Wabah. Tak ada yang dapat menyangka kapan ia tiba. Terlebih lagi bila kecepatan sebarnya sedemikian laju seperti wabah virus corona kali ini.
Ekonomi dunia guncang, tak terkecuali Indonesia.
Kurs rupiah dan indeks saham anjlok. Konsumsi domestik dan industri pun terancam wabah virus corona (Covid-19).
Skenario paling moderat sekalipun memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh melambat dibanding tahun-tahun lalu. Karenanya, tolong jaga jarak untuk mencegah penyebaran lebih luas wabah virus corona.
Apa saja tameng ekonomi yang disiapkan pemerintah beserta otoritas keuangan dan moneter?
TAK ada yang mengira, sepertinya, wabah yang bermula dari Wuhan, China, akan sedemikian cepat menyebar ke seluruh dunia. Sebarannya tak pandang bulu, dari negara yang dibilang maju sampai yang belum maju.
Kecepatan sebar wabah ini mendorong sejumlah negara membuat pembatasan lintas batas negara, menutup jalur penerbangan, hingga membatasi interaksi di antara warga negaranya sendiri.
Namun, ini juga berarti satu hal: guncangan ekonomi.
Tujuannya jelas, mencegah dan meminimalisasi penyebaran wabah virus corona.
Namun, ini juga berarti satu hal: guncangan ekonomi. Arus pergerakan orang dan perdagangan internasional tersendat.
Indonesia bukan perkecualian, baik soal wabah maupun guncangan ekonomi.
Setiap nyawa adalah yang paling berharga saat ini, demikian pula kesehatan semua orang.
Sejumlah kebijakan pembatasan interaksi—dari jaga jarak aman hingga pembatasan akses; termasuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah—saat ini bertujuan untuk itu.
Setiap nyawa adalah yang paling berharga saat ini, demikian pula kesehatan semua orang.
Meski demikian, kebijakan-kebijakan tersebut juga sangat mungkin melahirkan paradoks, berupa surutnya aktivitas ekonomi.
Bagi negara seperti Indonesia yang masih banyak bertumpu pada konsumsi domestik—belanja kita sehari-hari—dan sektor informal, tantangan kali ini tak dapat dibantah akan cukup berdampak.
Tentu, ini juga harus diantisipasi. Bila tak ada tameng yang dipasang sejak awal, ekonomi jangka panjang bisa jadi persoalan baru.
Semakin kita ngeyel tak mengikuti protokol jaga jarak, dampak ekonomi pun bisa semakin lama dan tak tertutup kemungkinan jadi buruk sekali.
Nah, seperti apa gambaran tantangan ekonomi sebagai dampak wabah virus corona (Covid-19) ini? Seperti apa pula proyeksi ekonomi sejauh ini terkait badai wabah virus corona?
Lalu, apa saja tameng yang disiapkan pemerintah beserta otoritas keuangan dan moneter di Indonesia untuk meredam imbas ekonomi dari wabah virus corona (Covid-19)?
WABAH virus corona (Covid-19) diketahui pertama kali menyebar di Wuhan, China, pada akhir 2019. Sejak saat itu, virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, tanpa kecuali Indonesia.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun telah mengumumkan wabah corona sebagai pandemik global. Artinya, ini persoalan kesehatan yang bersamaan mengancam banyak negara.
Karena penyebarannya yang begitu cepat, tak bisa dipungkiri virus corona berdampak pada perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi melambat. Sejumlah lembaga dunia, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini, semenjak pukulan wabah corona.
"Pertumbuhan ekonomi global akan sekira 0,1 persentase poin lebih rendah," ungkap Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Riyadh, Arab Saudi, akhir Februari 2020, seperti dikutip dari MarketWatch.
Sebelumnya, pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menguat, yaitu dari 2,9 persen pada 2019 menjadi 3,3 persen pada 2020.
Namun, tak berjeda lama sejak itu, virus corona—yang telah dikategorikan WHO sebagai kondisi darurat global—telah mengganggu aktivitas perekonomian di China.
Dalam revisinya, IMF memasang skenario pertumbuhan ekonomi China akan mencapai 5,6 persen pada 2020. Angka ini lebih rendah 0,4 persentase poin dibandingkan proyeksi IMF pada Januari 2020.
"Kami juga melihat skenario-skenario yang lebih buruk di mana penyebaran virus akan berlangsung lebih panjang dan global. Konsekuensinya pertumbuhan (ekonomi) akan lebih kendur," imbuh Georgieva.
