SERI PEMILU AS
Sistem Pemilu Presiden AS berlapis dengan sejumlah kemungkinan bisa terjadi. Ini serba-serbinya.
RAKYAT Amerika Serikat akan kembali memilih calon pemimpinnya untuk empat tahun ke depan, Selasa (3/11/2020).
Ada dua calon presiden yang bertarung, yakni petahana Donald Trump yang mewakili Partai Republik, dan Joe Biden yang mewakili Partai Demokrat.
Merujuk laman resmi Pemerintah AS terkait pemilu, hajatan Pemilu Presiden Amerika Serikat digelar setiap empat tahun sekali. Pemilihan digelar pada setiap Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November pada tahun pemilihan.
Penentuan hari dan bulan yang sangat rigid dalam konstitusi ini punya sejarah panjang. Dulu, orang Amerika adalah masyarakat agraris. Bertani.
November pada saat itu identik dengan musim panen sebelum musim dingin tiba. Adapun hari Selasa dipilih karena waktu itu perjalanan menuju lokasi pemilihan bisa makan waktu sehari, sementara Minggu adalah hari untuk beribadah ke gereja.
Mengacu pada Konstitusi AS, calon presiden adalah seseorang yang minimal berusia 35 tahun, lahir secara alami sebagai orang AS, dan penduduk yang sudah bermukim selama 14 tahun.
Seseorang disebut lahir secara alami sebagai orang AS tidak hanya dia yang lahir di wilayah negara tersebut, tapi bisa juga seseorang yang lahir di luar negeri dari pasangan berkewarganegaraan AS atau pun seseorang yang lahir di luar negeri dari salah satu orang tua yang berkewarganegaraan AS.
Berikut ini adalah serba-serbi sistem pemilu presiden di Amerika Serikat dari awal :
Pemilihan Presiden di AS terbuka bagi setiap orang yang punya gagasan tentang bagaimana seharusnya pemerintahan bekerja. Orang yang memiliki ide serupa kemudian bergabung ke dalam partai politik yang sama.
Amerika Serikat sejatinya punya banyak partai politik. Namun, dari banyak partai politik itu pada muaranya akan muncul sebagai dua kubu partai utama, yaitu kubu Partai Republik dan Partai Demokrat. Sejarah soal kepartaian di AS dapat dibaca di link ini.
Mengutip situs Diffen, kalangan yang berpandangan konservatif di Amerika Serikat pada umumnya memilih bergabung ke Partai Republik. Pandangan konservatif itu semisal anti-aborsi atau anti-hubungan sesama jenis.
Pemilihan tingkat pendahuluan diadakan di negara bagian.
Adapun Partai Demokrat pada umumnya diisi oleh orang-orang liberal yang berpandangan lebih terbuka.
Pemilihan tingkat pendahuluan diadakan di negara bagian. Ada dua metode pemilihan yang dipakai, yakni primary dan kaukus.
Pemilihan pendahuluan dengan metode primary sama dengan pemilihan pada umumnya. Para pemilih memberikan suaranya secara tertutup lewat surat suara.
Adapun pada pemilihan kaukus, pemilih lokal bertemu, berdiskusi, dan baru memberikan suara di akhir pertemuan.
Kandidat yang memenangkan pemilihan pendahulian kemudian maju ke tingkat konvensi nasional.
Dikutip dari laman history.com, negara bagian Iowa selalu menjadi negara bagian yang paling pertama memulai pemilihan pendahuluan sejak 1972. Kaukus Iowa rutin dihelat pada Februari di tahun pemilihan.
Presiden Barack Obama pernah berkata, siapa pun kandidat yang menang di Iowa akan punya kemungkinan memenangkan nominasi dan jabatan presiden. Saking pentingnya pemilihan awal di Iowa yang digelar pasti di hari Selasa, momentum itu dinamai sebagai Super Tuesday.
Setiap partai mengadakan konvensi nasional untuk memilih satu calon presiden. Pada tingkat konvensi nasional, seorang calon presiden juga akan memilih calon wakilnya.
