PEMERINTAH akhirnya memutuskan mengurangi anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Imbasnya, harga beberapa jenis BBM subsidi mengalami kenaikan.
Keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (3/9/2022) pukul 13.30 WIB.
Turut mendampingi, yakni Menteri Seretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yakni mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Jokowi.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
Baca juga: Jejak Kenaikan Harga BBM di Era Pemerintahan Jokowi
Penyesuaian harga ini mulai berlaku satu jam setelah diumumkan. Artinya, harga baru ketiga jenis BBM itu mulai berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Simak pernyataan lengkap Presiden Jokowi beserta para menterinya dalam tayangan berikut ini:
Kepala Negara mengungkapkan, sebenarnya ia ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau. Namun, anggaran subsidi berikut kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus sehingga semakin membebani APBN.
Terlebih, menurut catatannya, 70 persen subsidi rupanya dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Padahal mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Harga BBM Resmi Naik, Warga Kocar-kacir ke SPBU Demi Isi Bensin Murah
Oleh sebab itu, pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM supaya kas negara tidak jebol.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan potensi jebolnya APBN bila pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi BBM dan elpiji tiga kali lipat, yakni dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.
Asumsinya, harga minyak dunia mencapai 105 US dollar per barel dengan kurs Rp 14.700 per dollar AS.
Anggaran subsidi listrik juga telah ditingkatkan dari Rp 56,5 trilun menjadi Rp 59,6 triliun. Selain itu, ada pula anggaran kompensasi listrik yang naik dari Rp 0 menjadi Rp 41 triliun.
“Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, dan listrik, mencapai Rp 502,4 triliun,” papar Sri Mulyani.
Baca juga: Menimbang Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Pengurangan subsidi energi ini mutlak dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mencapai target defisit fiskal di bawah 3 persen pada tahun 2023.
Perihal harga minyak dunia yang baru-baru ini mengalami penurunan, Sri mengatakan, hal itu tetap tak berdampak apa-apa bagi pengurangan beban APBN.
Sekalipun harga minyak dunia turun menjadi 90 US dollar per barel, Sri mengatakan, anggaran subsidi yang dibutuhkan pemerintah tahun ini tetap tinggi dan membebani kas negara, yakni sekitar Rp 653 triliun.
“Sedangkan kalau harga ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) di 85 US dollar per barel sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap, yaitu menjadi Rp 640 triliun,” papar Sri.
Apalagi di sisi lain, angka konsumsi BBM di Indonesia tumbuh signifikan sehingga berapapun minyak yang didatangkan dinilai tidak akan cukup dan membebani kas negara.
Di tengah membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi itu, pemerintah pun berupaya meningkatkan pengawasan distribusi agar lebih tepat sasaran. Sebab, sebagaimana yang disebutkan Presiden Jokowi, 70 persen penikmat BBM bersubsidi justru masuk kategori kalangan mampu.
Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pengawasan lapangan melalui teknologi digital.
“Di lapangan, Pertamina akan melakukan pengawasan dan juga sedang menyiapkan sistem pengawasan pengaturan dengan digitalisasi. Dengan metode ini, kita bisa lebih mempertajam pemanfaatan subsidi untuk yang membutuhkan,” ujar Arifin.
Menteri Sosial Tri Rishamaharini mengungkapkan, demi menahan masyarakat kelas ekonomi bawah dari keruntuhan akibat pengurangan subsidi BBM ini, pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial.
Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,65 juta keluarga kurang mampu.
Risma menjelaskan, dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat program itu, sebanyak 18.486.756 di antaranya sudah siap untuk disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sisanya masih dalam tahap verifikasi ulang.
“Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kami cleansing bersama. Karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi kami perlu cleansing,” ujar Risma.
Keluarga penerima manfaat akan menerima Rp 150.000 setiap bulan selama empat bulan ke depan. Uang tunai itu akan disalurkan dalam dua tahap. Sebesar Rp 300.000 pada September dan nominal yang sama pada awal Desember.
Baca juga: Harga BBM Naik, Taksi Blue Bird Bakal Keluarkan Tarif Baru
Risma melanjutkan, masyarakat kurang mampu yang tidak terjaring dalam program ini dapat mengajukan diri sebagai penerima manfaat dengan mengakses menu Usul Sanggah pada aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.