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun sudah bersiap menghadapi resesi yang lebih dalam dibanding pada 2009. UU untuk mengantisipasi hal itu tengah mereka siapkan pula.
Kinerja perekonomian Indonesia jelas akan ikut terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian global saat ini sangat menantang. Dia pun mengakui, memburuknya kondisi ekonomi global akan memengaruhi ekonomi Indonesia.
"Kita pahami kondisi ekonomi global sangat menantang. Selain dihadapkan pada pelemahan ekonomi, sekarang ditambah dengan terjangkitnya virus novel corona," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Dampaknya tidak main-main.
Menurut Sri Mulyani, angka revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dilansir IMF adalah kondisi yang sama dengan kurun 2008-2009. Pada kurun waktu itu, dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat.
Pada Jumat (20/3/2020), Sri Mulyani Indrawati memaparkan beberapa skenario pemerintah mengenai dampak virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian.
Skenario moderatnya, sebut dia, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 4 persen. Adapun skenario terburuknya, ekonomi bisa terperosok dengan pertumbuhan 2,5 persen bahkan 0 persen.
"Jika durasi Covid-19 bisa lebih dari 3 sampai 6 bulan... pertumbuhan ekonomi bisa di kisaran 2,5 persen bahkan 0 persen."
~Sri Mulyani~
"Beberapa minggu terakhir kami melihat skenario pertumbuhan ekonomi dari yang paling moderat, pengaruh covid-19 masih, ekonomi masih bisa tumbuh 4 persen," ujar dia ketika memberikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui video conference di Jakarta, Jumat.
Skenario terburuk, ungkap dia, akan terjadi ketika wabah virus corona ini berkepanjangan apalagi bila sampai terjadi karantina wilayah (lockdown).
"Jika durasi Covid-19 bisa lebih dari 3 sampai 6 bulan, kemudian lockdown, serta perdagangan internasional bisa drop di bawah 30 persen, penerbangan drop sampai dengan 75 persen hingga 100 persen, maka skenario bisa menjadi lebih dalam, pertumbuhan ekonomi bisa di kisaran 2,5 persen bahkan 0 persen," papar Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun masih belum bisa menyampaikan asumsi pasti pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Sebab, hingga saat ini masih terjadi dinamika yang berada di luar perhitungan pemerintah.
Dia pun berharap, vaksin virus bisa segera ditemukan sehingga siklus persebaran virus corona dapat dipersingkat, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.
"Yang kami bisa kami lakukan adalah melakukan berbagai persiapan berdasarkan skenario. Artinya apa yang harus dilakukan jika perekonomian bisa dijaga tumbuh di atas 4 persen, atau turun di bawah 4 persen atau bahkan mendekati yang lebih rendah. Namun, kita tidak mengharap (yang terburuk) itu terjadi," ujar dia.
Dua hari sebelumnya, Sri Mulyani masih menyatakan optimistis bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh 4,5 persen pada 2020.
Berdasarkan perhitungannya hingga pekan kedua Maret 2020, Sri Mulyani menyebut ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,9 persen.
"Jadi kalau kuartal I masih 20 hari terakhir, dan itu menurun, hingga kuartal I diharapkan masih tumbuh 4,5 persen hingga 4,9 persen," jelas Menkeu dalam video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Sri Mulyani mengakui, pergerakan situasi ekonomi China akan berdampak bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
"Kami akan sangat hati-hati (membuat kebijakan lanjutan) di kuartal II. Berbagai prediksi modelling menjelaskan bagaimana virus terjadi, di semua negara, China, Korea Selatan, Italia, Eropa, Amerika Serikat. Kita agak under estimate, dampaknya bisa sangat signifikan ketika terjadi penyebaran," ujar dia.
Sri Mulyani pun mengatakan tak terlalu berharap kepada lebaran dengan THR dan gaji ke-13 untuk mendongkrak perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020.
Menurut dia, banyak orang akan memilih menyimpan uang dibanding membelanjakannya selama pandemik virus corona (Covid-19) masih berlanjut.
Pemerintah masih mempertimbangkan tantangan logistik yang harus diatasi bila sampai lockdown ditempuh.
