Naskah Lengkap
Aturan
Larangan Mudik 2021

Sejumlah instansi dan lembaga pemerintahan telah menerbitkan aturan terkait larangan mudik 2021. Ini naskah lengkap semua peraturan perundangan terkait larangan mudik 2021. 

℘

LARANGAN mudik Lebaran 2021 resmi diberlakukan. Aturan yang mengikat semua kalangan adalah surat edaran (SE) dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, selain sejumlah aturan lain sesuai kewenangan dan kapasitas pembuat kebijakan yang menerbitkannya.

Aturan umum tentang larangan mudik itu adalah SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Baca juga: Seluruh Moda Transportasi Mudik Dilarang Beroperasi, 6-17 Mei 2021

Tertuang dalam tujuh halaman, aturan ini ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, pada 7 April 2021.

SE tersebut menyatakan, mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H diperkirakan meningkat. Mobilitas ini dinyatakan berisiko menaikkan laju penularan Covid-19.

Maksud, tujuan, masa berlaku, dan rujukan

Karenanya, SE diterbitkan untuk membatasi mobilitas masyarakat. SE juga dibuat untuk mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 di desa atau kelurahan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Baca juga: Bicara Corona Pakai Komik, Termasuk soal Bahaya Mudik

Tujuan penerbitan SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut adalah untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, dalam rangka mencegah peningkatan Covid-19 selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H.

Masa berlaku surat edaran larangan mudik ini adalah 6-17 Mei 2021.

Beleid ini mencakup protokol kesehatan umum, pengendalian kegiatan ibadah selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah, peniadaan mudik pada kurun 6-17 Mei 2021 di seluruh Indonesia, serta optimalisasi Posko Covid-19 di desa dan kelurahan.

Rujukan SE Nomor 13 Tahun 2021 adalah:

• UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
• UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
• UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
• Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020.
• Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
• Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
• Keputusan Rapat Kabinet Terbatas pada 23 Maret 2021
• Surat Menko PMK Nomor S-21/Menko/PMK/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021
• Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

Protokol, pengecualian, dan sanksi

• Peniadaan mudik, baik bagi yang menggunakan transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara yang melintasi kota, kabupaten, provinsi, atau negara. 
  
  SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 menegaskan, definisi mudik yang dipakai di sini adalah kegiatan pulang ke kampung halaman selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.
  
  Baca juga: Jokowi, Covid-19, dan Hikayat Mudik
  
  Perjalanan yang diatur oleh SE ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain berdasarkan batas provinsi, kabupaten, kota, atau negara, baik menggunakan transportasi pribadi maupun umum melalui jalur darat, kereta api, laut, dan udara. 
  
  Pengecualian definisi perjalanan orang menurut peraturan ini hanya untuk pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau terpencil, dan dukungan distribusi logistik esensial. 
  
  Dalam SE ini, pelaku perjalanan yang dimaksud adalah mereka yang melakukan perjalanan domestik atau internasional dalam 14 hari terakhir dengan tujuan mudik atau wisata. 
  
  
• Pengecualian dari aturan ini hanya diberikan untuk:
  • Pelayanan distribusi logistik
  • Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, yaitu:
    • bekerja/perjalanan dinas
    • kunjungan keluarga sakit
    • kunjungan duka anggota keluarga meninggal
    • ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga
    • kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang
• Mereka yang masuk daftar pengecualian di atas harus membawa dokumen tercetak surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM).
  
