Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020). Ini profil enam menteri baru hasil reshuffle itu. Apa pula rencana mereka?
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet dari beranda Istana Merdeka, Selasa (22/12/2020), siang.
Wacana reshuffle sudah bergaung lama, meski pemerintahan periode kedua baru berjalan setahun. Sejumlah pembantu presiden dinilai tak becus bekerja.
Terlebih lagi, sempat beredar luas pula video Presiden Jokowi memarahi sejumlah menteri di kabinetnya, beberapa waktu lalu.
Namun, sebelum ini, semuanya hanya wacana yang tak terjadi. Banyak pula yang berspekulasi wacana itu sebagai upaya "tes ombak" membaca respons publik.
Meski demikian, perombakan kabinet akhirnya menjadi langkah tak terhindarkan. Dua menteri di Kabinet Jokowi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya, dua kursi menteri harus diisi lewat perombakan.
Nampaknya, Jokowi menggunakan momentum ini tak hanya mengisi posisi yang ditinggal pejabatnya. Ada enam posisi menteri yang sekaligus diganti oleh Jokowi.
Wajah lama di kabinet muncul kembali. Wajah baru juga ada.
Ini komposisi dan sosok pimpinan baru di keenam kementerian tersebut (klik tombol nama di bawah ini untuk langsung menuju ke sosok yang dikehendaki atau gulirkan saja layar untuk lanjut membaca berurutan):
Pengumuman yang tak panjang. Tak banyak penjelasan. Tak ada pula pesan khusus kepada para pembantu baru ini yang dibuka ke publik.
Pelantikan para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju—penamaan kabinet untuk periode kedua pemerintahan Jokowi—dilakukan pada Rabu (23/12/2020).
Setelah pengumuman oleh Jokowi, keenam menteri menyampaikan sejumlah rencana yang hendak mereka lakukan di jabatannya. Masing-masing akan disertakan pula dalam profil setiap menteri.
⏰ Waktu baca: 2,5 menit
MUHAMMAD Lutfi adalah wajah lama di jajaran pengambil kebijakan bidang ekonomi. Sebelumnya, dia juga sudah pernah ada di kabinet, meski bukan kabinet Presiden Joko Widodo. Bahkan, posisi sebagai Menteri Perdagangan pun pernah dia emban.
Presiden Joko Widodo, Selasa (22/12/2020), mengumumkan Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Bagi dia, ini perjalanan kembali ke pos yang pernah dia pimpin meski dalam periode singkat, yaitu pada 14 Februari 2014 hingga 20 Oktober 2014.
Lutfi kali pertama menjadi Menteri Perdagangan di pengujung pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, dia menggantikan Gita Wirjawan.
Di kali kedua, Lutfi menduduki kursi Menteri Perdagangan pun lewat reshuffle kabinet yang diumumkan Jokowi. Kali ini, dia menggantikan Agus Suparmanto di Kabinet Indonesia Maju, alias periode kedua pemerintahan Jokowi.
Lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1969, Lutfi adalah pengusaha dari masa ke masa. Sekolah Lutfi terutama di jenjang perguruan tinggi diselesaikan di Amerika Serikat.
Dia mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Lutfi juga mengenyam pendidikan lain, salah satunya Finance for Non-Financial Managers di New York University.
Lutfi adalah pendiri Mahaka Group bersama sejumlah kolega—antara lain bersama Erick Thohir yang kini menjadi Menteri Negara BUMN—, dan dia menjadi Presiden Direktur sekaligus CEO di situ. Bidang usaha grup ini adalah pertambangan, keuangan, dan media.
Pada usia relatif muda, 29 tahun, Lutfi terpilih menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta yang Lebih Baik (Hipmi Jaya) periode 1998 - 2001. Berlanjut ke tingkat nasional, dia menjadi Ketua Nasional Hipmi periode 2001-2004.
Kiprahnya di bidang ekonomi makin kental ketika ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2005-2009. Usai dari jabatan tersebut, dia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia.
Pulang dari Jepang, Lutfi diminta menggantikan posisi Gita Wirjawan di pengujung Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di era SBY. Lepas dari kabinet, nama Lutfi baru muncul lagi ke publik ketika ditunjuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan dilantik pada 14 September 2020.