"Kalau masalah Corona ini bisa kita tangani dengan baik, artinya penyebarannya bisa kita tahan, semua masyarakat disiplin mengikuti permintaan—artinya tidak melakukan interaksi, self quarantine, sehingga penyebarannya bisa ditekan—, kita punya harapan yang reasonable di kuartal II," ujar dia.
Terkait peluang pemberlakuan karantina wilayah (lockdown)—baik terbatas di sejumlah wilayah maupun nasional—, Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan tantangan logistik yang harus diatasi bila sampai langkah itu ditempuh.
Dari sisi anggaran, tegas Sri Mulyani, kementeriannya siap. Namun, kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown, adalah tantangannya.
"Kami posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," ujar Sri Mulyani, Rabu (18/3/2020).
Sri Mulyani menjelaskan pula, Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyiapkan berbagai skenario penanganan wabah virus corona ini.
Skenario tersebut termasuk penanganan di desa dan lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat, social distance sulit dilakukan," ujar dia.
Pemerintah pusat, tegas dia, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bereaksi secara cepat untuk meminimalkan penularan virus corona.
"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit. Itu pilihan-pilihan yang kami lihat," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang loyo, kinerja perdagangan, pasar keuangan, nilai tukar, hingga aktivitas bisnis juga diyakini bakal terdampak.
Ekonom Institute of Development Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira Adhinegara, memproyeksi ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5 persen pada 2020.
Angka ini lebih rendah dari proyeksi lembaga pemeringkat internasional Moody's yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8 persen pada tahun ini.
Setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi China, ekonomi Indonesia bisa terpengaruh 0,3 persen.
"Sebelum ada virus corona, Indef pasang target pertumbuhan di 2020 sebesar 4,8 persen. Jadi kalau mau direvisi tahun ini growth bisa turun ke 4,5 persen karena virus corona," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).
Bhima menilai, dampak virus corona ke laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditelusuri lewat korelasi hubungan ekonomi China dan Indonesia.
Jadi, setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi China, ekonomi Indonesia bisa terpengaruh 0,3 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan korelasi perdagangan dan investasi Indonesia-China cukup besar.
Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China hanya sekitar 5 persen pada 2020, atau turun 1 persen dibanding 2019.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi akan berkaitan langsung dengan turunnya pendapatan domestik bruto (PDB).
"Jika growth hanya 4,5 persen maka PDB nilainya Rp 16.546 triliun. Ini berarti kita kehilangan Rp 127 triliun (dibanding 2019)" kata dia.
Bank Indonesia (BI) juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 jadi lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berkisar 5-5,4 persen, turun dari perkiraan semula di kisaran 5,1-5,5 persen.
"Revisi perkiraan ini ada karena melihat adanya pengaruh jangka pendek pemulihan ekonomi dunia pasca terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19I," ujar Perry di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Terlebih lagi, kata dia, wabah ini sangat berpengaruh dan berdampak pada sektor parisiwata, perdagangan, dan investasi.
Walau demikian, lanjut Perry, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik lagi pada 2021 menjadi 5,2-5,6 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat lebih pelan lagi. Menurut dia, angkanya bisa turun sampai 4,7 persen.
Buat pengingat, ekonomi Indonesia pada 2019 tumbuh 5,02 persen. Adapun dalam APBN 2020, pertumbuhan ekonomi ditarget mencapai 5,3 persen.
"Sebenarnya itu bergantung lama virusnya, akibat corona ini ekonomi Indonesia akan turun 0,3 sampai 0,6 persen dibandingkan (angka pertumbuhan) ekonomi sebelumnya," kata Airlangga, di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Terkait prediksi IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa ekonomi China akan turun 1 persen akibat wabah virus corona, Airlangga menyebut bila durasinya lebih lama maka penurunannya pun akan lebih dalam.
"Kalau hanya tiga bulan bisa turun 1 persen, tapi kalau lama enam bulan atau lebih mungkin penurunannya juga bisa lebih besar," tegas dia.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), China masih menjadi mitra utama perdagangan Indonesia, sebagaimana tertera dalam infografik di bawah ini:
PESATNYA penyebaran virus corona mengguncang pasar saham global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun tidak bisa menahan pengaruh anjloknya pasar saham global.
Segera setelah kasus pertama virus corona di Indonesia dikonfirmasi oleh pemerintah, IHSG langsung anjlok. Bahkan, IHSG telah merosot ke bawah level 4.000, saat tulisan ini tayang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mencegah penurunan dalam di pasar saham. Pengawas pasar modal ini mengeluarkan kebijakan baru untuk menahan penurunan IHSG.
