JEO - Cerita Data

Poin Penting Undang-undang Ibu Kota Negara yang Tak Boleh Dilewatkan

Minggu, 20 Februari 2022 | 09:18 WIB

TANGGAL 18 Januari 2022 adalah sejarah bagi Indonesia.

Melalui ketuk palu Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU). 

Hanya membutuhkan waktu 43 hari sejak Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN ditetapkan, program yang pertama kali digagas oleh Ir. Soekarno itu akhirnya mengalami kemajuan signifikan.

Prosesnya memang terbilang cepat. Pemberitaan mencatat, meskipun isu pemindahan ibu kota negara telah ramai dibincangkan sejak lama, RUU IKN baru diusulkan pemerintah secara resmi pada Rabu, 29 September 2021.

Baca juga: Mengapa Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim? Ini Penjelasan Jokowi

Wujudnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mewakili pemerintah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) berikut draf RUU IKN ke DPR RI.

Tanggal 9 Desember 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Pansus RUU IKN. Sosok yang dipilih sebagai ketua Pansus adalah anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Tidak butuh waktu lama, Pansus bersama Bappenas terbang ke Kazakhstan pada 3 hingga 6 Januari 2022 untuk melakukan studi banding. Kazakhstan adalah salah satu negara yang sukses memindahkan ibu kota negaranya.

Pada 14-15 Januari 2022, Pansus meninjau daerah di Kalimantan Timur yang direncanakan menjadi ibu kota negara baru. Di sana, Pansus meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan dan berdiskusi dengan pejabat, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, hingga masyarakat adat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Pansus RUU IKN DPR, kunjungi kawasan BSD City dan Alam Sutera sebagai contoh sebelum memulai perencanaan pembangunan ibu kota negara baru yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Minggu (16/1/2022).
Dokumentasi Humas Kementerian PPN
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Pansus RUU IKN DPR, kunjungi kawasan BSD City dan Alam Sutera sebagai contoh sebelum memulai perencanaan pembangunan ibu kota negara baru yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Minggu (16/1/2022).

Dua hari kemudian, Pansus juga meninjau Kota Mandiri BSD City dan Alam Sutera untuk mempelajari konsep smart city, sustainable city dan green city.

Baca juga: Bangun BSD City Saja Butuh 25 Tahun, Berapa Lama Bangun Ibu Kota Baru?

Pada 17 Januari 2022, meskipun dasar hukum pemindahan ibu kota belum disahkan, pemerintah mengumumkan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota negara baru melalui sebuah konferensi pers.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian kajian dan pemilihan oleh Presiden Joko Widodo. 

Sementara itu di Gedung Parlemen, para wakil rakyat bersama pejabat kementerian terkait terus mengebut pembahasan RUU IKN. Bahkan, rapat berlangsung hingga dini hari.

Pada Selasa, 18 Januari 2022 dini hari, rapat Pansus akhirnya rampung. Hasilnya, delapan fraksi setuju RUU IKN dibawa ke rapat paripurna. Kedelapan fraksi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Nasdem, Demokrat dan PAN.

Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU IKN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Pada tanggal yang sama di siang harinya, rapat paripurna mensahkan RUU IKN menjadi UU. Riuh rendah tepuk tangan mengiringi keputusan itu.

Ketua DPR Puan Maharani saat berpidato di rapat paripurna ke-12 DPR, Selasa (11/1/2022).
KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Ketua DPR Puan Maharani saat berpidato di rapat paripurna ke-12 DPR, Selasa (11/1/2022).

DPR RI baru menyerahkan draf UU IKN ke pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara pada 27 Januari 2022. UU IKN terdiri dari 44 pasal yang termuat di dalam 11 BAB.

Selasa, 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara. Beleid itu diteken dengan Nomor 3 Tahun 2022 dan telah dimasukan ke dalam lembar negara untuk dipublikasikan kepada masyarakat. 

Seiring dengan itu, pemerintah tengah merancang sembilan aturan turunan UU IKN untuk lebih memuluskan rencana pemindahan ibu kota negara.

Baca juga: 9 Aturan Turunan UU IKN Ditargetkan Rampung Maret-April, Ini Rinciannya

Berikut ini salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didapat setelah masuk ke lembar negara: 

 

Tim JEO Kompas.com telah merangkum sejumlah poin penting pada UU IKN ini. Mulai dari cakupan wilayah, model pemerintahan, pengelolaan lahan, hingga partisipasi masyarakat.

Berikut ini rangkumannya…

 

Anda dapat membaca artikel ini secara runut atau langsung memilih (klik) subtopik yang relevan bagi Anda: 

Wilayah Ibu Kota Nusantara Meliputi Mana Saja?

Apa Model Pemerintahan Ibu Kota Nusantara?

Apa Saja Kewenangan yang Dimiliki Badan Otorita Ibu Kota Nusantara?

Bagaimana Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Mengelola Anggaran?

Kapan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Beroperasi?

Seperti Apa Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan di Ibu Kota Nusantara?

Adakah Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Apakah Ada Aspek Partisipasi Masyarakat?

Wilayah Ibu Kota Nusantara Meliputi Mana Saja?

Cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari lima ayat.

 

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

a. Bagian Utara pada 117° 0' 292"  Bujur  Timur  dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;

b. Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25. 260" Lintang Selatan;

c. Bagian Barat pada 116° 3 l' 37. 728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan;

d. Bagian Timur pada 117° 18' 28. 084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022.
DOK DPR
Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022.

Model Pemerintahan Ibu Kota Nusantara Seperti Apa?

Bentuk pemerintahan Ibu Kota Nusantara tertuang di dalam Pasal 8 hingga 10 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

 

Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, karya I Nyoman Nuarta.
Youtube
Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, karya I Nyoman Nuarta.

Apa Saja Kewenangan yang Dimiliki Badan Otorita Ibu Kota Nusantara?

Kewenangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 12 dan 13 

Undang-Undang Ibu Kota Negara

 

Bagaimana Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Mengelola Anggaran?

Pengelolaan anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 23 hingga 26 Undang-Undang Ibu Kota Negara

 

Ilustrasi anggaran.
TOTO SIHONO
Ilustrasi anggaran.

Kapan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Beroperasi?

Operasional Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Ibu Kota Negara.

 

 

Seperti Apa Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan di Ibu Kota Nusantara?

Penataan ruang dan pengelolaan lahan di Ibu Kota Nusantara diatur dalam Bab V Pasal 15 hingga 17 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

 

Desain Ibu Kota Negara
DOK KEMENTERIAN PUPR
Desain Ibu Kota Negara

Adakah Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Fungsi perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan yang dijalankan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari tiga ayat

 

Apakah Ada Aspek Partisipasi Masyarakat?

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Bab VIII Pasal 37 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

 

 

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.