JEO - Peristiwa



Pertarungan
Dua "Matahari"
di Pilkada Depok 2020

Sabtu, 31 Oktober 2020 | 15:44 WIB

Kota Depok di Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu wilayah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020. 

Petahana pecah kongsi, masing-masing maju sebagai calon wali kota di Pilkada Depok 2020.

Ini riwayat, geliat perpolitikan, dan bacaan peluang dari pertarungan Pilkada Depok 2020 yang disebut bak laga El Clasico di kancah sepak bola.

DUA "matahari" bertarung di Pilkada Depok 2020. Mohammad Idris dan Pradi Supriatna, yang saat ini masih dalam satu perahu memimpin Kota Depok, kini pecah kongsi. Dulu kawan, kini lawan.

Idris, petahana Wali Kota Depok, berupaya mempertahankan jabatannya. Idris berduet dengan Imam Budi Hartono, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menjabat anggota DPRD Jawa Barat.

Sementara Pradi, petahana Wakil Wali Kota Depok, kini mengincar kursi yang diduduki Idris. Politisi Partai Gerindra ini maju didampingi kader perempuan PDI Perjuangan, Afifah Alia.

Pasangan dua "matahari" ini akan bertarung dalam Pilkada Depok yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Pada Pilkada Depok 2015, Idris diusung menjadi calon wali kota menggantikan kader PKS Nur Mahmudi Ismail. 

Idris berasal dari kalangan nonpartai.

Idris berasal dari kalangan nonpartai. Ia lekat dengan citra pendakwah dan dikenal dekat dengan PKS.

Meski begitu, Ia bukan orang baru di pemerintahan. Saat Nur Mahmudi masih memerintah pada periode 2011-2016, Idris adalah wakilnya.

Sementara itu, Pradi merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Depok saat ini. Ia juga bukan orang baru di jagat politik Kota Depok.

Pradi sempat mencalonkan diri menjadi calon wakil wali kota pada 2010, mendampingi Yuyun Wira Saputra, tapi tumbang oleh Nur Mahmudi-Idris.

Pada Pilkada Depok 2015, Pradi mencoba peruntungan untuk kali kedua. Ia digaet oleh Idris sebagai calon wakil.

Pradi merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Depok.

Kala itu, berbekal sembilan kursi, Gerindra tak bisa mengusung sendiri pasangan calon kepala daerah di Depok. Partai politik di Depok minimal harus punya 10 kursi di parlemen untuk mengusung pasangan calon.

PKS menjadi pengusung utama pasangan Idris-Pradi. Pasangan ini berhadapan dengan pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi yang diusung PDI-P dan Golkar.

Dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2016, Idris-Pradi menang telak dengan perolehan 411.367 atau 61,91 persen suara, menundukkan pasangan Dimas-Babai yang hanya meraup 253.086 atau 38,19 persen suara.

Profil Dua Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada Depok 2020 - (KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO)

Empat tahun tampaknya bukan waktu yang cukup bagi Idris dan Pradi menjaga keharmonisan yang mereka pupuk sejak berkampanye bersama pada 2015.

Keretakan hubungan di antara mereka memang tak ditunjukkan secara telanjang, baik oleh Idris maupun Pradi, melalui pelbagai pernyataan.

Namun, PKS dan Gerindra rupanya perang dingin di dalam pemerintahan Kota Depok.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

TAK KEBAGIAN PORSI

Foto kolase memperlihatkan Wali Kota Depok Mohammad Idris (kiri) di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (16/12/2019), dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (13/2/2020). Kedua petahana tersebut akan beralih head to head merebut kursi Wali Kota Depok pada pemungutan suara Pilkada 2020, Desember mendatang.
KOMPAS.com/ANGGITA NURLITASARI - VITORIO MANTALEAN
Foto kolase memperlihatkan Wali Kota Depok Mohammad Idris (kiri) di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Senin (16/12/2019), dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (13/2/2020). Kedua petahana tersebut akan beralih head to head merebut kursi Wali Kota Depok pada pemungutan suara Pilkada 2020, Desember mendatang.

RUMOR bahwa Idris dan Pradi tak lagi harmonis di Balai Kota semakin benderang ketika pandemi Covid-19 melanda.

Kota Depok, pada Maret 2020 menjadi sorotan nasional setelah warganya menjadi pasien pertama Covid-19 di Indonesia. Tak ayal, semua mata mengarah ke Depok.

Pemkot Depok coba bergerak cepat dengan segera menyusun Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Isinya, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Depok, dari kepala dinas hingga camat.

Gugus tugas dikomandoi langsung oleh Idris. Namun, dalam tim gugus tugas, tak tercantum nama Pradi Supriatna.

Menurut klaim kubu Pradi, bukan saat pandemi Covid-19 saja mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Ini antara lain disampaikan anak buah Pradi di kepengurusan partai, Hamzah, yang kini menjabat sekretaris tim pemenangan Pradi-Afifah.

“Kalau orang mengatakan, sama-sama incumbent (petahana dengan Idris), iya. Tapi Bang Pradi ini sebagai wakil tidak banyak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," kata Hamzah dalam acara Deklarasi Pradi-Afifah, Kamis (3/9/2020).

Bahkan, lanjut Hamzah, kebijakan-kebijakan penting yang mestinya didiskusikan dengan wakil, jarang sekali atau bahkan tidak sama sekali diajak, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan oleh wali kota.

Idris Abdul Somad dan Pradi Supriyatna saat mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Depok 2015 di KPU Depok, Senin (27/7/2015). Di Pilkada Depok 2020, mereka pecah kongsi, masing-masing maju menjadi calon Wali Kota Depok.
KOMPAS.com/ALSADAD RUDI
Idris Abdul Somad dan Pradi Supriyatna saat mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada Depok 2015 di KPU Depok, Senin (27/7/2015). Di Pilkada Depok 2020, mereka pecah kongsi, masing-masing maju menjadi calon Wali Kota Depok.

Meskipun, Hamzah mengakui, wakil kepala daerah memang tak berwenang mengambil kebijakan, menurut UU Pemerintahan Daerah. Namun, ia merasa, seyogianya ada ajakan untuk melibatkan wakil kepala daerah sebelum kepala daerah mengambil keputusan.