Melalui surat bernomor S-274/PM.21/2020, OJK memerintahkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan kegiatan perdagangan saham bila IHSG berada dalam tekanan.
Bila IHSG turun 5 persen dalam sehari, BEI diperintahkan menghentikan perdagangan selama 30 menit.
Bila IHSG turun 5 persen dalam sehari, BEI diperintahkan menghentikan perdagangan selama 30 menit.
Aturan ini mulai berlaku pada Rabu (11/3/2020) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Pada Kamis (12/3/2020), perdagangan di BEI dihentikan. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi mengatakan, penghentian perdagangan pasar saham sudah mulai dilakukan pada pukul 15.33 WIB.
Namun, dikarenakan waktu yang berdekatan dengan pukul 16.00 WIB, maka penghentian perdagangan dilakukan secara bersamaan dengan penutupan pasar.
"Sekarang (IHSG) di 4.895 dan halting-nya setengah jam. Karena sekarang di halting pukl 15.33 berarti secara technically langsung penutupan, tinggal besok dibuka lagi," kata Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi, di Padang.
Kemudian, pada Jumat (13/3/2020) pagi, hanya 15 menit setelah pembukaan pasar, BEI kembali melakukan penghentian sementara perdagangan saham.
Lagi, pada Selasa (17/3/2020), perdagangan saham di bursa dihentikan pada pukul 15.02 menurut Jakarta Automated Trading System (JATS). Satuan waktu ini merupakan sistem waktu perdagangan otomatis di BEI yang dipakai sejak 1995.
Saat ditutup pada hari itu, IHSG terjun bebas sebesar 5 persen. Penurunan tajam indeks bursa terus berlanjut pada hari-hari berikutnya. Pada Rabu (18/3/2020), indeks bahkan sempat menyentuh level terendah 4.292.
Berlanjut, pada Kamis (19/3/2020), IHSG terus tenggelam di zona merah. IHSG pun berakhir dalam posisi terendah hampir 8 tahun terakhir di level 4.105,42, turun 5,2 persen (225,25 poin) dibanding penutupan Rabu pada 4.330.67.
Penutupan pada Kamis itu merupakan yang terendah sejak 31 Agustus 2012. Kala itu IHSG berada di level 4.060,33. Pada awal perdagangan, BEI sempat melakukan trade halt atau pemberhentian perdagangan setelah IHSG anjlok hingga 5 persen.
Namun, itu belum sampai juga ke titik terendah dampak wabah corona. Pada akhir perdagangan Senin (23/3/2020), bursa ditutup semakin rendah pula hingga level di bawah 4.000.
Nilai tukar rupiah pun sama menderitanya dengan IHSG. Setelah bertahan cukup lama di kisaran level Rp 14.000 per dollar AS, mata uang Garuda kini menapaki level Rp 16.000 per dollar AS.
Pada Rabu (18/3/2020) pukul 12.44 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau berada di level Rp 15.222 per dollar AS.
Rupiah melemah 50 poin atau 0,33 persen dibandingkan pada posisi pembukaan, yakni Rp 15.085 per dollar AS.
Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) menunjukkan pada Rabu (18/3/2020), rupiah berada di level Rp 15.223 per dollar AS. Angka ini pun melemah dibandingkan sehari sebelumnya, yakni Rp 15.083 per dollar AS.
Rupiah pun makin terpuruk pada Senin (23/3/2020), bahkan perdagangan di pasar spot ditutup melewati level Rp 16.000 per dollar AS, tepatnya Rp 16.575 per dollar AS.
Kurs rupiah di pasar spot pada Senin ini merupakan nilai tukar terendah dalam sejarah hingga tulisan ini tayang. Di tengah sesi perdagangan, merujuk data Bloomberg, rupiah sempat pula diperdagangkan di level Rp 16.625 per dollar AS.
Jisdor pada Senin juga memperlihatkan penurunan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Dibuka di level Rp 16.005 per dollar AS, rupiah di Jisdor ditutup di level Rp 16.608 per dollar AS.
PEMERINTAH bersama otoritas keuangan dan moneter tentu tak berdiam diri mengantisipasi dampak ekonomi dari wabah virus corona (Covid-19).
Berbeda dengan krisis keuangan, situasi kali ini juga langsung berdampak di kehidupan sehari-hari masyarakat yang diminta melakukan social distancing.
