati juga bermunculan di sana-sini dalam buku itu.
Paling simpel, Megawati bersedih hati ketika hanya dia yang bersepatu saat pertama kali sekolah. Kesedihan putrinya ini membuat Soekarno membelikan seluruh teman Megawati sepatu yang sama.
Tidak heran pula bila salah satu penulis buku Megawati dalam Catatan Wartawan: Bukan Media Darling Biasa terngiang-ngiang jawaban yang dia dapat saat berbincang dengan perempuan Indonesia yang paling lama menjadi ketua umum partai politik ini.
Dalam percakapan pada 1992, Megawati ditanya mengapa dia tak seperti anak-anak presiden yang lain. Jawaban Mega, Bung Karno pernah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa yang perlu dibantu adalah rakyat Indonesia supaya tidak menderita.
"Jangan kau pikirkan tentang dirimu, pikirkan tentang Indonesia yang masih menderita," ujar Megawati menirukan bapaknya, yang dikutip di situ.
Kisah duka Megawati tak bisa dilepaskan dari peristiwa pelengseran Soekarno dari pusat kekuasaan.
De-Soekarnoisasi, penafian atas segala yang berkorelasi dengan Soekarno, yang dilakukan rezim Soeharto menggenapinya.
Namun, puluhan tahun kemudian, situasi sulit masih terus mengitari perempuan yang lahir dan tumbuh hingga masa remaja di Istana Negara ini.
Misalnya, terkait salah satu isu dalam penyusunan UU Pemilu Presiden tak lama selepas reformasi—awal dari era pemilihan langsung presiden—adalah pendidikan minimal calon presiden.
Megawati menjadi sorotan di balik syarat yang hingga sekarang tak pernah diganti, calon presiden berpendidikan minimal tamatan SMA. Aturan itu dituding hanya alasan untuk meloloskan Mbak Mega, sebutannya di kancah politik.
Yang tidak banyak orang tahu, saat Soekarno lengser dan harus meninggalkan Istana Negara dalam pakaian piama pada 1967, Megawati adalah mahasiswi Universitas Padjajaran di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dia berhenti kuliah ya karena status bapaknya yang lalu jadi tahanan politik di Bogor. Belakangan Soekarno ditahan di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Pada awal 1970-an, Megawati juga mencoba kuliah lagi di Universitas Indonesia, tapi juga tak selesai.
Mungkin soal syarat pencalonan presiden kurang menggambarkan kesusahannya. Namun, cerita bahwa dia mencuci sendiri baju orang serumah, mungkin mulai terasa tak terbayangkan oleh orang awam yang hanya melihatnya sebagai tokoh nasional.
Jauh sebelum itu, Megawati sudah harus berpisah tempat tinggal dengan ibunya, Fatmawati, pada 1957. Lalu, salah satu upaya pembunuhan pada bapaknya pada 30 November 1957 juga mewarnai perjalanan hidupnya—dikenal sebagai tragedi Cikini.
Tragedi tersebut merengut nyawa. Belum lagi yang terluka bahkan menjadi disabilitas seumur hidup. Cita-cita calon pilot kandas karena ada pecahan granat tertanam tak bisa diambil dari paru-paru dan pundaknya.
Lalu, dia yang menikah muda untuk ukuran anak sekarang, harus kehilangan suami pada 1970, dengan satu anak berusia di bawah tiga tahun dan satu lagi masih di dalam kandungan.
Namun, memang peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menjadi awal mimpi buruk panjang bagi Megawati dan saudara-saudaranya. Siapa pun yang dekat bahkan sekadar dianggap punya relasi dengan Soekarno dipinggirkan dari jalur utama sejarah Indonesia.
KONON, karena tak ada dokumennya juga, anak-anak Soekarno dari Fatmawati punya kesepakatan pada 1982. Mereka tak akan tampil di panggung politik.
Faktanya, pada 1986, nama Megawati masuk jajaran pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tepatnya, salah satu pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Jakarta Pusat.
PDI adalah salah satu hasil fusi partai politik rancangan Soeharto, atas nama stabilisasi politik. Menggaungkan jargon ekonomi pembangunan, Soeharto menjadikan penyederhanaan jumlah partai sebagai cara mewujudkan stabilitas politik.
Dari setidaknya ada 29 partai politik—jumlah peserta Pemilu 1955—fusi partai politik hanya membuka ruang bagi tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan PDI.
Seperti halnya PDI, PPP merupakan gabungan dari partai politik yang sebelumnya ada. Fondasi PPP adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).
Adapun Golongan Karya adalah "kelompok" baru bentukan Soeharto dan pendukung jargon ekonomi pembangunannya. Semua orang dari kelompok pekerja diharuskan masuk ke sini. Jaringannya sampai ke kecamatan, ketika PPP dan PDI hanya boleh sampai kabupaten kota.
Sempat efektif menata dan mendorong kinerja perekonomian pada 1970-an, pada akhirnya Golkar menjadi alat bagi Soeharto untuk menegasikan semua kelompok politik lain dari pusat kekuasaan.
Yang lain hanya "pelengkap" dan "pantes-pantes". Atau, berani melawan maka lenyap. Kekuatan signifikan pada Pemilu 1955 seperti Masyumi, misalnya, dipinggirkan. PKI, karena digaungkan sebagai dalang Gerakan 30 September 1965, hilang dari peta politik.
Berdiri pada 10 Januari 1973, partai ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banya (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.
Adalah Sabam Sirait yang disebut membawa kembali Megawati ke panggung politik. Katanya, ajakan sudah datang sejak 1980-an, tak disebut eksplisit waktunya, lewat perbincangan di warung makan. Tanggapan Megawati saat itu dibilang hanya tertawa.
Namun, pertemuan demi pertemuan, melibatkan Megawati atau hanya ada Taufiq Kiemas, meluluhkan anak Soekarno yang pernah menjadi petugas pengibar bendera pusaka sewaktu duduk di bangku SMA.
Babak baru politik nasional lahir pada 1986. Kesepakatan keluarga tinggal cerita. Pada tahun ini, Megawati mulai menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.
Belakangan Mas Tok—panggilan Guntur Soekarnoputra—sempat juga muncul di panggung politik. Guntur tampil berorasi dalam kampanye untuk Pemilu Presiden 2009. Salah satu lokasi orasinya adalah di Rengasdengklok.
Lokasinya, di lapangan di seberang rumah yang pernah menjadi tempat tujuan Soekarno dan Mohammad Hatta "diculik" para pemuda pejuang yang menuntut kemerdekaan segera diproklamasikan—dicatat sejarah sebagai Peristiwa Rengasdengklok.
Kembali ke Megawati, kehadirannya membuat perolehan suara dan kursi DPR bagi PDI melejit. Dengan dia menjadi juru kampanye nasional, PDI meraup 40 kursi DPR pada Pemilu 1987, melonjak dari perolehan 24 kursi pada Pemilu 1982.
Perolehan suara PDI setelah Megawati bergabung pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992 seakan jadi alarm bagi penguasa. Upaya untuk meredam langkah politik trah Soekarno pun tampak nyata pada peristiwa-peristiwa berikutnya.
Selain pemilu, momentum politik pada 1992 bagi Megawati adalah Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara. Saat itu, PDI dipimpin Soerjadi. Namun, kongres bubar tanpa keputusan.
Kisruh mewarnai kongres di Medan. Dugaan yang muncul adalah campur tangan rezim Orde Baru dengan membentuk kelompok penentang di internal PDI. Lalu, kelompok ini membuat kericuhan di Kongres.
Karenanya, pada 1993 digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Jawa Timur. Itu pun, pemerintah tetap berupaya campur tangan dengan membentuk tim caretaker, yang dibilang berperan menuntaskan proses di kongres.
Praktiknya, caretaker ini disebut semata berupaya menjegal langkah politik Mega. Di akhir KLB Surabaya, Megawati menyatakan diri secara de facto menjadi Ketua Umum PDI.
Argumentasinya, dalam pemandangan umum pengurus partai, Megawati mendapatkan 245 dukungan dari total 305 utusan. Usai KLB Surabaya, Musyawarah Nasional (Munas) PDI digelar di Kemang, Jakarta Selatan.
Nyaris, munas pun tak menghasilkan keputusan. Sampai, ada campur tangan AM Hendropriyono dan Agum Gumelar. Saat itu mereka adalah Pangdam Jaya dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Sebagaimana penuturan para peliput yang turut menulis buku Megawati dalam Catatan Wartawan: Bukan Media Darling Biasa, proses panjang itulah yang mengantarkan Megawati menjadi Ketua Umum PDI pada 1993.
Toh, badai politik buat Megawati masih jauh dari usai. Selain Alexander Litay yang menjadi Sekretaris Jenderal PDI, banyak pengurus lain dianggap bak bom waktu untuk kepengurusan Megawati. Buku yang sama menyebut orang-orang itu antara lain Soerjadi, Fatimah Achmad, dan Buttu Hutape.
Dan, goyangan itu datang pada 1996.
Pada 1996, peristiwa besar terjadi. Seolah persoalan internal PDI, tetapi peristiwa ini yang kemudian hari menggoyang konstelasi perpolitikan nasional. Perisitwa itu hari ini dicatat sebagai kerusuhan 27 Juli alias "kudatuli".
Inilah noktah dualisme kepemimpinan partai politik bernoda campur tangan penguasa yang lalu berujung tragedi.
Semua berawal dari upaya 16 fungsionaris DPP PDI yang condong kepada penguasa menggelar kongres pada 22 Juni 1996.
Saat niat tersebut mencuat, kepengurusan Megawati hasil Munas 1993 di Kemang—kelanjutan KLB Surabaya—langsung membebastugaskan mereka.
Seperti dilansir harian Kompas edisi 20 Juni 1996, pembebastugasan itu dimuat dalam Keputusan Ketua Umum DPP PDI Nomor 01-KU/KPTS/VI/1196. Walau demikian, kongres itu tetap terlaksana dengan dibuka dan ditutup Menteri Dalam Negeri Yogie S Memed.
Hasil dari kongres yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, tersebut adalah penunjukan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai Sekjen PDI. Dukungan pemerintah makin kentara dengan pelegalan kepengurusan PDI versi Soerjadi.
Dukungan bahkan disampaikan oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid. Menurut Syarwan, Pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan. Berdasarkan asas legalitas, Pemerintah juga tidak akan mengakui adanya tandingan atau DPP PDI pimpinan Megawati.
Meski begitu, Syarwan menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan ikut campur terhadap penyelesaian masalah internal partai. Namun, dukungan terhadap Megawati tetap mengalir. Tidak hanya dari kader PDI, dukungan juga diberikan oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi yang menentang rezim Soeharto.
Berbagai bentuk dukungan diperlihatkan, dari pernyataan sikap hingga menggelar mimbar bebas. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama dalam pemberian dukungan perlawanan kubu Megawati terhadap intervensi Rezim Orde Baru.
Berbagai mimbar bebas dan aksi demonstrasi pun digelar di kantor DPP PDI. Hal ini tentu janggal terjadi di masa Rezim Orde Baru yang memberlakukan hukuman subversif secara ketat. Meski begitu, Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung menegaskan bahwa ABRI tidak akan ikut campur untuk menduduki kantor DPP PDI.
"Biar mereka (Soerjadi dan kawan-kawan) yang mengusahakannya sendiri. Itu masalah mereka, kok," kata Feisal, dikutip dari harian Kompas terbitan 26 Juni 1996.
Meski demikian, aparat keamanan menilai aksi mimbar bebas di DPP PDI mengganggu ketertiban umum. Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata menginstruksikan agar kegiatan mimbar bebas dihentikan.
Polsek Menteng pun mengirim surat bernomor B/434/VII/1996/Sektro Mt pada 23 Juli 1996 yang meminta mimbar bebas dihentikan. Surat ditujukan kepada Megawati sebagai penanggung jawab kegiatan di Kantor DPP PDI.
DPP PDI pimpinan Megawati kemudian memberikan surat jawaban kepada Kapolsek Menteng yang isinya menganggap tidak ada alasan yang kuat dan mendasar untuk menghentikan kegiatan mimbar bebas itu.