Selain itu, partai-partai politik yang turut berkeringat memenangkan Idris semestinya juga diajak bicara. Namun, menurut dia, Idris memegang kendali penuh pemerintahan Kota Depok.

“Seharusnya pemimpin kita yang dilahirkan dari koalisi ingat bahwa ia dilahirkan dari koalisi partai, relawan, ormas, dsb,” ujar Hamzah.

Hamzah pun mengaku selalu selalu mengingatkan orang-orang yang lupa terhadap asalnya dengan ungkapan "tidak dilahirkan dari pohon bambu".

“Kalau dia lahir dari bambu mungkin dia lupa semuanya. Jadi itu yang terjadi. Itu yang dilupakan. Jadi dia lupa punya wakil," lanjut Hamzah.

Secara undang-undang, ulang Hamzah, memang wali kota yang berwenang membuat keputusan dan kebijakan. 

"Tetapi karena kita didukung oleh koalisi maka kita harus berbagi tugas dan kebijakan yang akan dibuat harus sama-sama dirumuskannya,” tambah Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok tersebut.

Kompas.com berupaya meminta klarifikasi barik dari Idris maupun PKS terkait klaim ini. Namun, hingga naskah ini disusun, baik Idris maupun Ketua DPD PKS Kota Depok sekaligus Ketua Tim Pemenangan Idris-Imam, Mohammad Hafitd Nasir, tak menanggapi permintaan wawancara Kompas.com.

Alhasil, situasi ini menjadi dalih Gerindra untuk pecah kongsi dengan Idris dan gerbong PKS-nya. Jelang akhir 2019, Gerindra bahkan sudah mengawali penjaringan internal, mencari kandidat guna bertempur di Pilkada Depok 2020.

Memasuki 2020, penjajakan koalisi dengan partai-partai di Depok dimulai. Saat itu, sikap Gerindra sudah final sejak awal, tak akan lagi bersekutu dengan PKS.

“Kalau Gerindra, kami sudah tidak mau kalau dengan PKS. Makanya kami sudah tidak berkomunikasi dengan PKS. Kan sudah pernah (koalisi dengan PKS) dan sudah pernah dikhianati. Buat apa kita, masa mau dibohongi dua kali?" ujar Hamzah, Kamis (2/7/2020).

 

 MENU ARTIKEL: 

 

HARAPAN KEBARUAN

DEPOK kadung kondang sebagai basis kuat PKS, bahkan tak jarang dijuluki “ibu kotanya” partai berlogo padi dan bulan sabit berlatar simbol serupa bentuk kabah itu.

PKS sudah membuktikan bahwa hegemoni mereka sanggup bertahan di Depok tak hanya dalam satu periode kekuasaan.

Mereka "menguasai" Depok tiga periode berturut-turut alias 15 tahun, yaitu lewat dua periode kepemimpinan Nur Mahmudi dan satu periode Idris.

Sebelumnya, Depok sempat dipimpin oleh Badrul Kamal, kader Partai Golkar. Badrul melanjutkan kepemimpinannya saat kota itu mekar dari status kota administratif di Kabupaten Bogor pada 2000 hingga akhir masa jabatan pada 2005.

Setelahnya, Depok dikuasai PKS hingga hari ini. Bahkan, hasil Pemilu Legislatif 2019, Fraksi PKS menguasai parlemen di Depok.

Mencari figur

Harapan akan munculnya pemimpin baru menyeruak jelang Pilkada Depok 2020. Sejumlah hasil survei menunjukkan fenomena tersebut.

Salah satu di antaranya, hasil survei Masyarakat Madani Peduli Depok (Mama Pede) yang bekerja sama dengan Center For Social Political Economic And Law Studies (CESPELS).

Sebanyak 50,4 persen warga Depok yang disurvei berharap pembangunan di Kota tersebut bisa lebih baik dengan memberi kesempatan kepada tokoh baru.

"Sisanya, yaitu 49,6 persen memberi kesempatan lagi pada pemimpin daerah saat ini, " kata ketua Masyarakat Madani Peduli Depok, Abdul Rohim Marbun kepada wartawan di salah satu kafe Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jumat (10/1/2020), seperti dikutip dari Warta Kota.

Pengunjung melintas di Alun-alun Kota Depok yang baru diresmikan Wali Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Minggu (12/1/2020). Alun-alun tersebut memiliki berbagai macam fasilitas olahraga, gerai UMKM, hingga working space.
KOMPAS.com/M ZAENUDDIN
Pengunjung melintas di Alun-alun Kota Depok yang baru diresmikan Wali Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Minggu (12/1/2020). Alun-alun tersebut memiliki berbagai macam fasilitas olahraga, gerai UMKM, hingga working space.

Sementara itu, hasil jajak pendapat yang dilakukan Klinik Digital Vokasi Universitas Indonesia menemukan nama Iwan Fals, musisi kawakan Indonesia yang bertempat tinggal di Depok, menjadi yang paling diinginkan warga Depok untuk jadi wali kota mulai tahun depan.

Fenomena ini juga sebetulnya telah terbaca dari tingginya angka golput pada Pilkada 2015.
Kala itu, angka golput bahkan hampir menyamai total perolehan jumlah suara sah yang diraup Idris-Pradi dan Dimas-Babai.

Kedua pasang kandidat meraup total 664.453 suara, sedangkan angka golput mencapai 557.576 orang.

Geliat awal

Geliat politik untuk meruntuhkan hegemoni PKS mulai tampak pada pengujung 2019. Jelang akhir tahun, lima partai politik—yakni Partai Gerindra, PDI-P, PAN, Golkar, dan PPP—sepakat membentuk Koalisi Depok Bangkit.

Namun, bukan nama baru yang diusung oleh koalisi tersebut untuk menggusur PKS, melainkan nama Pradi Supriatna. Sesama petahana.

"Kami semua di Koalisi Depok Bangkit (KDB) ini sepakat (calon) wali kotanya Pradi. Menurut kami, dia juga paling berpengalaman di antara semua, dan lebih mudah diajak berinovasi karena Depok kan perlu terobosan,” ujar Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok, Ikravany Hilman saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2019).

Dua bulan berselang, peta politik berubah. Gerindra dan PDI-P, dua partai raksasa yang saat ini sedang mesra di kancah nasional, sepakat berkoalisi di Depok.

Keduanya muncul sebagai kekuatan utama di Pilkada Depok karena menguasai 20 dari 50 kursi di DPRD Kota Depok.

Adapun partai-partai di luar Gerindra dan PDI-P, yang perolehan kursinya kurang dari lima, sepakat membentuk poros baru bernama Koalisi Tertata (tertib, taat, dan takwa) agar bisa menjadi kekuatan politik.

Deklarasi Koalisi Tertata yang terdiri dari PAN (4 kursi), Demokrat (3 kursi), PKB (3 kursi), dan PPP (2 kursi) itu dihelat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada Februari 2020. Hanya PSI yang memiliki satu kursi di DPRD Depok yang tak bergabung di koalisi ini.

Dengan total 12 kursi di parlemen, Koalisi Tertata dapat menjadi kuda hitam dengan mengusung nama calon sendiri. Namun belakangan, wacana itu tak pernah mewujud.

"Kami mencoba membuat deklarasi, Sabtu kemarin. Kami (PAN), bersama Demokrat, PPP, PKB, menyatukan persepsi, visi, dan misi. Kami akan terbuka untuk melakukan komunikasi politik dengan siapa pun," ujar Sekretaris Jenderal DPD PAN Kota Depok, Fitri Haryono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (3/1/2020).

Fitri mengklaim, pembentukan koalisi ini sebagai wujud sikap bahwa keempat partai tersebut bakal satu suara menghadapi Pilkada Depok 2020.

Harapan kebaruan juga sempat muncul dengan mentasnya nama-nama di luar partai politik.

Di luar itu, Golkar yang memiliki lima kursi di DPRD Depok tak tergabung dalam poros mana pun, seperti halnya yang terjadi dengan PSI.

Harapan kebaruan juga sempat muncul dengan mentasnya nama-nama di luar partai politik, yang beberapa di antaranya berasal dari kalangan muda.

Ada Bayu Adi Permana, eks kader PKS yang memutuskan keluar bersamaan dengan friksi internal PKS. Jelang Pilkada Depok 2020, tampang Bayu tampak di banyak titik melalui baliho-baliho yang berdesain warna-warni gaya millenial.

Muncul pula Rama Pratama, juga eks kader PKS yang tiba-tiba mendeklarasikan diri pada Januari 2020, dengan slogan andalan “Segarkan Depok”.

Namun, yang paling menyita perhatian adalah duet Yurgen Alifia Sutarno dan Reza Zaki. Mereka serius maju melalui jalur perseorangan.

Yurgen, eks wartawan sekaligus alumnus Oxford University sempat menjajal peluang melenggang ke Senayan pada Pemilu Legislatif 2019 lewat PSI. Pria 28 tahun itu gagal lolos ke parlemen.

Lalu, sebagai warga Depok, Yurgen mencoba turut meramaikan kontestasi Pilkada Depok 2020. Bersama Reza Zaki—dosen sekaligus eks kader Nasdem yang juga gagal nyaleg pada Pemilu Legislatif 2019—, Yurgen menghimpun dukungan KTP untuk memperoleh legitimasi maju lewat jalur independen.

Dalam deklarasinya di pengujung 2019, Yurgen dan Zaki menyebut pemerintahan di Depok selama 15 tahun terakhir “amatir dan tidak ilmiah”.

Sementara itu, PKS di level Kota Depok kemudian menggelar pemilihan raya (pemira), sebuah mekanisme internal di partai itu, untuk mencari kader jagoan buat bertempur di Pilkada Depok 2020.

Ada tiga kader PKS yang diadu dalam Pemira, yakni Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), Moh Hafid Nasir (Ketua DPD PKS Depok/Anggota DPRD Kota Depok), dan T Farida Rachmayanti (Anggota DPRD Kota Depok).

Saat itu, PKS sesumbar bahwa siapa pun calon yang dijagokan tak akan memengaruhi kedigdayaan mereka di Depok. 

Ketua tim pemenangan pemilu PKS Kota Depok, Ade Supriatna, mengklaim, mereka akan rutin mengadakan survei internal jelang Pilkada Depok 2020 guna mengukur sejauh mana elektabilitas PKS.

"Kami melihatnya objektif melalui survei terhadap kepuasan masyarakat, kemudian popularitas, dan elektabilitas (calon dari PKS)," ujar Ade, Kamis (13/2/2020).

Dari survei itu, ungkap Ade, tingkat kepercayaan terhadap calon dari PKS disebut sangat tinggi.

"Artinya, sosok yang nanti maju tidak begitu penting asal di belakangnya ada PKS," tegas Ade.

Ade menolak menyebutkan angka-angka hasil survei yang dia maksudkan itu. Namun, dia kukuh menyatakan bahwa kepercayaan terhadap partainya sangat tinggi di Depok.

"Angkanya masih cukup meyakinkan untuk PKS kembali menguasai Kota Depok," ujar dia waktu itu.

Lantaran pada saat itu cukup pede dengan kekuatan sendiri, PKS masih merasa belum perlu melirik kembali Idris yang notabene bukan kader mereka.

Presiden PKS saat itu Sohibul Iman, bahkan sempat menyatakan bahwa pihak eksternal “hanya ban serep” buat menghadapi Pilkada Depok 2020.

Idris, dalam perbincangannya dengan wartawan justru terkesan pasrah.

"Kalau saya kan tergantung masyarakat. Kalau masyarakat mau memilih saya, ya saya nanti akan siap untuk maju," ujar Idris ketika ditemui wartawan di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020).

Idris menyiratkan hanya bisa pentas lagi di pilkada jika ada partai politik yang ingin mengulurkan tangan.

Gambaran kehendak masyarakat menurut dia akan terlihat dari hasil survei yang ada, termasuk soal elektabilitas. 

"Lihat hasil surveinya seperti apa, nanti elektabilitasnya tinggi atau tidak. Ini kan gambaran kehendak masyarakat. Jangan-jangan elektabilitas saya rendah," kata dia.

Idris menyiratkan hanya bisa pentas lagi di pilkada jika ada partai politik yang ingin mengulurkan tangan. Walau berstatus petahana dan namanya sudah beken, dia tampak enggan maju sebagai calon independen.