Tak hanya melalui aplikasi, masyarakat yang ingin mengajukan diri mendapatkan BLT juga bisa menghubungi command center di 021-177. Terdapat petugas yang akan melayani pengusul selama 24 jam.
Baik melalui aplikasi atau command center, setelah mengajukan diri, petugas Kemensos akan melakukan verifikasi data di lapangan. Bila si pengusul terbukti tidak sedang terdaftar di sejumlah program bantuan pemerintah lain semisal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Risma menjamin bisa masuk ke dalam program BLT.
“Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia yang akan melakukan klarifikasi,” ujar Risma.
Ia melanjutkan, pemerintah juga memikirkan penerima BLT yang berada dalam kondisi fisik atau situasi geografis yang sulit. Bagi penerima manfaat yang masuk kategori itu, pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah pihak agar BLT dikirim langsung ke alamat tertera.
“Misalnya di pegunungan Papua dan sebagainya, kami sudah sepakat dengan PT Pos, kami sudah kerja sama dengan kepala suku, adat, pemerintah daerah dan tokoh agama untuk ikut bantu menyalurkan ke sana,” ujar Risma.
Baca juga: Harga BBM Bakal Naik, Simak Cara Cek Penerima BLT BBM Rp 600.000
Selain BLT, program bantalan sosial lain yang akan diluncurkan adalah subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditujukan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Bentuknya, pekerja penerima manfaat akan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000.
Terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.
Mengenai ketepatan sasaran sederet bansos ini, Risma menekankan, Kemensos memperbaharui data penerima manfaat setiap bulan. Hal ini merupakan terobosan dari UU 13/2011 yang mengamanatkan pembaharuan data setahun dua kali.
Oleh sebab itu, ia optimistis program “kompensasi” dari kenaikan harga BBM ini akan tepat sasaran.
“Soal ini, kami mendapatkan penilaian yang cukup bagus dari KPK,” kata Risma.
Baca juga: Jokowi Sebut BLT BBM Tak Mungkin 100 Persen Tepat Sasaran
Soal apakah sederet program bansos ini akan berlanjut tahun depan, pemerintah tidak dapat memastikannya. Sebab, hingga September ini, pemerintah dan DPR RI masih membahas RUU APBN 2023.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mencadangkan anggaran Rp 336 triliun untuk subsidi BBM tahun 2023. Alokasi penggunaan anggaran itu harus disepakati dengan DPR RI terlebih dahulu.
Sebelumnya, banyak pihak telah mewanti-wanti bahwa pengurangan jatah subsidi BBM bakal berdampak pada inflasi, daya beli, angka kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, jika harga pertalite mencapai Rp 10.000, kontribusi terhadap inflasi nasional bisa mencapai 0,97 persen.
"Sehingga, inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan," ujar Fahmi dalam keterangan pers, beberapa waktu lalu.
Perkiraan senada diungkapkan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia berpendapat, kenaikan harga BBM yang merupakan komoditas primer tentunya akan berdampak kepada kenaikan harga komoditas lainnya.
"BBM subsidi dibutuhkan oleh petani untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingga ke tangan konsumen. Artinya, BBM subsidi meningkat maka inflasi pangan akan naik signifikan," ujar Bima.
Baca juga: Harga Pangan yang Naik Seiring Kenaikan Harga BBM
Selain inflasi, kenaikan harga BBM juga bakal menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, otomatis pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen pada kuartal II-2022 juga akan turun.
Sebab, konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, masyarakat miskin akan semakin sulit menjalani kehidupan sehari=hari. Situasi ini berpotensi pula menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.
"Dampak naiknya harga BBM berpengaruh ke inflasi yang tinggi, maka (berpengaruh) ke kemiskinan,” ucap dia.
Menjawab serangkaian prediksi ini, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebab sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap tingkat indeks harga konsumen (IHK) hingga roda perekonomian nasional.
"Kami juga akan memantau dampak inflasi, dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM," ujar dia.
Baca juga: Pengendara Keluhkan Kenaikan Harga BBM: Terlalu Mendadak dan Membebani Warga
Namun demikian, bendahara negara itu menilai, penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun akan mampu meminimalisir dampak lonjakan harga BBM.
Ia mengklaim, tingkat kemiskinan dapat dijaga melalui penyaluran bansos yang terdiri dalam tiga skema itu.
"Bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya," kata Sri Mulyani.