Karena itu, sejumlah kebijakan yang telah terbit hingga tulisan ini tayang, tampak mencakup lini moneter, fiskal, dan sektor riil sekaligus.
Sejumlah kebijakan tersebut kami rinci dalam bagian tersendiri untuk masing-masing otoritas, pada bagian-bagian setelah ini, dengan menu:
Klik menu di atas untuk melompat ke bagian yang dikehendaki. Anda juga tetap dapat terus menggulirkan layar untuk membaca setiap rincian.
Namun, sekali lagi, tameng ekonomi ini juga akan tergantung pada upaya kita bersama menangkal penyebaran wabah virus corona (Covid-19).
Kebijakan social distancing yang sekarang diterapkan memang bikin pergerakan kita terbatas. Namun, itu masih lebih baik daripada harus ada langkah karantina wilayah (lockdown).
Bila sampai lockdown diberlakukan, tak ada cerita kita bisa jalan-jalan meski ke depan kawasan permukiman kita. Aparat keamanan pun bisa turun tangan seketika dengan delik pidana.
Lockdown yang berjalan seiring dengan penindakan hukum ini sudah terjadi di sejumlah negara yang memberlakukannya, bahkan di negeri jiran Malaysia.
Yang terpenting dari segala hal yang penting, setiap nyawa adalah berharga.
TERKAIT perkembangan wabah virus corona (Covid-19), Bank Indonesia dua kali menurunkan suku bunga acuan dalam tempo satu bulan, hingga tulisan ini tayang.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Kamis (20/2/2020), memutuskan menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen.
Suku bunga Deposit Facility juga turun 25 bps menjadi 4 persen, demikian pula suku bunga Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,50 persen.
"Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Covid-19," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, pada saat itu.
Tak sampai sebulan, Kamis (19/3/2020), bank sentral kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen. Suku bunga Deposit Facility juga diturunkan 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,25 persen.
Pada akhir Februari 2020, BI menerbitkan pula kebijakan lanjutan untuk memperkuat atau menstabilkan nilai tukar rupiah selama wabah virus corona (Covid-19) masih melanda di sejumlah negara termasuk Indonesia.
"Ada lima kebijakan lanjutan," sebut Perry.
Kelima kebijakan lanjutan Bank Indonesia itu adalah sebagai berikut.
BI akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar.
Untuk itu, bank sentral akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar Domestic Non Delivery Forward (DNDF), pasar spot, dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah.
Bank sentral menurunkan giro wajib minimum (GWM) valuta asing (valas) bank umum konvensional dan syariah, dari semula 8 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini berlaku mulai 16 Maret 2020.
Penurunan rasio GWM valas tersebut, lanjut Perry, akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar 3,2 miliar dollar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas.
Sederhananya, GWM adalah "iuran wajib" perbankan yang disimpan di bank sentral, dengan proporsi tertentu sesuai kategori dan kapasitas masing-masing bank.
BI menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 basis poin (bps). Ini ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pemerintah.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Kebijakan tersebut akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
BI mengambil kebijakan memperluas jenis penjaminan (underlying) transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah.
BI menegaskan, investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik untuk melakukan investasi di Indonesia. Namun, penggunaan bank kustodian, menurut Perry, tergantung praktik krisisnya masing-masing.
Belum cukup, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 18-19 Maret 2020, bank sentral kembali menelurkan tujuh langkah untuk menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Triple intervention. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder.
Memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan. Berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
Menambah frekuensi lelang foreign exchange (FX) swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas. Berlaku mulai 19 Maret 2020.
Memperkuat instrumen penempatan dana berjangka (term deposit) valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan menggunakan fasilitas penurunan GWM valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.
Mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia. Berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari rencana semula 1 April 2020.
Memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 bps. Semula, kebijakan ini hanya ditujukan bagi perbankan yang melakukan pembiayaan ekspor-impor. Perluasan kebijakan mencakup juga sasaran perbankan yang melakukan pembiayaan untuk UMKM dan sektor-sektor prioritas lain. Perluasan kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 April 2020.
Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19 melalui :
PEMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memberikan diskon tiket pesawat ke 10 destinasi wisata mulai 1 Maret 2020. Diskon tersebut berlaku hingga Mei 2020.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diskon tersebut berlaku mulai 1 Maret 2020, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah memimpin 2 kali rapat terbatas (ratas) membahas diskon pesawat.
"Kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan support. Oleh karenanya Pak Presiden secara langsung memimpin dua kali ratas, di mana memberikan kemudahan bagi turis domestik ke 10 destinasi," kata Budi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (29/2/2020).
Budi bilang, pemerintah telah menganggarkan Rp 500 miliar untuk pemberian insentif tersebut.
Sesuai kesepakatan, diskon yang diberikan berupa potongan harga sebesar 50 persen dari harga tiket dengan rincian 30 persen diberikan pemerintah dan sisanya diberikan oleh operator bandara dan PT Pertamina untuk bahan bakar avtur.
"Jadi jumlah yang akan mendapat diskon sekitar 430.000 orang," sebut Budi.
Adapun 10 destinasi wisata yang dimaksud meliputi Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang, dan Tanjung Pandan.
Dia berharap, pemberian diskon dapat mendongkrak pariwisata di 10 wilayah tersebut sehingga dampak virus corona bisa teratasi.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa kebijakan fiskal yang akan akan dilakukan pemerintah untuk mengenjot sektor pariwisata yang terkena imbas virus corona. Salah satunya, membebaskan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan.
Dengan adanya keputusan ini, para pengusaha restoran dan hotel tak akan ditagih pajak selama 6 bulan ke depan.
Namun, pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk 10 daerah tempat wisata, yaitu Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.
Ini berlaku untuk 10 daerah tempat wisata yakni Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.
“Kami berharap ini akan bisa men-stimulate daerah-daerah pariwisata dan meningkatkan daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Setkeb.go.id, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Pemerintah juga mengungkapkan akan ada kompensasi kepada daerah akibat kebijakan penghapusan pajak untuk restoran dan hotel ini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen untuk mendorong sektor pariwisata.
Pertama, dengan mengalokasikan anggaran Rp 147 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk hibah ke daerah.
“Jadi ini yang paket dari fiskal adalah pertama tadi adalah kartu sembako dinaikkan, kedua adalah untuk tourism wisman dan wisatawan dalam negeri,” kata Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun sebagai suku bunga dan potongan uang muka bagi pembeli rumah dari kelompok berpendapatan rendah.
"Semua langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga.
Stimulus untuk perumahan disebut akan membantu menyelesaikan persediaan yang belum terjual dan memiliki dampak ganda pada perekonomian.
KEMENTERIAN BUMN telah menginstruksikan beberapa perusahaan pelat merah untuk melakukan buyback saham. Hal ini dilakukan untuk merespons pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG).
“Tadi sudah koordinasi untuk buyback saham. Ada 12 BUMN yang akan buyback, nilainya Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Selasa (10/3/2020).
Arya menambahkan, perusahaan pelat merah yang akan melakukan buyback sahamnya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT PP, PT Jasa Marga, PT Waskita Karya, PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah.
"Periodenya sudah mulai diserahkan kepada masing-masing perusahaan strateginya,” kata Arya.
Arya menjelaskan, aksi korporasi itu dilakukan demi merespons kondisi pasar yang saat ini terjadi.
“Alasannya, IHSG turun, baru nilai fundamental perusahaan melebihi nilai transaksi di pasar,” ucap dia.
PEMERINTAH pun mengumumkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 akan ditanggung oleh negara selama 6 bulan. Namun, ini hanya berlaku bagi pekerja dengan batas maksimal penghasilan tertentu dan di industri tertentu.
"Kami akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi, bahwa mereka bisa membayar, atau jika perusahaan yang membayarkan kita dalam hal ini pemerintah akan menanggung 100 persen atas pajak penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan Rp 200 juta per tahun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya.
Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya.
Sri Mulyani menambahkan, relaksasi PPh pasal 21 tersebut bakal berlaku untuk semua industri manufaktur, baik untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun non-KITE.
"Industri manufaktur di mana karyawan kemungkinan terdampak besar akan mendapat skema relaksasi PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah, untuk karyawan dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun," tegas dia.
Relaksasi PPh pasal 21 bakal, kata Sri Mulyani, diberlakukan mulai April 2020. Nilai dari relaksasi PPh pasal 21 tersebut diestimaksikan mencapai Rp 8,6 triliun.
Bendahara Negara berharap, relaksasi tersebut bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, untuk industri manufaktur yang tertekan arus kasnya bisa berkurang beban perpajakannya.