Pada konvensi nasional, para kandidat berkampanye di seluruh negeri untuk menjelaskan pandangan dan rencana mereka. Mereka juga bisa ikut berdebat dengan calon dari partai lain.
Pemenang konvensi nasional maju ke pemilihan umum untuk mewakili partainya berhadapan dengan kandidat dari partai lain.
Pilpres di AS tidak menggunakan sistem langsung. Masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih perwakilan (elector) untuk masuk dalam Electoral College.
Electoral College juga bukanlah nama lembaga melainkan mekanisme pemilihan.
Para elector inilah yang nantinya akan memilih presiden untuk masa jabatan empat tahun ke depan.
Pemilihan oleh elector merupakan aturan yang ada dalam konstitusi AS. Dikutip dari laman arsip nasional AS tentang pemilu, pemilihan lewat cara ini merupakan hasil kompromi para founding father Amerika.
Waktu itu ada dua kubu yang sama kuat, yaitu kubu yang menginginkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat dan kubu yang menghendaki pemilihan lewat Kongres.
Jumlah keseluruhan elector ada 538, sama dengan jumlah keseluruhan anggota Kongres (535) ditambah dengan tiga perwakilan dari wilayah khusus Ibu Kota.
Jumlah elector di tiap negara bagian berbeda-beda mengacu ke proporsi jumlah penduduk, dengan jumlah total sesuai dengan jumlah 435 kursi di DPR, 100 kursi Senat, dan tiga jatah khusus Washington DC sebagai Ibu Kota.
Karena mengacu pada proporsi jumlah penduduk, jumlah elector di tiap negara bagian bisa saja berbeda dari satu pemilu ke pemilu yang lain.
Untuk bisa memenangkan Pilpres, seorang capres harus bisa memperoleh suara minimal 270 elector.
Konstitusi AS menyatakan seorang elector tidak boleh berasal dari anggota Senat atau DPR, juga seseorang yang menjabat di lembaga profit atau lembaga hukum di bawah negara.
Amandemen ke-14 Konstitusi AS juga menetapkan bahwa pejabat negara yang terlibat dalam pemberontakan atau perlawanan melawan Amerika Serikat atau memberikan bantuan kepada musuh negara juga bisa didiskualifikasi sebagai elector.
Larangan ini muncul berkaitan dengan era pasca-Perang Saudara.
Nama para calon elector di surat suara bisa tertera di bawah nama calon presiden, tapi bisa tidak, tergantung prosedur pemilihan dan format surat suara di setiap negara bagian.
Kandidat elector ditentukan oleh partai politik di setiap negara bagian yang membuat daftar calon pemilih beberapa saat sebelum pemilihan umum.
Biasanya partai membuat daftar calon pemilih di konvensi negara bagian mereka atau memilih saat pemungutan suara dari komite pusat partai.
Partai politik sering memilih individu yang punya dedikasi terhadap partai politik terkait.
Mereka bisa pejabat terpilih di negara bagian, pemimpin partai, atau orang-orang di negara bagian yang memiliki afiliasi pribadi atau politik dengan calon presiden partainya.
Pada saat pemilihan, nama para calon elector di surat suara bisa tertera di bawah nama calon presiden, tapi bisa tidak, tergantung prosedur pemilihan dan format surat suara di setiap negara bagian.
Empat puluh delapan negara bagian di AS, plus wilayah khusus Ibu Kota District of Columbia, menerapkan prinsip winner takes all dalam proses pemungutan suara.
Dalam prinsip winner takes all, capres yang bisa mendapatkan suara terbanyak di suatu negara bagian akan mengambil seluruh suara di negara bagian itu, termasuk dari suara yang sebelumnya diberikan kepada rivalnya.
Elector di negara bagian itu pun sepenuhnya akan jadi milik partai pengusung capres.
Prinsip winner takes all tidak berlaku di dua negara bagian, yakni Nebraska dan Maine.
Sebagai contoh, pada Pilpres 2008, Obama dapat mengambil keseluruhan suara dari elector di California yang totalnya ada 55 orang, meski tak semua elector di wilayah tersebut tadinya memilih Obama.