Tahun belum berganti, Lutfi dipanggil pulang untuk kembali menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju. Pada Pilpres 2019, nama Lutfi juga ada dalam daftar anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.
Dalam banyak rekam jejak, Lutfi dikenal dengan imbuhan "serba termuda". Misal, untuk Duta Besar Republik Indonesia di Jepang dan Mikronesia, Ketua Hipmi Jaya, dan Kepala BKPM.
Buat pengingat, Kementerian Perdagangan tengah mendapat sorotan tajam ketika Lutfi ditunjuk menjadi menteri pada akhir pemerintahan SBY. Sorotan berasal dari persoalan impor beras premium dari Vietnam.
Di tengah ekonomi dunia yang lesu bahkan porak-poranda, pekerjaan rumah yang kudu digarap Lutfi kali ini ketika kembali ke Kementerian Perdagangan jelas menggunung.
Neraca perdagangan Indonesia hingga November 2020, misalnya, tercatat defisit 17,46 persen dibanding setahun sebelumnya, meski secara bulanan pada November 2020 tercatat surplus perdagangan senilai 2,61 miliar dollar AS dari total ekspor 15,2 miliar dollar AS dan impor 12,6 miliar dollar AS.
Akankah kembalinya Lutfi ke kementerian ini menjadi angin segar dan mendongkrak neraca dagang secara sehat?
Lutfi menyatakan penunjukannya kembali menjadi Menteri Perdagangan adalah kehormatan. Karenanya, dia berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia lebih baik di masa yang akan datang.
Kementerian Perdagangan, kata dia, adalah lembaga yang mekanismenya memastikan arus barang dan kegiatan ekonomi berjalan baik. Ujungnya, tentu saja agar kesejahteraan tercipta bagi rakyat Indonesia.
Dalam bahasa Lutfi, Menteri Perdagangan itu bisa dianalogikan sebagai wasit dalam olahraga tinju. Pembeli dan penjual dalam transaksi ekonomi dia sebut sebagai petinju dengan rakyat Indonesia sebagai penonton laga.
"Ketika wasit tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, penonton dan petinju-petinju ini akan melihat kecurangan ataupun kekurangan," ungkap dia.
Dengan analogi itu, Lutfi berjanji akan transparan selama menjalankan tugas barunya ini. Dia pun berjanji akan membawa Kementerian Perdagangan memastikan ekonomi Indonesia berjalan baik dengan efisien untuk menyejahterakan bangsa dan negara.
PEROMBAKAN Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada Selasa (22/12/2020) ini menggenapkan seluruh kandidat Pemilu Presiden 2019 di posisi pemegang kekuasaan dan kebijakan nasional.
Ini setelah kepastian Sandiaga Salahudin Uno masuk kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia menggantikan posisi Wishnutama Kusubandio.
Pada Pemilu Presiden 2019, Sandiaga adalah calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Jokowi sudah lebih dulu memasukkan Prabowo dalam jajaran kabinetnya, yaitu sebagai Menteri Pertahanan.
Lihat postingan ini di Instagram
Sandiaga sejak lama dikenal sebagai pengusaha. Lelaki kelahiran Pekanbaru, Riau, pada 28 Juni 1969 ini muncul sebagai sosok di area politik ketika terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2018, mendampingi Anies Baswedan.
Di Pilgub DKI 2018, pasangan Anies dan Sandiaga diusung oleh dua partai politik, yaitu Gerindra dan PKS. Jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ditinggalkan Sandiaga pada 2019, begitu dia dipastikan maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Kalah dalam Pilpres 2019, relasi politik Sandiaga dengan Gerindra tak berhenti begitu saja. Pada 2020, dia dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra.
Sandiaga adalah anak dari Razif Halik Uno dan Rachman Uno. Mereka berdua di kalangan pengusaha dikenal sebagai Henk Uno dan Mien Uno. Beristrikan Noor Asiah Abdul Azis, Sandiaga memiliki tiga anak.
Pendidikan Sandiaga diawali dari SD PSKD Bulungan, Jakarta Selatan. Pendidikannya berlanjut di SMP Negeri 12, di kawasan Jl Wijaya, Jakarta Selatan, dan lalu ke SMA Pangudi Luhur di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selepas SMA, Sandiaga melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Di sana dia mendapatkan gelar sarjana dari Wichita State University dan master dari George Washington University. Kedua gelarnya ini untuk bidang ekonomi.