Surat tanggapan itu dibuat 24 Juli 1996 dan ditandatangani Ketua DPP PDI Suparlan SH dan Sekjen Alex Litaay.
Selain mimbar bebas, perlawanan juga dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPID) yang mewakili PDI kubu Megawati kemudian mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan Kongres Medan.
Gugatan disampaikan kepada Fatimah Achmad dan kelompok 16 fungsionaris, juga untuk Menteri Dalam Negeri, Panglima ABRI, dan Kapolri.
Dikutip dari harian Kompas edisi 5 Juli 1996, gugatan kepada Mendagri dan Panglima ABRI didasarkan atas keterlibatannya secara langsung atau tidak langsung dalam mempersiapkan, merekayasa, serta membiayai kongres.
Sedangkan terhadap Kapolri didasarkan putusan Kapolri yang dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai aturan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Bermacam upaya penyelesaian sengketa dualisme itu tidak menemui hasil.
Hingga terjadilah peristiwa "Sabtu Kelabu" pada 27 Juli 1996. Massa yang mengaku pendukung Soerjadi menyerang dan berusaha menguasai kantor DPP PDI.
Harian Kompas terbitan 13 Oktober 1996 menulis, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa kerusuhan itu mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.
Komnas HAM juga menilai terjadi beragam pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, serta pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.
Momentum baru bagi Megawati adalah ketika reformasi akhirnya bergulir setelah lengsernya Soeharto pada 1998.
Keluar dari PDI, Megawati lalu mendirikan PDI Perjuangan untuk bertarung di Pemilu 1999.
Karisma Megawati membahana. PDI-P besutannya menjadi pemenang Pemilu dengan memperoleh 33,74 persen suara. Sementara, PDI Soerjadi hanya mengantongi 0,33 persen.
Namun, kemenangan partai ini tak serta-merta menjadikan Megawati sebagai Presiden Indonesia. Saat itu, memilih presiden masih menjadi kewenangan MPR. Pemilu langsung baru digelar pertama kalinya pada 2004.
Manuver poros tengah yang dimotori Amien Rais menjadi pengalang tujuannya ke Istana Negara. Ceritanya, pada suatu ketika, tokoh PNI menanyakan arah tujuan Megawati mengarungi samudera politik Indonesia kali ini.
Jawaban yang diberikan Megawati, singkat saja. "Naar Medan Merdeka Utara". Menuju Jalan Medan Merdeka Utara, merujuk ke istana yang pernah dia tinggali semasa kecil.
Hasil Pemilu 1999 menempatkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden keempat Indonesia, menggantikan BJ Habibie.
Roda sejarah terus berputar. Waktu mengantar Megawati menjadi Presiden kelima Indonesia sekaligus perempuan pertama yang memimpin negeri ini pada 2001. Tepatnya, 23 Juli 2001.
MPR juga yang kemudian melengserkan Gus Dur lewat Sidang Istimewa. Megawati yang sebelumnya menjadi wakil presiden, menggantikannya di tampuk kekuasaan.
Meski begitu, capaian ini tak bersambut kemeriahan terutama oleh internal partainya. Di kantor DPP PDI-P di Pecenongan, Jakarta Pusat, hanya tampak 30 satuan tugas partai yang mengamankan kantor.
"Tidak ada perintah khusus berkaitan dengan pelantikan Ibu Mega. Setiap warga PDI-P hanya diminta untuk menjaga lingkungan masing-masing," kata Richard GE Tulis, Ketua DPD PDI-P Jakarta Pusat sebagai koordinator satuan tugas itu, seperti dikutip harian Kompas edisi 24 Juli 2001.
Mereka hanya diminta mencegah kericuhan akibat provokasi pihak lain.
"Kami tentu saja gembira dengan pengangkatan Mbak Mega. Hanya, seperti pesan Mbak Mega, kegembiraan ini tidak boleh ditunjukkan secara berlebihan," kata Henny Kumbariyam (37), Wakil Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang ditemui di Posko PDI-P di kawasan Karet.