Hal yang sama berlaku untuk rival Obama saat itu, John McCain yang mengambil total suara dari elector di Texas yang waktu itu ada 34 orang. Untuk Pilpres AS 2020, ada 38 elector di Texas.
Prinsip winner takes all tidak berlaku di dua negara bagian, yakni Nebraska dan Maine yang menerapkan prinsip proporsional. Di kedua negara bagian tersebut, jumlah suara elector yang didapat para capres hanya dihitung sesuai yang mereka dapat.
Pada 2008, jumlah total suara elector di Nebraska ada lima. Obama mendapat 1 dan Mc Cain mendapat 4. Jumlah suara yang didapat Obama pun hanya 1, karena yang 4 tetap jadi milik McCain.
Rincian aturan terkait elector dan Elector College di tiap negara bagian dapat dibaca di link ini.
Konstitusi ataupun UU di tingkat Federal (negara) tidak mewajibkan para elector untuk memberikan suara menurut hasil pemilihan umum (popular vote) di negara bagian (state) mereka.
Namun, beberapa negara bagian mengharuskan para elector memberikan suara mereka sesuai dengan suara mayoritas masyarakat.
Bagi para elector, ada janji yang mereka genggam dari para pemilih. Janji ini terbagi dalam dua kategori, yakni pemilih yang terikat oleh undang-undang negara bagian dan mereka yang terikat dengan janji kepada partai politik.
Mahkamah Agung AS telah menyatakan bahwa Konstitusi AS tidak membebaskan elector boleh sepenuhnya memilih sesuai pilihan mereka sendiri.
Beberapa undang-undang negara bagian menetapkan bahwa "elector yang tidak setia" dapat dikenakan denda atau didiskualifikasi karena memberikan suara yang tidak sah dan digantikan oleh elector pengganti.
Pada 2002, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa negara bagian dapat memberlakukan persyaratan tentang cara elector memberikan suara. Tidak ada elector yang pernah dituntut karena gagal memberikan suara seperti yang dijanjikan.
Jarang sekali ada elector yang mengabaikan suara masyarakat dalam memberikan suara elektoral mereka kepada orang lain selain kandidat partainya.
Para elector umumnya memegang posisi kepemimpinan di partainya atau dipilih untuk mengakui layanan setia pada partai selama bertahun-tahun.
Namun, pada 2016, beberapa elector didiskualifikasi, diganti, dan ada pula yang didenda karena tidak memberikan suara seperti yang dijanjikan.
Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas dari Electoral College, pemilihan presiden diserahkan ke Kongres.
Kongres AS terdiri atas dua majelis, yakni Senat dan House of Representatives (DPR). Senat beranggotakan 100 orang, sedangkan DPR AS beranggotakan 435 orang.
Dikutip dari arsip nasional AS, dalam hal Electoral College tidak mendapati selisih suara untuk menentukan pemenang pemilu, tugas memilih presiden akan diserahkan ke DPR.
DPR akan memilih calon presiden yang memperoleh suara terbanyak di Electoral College.
Setiap delegasi negara bagian di DPR memiliki satu suara dan mereka diberi keleluasaan untuk menentukan cara memberikan suara.
Seorang capres harus mendapatkan setidaknya 26 suara negara bagian untuk bisa dinyatakan menang. Sebagai pengingat, jumlah total negara bagian di AS ada 50.
Jika DPR diberi tugas memilih presiden dalam hal pemenang pemilu tak bisa didapat dari Electoral College, Senat bertugas memilih wakil presiden dalam situasi tersebut.
Setiap Senator memberikan satu suara untuk calon wakil presiden. Karenanya, seorang kandidat wakil presiden harus menerima setidaknya 51 suara Senat untuk bisa dinyatakan menang.
Karena wilayah khusus Ibu Kota (District of Columbia) bukan negara bagian, mereka tidak memiliki delegasi di Senat dan DPR.
Jika DPR gagal memilih presiden sampai datangnya hari pelantikan pada 20 Januari, wakil presiden terpilih dari proses di Senat akan menempati posisi presiden hingga berakhirnya kebuntuan di DPR.