Kembali ke Tanah Air, Sandiaga meniti karier sebagai karyawan di Bank Summa, lalu menjadi Manager Investasi Seapower Asia Investment Limited, dan berlanjut sebagai Executive Vice President NTI Resources Ltd.
Sandiaga kemudian mendirikan perusahaan konsultan keuangan PT Recapital Advisors dan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya. Namanya juga tercatat sebagai bagian dari PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Interra Resources Limited, dan PT iFORTE SOLUSI INFOTEK.
Setidaknya sejak mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga getol mengangkat topik pemberdayaan UMKM. Ini berlanjut juga setelah dipastikan dia dan Prabowo kalah dalam Pilpres 2019.
Akankah sosoknya akan menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif yang pada 2020 luluh lantak diterpa pandemi Covid-19? Kita lihat bersama....
Sandiaga yang baru saja melewati status positif Covid-19 mengakui tugas barunya di kabinet ini akan berat. Sejumlah rencana pun dia ungkap sesaat setelah pengumuman reshuffle oleh Jokowi.
"Kebangkitan bangsa Indonesia untuk pulih dari Covid-19 dan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan dari sisi Covid-19 dengan upaya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin," papar Sandiaga.
Sandiaga pun menyebut tantangan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai dampak pandemi Covid-19. Dia menyebut ada jutaan yang harus diselamatkan.
Namun, dia menyebut pula bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan menjadi lokomotif pascapandemi Covid-19 untuk kelanjutan agenda pembangunan ke depan.
"(Lokomotif) untuk terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghadirkan kesejahteraan bagi para rakyat masyarakat Indonesia," ujar Sandiaga.
Strategi yang hendak dia pakai adalah inovasi dengan menggunakan teknologi dan pendekatan big data. Strategi kekinian tersebut menurut dia diperlukan untuk memetakan potensi, menguatkan, dan memastikan pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan.
"Bukan hanya survive but also thrive. Survive and thrive. Bertahan dan menangkap peluang menjadi pemenang. Strategi inovasi," tegas dia.
Selain inovasi, lanjut Sandiaga, akan diterapkan juga strategi adaptasi. Dia menyebut, strategi ini diperlukan karena yang dihadapi adalah pandemi. Bentuknya, mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi pariwisata dan di setiap lini ekonomi kreatif.
"(Strategi ini menggunakan sertifikasi) CHSE, salah satunya," sebut Sandiaga.
CHSE adalah sertifikasi untuk usaha, destinasi, dan produk pariwisata, untuk memberi jaminan kepada wisatawan terkait pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Merujuk data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diakses pada Selasa (22/12/2020) pukul 20.00 WIB, saat ini ada 4.755 usaha yang telah tersertifikasi CHSE, yang tersebar di 340 kabupaten kota di 34 provinsi.
Strategi terakhir yang disebutkan Sandiaga adalah kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, perguruan tinggi, hingga masyarakat dan dunia usaha.
Aneka asosiasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tentu saja tercakup di dalamnya. Sandiaga pun menyebut peran merekat teramat penting dalam strategi yang dia paparkan.
LEKAT dengan sejumlah kehebohan selama menjadi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengemban amanat baru bahkan sebelum masa jabatannya sebagai pemimpin di kota itu benar-benar usai.
Mungkin hanya dia, wali kota yang bisa sebegitu marah ketika promosi camilan merusak taman dan bisa membuat perusahaan yang menggelar promosi itu membangun ulang taman tersebut. Itu baru satu contoh.
Risma, nama panggilannya, semestinya masih akan menjadi Wali Kota Surabaya hingga 2021. Pilkada yang baru saja digelar pada 9 Desember 2020, salah satunya mencari pengganti untuk jabatan yang sudah dia emban selama dua periode.
Baca juga: Yang Anies dan Siapa Saja Bisa Belajar dari Risma...
Amanat baru Risma sebagai Menteri Sosial tentu tidaklah mudah. Terlebih lagi, dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Juliari Peter Batubara yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan sosial terkait pandemi Covid-19.
Betul, salah satu tantangan berat yang menanti Risma adalah menahan dampak pandemi terhadap kualitas hidup rakyat Indonesia, terutama yang tidak cukup beruntung dan atau terdampak oleh Covid-19.
Risma adalah birokrat sebelum menjadi kepala daerah dan menteri. Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 November 1961, seluruh karier dia dipetakan sebagai pegawai negeri di Kota Surabaya.
Menyelesaikan sekolah di SD Negeri Kediri, SMP Negeri 10 Surabaya, dan SMA Negeri 5 Surabaya, Risma meraih gelar sarjana arsitektur dan master Manajemen Pembangunan dari dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Sebagai birokrat, Risma pernah menjabat berbagai posisi di Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:
Lompatan besarnya adalah saat terpilih menjadi Wali Kota Suraya lewat pemilihan langsung untuk dua periode, sejak 2015. Selama menduduki jabatan ini, dia pun tercatat menjadi President United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018-sekarang).
Reputasinya sebagai pemimpin kota juga mengantarkannya menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-Sekarang).
Sejumlah prestasi didapat Surabaya dan Risma selama dia menjadi wali kota, antara lain:
Apakah pendekatannya yang meledak-ledak laiknya ibu melindungi anak-anaknya akan mempan untuk mengurai persoalan di Kementerian Sosial mulai dari data hingga eksekusi penyaluran bantuan sosial?
Bicara seusai pengumuman reshuffle oleh Jokowi, Risma mengaku kaget.
"Meski sudah banyak yang membicarakan tetapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri," ujar Risma.
Sejumlah rencana pun dia paparkan di situ. Pertama, sebut dia, perbaikan data penerima bantuan. Dia berencana perbaikan ini akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan dan perguruan tinggi di tiap wilayah.
"Menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan tinggi," ungkap Risma.
Program berikutnya yang Risma ungkap adalah soal pemberdayaan. Urutannya pun dia sebut merujuk pada peraturan perundangan, yaitu bahwa kemanusiaan, keadilan, fakir miskin, dan anak-anak terlantar adalah tanggungan pemerintah.
"Karena itu kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin. Itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya," kata dia.
Risma menegaskan pula bahwa dia tak mau anak-anak—dari kalangan apa pun—menengadahkan tangan. Kelompok disabilitas pun demikian. Dia berkeyakinan, siapa pun itu sejatinya bisa berguna untuk bangsa dan negara.
Pemberdayaan, lanjut Risma, mau tidak mau butuh kerja sama dengan sejumlah kementerian, sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi.
Dia memberi contoh, keluarga miskin dengan suami saja yang bekerja. Dalam hal demikian, pemberdayaan akan mengarah kepada kaum ibu. Kerja sama bakal digelar dengan institusi yang punya program sama.
Koperasi, misalnya, menurut Risma bisa didorong lebih beperan untuk pemberdayaan sesuai karakteristik di wilayah masing-masing.
"Tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kami punya pengalaman bahwa koperasi itu sangat membantu," tegas dia.
Risma juga menyodorkan konsep untuk mendorong peningkatan pendapatan sembari mengurangi pengeluaran.
Tantangan juga disadari Risma terkait penanganan masalah sosial. Namun, dia berkeyakinan semua persoalan dapat ditangani, tetapi butuh penanangan komprehensif dan terintegrasi yang tak dapat dilakukan sendiri saja oleh Kementerian Sosial.
Fokus Risma juga mengarah pada anak-anak terlantar, terutama untuk akses pendidikan dan kesehatan yang adalah hak mereka sebagaimana hak semua anak bangsa.
YAQUT Cholil Quomas adalah putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Yaqut, panggilannya di kalangan santri, merupakan salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU). Dia juga adalah adik kandung Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU.
Gus Yaqut menggantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Terpilihnya Gus Yaqut untuk mengisi kursi menteri ini bak mengembalikan "pakem" bahwa Menteri Agama adalah "milik" NU, seturut jejak pengisi kursi jabatan ini dari masa ke masa.
Lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1975, sejatinya bukan orang baru di kancah pergerakan dan politik. Misal, dia adalah Ketua PP GP Ansor periode 2011-2015 dan Ketua Umum PP GP Ansor periode 2015-2020. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019.
Gus Yaqut juga bisa dibilang sebagai tokoh muda Rembang, tanah kelahirannya. Dia pernah menjadi Wakil Bupati Rembang, yaitu di periode 2005-2010, juga terpilih menjadi anggota DPRD Rembang hasil Pemilu Legislatif 2005.
Waktu menjadi mahasiswa, Gus Yaqut pernah pula menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang UI Depok.
Pergerakan politiknya berlabuh di PKB dan di partai ini dia pernah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Rembang (2001-2014) dan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2012-2017).
Gus Yaqut menempuh pendidikan di SDN Kutoharjo, SMPN II Rembang, SMAN II Rembang, dan jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia (UI).
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ungkapan yang Yaqut pakai dan akui begitu mendapat tugas menjadi Menteri Agama. Penunjukan ini pun dia sebut mengagetkan.
"Dalam mimpi yang paling liar, saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama," ujar dia.
Namun, Yaqut menyebut, apa pun tugas dan amanah yang diterima, dia telah bertekad mewakafkan hidup dan miliknya untuk bangsa dan negara, melakukan yang terbaik.
Begitu dilantik menjadi Menteri Agama, Yaqut menyebut langkah pertamanya adalah menempatkan agama sebagai inspirasi dan bukannya aspirasi.
"Agama sebisa mungkin tidak lagi menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain," tegas dia.
Menurut dia, biarlah agama menjadi inspirasi yang membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lalu, dia menyebut tugas kedua yang hendak dia jalankan adalah meningkatkan ukhuwah islamiyah, mengingat mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam.
"Negara ini akan damai, negara ini akan tentram, jika sesama muslim, sesama umat Islam memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka," ujar dia.
Yaqut juga mau ukhuwah wathoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa terwujud di Indonesia.
"Kenapa ini penting, karena kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari kolonial, karena perjuangan semua agama, bukan hanya Islam," sebut Yaqut.
Dengan pemikiran itu, Yaqut menyebut ukhuwah wathoniyah harus dibangkitkan kembali. Tujuannya, tak ada satu kelompok dan agama pun yang mengklaim paling memiliki negara ini.
Masih merujuk frasa-frasa dalam bahasa Arab, Yaqut menyebut tugas dia berikutnya adalah soal ukhuwah basyariyah alias persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia.
Dia pun mengutip bahwa kita yang tak seagama pun sejatinya tetap bersaudara dalam kemanusiaan.
Yaqut berkeyakinan hal-hal tersebut penting menjadi kesadaran seluruh bangsa Indonesia. Jika bisa dilakukan, dia meyakini bahwa Indonesia ke depan akan jauh lebih tenteram dan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan.
Berikutnya, Yaqut menekankan bahwa pendidikan di lingkungan Kementerian Agama juga jadi hal penting, termasuk pondok pesantren.
"Pondok pesantren bisa didorong mandiri dan pada akhirnya melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik yang memberikan sumbangsih terbaiknya untuk bangsa dan negara," papar dia.
SEBELUM dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan untuk Kabinet Indonesia Maju pada Jumat (25/10/2019), nama Sakti Wahyu Trenggono relatif tak banyak dikenal publik, terutama terkait politik.
Wahyu Trenggono lebih lama malang melintang di dunia bisnis, terutama bidang teknologi informasi (information technology atau IT). Namanya mulai karib dengan politik nasional ketika didapuk menjadi Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Dalam perombakan kabinet yang diumumkan pada Selasa (22/12/2020), nama Wahyu Trenggono muncul lagi. Dia mendapat amanat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri begitu tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi.
Lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 3 November 1962, Wahyu Trenggono berlatar belakang orang susah. Orang-orang dekatnya memanggil dia "Mas Treng".
Dalam salah satu ceritanya ke Kontan, suatu kali keluarganya harus menjual tujuh ekor kambing untuk dapat membayar uang kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Baca juga: Profil Wahyu Trenggono, Jual Kambing demi Kuliah hingga Jabat Wamenhan
Karier Wahyu Trenggono dimulai di PT Astra Internasional Tbk pada 1988. Saat itu dia bahkan belum menamatkan kuliahnya di jurusan Teknik Industri ITB.
Di Astra, ia diterima pada program Astra Basic Training. Ia disekolahkan selama enam bulan sebelum dilepaskan ke unit bisnis Astra.
"Dan saya kebagian dalam bisnis IT," lanjut Trenggono.
Berguru banyak di Astra, apalagi berkesempatan pula bersirobok dengan konsultan dunia, Boston Consulting Group (BCG), Trenggono mendirikan perusahaan penyedia menara telekomunikasi pada 1998.
Dia mengaku telah memprediksi selepas 2000-an Indonesia akan memasuki era teknologi telekomunikasi mobile. Melalui bendera PT Solusindo Kreasi Pratama dan PT Tower Bersama Infrastruktur, Trenggono lalu menjadi salah satu taipan dalam bisnis telekomunikasi.
Perusahaannya menjadi yang terbesar di bidangnya se-Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 14.000 menara. Meski demikian, penampakan Wahyu tak seperti gambaran umum tentang orang kaya. Dia mengaku tujuan hidupnya hanyalah bekerja dengan baik, merintis karier profesional, dan bermanfaat bagi banyak orang.
Pendidikan Wahyu tak berhenti di jenjang sarjana. Dia juga memegang gelar master untuk administrasi bisnis (MBA) dari ITB.
Sejumlah jabatan prestisius juga masih dipegang Wahyu sampai sekarang. Di antaranya, Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk, Komisaris Utama PT Solusindo Kreasi Pratama - Indonesia Tower, Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management ITB, dan Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama.
Wahyu Trenggono juga sempat menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi, yaitu pada kurun 2005-2016. Sebelum jadi komisaris utama di PT Solusindo Kreasi Pratama - Indonesia Tower, dia adalah dirut di perusahaan tersebut pada kurun 2000-2009.
Dalam penelusuran Kompas.com, Wahyu Trenggono pernah tercatat sebagai Bendahara DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada kurun 2009-2013. Hanya saja, dalam Pilpres 2014 dia tak sejalan dengan partainya, dengan mendukung Jokowi yang saat itu menggandeng Jusuf Kalla.
Wahyu Trenggono juga adalah bendahara tim pemenangan Jokowi sejak era menuju kursi Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Pada Pilpres 2014, dia juga tim sukses Jokowi, lalu pada Pilpres 2019 posisinya menjadi Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf.
Akankah latar belakangnya di dunia teknologi informasi, bisnis, pembiayaan tim pemenangan pemilu, dan pertahanan akan mengangkat kiprah dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan?
Wahyu Trenggono menyebut amanah baru di kabinet yang berubah sektor dalam hitungan setahun bukanlah hal mudah. Setahun menjadi wakil menteri yang mengelola dan membangun pertahanan masa depan, tiba-tiba berbelok mengelola kelautan dan perikanan.
Dari kesadaran itu, dia menyebut akan belajar menggali, melakukan evaluasi, dan selanjutnya melakukan yang mungkin dilakukan dan menjadi manfaat bagi bangsa.
Wahyu menyebut Indonesia berkelimpahan ikan dan aneke potensi kelautan untuk beragam sektor. Namun, dia pun menyebut kebersinambungan lingkungan tak boleh terlupakan.
"Itu yang akan kami lakukan jika nanti kami sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar dia ringkas.
Dia mengaku tak bisa banyak mengungkap kata karena lebih suka dengan kerja keras. Namun, Wahyu menyatakan bahwa sejak ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan pun dia telah mewakafkan diri bagi bangsa Indonesia dan karenanya akan bekerja keras untuk bangsa ini.
SOSOK Budi Gunadi Sadikin ini cukup unik. Sekolahnya ndakik-ndakik dan hardcore di bidang teknologi, kariernya moncer di perbankan, dan kini ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan.
Namun, langkah Budi juga bukan lompatan tanpa pijakan pendahuluan. Sebelum ini dia telah terlebih dahulu didapuk menjadi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), satuan tugas yang dibentuk begitu pandemi Covid-19 meluluhlantakkan perekonomian.
Di kabinet, Budi Gunadi Sadikin bukan pula orang baru. Di pemerintahan periode kedua Jokowi, dia sudah masuk ke kabinet sebagai Wakil Menteri BUMN.
Memimpin Satgas PEN sejak Juli 2020, Budi Gunadi Sadikin tentu saja harus berjibaku dengan data dan penyebaran dampak Covid-19. Mau tidak mau model penanganan wabah ini pun dalam pantauannya, termasuk teknis sistem layanan kesehatan di dalamnya.
Tak kurang pakar epidemiologi nasional, Pandu Riono, menyebut sosok Budi Gunadi Sadikin cocok menempati kursi Menteri Kesehatanan. Lewat akun Twitter, Pandu menyebut Budi Gunadi Sadikin punya visi dan semangat untuk secepatnya mengatasi pandemi.
Latar belakang pendidikan dan karier Budi Gunadi Sadikin pun menurut Pandu bukan halangan. Karena, kata dia, tidak butuh dokter untuk mereformasi manajemen dan sistem kesehatan publik yang lumpuh.
Budi Gunadi Sadikin punya visi & semangat atasi Pandemi secepatnya. Kesal pd kinerja kemenkes & Satgas. Budi layak jadi MENKES yg baru, ia punya cita2 16 juta vaksinasi dilakukan sebulan. Menkes tidak perlu dokter untuk mereformasi manajemen & sistem kesehatan publik yg lumpuh. pic.twitter.com/T8ENz2Etkt
— Juru Wabah (@drpriono1) December 20, 2020
Budi Gunadi Sadikin lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 6 Mei 1964. Sekolahnya yang disebut hanyalah jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Riwayat kariernya berbicara lebih banyak. Dia memulai karier dari IBM, raksasa teknologi informasi pada masanya, dengan menjadi staf teknologi informasi IBM Asia Pasifik, di Tokyo, Jepang.
Lalu, masih di IBM Asia Pasifik, dia beranjak menjadi Systems Integration and Professional Services Manager. Dari IBM, Budi Gunadi Sadikin mulai menjelajah dunia perbankan.
Karier di perbankan dimulai dari Bank Bali yang kini sudah berubah menjadi Bank Permata. Di sini dia memegang beragam jabatan yang masih ada kaitannya dengan teknologi informasi, meski kemudian bergeser pula ke ranah manajemen.
Beberapa jabatan Budi di bank tersebut adalah General Manager Electronic Banking, Chief General Manager wilayah Jakarta, dan Chief General Manager Human Resources.
Dari sana, Budi berpindah ke ABN Amro sebagai Director of Consumer and Commercial Banking ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia. Berlanjut, dia menjadi Head of Consumer Banking (Executive Vice President) PT Bank Danamon Tbk.
Masih di sektor keuangan, Budi Gunadi Sadikin pernah pula menjadi Direktur Adira Quantum Multi Finance. Ini sebelum dia bergabung ke Bank Mandiri, mulai dengan menjadi Direktur Micro and Retail Banking hingga Direktur Utama.
Lepas dari Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin didapuk menjadi Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 2016 hingga 2017. Lalu, dia dipercaya memimpin PT Inalum dan mengawal pembentukan holding BUMN pertambangan, MIND ID.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, dia masuk kabinet dengan menjadi wakil menteri bagi Erick Tohir yang mengelola BUMN. Di periode ini dia menjadi Ketua Satgas PEN dan pada Selasa (22/12/2020) diumumkan menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.
Sebagai Menteri Kesehatan, Budi mengaku tentu saja ditugasi untuk mengatasi masalah Covid-19 yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2.
Tujuan terdekat, sebut dia, adalah memastikan anak-anak kembali bisa bersekolah, pengusaha dan UMKM bisa berusaha kembali, pekerja dapat mengantor lagi, serta kehidupan berjalan normal lagi dan keluarga dapat bersilaturahmi seperti sebelum pandemi.
Budi pun mengakui tugas ini tak akan bisa dilakukan sendiri saja oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan, ujar dia, pemerintah pun tak akan bisa mengatasi ini semua sendiri.
"Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya secara ekslusif. Kita harus melakukannya dengan inklusif. Kami percaya tidak cukup pemerintah membuat program-program pemerintah sendiri. Ini harus merupakan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia," tegas Budi.
Budi pun percaya, ketika kerja-kerja ini dilakukan bersama-sama dengan asosiasi, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa, sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi Covid-19 adalah niscaya.
Bahkan, bila itu dapat terwujud, Budi percaya sistem layanan publik yang siap, kuat, dan mumpuni pun adalah keniscayaan, sehingga generasi mendatang pun bisa menghadapi ancaman-ancaman kesehatan seperti pandemi kali ini yang mungkin saja datang sewaktu-waktu.
"Semoga Indonesia saat ini pasti lebih baik dari Indonesia masa lalu, dan semoga Indonesia masa depan selalu lebih baik dari Indonesia masa kini," ujar Budi.