Di posko itu, simpatisan PDI-P sejak pukul 08.00 mengikuti jalannya SI MPR dari siaran televisi atau radio. Diseling jeda maghrib, di panggung yang mereka dirikan, sebuah grup band mengiringi para penyanyi dari utusan cabang PDI-P Jakarta Pusat.
Sekitar 100 orang menikmati hiburan yang disajikan. Bagi Jimmy Aryana Semeth (43), korban kasus 27 Juli 1996 yang ditemui di bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, kemenangan Megawati ini terasa biasa-biasa saja dan tidak perlu dirayakan secara berlebihan.
"Memang sudah haknya meski saya lebih senang Mbak Mega jadi presiden tahun 1999 atau 2004 sekalian."
Alasan di balik keheningan atas pengangkatan Megawati sebagai presiden ini tak lain dan tak bukan adalah Gus Dur yang tak langsung menerima keputusan MPR tersebut. Relasi personal para tokoh reformasi memanas.
Hubungan baik Gus Dur dan Megawati meruncing. Amien Rais yang semula menolak Megawati sebagai presiden berbalik angin. Terlebih lagi, situasi politik dan ekonomi pasca-reformasi juga terasa tidak menentu selama pemerintahan Gus Dur.
Gus Dur, misalnya, berseteru hebat dengan DPR saat menyebut lembaga legislatif itu seperti taman kanak-kanak. Bahkan, Gus Dur sempat mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Mahkamah Agung (MA) memutuskan dekrit yang dikeluarkan Gus Dur bertentangan dengan hukum. Lalu, pada 23 Juli 2001, parlemen yang berseberangan kubu menyatukan kekuatan dengan Megawati.
Saat itu, Gus Dur ditinggal pergi. Sendiri. Itulah juga alasan utama kemenangan Mega atas kursi presiden berlangsung sunyi.
Lagi-lagi, waktu yang seolah bercanda dengan Megawati. Menjadi petahana berpasangan dengan Hamzah Haz dari PPP pada Pemilu Presiden 2004, Megawati tak dapat mempertahankan kursi kepresidenan dalam pemilihan yang pertama kalinya digelar langsung untuk kursi presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Jusuf Kalla, melaju tak terbendung. Menteri ESDM di kabinet Megawati itu menang telak. Berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pemilu 2009, Megawati tetap tak dapat mengungguli SBY yang kali ini berpasangan dengan Boediono.
Namun, 10 tahun di luar pemerintahan pada akhirnya mendapatkan terang. Joko Widodo yang pada saat-saat terakhir ditetapkan menjadi calon presiden dari PDI-P pada Pemilu Presiden 2014 tak terbendung, berduet dengan Jusuf Kalla.
Bukan berarti tantangan usai. Kemenangan ini tak didukung oleh dukungan mayoritas kursi di parlemen, setidaknya pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Kabinet yang dijanjikan ramping ternyata tambun, kabinet tersandera tawar-menawar politik.
Dengan segala lika-liku perjalanan hidup sekaligus naik turun gelombang politik, Megawati tampil beda saat membuka Kongres V PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar kongres kelima di Bali, mulai Kamis (8/8/2019) hingga Sabtu (10/8/2019).
Sejak menjadi Ketua Umum PDI pada 1993 lalu membangun dan menahkodai PDI-P hingga sekarang, praktis Megawati selalu menjadi orang nomor satu di partainya. Fakta ini dia sadari betul.
"Saya ini dibenci tapi dirindu. Capek ya jadi ketua umum. Lama juga saya ini jadi ketum," celetuk dia di tengah pidato politik pembukaan Kongres V PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).
Sudah bertahun-tahun kepemimpinannya mengundang tanya bagi para pemerhati.
Di namanya ada kata "demokrasi". Praktiknya, regenerasi tak terlihat sampai hari ini. Bagi banyak orang, apalagi yang tak suka, dua kalimat tersebut adalah kritik klasik bagi PDI-P.
Namun, bagi Puan Maharani—putri Megawati dari perkawinan dengan Taufiq Kiemas—PDI-P masih membutuhkan figur ibunya.
Dia pun memastikan Ketua Umum PDI-P tidak akan berganti di kongres kali ini. Seluruh utusan Dewan Perwakilan Daerah PDI-P dari 34 provinsi telah sepakat memilih Megawati sebagai ketua umum untuk sampai lima tahun ke depan.
"Pengalaman beliau selama ini sebagai Ketua Umum PDI-P, juga sebagai Presiden kelima (Indonesia), dan juga pernah menjadi wapres, tentu saja masih dibutuhkan PDI Perjuangan untuk mengawal semua program yang ada di PDI Perjuangan," ujar Puan di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Dalam pidatonya, Megawati menyatakan bahwa kongres akan memutuskan pedoman evaluasi dan konsolidasi tiga pilar, petugas partai di legislatif dan eksekutif, serta pedoman interaksi politik antara partai dan pemerintah.
"Untuk melahirkan sinkronisasi kebijakan politik pembangunan yang etis, ilmiah, sekaligus ideologis," tegas Megawati.
Baru dari situ, kata dia, regenerasi akan menemukan jalan terang.
"Temukan jalan perubahan untuk menyongsong regenerasi di internal bangsa maupun global!" perintah Megawati kepada seluruh kadernya.
Syaratnya, sebut dia, PDI-P harus mampu menjadi partai pelopor melaui kristalisasi ideologi sedalam-dalamnya.
"Kristalisasi itu apa? (Harus) masuk sunsum, pikiran, rasa, roh, jiwa. (Ini semua) dibutuhkan untuk menjadikan PDI-P sebagai partai pelopor."
Untuk itu, lanjut ia, perlu satu kedisiplinan penuh, baik disiplin ideologi, teori, tindakan, maupun gerakan.
"Harus satu. (Untuk mewujudkan) partai ideologi yang solid bergerak," kata dia.
Pidato Megawati kali ini terasa ada nuansa berbeda. Lebih lepas, banyak tawa, tanpa beban menyentil kader, tak risih mengungkit "kelakuan" partai-partai politik lain.
Meski begitu, roh Soekarno juga tetap lekat.
"Ada Bung Karno bersama kita. Yakin enggak? (Nanti dibilang) sekarang Bu Mega (bisa) supranatural? Enggaklah!" ujar dia sendiri dari podium.
Dia menjelaskan maksud kebersamaan Bung Karno dengan PDI-P adalah karena ada Pancasila. Sebelumnya, Megawati menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan dibuat oleh Soekarno.
Soekarno, kata dia, menggali saja Pancasila yang sejatinya memang sudah ada di Bumi Indonesia.
"Kita berjuang dengan Pancasila untuk kemenangan bangsa dan negara!" kata dia menegaskan maksudnya.
Sebagaimana ajaran Bung Karno, ungkap dia, rakyat seharusnya adalah sumber sekaligus tujuan praktik politik. Kepercayaan juga yang menurut dia telah membuat partainya bangkit hingga capaian saat ini.
"Jangan ingkari kepercayaan rakyat! Setialah kepada sumbermu, setialah kepada rakyat sebagai sumbermu! Jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi PDIP untuk membangkitkan semangat rakyat."
Dia pun mengajak, tak hanya kadernya tetapi seluruh rakyat Indonesia, untuk bangkit.
"Bangkitlah banteng-banteng di seluruh Tanah Air! Bangkitlah seluruh rakyat indonesia! Bangkit dengan jiwa Pancasila!"
Menurut Megawati, seluruh anak bangsa ini harus menyatukan jiwa pengabdian, yaitu mengabdi kepada Allah SWT, mengabdi kepada Tanah Air, dan mengabdi kepada bangsa Indonesia.
"Solid bergerak untuk Indonesia Raya! Indonesia yang sejati-jatinya merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!"
Naif. Dari banyak hal bisa dikritik dari Megawati, ini bukan salah satunya.
Perempuan yang pada 2019 berusia 72 tahun ini sadar betul bahwa perjuangan akan menghadapi banyak kesulitan. Namun, kata dia, perjalanan yang telah dilampaui sejauh ini membuktikan partainya bisa bertahan.
"Hidup juga kok, 10 tahun (di luar pemerintahan). Meski anak-anak (kader), pertamanya menggerutu.. saya jawab sama... Kalau kamu mau jadi menteri, keluar dari PDI-P! Ora pateken (tidak ada masalah sama sekali)!" ujar dia.
Pada hari ini, lanjut Megawati, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 untuk periode kedua, seharusnya jadi jawaban atas semua gerutuan tersebut.
"Tapi (sekarang presidennya adalah) Jokowi, harus banyak menterinya. Karena, kita pemenang (pemilu presiden) dua kali. Ya iyalah!" tegas dia.
Dia pun dengan jenaka menyentil praktik yang selama ini terjadi soal rebutan kursi kabinet. Bahkan partai yang tak meraup cukup dukungan suara di pemilu legislatif, misalnya, tetap meminta jatah kursi menteri.
"Ini kongres partai. Bapak Presiden, saya minta dengan hormat, PDI-P akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak!" diikuti gerakan berjoget kecil di podium "mencandai" audiensnya.
Mega menegaskan bahwa selama partainya solid, semua kesulitan akan dapat diatasi. Syaratnya, ulang dia, partai tak pernah meninggalkan rakyat sebagai sumber dan tujuan politik.
"(Selama begitu), yakinlah kita tidak akan pernah surut!".
Pidato Megawati kali ini cukup menggetarkan. Namun, tetap saja Ketua Umum PDI-P adalah Megawati Soekarnoputri.
Akan seperti apa masa depan partai ini? Akankah PDI-P sedang melestarikan politik dinasti?
Pertanyaan soal politik dinasti sejatinya memang tak hanya mengarah ke PDI-P dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Namun, partai ini memang yang sekarang "paling senior" yang sekaligus ditengarai punya gelagat itu.
Meski lebih tua dibandingkan PDI-P, Partai Golkar selewat reformasi "sibuk" menyebar kader ke berbagai partai anyar dan belum menghadirkan sosok sekuat Akbar Tanjung pada eranya.
Partai-partai 'papan atas" lain punya kecenderungan tergantung pula pada figur tertentu. Sebut saja SBY untuk Partai Demokrat dan Prabowo Subianto untuk Partai Gerindra.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang perolehan suaranya pada Pemilu 2019 cukup mengejutkan nyaris tak punya tokoh dengan kharisma mendekati Gus Dur.
Dukungan akar rumput Nahdlatul Ulama dan pilihan mengusung kandidat yang tepat dapat disebut sebagai penyelamat suara PKB sejauh ini.
Barangkali hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akar rumputnya tak terlalu ambil pusing dengan pertarungan elite. Pada Pemilu 2019, suara partai ini tembus 8 persen, padahal berada di luar pemerintahan.
Founding Father House (FFH) pada Maret 2019 menggelar survei yang kurang lebih mengafirmasi bahwa trah Soekarno masih lekat dengan PDI-P. Hanya bila Jokowi mau menjadi Ketua Umum PDI-P, tren itu diperkirakan bisa bergeser.
"Saat disodorkan nama Prananda (anak kedua Megawati) dan Puan, responden memilih Puan. Kalau disodorkan Jokowi, baru keluar dari trah Soekarno, signifikan memilih Jokowi," ujar peneliti FFH Dian Permata dalam perbincangan, Rabu (7/8/2019) malam.
Dian menyebut, dinasti dalam partai politik merupakan salah satu pekerjaan rumah politik Indonesia.
Kalaupun ada partai yang tidak didominasi suatu trah tertentu, lapisan terdekat pimpinan tertingginya pun bukan orang-orang yang diharapkan bisa membuat banyak perbedaan dan perubahan.
"Nyaris tidak tampak regenerasi yang menghadirkan figur-figur baru potensial di semua partai politik. Dulu pernah ada, tetapi cerita sudah berubah. Ini tantangan kita bersama," tegas Dian.
Akankah PDI-P melanggengkan dinasti semata? Ataukah dia pun bakal menjadi partai pelopor termasuk untuk sistem kepartaian dan perpolitikan secara keseluruhan? Apa yang kali ini ada di benak Megawati?