  Rinciannya:
  • Pegawai instansi pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, atau anggota TNI/Polri, wajib membawa dokumen tercetak izin pejabat setingkat eselon II, dengan tanda tangan basah atau elektronik pejabat beserta identitas pelaku perjalanan.
  • Pegawai swasta membawa dokumen tercetak izin tertulis dari pimpinan perusahaan, yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan, beserta identitas pelaku perjalanan.
  • Pekerja sektor informal membawa dokumen tercetak izin tertulis dari kepala desa atau lurah, dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik kepala desa atau lurah, beserta identitas pelaku perjalanan.
  • Masyarakat umum non-pekerja membawa dokumen tercetak izin tertulis dari kepala desa atau lurah, dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik kepala desa atau lurah, beserta identitas pelaku perjalanan.
• Surat izin perjalanan atau SIKM hanya berlaku:
  • individual
  • satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota, kabupaten, provinsi, atau negara
  • wajib bagi pelaku perjalanan berusia minimal 17 tahun
• Bersama SE Nomor 13 Tahun 2021 ini, tetap berlaku pula peraturan terkait perjalanan orang di dalam negeri dan perjalanan internasional, sebagaimana diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021. 
  
  
• Selama masa berlaku aturan ini, akan ada pemeriksaan surat izin perjalanan atau SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19 dengan RT-PCR, rapid test antigen, atau tes GeNose C19 di pintu kedatangan tujuan perjalanan atau di pos kontrol.
  
  Pelaksana pemeriksaan adalah anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah.
  
  Baca: TNI/Polri hingga Pemda Bisa Hentikan Perjalanan Orang pada Periode Peniadaan Mudik 6-17 Mei 2021
  
  Lokasi pos kontrol adalah:
  • Rest area
  • Perbatasan kota besar
  • Titik pengecekan (check point)
  • Titik penyekatan daerah aglomerasi. 
    Aglomerasi adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung, baik melalui darat maupun laut.
    
    Baca: Cegah Warga Mudik, Polri Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung hingga Bali
    

• Pelaku perjalanan wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di lokasi tujuan, sebelum bisa melanjutkan aktivitas di daerah tersebut. 
  
• Masyarakat diimbau untuk sahur dan buka bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi virtual, serta membatasi pertemuan fisik dengan keluarga atau kerabat yang tidak satu rumah.
  
• Sanksi pelanggaran atas aturan ini akan berupa denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
  
  Baca: Nekat Mudik Pakai Motor atau Mobil Pribadi, Ini Sanksinya

Naskah lengkap SE Nomor 13 Tahun 2021

Naskah lengkap aturan larangan mudik 2021 ini bisa dibaca di dokumen berikut ini:

Aturan lain terkait larangan mudik 2021

Pemerintah DKI Jakarta menggunakan kembali Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut, terkait aturan SIKM dan larangan mudik pada 2021.

Baca: Aturan SIKM selama Masa Larangan Mudik 2021: Lokasi Pengecekan, Masa Berlaku, dll.

Naskah lengkap peraturan gubernur tersebut dapat dibaca di dokumen berikut ini:

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menerbitkan pula SE Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Larangan ASN Ajukan Cuti dan Mudik Lebaran hingga Sanksi bagi Pelanggar

Naskah lengkap aturan larangan mudik bagi ASN bisa dibaca di dokumen berikut ini:

Larangan mudik bagi ASN ini diberlakukan sekalipun keputusan bersama tiga menteri tetap mencantumkan cuti bersama Lebaran, yaitu pada 12 Mei 2021.

Cuti bersama Lebaran menjadi salah satu poin dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Keputusan Bersama Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. 

Naskah lengkap beleid yang antara lain mengatur soal cuti bersama Lebaran bisa dibaca di dokumen berikut ini:

Kementerian Perhubungan telah pula melansir beleid terkait larangan mudik 2021, menyangkut operasional transportasi umum, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

Baca juga: Kemenhub Resmi Terbitkan Aturan Larangan Mudik

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Aturan ini mengatur mulai pembatasan kerumunan hingga jam operasional kegiatan usaha, dengan prioritas di 20 provinsi. Ada tambahan lima provinsi prioritas dalam aturan yang dilansir pada 5 April 2021 ini dibandingkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Baca juga: RS Penuh, Jokowi Batasi Jawa-Bali

Kriteria prioritas daerah yang diberlakukan pembatasan tidak berubah sejak Presiden Joko Widodo menerapkan pembatasan Jawa-Bali. 

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, ini sebaran daerah prioritas dalam visualisasi peta interaktif, berlaku untuk 6-19 April 2021: