Mengenal dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta mencatat perubahan sistem pemilu, menuju pesta demokrasi pada 2019. Inilah kilas balik pertarungan Jokowi vs Prabowo.
PENANTIAN masyarakat tentang siapa kontestan Pemilu Presiden 2019 terjawab pada Kamis (9/8/2018) lewat pendeklarasian pasangan dan kemudian telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (20/9/2018).
Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan berlaga pada pemilu presiden (pilpres) yang dijadwalkan pada 17 April 2019, yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam undian penetapan nomor urut pasangan calon, Jumat (21/9/2018), Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi pasangan nomor urut 01 dan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 02.
Pada Kamis (17/1/2019), Pilpres 2019 sudah merambah babak lanjutan, berupa debat capres-cawapres pertama. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Baca juga: Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme
JEO ini akan menghimpun perjalanan pencalonan para kandidat. Bersamanya, akan disajikan pula "romantika" perpolitikan Indonesia. Karena Indonesia terlalu besar untuk terbelah oleh urusan politik praktis, sejumlah catatan terkait dinamika di dunia maya akan jadi pelengkap pula dari rangkaian tulisan.
PASANGAN pertama yang mendeklarasikan diri untuk kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yaitu pada Kamis (9/8/2018) petang. Sembilan partai dinyatakan sebagai koalisi pengusung.
Kesembilan partai itu adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan PSI. Mereka sudah pula menyertakan penyebutan diri sebagai Koalisi Indonesia Kerja.
Adapun pasangan kedua adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang mendeklarasikan diri pada Kamis malam. Partai Gerindra, PAN, dan PKS, pada malam itu disebut sebagai partai pengusungnya.
Lalu, pada Jumat (10/8/2018), kedua pasangan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada hari terakhir pendaftaran sebagaimana jadwal yang ditetapkan penyelenggara pemilu.
Dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR, hanya Partai Demokrat yang tidak langsung disebut sebagai pengusung pasangan mana pun pada saat pendeklarasian para pasangan bakal calon.
Baca juga: Deja Vu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?
Baru pada Jumat (10/8/2018) pagi, akhirnya Partai Demokrat menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan pertimbangan dan hasil survei internal yang mereka miliki.
Lalu, pada saat pendaftaran dan penyerahan berkas pencalonan ke KPU, Prabowo Subianto menyebut Partai Demokrat menjadi bagian dari partai pengusung pencalonannya.
Sebagai catatan, istilah yang digunakan KPU dan para partai politik terkait pengusungan para pasangan bakal calon didapati ada perbedaan.
Misalnya, KPU menyatakan pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta Pemilu 2014, baik yang mendapat kursi maupun tidak.
Adapun kalangan partai politik kerap menyebut pembedaan antara partai pengusung dan partai pendukung. Status sudah ikut atau belumnya partai dimaksud pada pemilu sebelumnya bukan tolok ukur.
Partai yang baru dibentuk dan Pemilu 2019 merupakan kontestasi demokrasi pertamanya sekalipun, dalam perspektif ini tetap dianggap sebagai pengusung ketika terlibat dalam proses pembentukan koalisi.
Di luar itu, masih dalam perspektif kalangan partai politk, partai yang belakangan mendukung pasangan calon akan disebut sebagai pendukung. Meskipun, ujung-ujungnya ya suka-suka partai saja untuk menyebut partai apa sebagai pengusung dan sebaliknya menjadi pendukung.
JOKO Widodo yang saat ini juga adalah petahana Presiden Republik Indonesia, kembali berlaga di Pemilu 2019.
Bila pada Pemilu Presiden 2014 Joko Widodo menggandeng Jusuf Kalla dan kemudian menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019, pada kontestasi demokrasi kali ini Ma'ruf Amin yang lebih dikenal sebagai sosok ulama sepuh terpilih mendampinginya.
Sosok Joko Widodo—yang juga dikenal luas dengan panggilan Jokowi—mulai mencuat sejak mencatatkan sejumlah prestasi ketika menjadi Wali Kota Solo. Loncatan karier politiknya bermula dari pencalonan dan kemenangan di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
Tak menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, Joko Widodo melaju ke tingkat nasional, dengan pencalonan dan kemenangan di Pemilu Presiden 2014.
Sementara itu, pendeklarasian sosok Ma'ruf Amin sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo dianggap mengejutkan oleh sebagian kalangan.
Keputusan tentang Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi dapat dibilang dilakukan pada saat-saat terakhir, sekalipun sejak awal namanya diklaim sudah masuk dalam daftar kandidat.
PROSES penentuan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akhirnya menghasilkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terlihat tidak mudah pula.
Pemilu 2019 akan menjadi ajang kontestasi kepemimpinan nasional yang ketiga bagi Prabowo Subianto.
Pada Pemilu 2009, Prabowo berlaga sebagai calon wakil presiden bagi Megawati Soekarno Putri. Lalu, Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 dan kali ini kembali maju untuk posisi yang sama.
Soal pengisi posisi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 juga layak disebut kejutan.
Tarik ulur dengan Partai Demokrat terlihat mewarnai waktu-waktu terakhir keputusan koalisi partai pengusung serta pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
Namun, pada saat-saat terakhir, keputusan yang diambil adalah menempatkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden bagi Prabowo.
Simak pula:
Profil dan peliputan harian untuk para kandidat dapat disimak dalam liputan khusus Pemilu 2019 di Kompas.com serta Rumah Pemilu yang merupakan kerja sama harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV.
BAGI para pemerhati politik dan atau sejarah, politik Indonesia mencatatkan banyak keunikan, kalau tidak mau disebut kelucuan dan keprihatinan.
Pemilu presiden bukan perkecualiannya, terutama setelah digelar secara langsung tak lagi menggunakan pemilihan di legislatif.
Pilpres langsung digelar pertama kali pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangi kontestasi yang berlangsung dua putaran tersebut.
Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Catatan Perubahan Indonesia di Bidang Politik
Bagi banyak kalangan, terutama awam, Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 bisa jadi adalah pertarungan yang mendarah daging di antara para pendukung salah satu kandidat.
Pada pilpres ini, hanya dua pasangan yang berlaga, yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, berlangsung dalam satu putaran.
Pertarungan pun dijejali dengan saling sahut kampanye hitam. Pembahasan program dan visi-misi bak kembang-kembang di pinggir jalan saja, dengan arus utama dijejali tudingan dan klaim-klaim yang lebih terasa personal.
Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak kebal dengan kulikan masa silam, lengkap dengan stigma dan justifikasi berdasarkan perspektif pihak mana yang melemparkannya.
Masalahnya, banyak orang lupa dan mungkin ada juga yang tidak tahu, Prabowo pada Pemilu Presiden 2009 adalah calon wakil presiden yang berlaga mendampingi Megawati Soekarnoputri.
Betul, Megawati adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang sama yang pada Pemilu Presiden 2014 dan Pemilu 2019 mengusung Jokowi sebagai kandidat presiden.
Pada Pemilu Presiden 2009 itu, Megawati-Prabowo belum dapat mengungguli perolehan suara dukungan untuk petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono.
Sayangnya, kekalahan pada 2009 tersebut rupanya juga menyisakan persoalan yang merebak menjelang Pemilu 2014. Ada tudingan "ingkar janji" merebak di balik "perceraian" gerbong Megawati dan Prabowo pada Pemilu 2014.
Baca juga: PDI-P: Mega-Prabowo Kalah pada 2009, Perjanjian Batu Tulis Tak Berlaku
"Luka" perseteruan pada Pilpres 2014 tak sembuh tak sembuh seperti harapan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 menjadi indikasi tak keringnya "luka" itu oleh perjalanan waktu.
Sudah begitu, politik identitas menampakkan wajah yang mengundang sorotan negatif dalam hajatan politik Ibu Kota yang beraroma nasional ini. Sejumlah persoalan lama berkelindan dengan isu ini, tak lain dan tak bukan gara-gara peta politik di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini relatif mirip dengan Pilpres 2014.
Pilkada DKI Jakarta 2017 mendapati hasil kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam kontestasi dua putaran. Pada putaran kedua, pasangan ini mengungguli pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Baca juga: SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka Setelah Pilkada DKI Jakarta
Belum reda keriuhan dan buntut dari Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga Uno memilih meninggalkan jabatannya di Ibu Kota dan maju mendampingi Prabowo untuk berlaga di Pilpres 2019.
Dalam posisi ini, ketegangan politik serasa terus bertalu-talu dari waktu ke waktu, di dunia nyata dan terlebih lagi di dunia maya lewat media sosial yang sudah lekat dalam keseharian orang Indonesia.
Pilkada Serentak 2018 pun menjadi babak ujian berikutnya bagi Indonesia. Sejak awal, pilkada ini sudah ditengarai akan kental nuansa kontestasi nasional, alias pilkada rasa pilpres. Maklum, 171 daerah yang menggelar pilkada secara berbarengan itu melibatkan sekitar 80 persen calon pemilih untuk Pemilu 2019.
Kondisi di lapangan dan hasil Pilkada Serentak 2018 pun disebut menjadi babak penting bagi strategi partai politik di Pemilu 2019. Apa pasal? Pemilu 2019 merupakan sejarah baru demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai pemilu pertama yang digelar serentak untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pilpres.
Baca juga: Sinyal Pilkada Serentak 2018 untuk Jokowi dan Pemilu 2019
DENGAN semua rentetan cerita di atas, potret perseteruan sengit dua kubu besar akibat kontestasi politik praktis di dunia maya antara lain dipantau intensif oleh Drone Emprit.
Digawangi Ismail Fahmi, Drone Emprit semakin intensif memantau pola interaksi di dunia maya terkait politik sejak Pilkada DKI Jakarta 2017.
Salah satu potret gelembung percakapan di dunia maya itu—tepatnya di Twitter—tampak seperti berikut ini, dari putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 yang masih diikuti tiga pasangan calon:
Saat itu, Drone Emprit mendapati pertempuran di dunia maya terlihat tidak seimbang. Kubu petahana mendominasi percakapan di Twitter, melampaui gelembung dua pasangan kandidat lain.
Gambar di atas diambil menjelang debat pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, melibatkan 80.000 akun dalam pantauan.
Dari pantauan waktu itu, Fahmi sudah menyoroti minimnya akun yang mencoba menjembatani gelembung-gelembung dukungan, tak terkecuali media massa.
Bagaimana dengan situasi di dunia maya menjelang debat pertama Pilpres 2019, terutama menjelang debat pertama?
"Dari top most retweeted, mayoritas percakapan didominasi oleh influencer dari kubu 02. Sedikit sekali top influencer dari kubu 01 yang mendapat banyak retweet untuk kata kunci (debat) ini," kata Fahmi, Kamis (17/1/2019).
Namun, kata Fahmi, tagar #Debat01Jokowi milik kubu Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi top tagar. Justru, tagar #2019PrabowoPresidenRI malah ada di posisi keempat saja.
"Ini temuan menarik. Meski kubu 02 merajai top twit, namun kalah dalam tagar. Rupanya percakapan 02 oleh top influencer-nya kebanyakan tidak menggunakan tagar," ujar Fahmi.
Pada saat terakhir menjelang debat pertama Pilpres 2019, Drone Emprit menengarai interaksi menjadi kunci penentu peta percakapan di Twitter.
"Kubu 01 memenangkan tagar dalam percakapan tentang debat, meski interaction rate-nya rendah," kata Fahmi.
Namun, kubu pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menurut Fahmi juga yang paling siap dengan meme dan infografis tentang keberhasilan Jokowi.
Sebaliknya, lanjut Fahmi, pendukung pasangan nomor urut 02 cenderung unggul di interaksi, tetapi tak banyak tagar yang sama bertebaran.
"(Percakapan) pendukung (pasangan nomor urut 02) kebanyakan tidak menggunakan tagar dan lebih berupa percakapan spontan dari top influencer-nya," ujar Fahmi.
Apakah situasi di dunia maya menggambarkan kenyataan? Pilkada DKI Jakarta 2017 memberikan hasil yang tak sejalan antara peta media sosial dan hasil nyata.
Namun, jangan lupa juga, Pemilu 2014 tak dapat dimungkiri menempatkan kekuatan media sosial sebagai pendorong besar elektoral terutama pada saat-saat terakhir.
Penentu akhirnya tentu saja kembali kepada setiap warga Indonesia. Ini mencakup banyak hal, termasuk kebiasaan bermedia sosial-nya, kualitas literasi politik, serta pemaknaan atas penggunaan hak pilih dan kewarganegaraan.
Baca juga: Nasib Rakyat, Dipaksa Menonton Drama Kemalasan Partai Politik
Pertanyaan besarnya, apakah media sosial mewakili kondisi senyatanya seluruh orang Indonesia?
Sembari menyimak debat pertama Pilpres 2019, ada baiknya merenungkan ulang pula pertanyaan di atas, mengingat tidak menyenangkannya isi media sosial selama beberapa tahun ini, dipenuhi nada-nada pertengkaran bahkan dengan teman dan tetangga seolah kita hidup di planet yang berbeda.
Tabik.