"Ini diberikan selama enam bulan dan dimulai dari gaji April ini. Sehingga nanti akan sampai dengan September. Nilai dari relaksasi PPh 21 karyawan akan sebesar Rp 8,6 triliun, yang dihitung berdasarkan estimasi kinerja perusahaan tahun 2019," jelas dia.
PEMERINTAH pun bakal meluncurkan program kartu prakerja. Program ini sejatinya didengungkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu janji kampanye untuk periode kedua jabatannya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan, percepatan implementasi program kartu prakerja ini merupakan bentuk respons pemerintah dalam menghadapi dampak virus corona.
Susiwijono mengatakan, percepatan program dilakukan lantaran beberapa sektor industri telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK). Diharapkan, kartu prakerja bisa menjadi sarana bagi korban PHK meningkatkan skill secara online.
Diharapkan kartu pra kerja bisa menjadi sarana korban PHK meningkatkan skill secara online.
"Ini kenapa Presiden meminta minggu ini (keluar). Ini waktunya social distancing, sehingga didorong pelatihan online. Dan juga dampak Covid-19, beberapa sektor sudah PHK. Kami carikan solusinya bagaimana teman-teman yang di-PHK bisa mendapatkan kartu prakerja untuk peningkatan kompetensi," ujar Susiwijono, di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.
Namun, program kartu prakerja belum bisa berjalan lantaran payung hukum mengenai Project Management Office (PMO) belum rampung.
PMO merupakan organisasi yang nantinya menjalankan program ini secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjalankan pelatihan kerjanya.
"Kalau tadinya beberapa pekan lalu percepat jadi akhir Maret, Presiden minta lagi dipercepat ke pekan ini. Jadi mudah-mudahan hari Jumat sudah akan dilaksanakan implementasi soft launching," jelas Susiwijono.
Uji coba di Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.
Susiwijono mengatakan, program kartu prakerja akan terlebih dahulu diuji coba di tiga wilayah yang paling terdampak virus corona, terutama di sektor pariwisata. Ketiga wilayah tersebut adalah Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.
Dalam penerapannya, pemerintah daerah di ketiga wilayah tersebut harus bekerja sama dengan setiap lembaga pelatihan di wilayahnya untuk menyediakan pelatihan bai para pencari kerja.
Hingga saat ini, sudah ada sembilan platform digital yang bersedia bekerja sama untuk menjadi perantara penerapan kartu prakerja.
"Setelah tiga tempat terdampak ini, tiga berikutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, yang pencari kerja banyak, angkatan kerja banyak. Ini momentumnya kita sangat berharap, kartu pra kerja menjadi salah satu solusi pada saat nanti beberapa sektor, misal pariwisata dan penunjang wisata sudah mulai PHK," imbuh Susiwijono.
MENTERI Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ada 19 sektor industri manufaktur yang mendapat relaksasi pajak penghasilan (PPh) 22 impor.
Sebanyak 19 sektor industri ini merupakan usulan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Relaksasi ini sebagai tindakan untuk mempermudah industri domestik mencari bahan baku ke negara lain di tengah wabah virus corona.
Relaksasi ini sebagai tindakan untuk mempermudah industri domestik mencari bahan baku ke negara lain akibat adanya virus corona.
"Sebesar 30 persen bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri nasional itu berasal dari China. Sekarang industri harus melakukan corporate action untuk mencari alternatif negara mana saja yang bisa mereka dapatkan bahan baku untuk operasional masing-masing," kata Agus, di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Selain itu, lanjut Agus, relaksasi atau pembebasan biaya masuk terhadap bahan baku industri tidak boleh mengganggu produk-produk yang sudah dihasilkan.
"Kami telah melakukan verifikasi tahap pertama, kami sudah melaporkan kepada bapak Presiden, dari 1.022 HS tersebut barangkali yang perlu mendapat prioritas yaitu sekitar 313 HS," jelas Agus.
HS merupakan kependekan dari harmonized system, yaitu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.
Rincian industri yang dapat memperoleh fasilitas relaksasi PPh 22 impor dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai industri manufaktur yang dinilai paling terdampak wabah virus corona (Covid-19). Yaitu:
REGULATOR industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian.
Ini ditandai dengan penerbitan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK ini terbit pada Kamis (19/3/2020).
“Pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
Perbankan, lanjut Heru, diharapkan proaktif mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud.
