Poin Penting Undang-undang Ibu Kota Negara yang Tak Boleh Dilewatkan

TANGGAL 18 Januari 2022 adalah sejarah bagi Indonesia.

Melalui ketuk palu Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU). 

Hanya membutuhkan waktu 43 hari sejak Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN ditetapkan, program yang pertama kali digagas oleh Ir. Soekarno itu akhirnya mengalami kemajuan signifikan.

Prosesnya memang terbilang cepat. Pemberitaan mencatat, meskipun isu pemindahan ibu kota negara telah ramai dibincangkan sejak lama, RUU IKN baru diusulkan pemerintah secara resmi pada Rabu, 29 September 2021.

Baca juga: Mengapa Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim? Ini Penjelasan Jokowi

Wujudnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mewakili pemerintah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) berikut draf RUU IKN ke DPR RI.

Tanggal 9 Desember 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Pansus RUU IKN. Sosok yang dipilih sebagai ketua Pansus adalah anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Tidak butuh waktu lama, Pansus bersama Bappenas terbang ke Kazakhstan pada 3 hingga 6 Januari 2022 untuk melakukan studi banding. Kazakhstan adalah salah satu negara yang sukses memindahkan ibu kota negaranya.

Pada 14-15 Januari 2022, Pansus meninjau daerah di Kalimantan Timur yang direncanakan menjadi ibu kota negara baru. Di sana, Pansus meninjau lokasi pembangunan pusat pemerintahan dan berdiskusi dengan pejabat, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, hingga masyarakat adat.

Dokumentasi Humas Kementerian PPN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Pansus RUU IKN DPR, kunjungi kawasan BSD City dan Alam Sutera sebagai contoh sebelum memulai perencanaan pembangunan ibu kota negara baru yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Minggu (16/1/2022).

Dua hari kemudian, Pansus juga meninjau Kota Mandiri BSD City dan Alam Sutera untuk mempelajari konsep smart city, sustainable city dan green city.

Baca juga: Bangun BSD City Saja Butuh 25 Tahun, Berapa Lama Bangun Ibu Kota Baru?

Pada 17 Januari 2022, meskipun dasar hukum pemindahan ibu kota belum disahkan, pemerintah mengumumkan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota negara baru melalui sebuah konferensi pers.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian kajian dan pemilihan oleh Presiden Joko Widodo. 

Sementara itu di Gedung Parlemen, para wakil rakyat bersama pejabat kementerian terkait terus mengebut pembahasan RUU IKN. Bahkan, rapat berlangsung hingga dini hari.

Pada Selasa, 18 Januari 2022 dini hari, rapat Pansus akhirnya rampung. Hasilnya, delapan fraksi setuju RUU IKN dibawa ke rapat paripurna. Kedelapan fraksi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Nasdem, Demokrat dan PAN.

Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU IKN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Pada tanggal yang sama di siang harinya, rapat paripurna mensahkan RUU IKN menjadi UU. Riuh rendah tepuk tangan mengiringi keputusan itu.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA

Ketua DPR Puan Maharani saat berpidato di rapat paripurna ke-12 DPR, Selasa (11/1/2022).

DPR RI baru menyerahkan draf UU IKN ke pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara pada 27 Januari 2022. UU IKN terdiri dari 44 pasal yang termuat di dalam 11 BAB.

Selasa, 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara. Beleid itu diteken dengan Nomor 3 Tahun 2022 dan telah dimasukan ke dalam lembar negara untuk dipublikasikan kepada masyarakat. 

Seiring dengan itu, pemerintah tengah merancang sembilan aturan turunan UU IKN untuk lebih memuluskan rencana pemindahan ibu kota negara.

Baca juga: 9 Aturan Turunan UU IKN Ditargetkan Rampung Maret-April, Ini Rinciannya

Berikut ini salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didapat setelah masuk ke lembar negara: 

Tim JEO Kompas.com telah merangkum sejumlah poin penting pada UU IKN ini. Mulai dari cakupan wilayah, model pemerintahan, pengelolaan lahan, hingga partisipasi masyarakat.

Berikut ini rangkumannya…

℘

Anda dapat membaca artikel ini secara runut atau langsung memilih (klik) subtopik yang relevan bagi Anda: 

Wilayah Ibu Kota Nusantara Meliputi Mana Saja?

Apa Model Pemerintahan Ibu Kota Nusantara?

Apa Saja Kewenangan yang Dimiliki Badan Otorita Ibu Kota Nusantara?

Bagaimana Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Mengelola Anggaran?

Kapan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Beroperasi?

Seperti Apa Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan di Ibu Kota Nusantara?

Adakah Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Apakah Ada Aspek Partisipasi Masyarakat?

Wilayah Ibu Kota Nusantara Meliputi Mana Saja?

Cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari lima ayat.

• Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare.

• Khusus wilayah daratan, terbagi ke dalam dua jenis lahan. Pertama, wilayah ibu kota negara sendiri seluas kurang lebih 56.180 hektare. Kedua, kawasan pengembangan ibu kota negara seluas kurang lebih 199.962 hektare.

• Batas wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

• Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis adalah:

a. Bagian Utara pada 117° 0' 292"  Bujur  Timur  dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan;

b. Bagian Selatan pada 117° 11' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15' 25. 260" Lintang Selatan;

c. Bagian Barat pada 116° 3 l' 37. 728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan;

d. Bagian Timur pada 117° 18' 28. 084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan.

DOK DPR

Peta Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai Lampiran I RUU IKN yang telah disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022.

Model Pemerintahan Ibu Kota Nusantara Seperti Apa?

Bentuk pemerintahan Ibu Kota Nusantara tertuang di dalam Pasal 8 hingga 10 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

• Pemerintahan pada Ibu Kota Nusantara dinamakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Secara institusional, pemerintahan ini berbentuk Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

• Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara akan dipimpin Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita. Keduanya ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

• Kepala dan Wakil Kepala Otorita memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak dilantik. Keduanya dapat ditunjuk kembali untuk kedua kalinya atau dalam artian maksimal boleh menjabat selama dua periode.

• Presiden wajib melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita selambat-lambatnya dua bulan setelah UU IKN disahkan.

• Karena Kepala dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI, maka tidak ada penyelenggaraan Pilkada di Ibu Kota Nusantara. Pesta demokrasi yang bisa digelar hanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Youtube

Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, karya I Nyoman Nuarta.

Apa Saja Kewenangan yang Dimiliki Badan Otorita Ibu Kota Nusantara?

Kewenangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 12 dan 13 

Undang-Undang Ibu Kota Negara

• Badan Otorita Ibu Kota Nusantara bersifat khusus merujuk pada UU IKN sendiri, tidak seperti pemerintah daerah pada umumnya. Namun, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

• Selain menjalankan roda birokrasi, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang dalam hal pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang mempersiapkan dan mengembangkan ibu kota negara.

• Badan Otorita Ibu Kota Nusantara juga berwenang mengusulkan insentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada pemerintah pusat.

Bagaimana Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Mengelola Anggaran?

Pengelolaan anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 23 hingga 26 Undang-Undang Ibu Kota Negara

• Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.

• Pengelolaan anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada dua pedoman. Pertama, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana pembangunan jangka menengah. Kedua, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APBN dan/atau sumber lain yang sah.

• Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus.

• Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara. Sementara pungutan khusus adalah pungutan yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara, termasuk pungutan terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

• Ketentuan lebih lanjut soal pengelolaan anggaran, termasuk pertanggungjawabannya, akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

TOTO SIHONO

Ilustrasi anggaran.

Kapan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Beroperasi?

Operasional Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Ibu Kota Negara.

• Otorita Ibu Kota Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022.

• Sebelum Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk, persiapan dan pembangunan ibu kota dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait. 

• Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi, pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Tetapi, kementerian/lembaga tetap dapat berkontribusi dalam kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Seperti Apa Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan di Ibu Kota Nusantara?

Penataan ruang dan pengelolaan lahan di Ibu Kota Nusantara diatur dalam Bab V Pasal 15 hingga 17 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

• Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah Selat Makassar, rencana tata ruang Pulau Kalimantan, rencana tata ruang KSN IKN dan rencana detail tata ruang IKN.

• Rencana tata ruang KSN IKN sendiri akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Sementara, rencana detail tata ruang IKN akan dirancang oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

• Tanah di IKN dapat diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Tetapi, proses ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hanya bisa dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga terkait.

• Khusus pengadaan tanah, digunakan untuk kepentingan umum. Mekanismenya sesuai dengan peraturan perundangan terkait. Tetapi, penetapan lokasi pengadaan tanah diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

• Badan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menyerahkan hak atas tanah di wilayah ibu kota negara ke individu atau badan hukum. Jangka waktu hak pengelolaan tanah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi, hak pengelolaan tanah itu wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Jika hak pengelolaan tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, maka Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat membatalkannya.

DOK KEMENTERIAN PUPR

Desain Ibu Kota Negara

Adakah Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Fungsi perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan yang dijalankan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Ibu Kota Negara yang terdiri dari tiga ayat

• Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Perancangan kedua aturan itu harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan.

• Peran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Secara spesifik, tugasnya yakni melaksanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

• Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terbatas pada penetapan kawasan hijau dan keanekaragaman hayati, penerapan energi terbarukan, pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup, serta penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.

Apakah Ada Aspek Partisipasi Masyarakat?

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara tertuang dalam Bab VIII Pasal 37 Undang-Undang Ibu Kota Negara. 

• Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

• Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam lima bentuk, yakni: Konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan bentuk keterlibatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.