"Kalau masyarakat sudah oke, tapi 'kendaraannya' tidak punya, kan kita tidak bisa sampai-sampai," jelas Idris.

Keengganan Idris buat maju dari jalur independen cukup rasional menilik waktu yang ia miliki buat menghimpun syarat dukungan 85.107 KTP warga Depok sangat terbatas.

Bahkan, duet Yurgen Ailfia-Reza Zaki yang sudah bergerak sejak akhir 2019 untuk menghimpun KTP pun akhirnya gagal memenuhi jumlah tanda tangan yang dipersyaratkan.

Total fotokopi KTP yang dihimpun oleh 426 relawan Yurgen-Zaki hanya mencapai 69.037 lembar.

“Sampai dengan hari terakhir (pendaftaran bakal calon independen), yaitu 23 Februari 2020 pukul 24.00 atau batas terakhir waktu yang telah ditentukan, KPU Kota Depok tidak menerima berkas dukungan dari satu pun bakal calon. Yurgen dan Zaki sampai dengan batas yang ditentukan, tidak datang untuk menyerahkan berkas dukungan," kata Ketua KPU Kota Depok, Nana Shorbana, Senin (24/2/2020).

Kepastian calon

Tak banyak hal baru soal konstelasi partai politik pada kurun Maret dan April 2020. Maklum, selama dua bulan itu, pemerintah dan masyarakat sedang sibuk-sibuknya dengan pandemi Covid-19 yang baru saja melanda negeri, termasuk di Depok.

Akan tetapi, tiba-tiba kubu Gerindra dan PDI-P melontarkan pengumuman penting, mereka sepakat mengusung Pradi Supriatna-Afifah Alia maju di Pilkada Depok 2020.

“Untuk Pilkada Depok 2020, kami sudah memutuskan, calon wali kota adalah Bapak Pradi dan kader kami ibu Afifah sebagai calon wakil wali kota Depok,” ungkap Ketua DPP PDI-P Kota Depok, Sukur Nababan, Kamis (7/5/2020).

Hingga dua bulan lamanya sejak pengumuman dari Gerindra dan PDI-P itu, baik kubu PKS maupun Koalisi Tertata masih belum merilis nama tandingan. Gerindra-PDI-P pun mengakui, mereka memang berupaya curi start.

“Kami tidak mau buang-buang waktu yang kami punya, selagi yang lain masih sibuk cari kendaraan, masih sibuk cari sopirnya, keneknya, kami sudah siap masuk tol. Sudah fixed berpasangan,” ujar Ketua Tim Kerja Koalisi Gerindra-PDI-P, Nurozi, Senin (6/7/2020).

Pertengahan Juli 2020, Idris yang tak banyak bicara soal progres peluangnya mencalonkan diri di Pilkada Depok 2020 tiba-tiba angkat suara.

Alhamdulillah, nanti pada waktunya saya akan deklarasi dengan pasangan. Jadi insya Allah saya juga termasuk yang mendapatkan kendaraan, dari (Koalisi) Tertata plus PKS,” sebut Idris kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

Selain mendapat angin segar akan jadi calon wali kota lagi, Idris berujar bahwa dia diberi syarat oleh PKS agar mampu mengumpulkan kekuatan politik. Salah satu syaratnya, memastikan partai-partai pendukung lain tak keberatan jika wakil Idris menjadi jatah PKS.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

DINAMIKA POLITIK
DI MENIT-MENIT TERAKHIR

Dua pasang kandidat di Pilkada Depok 2020, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (kanan) dan Pradi Supriatna-Afifah Alia usai pengundian dan penetapan nomor urut di Aula Raffles Hills, Depok, Kamis (24/9/2020) pagi.
DOK. POLRES METRO DEPOK
Dua pasang kandidat di Pilkada Depok 2020, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (kanan) dan Pradi Supriatna-Afifah Alia usai pengundian dan penetapan nomor urut di Aula Raffles Hills, Depok, Kamis (24/9/2020) pagi.

MENDEKATI akhir masa pendaftaran bakal calon kandidat Pilkada Depok pada September 2020, peta koalisi yang masih cair pelahan mempelihatkan bentuk. Kunci perubahan peta politik ada pada Koalisi Tertata.

Ketua DPC PPP, Qonita Luthfiyah, sempat menyebut bahwa Koalisi Tertata bakal mendukung Idris, kendati kursi wakil sudah digaransi bakal jadi milik PKS, bukan koalisinya.

"(Koalisi) Tertata dari awal memang sudah membidik petahana, yaitu Pak Idris. Alhamdulillah sudah direspons oleh beliau. Bahkan, kami sudah melakukan, walaupun bukan deklarasi, tetapi pernyataan sikap," ungkap Qonita saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Menurut Qonita, pernyataan sikap Koalisi Tertata sudah dilakukan pada Juni 2020. Pada waktu itu, ujar dia, rapat pimpinan DPC PPP memutuskan mendukung Idris.

"Dan memang itu sesuai kesepakatan teman-teman di Demokrat dan PAN," jelas Qonita.

PKB batal bergabung dalam Koalisi Tertata.

PKB tak disebut Qonita sebab partai besutan Muhaimin Iskandar itu rupanya memilih berpisah. PKB menyeberang ke kubu Pradi cs.

Sekretaris DPC PKB Kota Depok, Iwan Setiawan, mengatakan bahwa spirit pembentukan Koalisi Tertata adalah membangun koalisi yang keluar dari mainstream yang ada. Wujudnya, mencari pemimpin alternatif dari yang sudah ada walaupun sebatas wakil.

"Ternyata makin ke sini, Pak Idris didukung Tertata, tapi wakilnya juga dari PKS. Ya kami tidak mau saat itu," ungkap Iwan, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Menurut Iwan, pilihan yang tersisa cuma dua, yakni mengusung nama baru di luar Idris dan Pradi, atau berlabuh kepada Pradi.

"Juga PKB kan lahir dari Nahdlatul Ulama. Arahan dari para kiai atau kami sebut mereka orangtua, memang kami tidak mungkin untuk bersama dengan PKS," imbuh Iwan.

PKB, Golkar, dan PSI pada gilirannya menunjukkan sinyal bakal merapat ke Pradi cs. Khusus Golkar, penjajakan dengan kubu Gerindra-PDI-P ternyata sudah dilakukan sejak lama, meski Golkar sebelumnya sempat bersafari juga ke kubu PKS.

"Kami memang lagi intens berkomunikasi dengan Pradi. Keputusan final gabung koalisi yang menentukan adalah DPP. Kami hanya melaporkan memang kami komunikasi intens dengan Pradi. Nanti DPP yang jawab," jelas Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz.

PSI menyusul bergabung ke gerbong Pradi. Partai yang baru nyemplung di kancah politik Kota Depok ini jauh-jauh hari sudah menyatakan sikap bahwa tujuannya berkontestasi di Depok adalah mengakhiri rezim PKS.

PSI sudah menutup pintu untuk bergabung dengan koalisi yang ada PKS di dalamnya.

Di samping menyoroti kebijakan publik di Depok yang dianggap compang-camping selama PKS berkuasa, PSI merasa bahwa partainya tidak sejalan dalam hal ideologi dengan PKS. Salah satunya soal usulan Perda Kota Religius.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Andi Lumban Gaol Andi, menyatakan, PSI sudah menutup pintu untuk bergabung dengan koalisi yang ada PKS di dalamnya.

Oleh karena itu, menurut Andi, satu-satunya opsi bagi partainya pada Pilkada Depok 2020 otomatis merapat ke kubu oposisi yang dimotori Gerindra-PDI-P.

"Kalau untuk PKS, kami tertutup. Kemungkinan besar hanya ada dua calon nanti. Salah satu calon kan telak sudah partai pengusungnya pasti PKS. Kami sudah sepakat prioritas kami mengakhiri rezim PKS selama 15 tahun ini," ujar Andi, Selasa (11/8/2020).

Masih di Agustus 2020, PKS yang tak banyak bersuara akhirnya memastikan bahwa Imam Budi Hartono bakal maju mendampingi Idris di Pilkada Depok. Imam disebut memperoleh hasil yang paling bagus selama pemira internal PKS.

Konstelasi partai politik di Depok tampak sudah final ketika memasuki September 2020, atau empat hari jelang pendaftaran bakal kandidat Pilkada Depok dibuka oleh KPU. 

Barisan Idris cs diisi koalisi berbekal 21 kursi di parlemen, dimotori oleh PKS (12 kursi) dan didukung Koalisi Tertata dengan 9 kursi akibat ditinggal PKB.

Sehari jelang pendaftaran bakal kandidat dibuka KPU, PAN berpindah kubu.

Sementara itu, kubu Pradi cs sudah mendominasi dengan bekal 31 kursi di parlemen, dari duet Gerindra-PDI-P (20 kursi), ditambah Golkar (5 kursi), PKB (3 kursi), dan PSI (1 kursi).

Namun, bukan politik di Indonesia namanya jika tanpa kejutan. Sehari jelang pendaftaran bakal kandidat dibuka KPU, PAN berubah sikap.

Partai berlambang matahari itu menyatakan dukungannya terhadap Pradi-Afifah di menit akhir. 

Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno menilai, kans Pradi-Afifah memenangi pilkada lebih besar, meskipun selama 15 tahun terakhir Depok dikuasai PKS.

"Setelah kami berpikir dan menilai, memang 10 atau 5 tahun yang lalu pemilihan di Kota Depok itu sangat berbeda dengan sekarang. Lima tahun yang lalu, PKS mungkin begitu kuat," kata Igun kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

"Saya kira DPP lebih cerdas melihat kenapa kami memilih Pak Pradi. Dilihat dari popularitas, lebih yakin menang karena melihat koalisi gemuk seperti ini," tambah Igun.

Tibalah masa deklarasi bagi Pradi maupun Idris. Pradi cs kembali mendahului Idris cs.
Mereka deklarasi sehari lebih cepat ketimbang lawannya, yakni pada Kamis (3/9/2020).

Dalam deklarasi itu, Pradi cs mengumumkan koalisi gemuk bernama “Koalisi Depok Bangkit” yang terdiri dari Gerindra-PDI-P, Golkar, PSI, PKB, dan PAN.

Di samping itu, partai-partai di luar parlemen seperti Perindo, Nasdem, PBB, dan Hanura serta ormas-ormas macam Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Pemuda Pancasila (PP), dan Forum Betawi Rempug (FBR) juga menyatakan dukungannya kepada Pradi-Afifah.

Sehari berselang, giliran Idris cs yang melakukan deklarasi. Hanya dua partai parlemen di luar PKS yang kepincut, yaitu Demokrat dengan 4 kursi dan PPP dengan 2 kursi. Tambahannya, Partai Berkarya dari luar parlemen.

Dengan deklarasi kedua kubu, Pilkada Depok 2020 bak ajang pembuktian bagi PKS untuk dapat bertahan “dikeroyok” koalisi gemuk.

Gerbong “Koalisi Tertata, Adil, Sejahtera” yang mengusung Idris-Imam hanya dibeking 17 kursi di parlemen, sementara lawannya memiliki total 33 kursi di DPRD Kota Depok.

Setelah dipastikan menjadi calon, Idris dan Pradi resmi mengembalikan fasilitas negara dan cuti dari pekerjaannya, begitu masa kampanye dimulai pada 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Selama 71 hari masa kampanye itu, mereka meninggalkan Balai Kota di saat Depok masih jadi wilayah tertinggi penularan Covid-19 dengan lonjakan demi lonjakan yang terjadi saban harinya.

Posisi Idris dan Pradi untuk sementara digantikan oleh pejabat sementara (PJs) yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat, yakni Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

GAYA KAMPANYE
DUA CALON

Visi Misi Dua Pasangan Calon Pilkada Depok 2020 - (KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO)

SAMA-SAMA berstatus petahana, kedua kubu sesumbar bakal memenangi Pilkada Depok 2020 dengan selisih suara di atas 10 persen. Meski demikian, pendekatan kedua kubu cenderung bertolak belakang.

Kubu Gerindra-PDI-P berapi-api. Dengan dalih tak pernah dilibatkan selama memimpin Kota Depok, ditambah dengan kukuhnya hegemoni PKS selama 15 tahun terakhir, Pradi cs mengedepankan tema janji perubahan.

Selama 15 tahun terakhir, Depok dinilai belum menjadi rumah yang aman dan nyaman dan memanusiakan penghuninya.

"Lima belas tahun Kota Depok dibangun dengan serampangan tanpa visi yang jelas, dan absennya kepemimpinan yang menginspirasi dan memastikan setiap program dapat dieksekusi dengan baik," ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Pradi-Afifah, Hendrik Tangke Allo, dalam deklarasi, Kamis (3/9/2020).

Selama 15 tahun terakhir, lanjut Hendrik, Depok belum menjadi rumah yang aman dan nyaman dan memanusiakan penghuninya.

"Karena tidak dikelola dengan baik, Depok adalah rumah yang tidak nyaman berantakan dan sumpek. Oleh karena itu, saatnya untuk mengganti pengelola rumah kita bersama," lantang suara Hendrik.

Hendrik menyinggung pula banyak hal yang dianggap sebagai kemunduran PKS dalam mengelola Depok. Misal, soal minimnya pembangunan gedung SMP negeri di 11 kecamatan di Depok.

“Depok hanya memiliki 24-26 SMP negeri. Bandingkan dengan kota tetangga (Bekasi) yang terdiri dari 12 kecamatan, namun memiliki 57 SMP negeri,” ujar Hendrik.

Pengelolaan sampah juga tak luput jadi sorotan Hendrik. Komparasi dengan kota tetangga jadi jurus yang sama pula. 

“Selama 15 tahun Depok dibangun, soal sampah tidak kunjung terpecahkan, sementara di kota-kota lain bahkan bisa menjadikan sebagai sumber penghasil listrik,” tambah Hendrik.

Pradi cs pun tampaknya sudah bersiap menyerang balik narasi kampanye yang digaungkan Idris cs. Kampanye Idris cs, tentu saja mengedepankan segala capaian yang diraih selama berkuasa.

“Berbagai persoalan terus muncul di tengah Pemerintah Kota Depok mengejar penghargaan. Kita bisa melihat berbagai penghargaan yang diterima Kota Depok, kosmetik tebal yang tidak bisa melindungi keburukan wajah Kota Depok yang kita cintai bersama,” ujar Hendrik dalam kesempatan yang sama.

Dengan semua itulah, kata Hendrik, kepemimpinan baru harus diwujudkan di Depok.

“Saatnya mengganti pengelola rumah kita bersama. Kita benahi Depok sekarang, sekarang, dan sekarang. Kami menyatakan cukup sudah kesemrawutan pembangunan Kota Depok!” ujar dia.

Idris berpesan, lawan politik mereka saat ini hanyalah bagian dari keniscayaan demokrasi dalam hal kompetisi meraih kekuasaan.

Berkebalikan, gaya kampanye yang berkoar-koar itu dihadapi Idris cs dengan gaya yang cenderung kalem. Idris, sebagai motor koalisi, bahkan berupaya mengedepankan pesan persahabatan termasuk terhadap lawan politik yang selama ini berbagi kantor.

Idris berpesan, lawan politik mereka saat ini hanyalah bagian dari keniscayaan demokrasi dalam hal kompetisi meraih kekuasaan.

Ia bilang, “Jangan sampai ketidaksukaan kita melupakan kebaikan-kebaikan teman yang lain.”

Idris menggunakan perumpamaan perjalanan ke Surabaya sebagai penggambaran maksudnya.

"Ibarat dalam perjalanan, misalnya, kita mau ke Surabaya, ada yang turun duluan sampai Jogja, mungkin karena tertarik dengan taman-taman yang ada di Jogja, sehingga di Surabaya kita tidak bertemu. Itu biasa, enggak usah dipersoalkan," ujar Idris dalam deklarasinya, Jumat (4/9/2020).

Pesan Idris kepada para pendukung pun terdengar kalem saja. 

"Saya pesankan ke seluruh pendukung dan relawan juga, kemenangan adalah bagaimana saat kita bisa menampilkan kebaikan-kebaikan. Tampilkan perilaku santun kepada siapa pun. Kita tidak menganggap mereka musuh kita," kata dia.

Sisanya, Idris coba membesarkan hati para politikus yang telah bersedia mendukungnya walaupun kalah jumlah dibandingkan kubu lawan.

"Saya katakan kita tidak akan kalah lantaran jumlah kursi (di DPRD Depok). Ingat, kita bisa kalah, hina-dina, dan nista, kalau kita kalah niat," ungkap Idris di podium.

"Jangan pernah punya perasaan kita kalah hanya karena jumlah kursi partai pengusung kita lebih sedikit. Tujuh belas kursi ini telah menjadi syarat utama, tetapi satu kursi partai pengusung kita itu bernilai puluhan ribu," tambah dia di depan para pengusung dan pendukung.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

HITUNGAN POLITIK
PILKADA DEPOK 2020

PENGAMAT politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, berpendapat, dua kubu yang akhirnya bertempur di Pilkada Depok 2020 mencerminkan peta politik nasional saat ini.

Di level nasional, Gerindra pecah kongsi dengan PKS selepas Pemilu Presiden 2019 dan kini mulai mesra dengan PDI-P di lingkaran kekuasaan.

"Akan menarik ini kalau terjadi 'perang saudara', walaupun Depok adalah kandang PKS sejak dulu," ujar Adi kepada Kompas.com pada Selasa (28/7/2020).

"Ada peluang yang sama untuk menang (baik bagi Idris dan PKS maupun Pradi dan Gerindra-PDI-P). Pilkada Depok 2020 ini adalah ujian dua kekuatan besar sekaligus," tambah Adi.

Adi mengibaratkan duel petahana ini seperti laga "El Clasico", pertandingan akbar antara dua klub beken Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.

Dalam laga ini, selain saling tahu taktik dan cara menjegal lawannya, masing-masing kubu juga bertabur pemain bintang.

Dalam konteks Pilkada Depok 2020, masing-masing kubu dilimpahi kekuatannya sendiri-sendiri.

Ini El Clasico yang cukup ideologis. Ini klimaks pertarungan ideologi PDI-P dengan PKS

Kubu Pradi cs disokong oleh logistik digdaya dari dua partai raksasa yang sedang intim di level nasional, yakni Gerindra dan PDI-P. Ia dibeking oleh koalisi gemuk yang secara perolehan kursi di parlemen hampir dua kali lipat perolehan kursi pada koalisi Idris cs.

Sementara itu, koalisi bentukan PKS tak bisa dianggap remeh kendati sepi peminat.

Kesolidan mesin politik partai serta militansi relawan di akar rumput yang terbukti berhasil mempertahankan hegemoni PKS di Depok selama 15 tahun adalah senjata utama mengamankan suara di pilkada.

Di luar itu, lagi-lagi bak pertandingan Real Madrid vs Barcelona, Idris dan Pradi diprediksi sudah saling tahu isi dapur masing-masing sebagai sesama petahana.

Kans menang antara Idris dan Pradi disebut sama besar.

Lebih lanjut, pilkada kali ini juga dibumbui dengan unsur ideologis antara PDI-P dengan PKS.

"Saya melihatnya Pilkada Depok ini akumulatif dan sudah klimaks. Ada keinginan untuk mengganti dominasi PKS. Kemudian, lagi keras-kerasnya ini PDI-P melawan PKS di mana-mana sekarang," ujar Adi.

"Ini El Clasico yang cukup ideologis. Ini klimaks pertarungan ideologi PDI-P, kalau mau disederhanakan seperti itu, klimaks pertarungan ideologi dengan PKS," tambah dia.

"Kalau mau disebut, ini adalah pertarungan antara soliditas mesin partai berbasis kader ala PKS versus kekuatan partai dengan sumber daya ekonomi yang besar,” ujar dia.

 

 

 MENU ARTIKEL: 

 

MENAKAR PELUANG
KOALISI PKS

Pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono. Mereka bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang maju ke Pilkada Depok 2020, yang diusung oleh koalisi PKS, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Berkarya.
KOMPAS.com
Pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono. Mereka bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang maju ke Pilkada Depok 2020, yang diusung oleh koalisi PKS, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Berkarya.

PKS sebagai motor koalisi pengusung pasangan M Idris dan Imam Budi Hartono memang diprediksi tak akan menang mudah dalam Pilkada Depok edisi kali ini.

Selama 15 tahun atau tiga periode berkuasa di Depok—bahkan seperti telah menjadi kandang sendiri—, kini PKS berpotensi menemukan lawan sepadan.

"Ini ujian bagi PKS, apakah dia sanggup mempertahankan basis konstituennya, yaitu Depok, sebagai tanah kekuatan politik PKS," kata Adi.

Adi berpandangan, ujian berat untuk PKS pertama-tama datang dari kekuatan rivalnya, yaitu Gerindra dan PDI-P. Gelontoran logistik Gerindra dan PDI-P, bukan rahasia, lebih besar dibandingkan kemampuan logistik PKS.

Selama ajang pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya di kancah nasional, Gerindra yang akrab dengan PKS menjadi kunci penting dalam hal kemampuan logistik koalisi tersebut.

Pilkada Depok 2020 menjadi pertaruhan apakah mesin politik PKS yang terkenal kuat dan solid mampu bertahan seandainya dukungan logistik untuk mereka tak segarang dulu dengan hengkangnya Gerindra.

"Memang PKS walaupun hanya 12 kursi tetap solid karena di situ (Depok) basisnya. Sekarang, tantangannya adalah apakah bisa PKS tetap solid tanpa ada Gerindra di dalamnya di situ? Gerindra menyeberang dan akan menjadi lawan tanding utamanya," jelas Adi.

Namun, PKS bukannya akan dengan mudah takluk. Sekali lagi, Depok adalah kandang bagi partai berlogo bulan sabit itu. Kaderisasi relawan di level akar rumput sudah dilakukan secara telaten dalam waktu lama di wilayah ini.

Adi berpendapat, segarang-garangnya mesin politik Gerindra dan PDI-P di level nasional, belum tentu mereka mampu menaklukkan mesin politik PKS di Depok.

"Kalau melihat agresivitas tim sukses, kader, dan relawan di bawah, ya memang Idris dan PKS yang kuat. Relawannya sudah tumbuh lama. Mesin partai PKS di Depok tidak diragukan. Depok bagi PKS ini adalah satu-satunya wilayah yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan," ungkap Adi.

Ia melihat, justru kepungan Gerindra dan PDI-P berpotensi membuat relawan akar rumput PKS di Depok semakin solid. Terlebih lagi, banyaknya dukungan partai politik tak selalu berbanding lurus dengan kemenangan di pemilu.

Penentu paling utama adalah kerja keras para relawan di akar rumput untuk mengamankan suara di setiap jengkal wilayah.

"Sering kali kalau kita melihat di berbagai tempat, PKS juga beberapa kali dikeroyok tetapi tetap menang," ujar Adi.

Perasaan dikeroyok dan dikepung oleh kekuatan politik tertentu yang ingin mengalahkan mereka, imbuh Adi, justru membuat soliditas partai tim pemenangan semakin berlipat ganda. 

"Dan ada dampak politiknya juga ke masyarakat. Masyarakat kita sering kali suka dan mendukung partai politik yang 'dizalimi'," tuturnya.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

KANS
GERINDRA DAN PDI-P 
MENGGEMPUR PKS

Kedua kandidat bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok yakni Mohammad Idris - Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna - Afifah Alia berfoto bersama sebelum memulai rangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Selasa (8/9/2020).
WARTA KOTA/VINI RIZKI AMELIA
Kedua kandidat bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok yakni Mohammad Idris - Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna - Afifah Alia berfoto bersama sebelum memulai rangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Selasa (8/9/2020).

PRADI Supriatna bersama Afifah Alia dari koalisi yang dimotori Gerindra dan PDI-P dinilai tetap punya peluang untuk menang di Pilkada Depok 2020. 

Adi berujar, selain faktor figur Pradi yang notabene juga berstatus petahana, sokongan Gerindra dan PDI-P sebagai dua partai raksasa di belakang mereka jelas tak dapat dinafikan.

"Gerindra dan PDI-P punya segala-galanya untuk memenangkan pertarungan. Pengalaman tanding, iya (dalam Pemilu 2014 dan 2019), partai berkuasa, iya (di level nasional), dan calon yang diusung (adalah) petahana," tutur Adi.

Rivalitas panas kedua partai dalam Pemilu 2014 dan 2019 membuktikan bahwa mesin partai besutan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri itu dapat jadi penantang serius mesin PKS di Depok.

Mengalahkan PKS di kandangnya, Depok, dapat menjadi milestone tersendiri baik bagi Gerindra maupun PDI-P. Sehingga, bukan tak mungkin kedua partai raksasa itu bakal jor-joran di Pilkada Depok 2020.

"Pasti (mereka akan menggelontorkan logistik besar-besaran di Pilkada Depok 2020). Secara kasat mata, mereka punya segala-galanya dan akan mengerahkan segala-galanya," imbuh Adi.

"Masa iya, partai berkuasa (di level nasional) mengalahkan PKS yang partai menengah, susah banget?" katanya.

"Kalau melihat instrumen itu semua, bukan hanya berimbang pertarungannya, tetapi PDI-P dan Gerindra potensial untuk mengalahkan calon dari PKS. Itu kalau melihat kasat mata," ujar Adi.

 

 MENU ARTIKEL: 

 

TAK ADA KEBARUAN,
MENGANCAM
NETRALITAS ASN

Ilustrasi Kota Depok
SHUTTERSTOCK/SHUSTRIK S
Ilustrasi Kota Depok

PILKADA Depok 2020 resmi jadi ajang duel petahana. Siapa pun yang menang, ia sudah pasti merupakan bagian dari pemerintahan lima tahun ke belakang.

Hal ini membuat sebagian kalangan skeptis bahwa kandidat yang maju saat ini sanggup menjadi momentum perubahan bagi Depok.

"Kalau orang merasa lima tahun belakangan ini Depok tidak maju, karena wali kota dan wakilnya sekarang sama-sama maju berarti tidak ada harapan untuk kebaruan dan kemajuan Kota Depok," ujar Adi.

"Setidaknya ada wajah baru kalau mau. Kan saat ini dua calon yang akan maju adalah dua orang yang sekarang sedang berkuasa dan dianggap tidak beres kerjanya," tambah dia.

Adi menjelaskan, meski nama Pradi bukan bagian dari rezim PKS yang sudah berkuasa 15 tahun lamanya, tetap saja ia figur sentral dalam pemerintahan saat ini yang dikritik banyak orang.

Diakui atau tidak, Pradi tetap punya posisi dalam menentukan arah kebijakan di Depok sejak 2015. Nyatanya, kubu Pradi malah berlindung di balik dalih bahwa mereka “tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan”.

Maka, menurut Adi, andai Pradi cs kelak berhasil menggusur hegemoni PKS di Pilkada Depok 2020, hal itu tak akan menambah harapan bagi kebaruan di Depok.

"Karena kan siapa pun yang menang adalah mereka yang saat ini tidak memuaskan kinerjanya. Artinya kalau bicara Depok mau maju, susah berharap pada dua calon ini. Itu saja," tukas Adi.

Selain dianggap tak membawa kebaruan bagi Depok, majunya dua petahana di Pilkada Depok 2020 juga dicemaskan akan membawa tantangan berat bagi netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota.

Pelanggaran prinsip netralitas ASN dan penyalahgunaan bansos jadi sorotan.

Jauh-jauh hari, Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini mengaku telah meminta Idris dan Pradi agar tak mempolitisasi ASN, dengan diwajibkan lapor ke Menteri Dalam Negeri seandainya berniat melakukan rotasi, promosi, dan mutasi pegawai.

"Ini harus kami awasi masalah ASN, dalam hal ini 'aparatur susah netral'. Mengenai 'aparatur susah netral' ini yang bagaimana, sebab itu yang paling rawan dipolitisasi karena keduanya petahana," kata Luli kepada wartawan, Selasa (27/7/2020).

Di samping menaruh perhatian pada kemungkinan politisasi ASN, Luli berujar bahwa Bawaslu bakal mengawasi pula politisasi bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada Depok 2020.

"Yang harus kami awasi selain tahapan pilkada, ada isu strategisnya mengenai politisasi bansos dan kebijakan. Karena ada kebijakan dana Covid-19 dan seterusnya," ujar dia.

Adi Prayitno juga mengemukakan kekhawatiran senada. Menurut dia, Pilkada Depok 2020 rentan jadi ajang politisasi para ASN karena yang bertarung adalah dua bos mereka di Balai Kota, Idris versus Pradi.

Ia menilai, dengan situasi seperti ini, sebagian ASN akan cenderung "genit" ketika pemilu menjelang, dengan merapat ke salah satu kubu yang dianggap berpeluang besar menang demi keberlangsungan kariernya.

"Gontok-gontokan di dalam, pasti. Perang dingin di internal ASN, pasti ada. Di satu kantor departemen di Depok, misalnya, itu pasti isinya sudah terbelah antara yang ke Pradi dan ke Idris," kata Adi, Senin (7/9/2020).

Menurut Adi, fenomena menarik ASN dalam pusaran politik praktis tidak terjadi sekali atau dua kali, tetapi seakan menjadi fenomena lumrah setiap kali menjelang pemilu.

Adi berujar, ASN akan selalu menarik sebagai pengerek suara karena mereka dianggap punya modal yang cukup kuat untuk mempromosikan salah satu calon di jejaring akar rumput.

"Ada (sikap politik ASN) yang ditunjukkan dan tidak ditunjukkan. Namun, biasanya di level teknis dan praktis, bisa dilihat seberapa sering mereka nongkrong dengan siapa. Itu sudah terlihat mereka mendukung siapa," ungkap Adi.

Bahkan, lanjut Adi, di level ASN pun sebenarnya sudah saling tahu siapa mendukung siapa dan sebaliknya siapa tidak mendukung siapa. 

"Mereka tahu sama tahu," ujar Adi.

Akan seperti apa akhir pertarungan dua "matahari" sesama petahana di Kota Depok? Kita simak dan kawal bersama....

 

 MENU ARTIKEL: 

 

 

 

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.