Heru mengatakan, POJK ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak wabah virus corona terhadap kinerja dan kapasitas debitur.
Wabah ini diyakini dapat menurunkan kinerja dan kapasitas debitur yang meningkatkan risiko kredit macet. Kalau sudah bicara kredit macet, risiko kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan pun dapat meningkat.
Melalui stimulus ini, perbankan juga diharapkan memiliki pergerakan yang lebih luas. Tujuannya, pembentukan kredit macet dapat terkendali dan sebaliknya ada kemudahan kredit baru bagi debitur perbankan.
POJK ini diharapkan pula menjadi countercyclical dampak penyebaran virus corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang dinilai terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM.
Penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).
Kebijakan stimulus tersebut adalah sebagai berikut:
Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.
Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
OJK juga menyatakan, guna meredam dampak lebih luas dari wabah virus corona (Covid-19), perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi pengusaha sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Stimulus kemudahan, apakah itu berupa penundaan pembayaran pokok, bunga, pokok dan bunga, silakan saja," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Menurut dia, berbagai pelonggaran tersebut akan tergantung pada perbankan yang menyalurkan kredit.
Sektor UMKM yang bakal diberi kelonggaran pengembalian utang pun dibebaskan, tetapi diutamakan untuk yang paling terdampak wabah virus corona.
Sektor UMKM yang bakal diberi kelonggaran pengembalian utang pun dibebaskan, namun diutamakan untuk yang paling terdampak wabah virus corona.
"Untuk sektor ya silakan saja, apabila berdampak, diberikan," ujar dia.
Sebelumnya, OJK juga telah menelurkan kebijakan pelonggaran penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar.
Selain itu, bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM.
Kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi pun ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi.
Wimboh menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut digelontorkan agar beban arus kas perusahaan berkurang di tengah wabah virus corona.
Sebab, tidak bisa dimungkiri, tak hanya industri manufaktur besar saja yang mengalami kesulitan akibat akses terhadap bahan baku yang kian terbatas, hal serupa juga terjadi di industri UMKM.
"Jumlah kredit UMKM itu sekitar Rp 1.100 triliun dan UMKM ini adalah sektor di garis terdepan yang kalau tidak diberikan kemudahan bangkitnya lama," ujar Wimboh.
LEWAT siaran pers yang dilansir pada Rabu (18/3/2020), Kementerian Keuangan menyebut pemerintah melakukan pengaturan ulang fokus (re-focusing) penganggaran terkait wabah virus corona ini.
Instruksi presiden untuk langkah ini pun disebut telah terbit, merujuk siaran pers Kementerian Keuangan tertanggal 22 Maret 2020.
“Akan dilakukan perubahan realokasi di anggaran K/L dan daerah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat Konferensi Pers APBN KiTa Bulan Maret 2020.
Menurut Sri Mulyani, langkah ini dilakukan karena anggaran penanganan wabah virus corona belum teralokasi di APBN dan APBD.
Pengaturan ulang fokus anggaran ini akan dipertajam bagi sektor kesehatan dan bantuan sosial.
Diperkirakan, nilai realokasi anggaran di kementerian/lembaga akan mencapai Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun.
“Pemerintah akan lebih fokus kepada kegiatan prioritas. Untuk belanja barang yang tidak mendesak, direkomendasikan untuk direalokasi,” ujar Sri Mulyani.
Penganggaran ulang ini pun mendapatkan kemudahan percepatan. Wujudnya, antara lain penyampaian surat dan data dukung secara online, tidak berupa fisik, serta penelaahan revisi yang juga dilakukan secara online.
Lalu, pemerintah mengeluarkan pula kebijakan transfer ke daerah (TKD) dalam rangka penanggulangan Covid-19. Estimasinya, anggaran terkait TKD ini mencapai Rp 17,17 triliun.
Rincian kebijakan terkait TKD ini:
Pemerintah juga telah meluncurkan stimulus fiskal tahap I sebesar Rp 8,5 triliun untuk sektor-sektor yang terdampak langsung akibat pandemik Covid-19.
Rinciannya:
Per Maret 2020, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal tahap II dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha selama 6 bulan (April-September 2020), yaitu:
Bersama sederet kebijakan fiskal di atas, pemerintah mengeluarkan pula stimulus non-fiskal bagi kegiatan ekspor-impor.
Termasuk dalam stimulus non-fiskal ini antara lain: