Di tengah krisis pangan akibat pandemi Covid-19, masyarakat dunia justru dihadapkan pada persoalan sampah makanan yang semakin membawa bumi ke ambang kehancuran. Bukan hanya dengan sederet kebijakan pemerintah, persoalan itu rupanya dapat pula dicegah melalui memperbaiki kebiasaan kita sendiri.
NASIHAT orangtua agar “jangan menyisakan makanan, nanti makanannya menangis” rupanya tidak tertanam di sanubari kita orang Indonesia. Faktanya, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil timbulan sampah makanan terbesar di dunia.
Timbulan sampah makanan yang dimaksud merujuk pada dua definisi. Pertama, food loss, yakni makanan yang terbuang sebelum menjadi produk akhir. Food loss biasanya terjadi pada tahap produksi, pascapanen, pemrosesan, hingga distribusi.
Contohnya, hasil panen yang rusak akibat hama, atau makanan yang rusak dalam proses distribusi sehingga tidak laik dikonsumsi.
Kedua, limbah makanan alias food waste. Limbah makanan ini terjadi bukan pada tahap produksi, melainkan pada tingkat ritel dan konsumen.
Limbah makanan telah melewati rantai pasokan makanan hingga menjadi produk akhir, berkualitas baik, dan laik dikonsumsi. Tetapi, kenyataannya tetap tidak dikonsumsi dan dibuang. Contohnya adalah makanan yang tersisa di piring seusai makan, dan makanan yang sudah kedaluwarsa.
Bila timbulan sampah ini dikumpulkan hari demi hari, apalagi tahun demi tahun, rupanya angka yang terpampang cukup mencengangkan.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan, sepertiga makanan yang diproduksi di seluruh dunia atau sekitar 1,3 miliar ton, hilang bukan karena dikonsumsi, melainkan karena telah menjadi sampah. Mayoritas makanan itu adalah buah dan sayuran, termasuk umbi-umbian.
Di Eropa dan Amerika Utara, setiap orang membuang 95 hingga 115 kilogram makanan per tahunnya. Di Subsahara Afrika, Asia Selatan dan Asia Timur, orang membuang 6 hingga 11 kilogram per tahunnya.
Spesifik di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pernah menggelar kajian tentang timbulan sampah makanan bersama sejumlah lembaga .
Temuannya, selama periode 2000-2019, timbulan sampah makanan yang dihasilkan orang Indonesia sebesar 23 hingga 48 juta ton per tahun. Setara dengan 115 hingga 184 kilogram per kapita per tahun.
Bila dikonversi lebih lanjut, timbulan sampah makanan itu menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 213 triliun hingga Rp 551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per tahun.
“Secara sosial, kehilangan ini setara dengan kandungan energi untuk porsi makan 61-125 juta orang per tahun,” tulis Menteri Bappenas Suharso Manoarfa, dalam siaran pers resmi.
Masih merujuk kajian yang sama, timbulan sampah makanan didominasi jenis padi-padian, yakni beras, jagung, gandum, dan produk terkait.
Sementara, jenis pangan yang prosesnya paling tidak efisien adalah sayur-sayuran, di mana kehilangannya mencapai 62,8 persen dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.
Proporsi timbulan sampah makanan di Indonesia diketahui selalu menjadi yang terbesar dibandingkan proporsi sampah jenis lainnya setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pada 2021 contohnya. Proporsi timbulan sampah makanan sebesar 29,98 persen dari sampah nasional. Proporsi terbesar kedua dan ketiga, yakni sampah plastik (15,7 persen) dan sampah ranting (12,58 persen).
Tanpa disadari makanan yang kita buang sepanjang tahun tidak hanya melukai hati orangtua yang sedang menanamkan perilaku bersyukur sebab masih banyak orang kelaparan di luar sana. Sampah-sampah makanan itu rupanya juga menjelma menjadi malapetaka bagi lingkungan hidup.
Ketika membusuk di tempat sampah, diam-diam ia menghasilkan gas rumah kaca yang disebut metana. Gas jenis ini lebih berbahaya dibandingkan karbondioksida.
Kembali mengutip hasil kajian Bappenas, emisi yang ditimbulkan dari timbulan sampah makanan itu setara dengan 7,29 persen dari rata-rata gas rumah kaca di Indonesia.
Gas berbahaya yang berlebihan ini kemudian menyerap radiasi infra merah dan meningkatkan panas pada atmosfer bumi sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Sebagaimana kita ketahui, pemanasan global merupakan biang dari sejumlah persoalan. Mulai dari kenaikan muka air laut sehingga ‘menelan’ pulau-pulau kecil, kerusakan terumbu karang, munculnya gejala alam El Nina dan La Nina, banjir dan kekeringan, hingga munculnya wabah penyakit.
Semua bermuara pada semakin terancamnya kehidupan manusia di muka bumi.
Sampai pada titik ini, masihkah kita mau membuang-buang makanan?
Sejumlah negara menyadari bahaya laten membuang makanan. Mereka telah menerapkan rangkaian kebijakan untuk mengatasi persoalan itu.
Perancis, sejak 2016, memiliki undang-undang yang melarang supermarket membuang makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Supermarket diwajibkan bermitra dengan kelompok masyarakat untuk mendistribusikan produk makanan sisa yang masih laik konsumsi.
Supermarket yang tidak patuh didenda 3.750 euro atau sekitar Rp 58 juta untuk setiap pelanggaran.
Diketahui, setiap tahunnya Perancis menghasilkan 10 juta ton sampah makanan.
Di Italia, pemerintahannya telah menerbitkan undang-undang yang mendorong pemilik restoran atau toko makanan segar untuk mendapatkan insentif bila mendonasikan makanan berlebih laik konsumsi ke pihak yang membutuhkan. Insentifnya berupa pengurangan pajak pengelolaan sampah.
Setiap tahun, satu keluarga Italia diketahui menghasilkan 145 kilogram per tahun.
Pemerintah Italia juga mendorong restoran menyediakan wadah yang disebut ”tas keluarga” bagi konsumen agar dapat membawa pulang makanan yang tidak habis dimakan di restoran.
Di Inggris, sejak 2018, kelompok-kelompok masyarakat dan industri produsen makanan dilibatkan untuk menekan volume sampah makanan di setiap tahap rantai pasok.
Sementara di Jerman, beberapa restoran akan mendenda konsumen yang tidak menghabiskan makanannya.
Selain itu, sejumlah terobosan juga dilakukan pemerintah Jerman. Antara lain, membuat kemasan makanan lebih kecil dan mendesain kemasan pintar yang bisa menunjukkan apakah makanan di dalamnya masih laik dikonsumsi atau tidak.
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah Jerman menargetkan memangkas separuh sampah makanan pada 2030.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Sayangnya, upaya menekan timbulan sampah makanan di Tanah Air baru sebatas strategi. Belum masuk ke tahap implementasi.
Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau.
Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
PRK menekankan prioritas pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan.
Penanganan timbulan sampah makanan menjadi bagian dalam sektor penanganan limbah dan ekonomi sirkular.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengungkapkan, pola pengelolaan yang terintegrasi sangat dibutuhkan demi menyelesaikan persoalan timbulan sampah makanan. Pendekatan ekonomi sirkular di bawah payung PRK menjadi salah jawabannya.
Mengutip Kompas edisi 6 Mei 2022, Arifin memaparkan, pendekatan ini tidak hanya mencakup pengelolaan sampah, tetapi juga efisiensi sumber daya. Prinsipnya adalah fokus mengurangi limbah dan polusi, penggunaan produk dan material selama mungkin, serta regenerasi sistem alam.
Ekonomi sirkular mencakup efisiensi sumber daya dalam pengelolaan proses produksi pangan dari hulu hingga hilir.
Di hulu, efisiensi sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan alat mesin pertanian modern serta peningkatan kualitas kemasan pada tahapan pemanenan dan pascapanen guna menekan terjadinya pangan yang rusak dan tercecer.
“Di sepanjang rantai pasokan hingga ke hilir, ekonomi sirkular menargetkan perbaikan kualitas kemasan, pemanfaatan ruang penyimpanan dingin, dan peningkatan efisiensi distribusi makanan,” terang Arifin.
Di tingkat konsumen, penerapan ekonomi sirkular juga dapat diterapkan.
Pertama, kita harus membiasakan diri mengonsumsi makanan secukupnya, termasuk membiasakan konsumsi ugly food yang memiliki kualitas gizi dan rasa setara dengan produk pangan berpenampilan menarik. Berbelanja cerdas dengan membuat daftar belanjaan terlebih dahulu juga akan membantu mengurangi potensi mubazir pangan.
Kedua, olah dan konsumsi pangan yang telah dibeli lebih awal—atau first-in-first-out. Agar bahan makanan awet, gunakan wadah yang tepat sesuai jenis makanannya dan simpan di kulkas sesuai kebutuhan.
Langkah berikutnya, pahamilah perbedaan antara tanggal ”kedaluwarsa” dan ”baik sebelum”. Apabila disimpan dengan baik dan belum mengalami kontaminasi atau perubahan fisik, produk dengan tanggal ”baik sebelum” sebenarnya masih laik dikonsumsi meskipun sudah mendekati atau melewati tanggal tertera. Sementara itu, produk yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa tidak lagi laik dikonsumsi.
Terakhir, bangun kebiasaan mengolah limbah makanan menjadi kompos yang bermanfaat sebagai penyubur tanaman.
“Setelah melalui langkah-langkah di atas, apabila masih ada pangan yang tersisa dalam kondisi baik dan laik dikonsumsi, kita dapat berkoordinasi dengan bank makanan (food bank) untuk menyalurkan kelebihan pangan kepada pihak yang membutuhkan,” papar Arifin.
Beberapa organisasi di Indonesia telah hadir untuk mewadahi penyaluran ugly food dan sisa pangan layak konsumsi. Misalnya Surplus, Garda Pangan, Foodbank of Indonesia, dan Food Bank Bandung.
Tanpa penerapan ekonomi sirkular dan strategi yang baik, timbulan mubazir pangan di Indonesia pada 2045 diperkirakan dapat mencapai 344 kilogram/kapita/tahun.
Dengan strategi yang telah disusun di dalam kajian, timbulan mubazir pangan tersebut dapat ditahan pada angka 166 kilogram/kapita/tahun.
Suatu siang di bulan April 2022, ruang kelas PAUD Mawar Sandi, Manggarai, Jakarta Selatan, berubah fungsi. Tak lagi menjadi tempat anak-anak berkegiatan, ruangan itu ‘disulap menjadi dapur.
Bangku kecil warna-warni yang disusun bak tentara berbaris, dipenuhi botol saus, kecap, minyak goreng, beras, dan sayur mayor. Di lantai tersusun puluhan kotak nasi yang masih kosong.
Hanya berjarak beberapa jengkal dari situ, tampak Indri (54) sedang berdiri di atas kompor. Ia sedang memasak aneka jenis makanan, mulai dari ikan goreng, ayam kecap, bihun goreng, dan capcay.
Hari itu ada target memasak sekitar 100 porsi nasi kotak.
Tidak sendirian, ada sekitar delapan orang yang membantu Indri memasak serta bertugas memasukkan aneka makanan ke dalam nasi kotak.
Indri dan rekan-rekannya merupakan guru di PAUD tersebut. Tetapi, siang itu, mereka mengemban tanggung jawab sebagai sukarelawan Dapur Pangan Foodbank of Indonesia (FOI).
Tugasnya adalah mengolah bahan makanan hasil donasi menjadi menu buka puasa bagi 78 siswanya yang berasal dari keluarga prasejahtera. Tak hanya itu, makanan juga dibagikan kepada sejumlah lansia dan pemulung yang tinggal di sekitar PAUD.
”Dengan jadi sukarelawan FOI, saya bisa membantu teman-teman yang kurang beruntung meski gaji guru PAUD kecil,” ujar Indri sebagaimana dikutip Kompas edisi 20 Mei 2022.
Dapur Pangan FOI Manggarai diketahui aktif beroperasi tiga kali sepekan, yakni Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Ketika jam menunjukkan pukul 15.30 WIB, sebuah truk boks merah parkir di depan sekolah. Kotak nasi satu per satu dijejalkan ke dalam tas plastik, kemudian dibawa ke dalam truk untuk dibagikan.
Tak lama berselang, orangtua siswa yang mendapatkan kabar dari WhatsApp berdatangan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Ada pula yang datang dengan gerobak pemulung.
Dea (5), bocah perempuan kecil berponi, datang didampingi kakak laki-laki, Dias (7), dan ibunya, Yanti (32). Dua bocah kecil itu duduk di gerobak yang ditarik ibu mereka.
Dea antre di depan truk. Dia berdiri di belakang balok kayu yang menjadi batas antrean. Begitu ia menerima tas dari Indri, tas itu langsung diberikan kepada ibunya dan langsung diletakkan di gerobak.
Bagi Yanti, bantuan itu dapat memenuhi kebutuhan gizi Dea dan Dias. Bantuan datang pada saat yang tepat karena penghasilannya beberapa hari terakhir sangat sedikit.
Biasanya Yanti dan suaminya mengantongi uang hasil memulung masing-masing Rp 70.000. Namun, sehari sebelum mendapat bantuan dari Dapur Pangan FOI, Yanti tidak pergi memulung sama sekali.
”Kemarin, kan, banyak trantib, tuh, jadi, ya, enggak ada (penghasilan). Boro-boro, mau keluar rumah saja sudah dihadang trantib duluan. Jadi kemarin saya enggak cari,” tutur Yanti.
Menurut laporan FOI per 28 April 2022, selama 2017-2021, FOI telah menyalurkan 4.634 ton makanan dan bahan makanan kepada 348.133 anak, warga lansia, pekerja informal, dan korban bencana alam.
Donor FOI berasal dari berbagai industri. Ada pasar swalayan, perusahaan makanan kemasan, dan toko roti.
Salah satunya adalah Superindo yang telah menjadi mitra FOI sejak 2018 dengan mendonasikan makanan yang sudah tidak layak jual, tapi masih layak dikonsumsi sebagai bahan masak di Dapur Pangan FOI. Selama 2018-2021, ada 558 ton makanan yang didonasikan.
Donatur FOI bukan hanya ritel besar seperti Superindo. Pedagang sayur di pasar juga turut serta.
Para pedagang sayur di Pasar Tebet Timur, Jakarta, sejak April 2022 mulai menyumbangkan sayur yang tidak terjual kepada FOI.
